<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/22/WhatsApp-Image-2024-07-18-at-224012-2206257599.jpg" alt="Ilustrasi Pengadilan Negeri Saumlaki. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pengadilan Negeri Saumlaki. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar PF mengajukan praperadilan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas (perdin) tahun 2020 oleh Kejaksaan Negeri Tanimbar. PF menilai, penetapan tersangka tersebut tidak sesuai prosedur hukum, bermuatan politik, dan diduga ada unsur pemerasan. Sidang pertama praperadilan dimulai pada 16 Juli di Pengadilan Negeri Saumlaki. Namun sidang ditunda karena ketidakhadiran pihak Kejari Tanimbar dengan alasan sedang mengikuti perayaan Hari Adhyaksa. Sidang dijadwalkan ulang pada 23 Juli. Kuasa hukum PF, Denny Kailimang, S.H., M.H., mengungkapkan ada indikasi pelanggaran prosedur dalam penetapan tersangka. Penetapan tidak didukung minimal dua alat bukti yang sah dan tanpa pemeriksaan saksi yang memadai. &rdquo;Selain itu, Kejari Tanimbar tidak mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang merupakan pelanggaran prosedur hukum. Pada 19 Juni, Kejari Tanimbar menetapkan PF sebagai tersangka,&rdquo; kata Denny Kailimang. Denny Kailimang menyatakan, penetapan tersangka bersamaan dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan menunjukkan ada ketidakberesan dalam proses hukum. Itu adalah bukti ketidakprofesionalan dalam penegakan hukum. Pakar hukum pidana, Dr. Anthoni Hatane, S.H., M.H., menegaskan, tindakan Kejari Tanimbar dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Penetapan tersangka terhadap PF tidak memenuhi standar hukum yang diatur dalam KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Anthoni juga menyoroti bahwa perhitungan kerugian negara seharusnya dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Maluku. Sementara itu PF mencurigai, penetapan tersangka berkaitan dengan niatnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati periode 2024-2029. Dia mendapat dukungan dari beberapa partai politik. PF beberapa kali dipanggil sebagai saksi dalam kasus RBM dan PM, namun sering berhalangan hadir karena kesibukannya sebagai calon bupati. Kendati demikian, PF tetap bersikap kooperatif dengan mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan dan akhirnya hadir pada 30 Mei 2024 untuk memberikan kesaksian di Kejati Maluku. PF dan tim hukumnya telah meminta penundaan seluruh tindakan penyidikan hingga Pilkada 2024 selesai. Mereka berharap praperadilan akan mengklarifikasi dan menghentikan upaya yang dianggap sebagai hambatan politik terhadap pencalonan PF. Sebelumnya seperti dilansir dari Antara, Mantan Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ruben Benhardvioto Moriolkosu bersama Bendahara Setda Petrus Masela divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Kedua terdakwa dalam BAP terpisah itu masing-masing juga dihukum membayar denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 480.512.932 juta subsider satu tahun dan enam bulan penjara. Putusan majelis hakim juga lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ricky Ramadhan Santoso dalam persidangan pada Kamis (16/5) yang menuntut kedua terdakwa divonis lima tahun penjara. Selain pidana penjara dan denda, jaksa juga menuntut kedua terdakwa untuk membayar uang pengganti dengan nilai bervariasi, bahkan mantan Bupati KKT 2017-2022 Petrus Fatlolon juga dibebankan membayar uang pengganti meski pun tidak dijadikan terdakwa dalam perkara itu. Jaksa menuntut mantan Bupati KKT periode 2017-2022 Petrus Fatlolon membayar uang pengganti sebesar Rp 314.598.000. Pertimbangan jaksa dalam tuntutannya merujuk pada peran Petrus Fatlolon berdasar keterangan saksi dan fakta persidangan. Perbuatan kedua terdakwa demi menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, dalam hal ini Petrus Fatlolon. Atas putusan majelis hakim, baik JPU maupun para terdakwa melalui penasihat hukumnya Rony Samloy, Marnex Salmon, dan kawan-kawan menyatakan pikir-pikir.

Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar PF ajukan praperadilan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran perdin 2020

Besok, Sidang Lanjutan Praperadilan Penetapan Tersangka Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/WhatsApp-Image-2024-07-18-at-224013-364002596.jpg" alt="Ilustrasi Pengadilan Negeri Saumlaki. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pengadilan Negeri Saumlaki. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sidang pertama praperadilan yang diajukan oleh PF terhadap Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Kejari Tanimbar) resmi dimulai pada Selasa (16/7). Perkara itu terdaftar dengan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sml dan diajukan pada 9 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Saumlaki. Namun, persidangan harus ditunda karena Kejari Tanimbar tidak hadir, dengan alasan sedang mengikuti perayaan Hari Adhyaksa ke-64. Hakim tunggal yang memimpin sidang akhirnya menerima permintaan penundaan dari Kejari Tanimbar dan menetapkan persidangan akan dilanjutkan pada Selasa (23/7). Kejari Tanimbar diminta untuk hadir dan memberikan jawaban pada sidang tersebut. Latar belakang pengajuan praperadilan ini adalah untuk melindungi hak-hak PF, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 2020. PF, yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 2017-2022, merasa bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sesuai prosedur hukum. PF juga mencurigai bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka berkaitan dengan niatnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2024-2029. Hal itu disampaikan Kuasa Hukum PF, Denny Kailimang, S.H., M.H kepada wartawan, Kamis (18/7). Menurut Denny Kailimang, terdapat beberapa indikasi pelanggaran prosedur dalam penetapan tersangka terhadap PF. &rdquo;Penetapan tersangka tidak didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah dan tidak dilakukan pemeriksaan saksi sebagaimana mestinya,&rdquo; ujar Denny. Selain itu, menurut dia, Kejari Tanimbar tidak pernah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk PF, yang merupakan pelanggaran terhadap prosedur hukum. Pakar hukum pidana Dr. Anthoni Hatane, S.H., M.H menyatakan, tindakan Kejari Tanimbar dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. &rdquo;Penetapan tersangka terhadap PF tidak memenuhi standar hukum yang diatur dalam KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi,&rdquo; tegas Anthoni. Dia menambahkan, perhitungan kerugian negara yang digunakan untuk menetapkan PF sebagai tersangka seharusnya dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Maluku. Pada tahun 2023, kasus dugaan korupsi terkait anggaran perjalanan dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menyeret dua pejabat, RBM dan PM, ke meja hijau. Keduanya telah mendapatkan kuasa wewenang dari PF untuk menggunakan anggaran tersebut berdasar Surat Keputusan Bupati. Putusan terhadap kasus ini dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada 4 Juli 2024. Sidang lanjutan pada 23 Juli 2024 diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai prosedur penetapan tersangka terhadap PF dan menjaga proses hukum yang adil bagi semua pihak. Sementara itu, PF berharap bahwa upaya hukum ini akan memperlihatkan bahwa proses penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum.

Sidang pertama praperadilan yang diajukan mantan Bupati Kepulauan Tanimbar resmi dimulai pada Selasa (16/7)

Sidang Praperadilan Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/pulau-baru-di-tanibar.jpg" alt="FENOMENA ALAM: Gundukan karang bercampur lumpur ke permukaan d perairan Desa Teineman, Kecamatan Wuarlabobar, Kepulauan Tanimbar, Maluku, setelah gempa bumi magnitudo 7,9. Gempa tersebut terjadi Selasa (10/1) dini hari lalu. (WARGA UNTUK AMBON EKSPRES)" width="100%">
<figcaption>FENOMENA ALAM: Gundukan karang bercampur lumpur ke permukaan d perairan Desa Teineman, Kecamatan Wuarlabobar, Kepulauan Tanimbar, Maluku, setelah gempa bumi magnitudo 7,9. Gempa tersebut terjadi Selasa (10/1) dini hari lalu. (WARGA UNTUK AMBON EKSPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Efek gempa magnitudo 7,9, kini muncul pulau atau gunung baru di Desa Teineman, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kepulauan-tanimbar/">Kepulauan Tanimbar</a>, Maluku. Kemunculan fenomena alam tersebut juga sempat membuat masyarakat sekitar takut dan panik.  Tapi, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami <a href="https://www.jawapos.com/tag/bmkg/">BMKG</a> Daryono mengungkapkan, apa yang terjadi di Teineman setelah gempa pada Selasa (10/1) dini hari lalu tersebut merupakan fenomena alam biasa. Dikenal dengan istilah gunung lumpur (mud volcano) yang terkadang muncul di permukaan beberapa saat pasca terjadinya gempa kuat.  Menurut Daryono, secara fisis, tekanan di dalam lapisan kulit bumi terakumulasi ketika cairan dan gas bawah tanah tidak dapat keluar akibat terjebak dalam lapisan sedimen. ’’Material lunak itu terperangkap yang kemudian dapat menjadi overpressure jika ditekan oleh gaya tektonik atau karena adanya masukan guncangan gempa kuat sebagai input motion,” katanya.  Terpisah, dosen teknik geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Salahuddin Husein mengungkapkan, dalam kerak bumi bagian teratas, ada tumpukan sedimen atau hasil dari erosi darat. Hasil erosi darat itu kemudian dibawa oleh proses erosi, diletakkan atau disedimentasikan di laut sekitar pulau-pulau. Biasanya yang masuk ke laut itu berukuran halus atau lempung yang jarang sekali bisa menjadi batu dengan cepat.

