<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-14.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyesalkan tidak ditahannya delapan orang tersangka dalam kasus kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Kepolisian beralasan, tidak ditahannya delapan tersangka itu dinilai kooperatif.  Mereka yang ditetapkan tersangka di antaranya berinisial TS, JS, SP, HS, IS, RG, DP dan HG. Mereka diduga terjerat tindak pidana perdagangan orang (TPPO).  Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyebut, tidak ditahannya delapan tersangka dalam kasus kerangkeng Bupati Langkat dinilai merusak citra Polri. Padahal ancaman hukuman terhadap para tersangka di atas lima tahun.  "Standar KUHAP saja ancaman pidana di atas 5 tahun, secara objektif dilakukan penahanan. Kenapa tidak ditahan, jadi aneh dan mencederai citra Polri," kata Edwin kepada JawaPos.com, Minggu (27/3).  Edwin menyebut, sejumlah tersangka yang terjerat pemalsuan surat, ITE hingga kasus penipuan yang tidak mengakibatkan orang luka, sakit jiwa dan tewas saja dilakukan penahanan. Dia menyesalkan delapan tersangka itu tidak dilakukan penahanan.  "Kok ini kekerasan sampai nyawa merenggang tidak ditahan? Apakah ini standar polri yang baru sejak presisi?," cetus Edwin.  Menurut Edwin, tidak dilakukannya penahanan terhadap delapan orang tersangka kasus kerangkeng milik Bupati Langkat akan menimbulkan kesan standar ganda dalam penanganan perkara. Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit sempat menyatakan, pepatah ikan busuk mulai dari kepala. Kalau pimpinannya bermasalah, maka bawahannya akan bermasalah juga.  "Saya teringat pernyataan Kapolri pada 27 Oktober tahun lalu, ikan busuk dari kepalanya. Lalu, kalau tidak mampu bersihkan ekor kepalanya saya potong," ungkap Edwin.  Oleh karena itu, Edwin mengharapkan Kapolri dan Kompolnas bisa mengevaluasi kinerja Polda Sumatera Utara, dalam penanganan kasus kerangkeng Bupati Langkat. Sebab tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka akan merusak citra Polri.  "Kapolri dan Kompolnas harus evaluasi Polda Sumatera Utara terkait penanganan perkara kerangkeng manusia. Penanganan polda Sumatera Utara terkait kasus kerangkeng manusia itu cerminkan presisi Kapolri tidak?," tandas Edwin.  Sebagaimana diketahui, Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut tidak melakukan penahanan terhadap delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Peranginangin.  Kedelapan tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 7 ayat 2 junto Pasal 10 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

8 Tersangka Kerangkeng Manusia Tak Ditahan, LPSK: Rusak Citra Polri!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-15-3002.jpg" alt="Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite" width="100%">
<figcaption>Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu, memperkirakan keuntungan yang diperoleh Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) mencapai sebesar Rp177,5 miliar dari praktik perbudakan modern.  "Mengacu pernyataan Kapolda Sumut, bila setidaknya ada 600 korban dalam 10 tahun terakhir yang dipekerjakan oleh TRP di bisnisnya tanpa digaji, maka TRP diuntungkan dengan tidak membayar penghasilan mereka sebesar Rp177.552.000.000," kata Edwin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (10/3) dikutip dari Antara.  Terbit sepenuhnya memanfaatkan situasi akut para pecandu narkotika untuk memperoleh keuntungan, dengan tidak membayar upah mereka sebagai tenaga kerja. Hal ini demi kepentingan bisnis pribadi miliknya.  Edwin juga menyebutkan terdapat banyak cerita kelam yang diperoleh tim LPSK saat melakukan kegiatan koordinasi, investigasi, dan penelaahan sejak 27 Januari hingga 5 Maret 2022.  Tim LPSK menemukan benang merah, bahwa tidak ada jalan pulang bagi mereka yang menjadi penghuni kerangkeng di rumah Terbit. Hal itu diperburuk dengan ketakutan para korban terhadap Terbit yang merupakan seorang kepala daerah.  "Kalau ada TRP, jangankan makan dan minum, buang air pun para korban tidak berani," katanya.