Pulau Baru Akibat Gempa Maluku Tidak Membahayakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/000_1OJ3OE-1.jpg" alt="Petugas medis tengah menaikkan pasien virus Korona ke ambulance dan dibawa ke rumah sakit. Jumlah kasus baru virus Korona di Tiongkok terus bertambah (HECTOR RETAMAL / AFP)" width="100%">
<figcaption>Petugas medis tengah menaikkan pasien virus Korona ke ambulance dan dibawa ke rumah sakit. Jumlah kasus baru virus Korona di Tiongkok terus bertambah (HECTOR RETAMAL / AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasib BN, 19, warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku, belum dapat dipastikan positif atau tidak suspect virus korona. Alasannya, pihak RSUD Magretti Saumlaki, Maluku, masih menunggu sejumlah alat untuk memastikan spesimen pasien terjangkit COVID-19.  Untuk itu, BN yang baru kembali dari Malaysia itu dikarantina di gedung khusus RSUD Magretti Saumlaki. Proses karantina itu berlangsung 14 hari. Tidak hanya pasien yang <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/02/2020/satu-warga-tanimbar-diduga-suspect-korona-rsud-magretti-tidak-siap/">dikarantina</a>. Rumah keluarganya pun di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan dikarantina.  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dr. Edwin Tomasoa mengatakan, sambil menunggu pengiriman spesimen dan kepastian diagnosa, ada sejumlah langkah yang telah dilakukan. Yakni dilakukan karantina gedung tempat BN dirawat. Karantina juga dilakukan untuk rumah keluarga BN yang beralamat di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan.  "Sementara untuk proses karantina rumah keluarga BN ini akan secara teknis dilakukan bekerja sama dengan kantor kesehatan pelabuhan dan Polres MTB. Setelah proses itu diberlakukan maka alur orang keluar masuk akan dibatasi" kata dr. Edwin Tomasoa, sebagaimana dilansir dari Antara, Jumat (14/2).  Setelah diberlakukan ketentuan itu, maka tidak ada seorang pun yang keluar masuk ruangan di rumah sakit, termasuk keluarga. Hanya saja petugas kesehatan yang sudah menggunakan Alat Perlindungan Diri Standar (APDS).  Direktur RSUD Dr PP Magretti, dr. Fulfully Ch. Nuniary menjelaskan, saat ini kondisi BN relatif stabil dibandingkan dengan saat pertama ditangani oleh tim medis.  Saat awal, BN mengeluh ada nyeri tulang belakang, sedikit batuk, nafas sesak namun saat ini berangsur membaik.  "Keluhan tulang belakang saat ini sudah cukup stabil karena ada perawatan khusus dari tim medis. Kalau sudah ada APDS maka kami akan menilai fisik yang bersangkutan dan melakukan pemeriksaan tambahan seperti laboratorium darah rutin dan sebagainya" katanya.  Fulfully menambahkan, hingga kini BN terus diberikan nutrisi yang cukup sehingga daya tahan tubuhnya tetap stabil.  Dia menegaskan, tim medis hingga kini belum mendiagnosa BN sebagai penderita dan masih berstatus terduga hingga ada diagnosa dari pusat laboratorium di Surabaya atau Jakarta yang melakukan observasi terhadap spesimen dari BN.  Sementara itu, tim medis yang menangani BN, hanya bisa berkomunikasi jarak jauh melalui telepon maupun WhatsApp.  BN adalah warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Pria 19 tahun itu baru kembali dari luar negeri dan masuk Jakarta melalui Malaysia. Kemudian, dia meneruskan perjalanannya ke Ambon, Ivu Kota, Provinsi Maluku.  BN pulang ke kampung halamannya di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan pada hari Jumat (7/2) dalam kondisi masih sehat.  Namun, setelah mendapat informasi dia sakit, maka sesuai aturan, tim medis dari RSUD Magretti dan puskesmas setempat mengambil sejumlah langkah. Antara lain, melakukan pemeriksaan medis dengan cara mengambil lendir pasien. Saat ini pasien sementara waktu dikarantina selama 14 hari.

Tidak Hanya Pasien, Rumah Keluarga BN di Tanimbar pun Dikarantina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/RUANG-ISOLASI-_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Petugas medis menggunakan pakaian biosafety saat penyuluhan terkait pencegahan dan edukasi infeksi novel coronavirus (2019-nCov) di RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (29/1). Kegiatan tersebut guna memberikan edukasi mengenai penyebab, gejala dan langkah pe" width="100%">
<figcaption>Petugas medis menggunakan pakaian biosafety saat penyuluhan terkait pencegahan dan edukasi infeksi novel coronavirus (2019-nCov) di RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (29/1). Kegiatan tersebut guna memberikan edukasi mengenai penyebab, gejala dan langkah pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku, dikarantina selama 14 hari di RSUD Magretti Saumlaki, Maluku. Warga berinisial BN, 19, itu diduga suspect virus korona. Sebelumnya dia melakukan perjalanan ke Malaysia.  Namun dalam penanganan pasien tersebut, pihak RSUD Magretti Saumlaki tidak siap karena menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya, pihak RSUD Magretti belum bisa mengirim spesimen terduga pasien terjangkit COVID-19 ke laboratorium Puslitbang Kemenkes RI. Pengiriman spesimen itu untuk diketahui hasilnya.  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dr. Edwin Tomasoa menjelaskan, bahwa tim medis telah bergerak cepat untuk mengisolasi BN yang diduga terjangkit virus korona (COVID-19) semenjak tanggal 12 Februari 2020. Hanya saja saat ini terdapat kendala. Yakni belum bisa mengirim spesimen karena tidak ada media transpor khusus.  "Kita belum bisa mengirim spesimen itu karena ternyata mengirim spesimen untuk COVID-19 itu tidak bisa menggunakan media yang biasanya digunakan. Kita membutuhkan media transpor yang khusus dan berbeda. Dan media transpor ini tidak tersedia di Saumlaki maupun Ambon. Harus didatangkan dari Jakarta atau Surabaya. Saat tiba di Saumlaki baru kita bisa ambil spesimen dan kirim kembali ke Surabaya," kata Tomasoa sebagaimana dilansir Antara, Jumat (14/2).  Menyikapi masalah ini, Pemkab Kepulauan Tanimbar telah membentuk tim khusus dengan melibatkan pihak kantor kesehatan pelabuhan dan kepolisian setempat. Selain itu, telah ada koordinasi dengan Pemprov Maluku untuk mempercepat pengiriman media transpor tersebut dari Jakarta atau Surabaya.  Menurut dia spesimen yang akan dikirim ke laboratorium di Surabaya sesuai ketentuan, tidak bisa bertahan lebih dari 24 jam. Untuk itu sesuai ketentuan, pengiriman spesimen nanti menjadi tugas dari kantor kesehatan pelabuhan. Tugas rumah sakit adalah apabila media sudah siap, spsimennya diambil dari kerongkongan dan lendir lalu diserahkan kepada pihak kantor kesehatan pelabuhan untuk dikirim.  "Kami berharap, mungkin esok sore media transpor sudah tiba di Saumlaki dan kita kirim lalu segera berkoordinasi dengan kementerian kesehatan. Kita berharap secepatnya karena tidak ada penerbangan pagi pada hari Jumat"katanya.  Selain itu, hingga saat ini RSUD Magretti belum memiliki Alat Perlindungan Diri Standar (APDS) dan tidak ada dokter spesialis penyakit dalam. Tidak tersedianya APDS dan dokter spesialis penyakit dalam. Kondisi itu mengakibatkan penanganan pasien suspect COVID-19 belum maksimal.  Tim medis yang menangani BN, hanya bisa berkomunikasi jarak jauh melalui telepon maupun WhatsApp.  "Semenjak kemarin kita tidak banyak lakukan karena masih terbatas dengan APDS. Jika sudah ada APDS baru kita lakukan pemeriksaan yang lebih detail sehingga kontak antara tim medis dan penderita bisa lebih lama" terangnya.  Selain itu, pemerintah provinsi Maluku melalui dinas kesehatan provinsi telah memastikan untuk menerjunkan tenaga spesialis penyakit dalam untuk membantu menangani pasien suspect COVID-19 yang kini telah dikarantina di ruang khusus RSUD Magretti semenjak Kamis (13/2).  BN adalah warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku. Kepala Dinas Kesehatan KKT Edwin Tomasoa menyebut, BN baru kembali dari luar negeri dan masuk Jakarta melalui Malaysia. Kemudian, dia meneruskan perjalanannya ke Ambon, Ivu Kota, Provinsi Maluku.  Lantas, Edwin Tomasoa, BN pulang ke kampung halamannya di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan pada hari Jumat (7/2) dalam kondisi masih sehat.  Namun, setelah mendapat informasi dia sakit, maka sesuai aturan, tim medis dari RSUD Magretti dan puskesmas setempat mengambil sejumlah langkah. Antara lain, melakukan pemeriksaan medis dengan cara mengambil lendir pasien. Saat ini pasien sementara waktu dikarantina selama 14 hari.

Satu Warga Tanimbar Diduga Suspect Korona, RSUD Magretti Tidak Siap