LPSK Perkirakan Bupati Langkat Untung Rp177,5 M dari Perbudakan Modern

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-15-3002.jpg" alt="Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite" width="100%">
<figcaption>Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis temuan jajarannya, terkait ditemukannya kerangkeng manusia di rumah tersangka kasus suap KPK, yakni Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-Angin.  Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam, mengatakan setelah diselidiki, orang yang menghuni kerangkeng tersebut mengalami berbagai macam kekerasan fisik.  "Sejak awal kami meyakini terdapat penyiksaan, kekerasan atau perlakuan yang merendahkan martabat sejak kami pertama datang di kerangkeng tersebut," ujar Anam dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (2/3).  Karena itu, Anam menegaskan Terbit Rencana Perangin-Angin yang membantah adanya penyiksaan dari kerangkeng tersebut adalah sebuah kebohongan. Pasalnya berdasarkan temuan di lapangan Komnas HAM adanya kekerasan fisik.  "Ketika di tengah proses diterangkan bahwa diperlakukan baik, tidak ada kekerasan dan lain sebagainya, ya itu terbantahkan dengan yang kami dapat," katanya.  Lantas Anam menampilkan sebuah video yang memperlihatkan para penghuni kerangkeng tersebut mendapatkan kekerasan fisik.  "Iya (dipukul) pagi tadi pak, semalam (dipukul), sudah dua hari di sini yang lain dipukul juga," kata penghuni kerangkeng yang bernama Faisal.  Diketahui, kerangkeng berisi manusia tersebut ditemukan di halaman belakang Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin. Temuan itu telah dilaporkan Migrant Care ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Senin (24/1).  Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayat, pelaporan tersebut dilakukan karena kerangkeng manusia tersebut kuat diduga sebagai alat penyiksaan serta perbudakan. Kata dia, kerangkeng itu digunakan sebagai tempat bagi para pekerja kelapa sawit milik Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin.  Selain itu, kata Anis, para pekerja juga diduga disiksa hingga tidak diberi makan. Tak hanya itu, para pekerja juga tidak diizinkan mengakses alat komunikasi.

Penghuni Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat Alami Kekerasan Fisik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/gali-makam-korban.jpg" alt="KORBAN KEKERASAN: Penggalian makam korban penganiayaan di kerangkeng milik bupati Langkat. Polda Sumut dan tim forensik RS Bhayangkara menggali dua makam. (DEWI/SUMUT POST)" width="100%">
<figcaption>KORBAN KEKERASAN: Penggalian makam korban penganiayaan di kerangkeng milik bupati Langkat. Polda Sumut dan tim forensik RS Bhayangkara menggali dua makam. (DEWI/SUMUT POST)</figcaption>
</figure><h3>Cari Bukti Penganiayaan yang Berujung Kematian</h3> JawaPos.com – Polda Sumut mendalami dugaan penganiayaan yang berujung pada meninggalnya penghuni kerangkeng milik Bupati Langkat (nonaktif) Terbit Rencana Perangin Angin. Kemarin (12/2) polisi membongkar dua kuburan yang diduga korban penganiayaan tersebut.  Dua makam yang digali itu berlokasi di TPU Pondok VII, Kelurahan Sawit Seberang, dan Tempat Kuburan Keluarga Dusun VII Suka Jahe, Desa Purwobinangun, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat.  Penggalian melibatkan Ditreskrimum Polda Sumut serta Tim Forensik RS Bhayangkara Polda Sumut.  ”Digalinya kuburan ini untuk mendalami kasus adanya penghuni di kerangkeng milik Terbit yang meninggal dunia diduga menjadi korban penganiayaan,’’ ungkap Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi dilansir dari Sumut Pos kemarin.  Dia menjelaskan, hasil penggalian tersebut akan menentukan langkah kepolisian selanjutnya. Termasuk kemungkinan penggalian kuburan lainnya. ”Tentunya pasti akan kita lakukan seiring dengan hasil temuan tim di lapangan untuk pembuktian,’’ imbuhnya.  Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak sebelumnya menyatakan bahwa penyidik telah mendatangi kuburan yang diduga korban dugaan penganiayaan di kerangkeng rumah bupati Langkat. Tim gabungan juga telah memintai keterangan lebih dari 64 saksi. ”Progres teman-teman sudah memeriksa 64 lebih saksi, baik orang yang pernah tinggal di lokasi tersebut, keluarganya, ataupun orang-orang yang mengetahui dugaan tindak pidana yang terjadi selama di tempat tersebut,’’ terang dia.  ”Nanti dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara ini layak untuk ditingkatkan ke penyidikan,’’ imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/gali-makam-korban-1-750x617.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> IDENTIFIKASI: Tim forensik memeriksa tengkorak korban. (DEWI/SUMUT POST)  Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M. Choirul Anam mengatakan, pihaknya ikut mengawasi proses pembongkaran dua kuburan tersebut. ”Komnas HAM juga diundang oleh Polda Sumut dalam proses tersebut sehingga bisa melihat langsung,” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos.  Dari pembongkaran itu, Komnas HAM berharap segera ada titik terang dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan berujung kematian di kerangkeng manusia tersebut. Dengan begitu, konstruksi kekerasan yang selama ini dibangun dapat dilihat secara utuh. ”Kami berharap, dengan proses ini (pembongkaran kuburan) semakin terang dan kuat,” katanya.

Polisi Bongkar Makam Korban Kerangkeng Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-14.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membenarkan di rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin terdapat sejumlah kuburan yang berdekatan dengan lokasi kerangkeng manusia. Namun, Komnas HAM menyebut kuburan itu bukan dari warga yang berada di dalam kerangkeng, melainkan kuburan dari pihak keluarga Terbit Rencana.  "Dibelakang, ya infonya kuburan keluarga," kata Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam kepada JawaPos.com, Selasa (8/2).  Komnas HAM tak menampik, terdapat sejumlah warga yang meninggal saat menjalani kurungan di kerangkeng Bupati Langkat. Tetapi berdasarkan temuan Komnas HAM, mereka yang tewas di kerangkeng diberikan kepada pihak keluarganya masing-masing.  "Kalaua kuburan yang meninggal bukan di situ," ucap Anam.  Anam usai memeriksa Bupati Langkat di kantor KPK, Senin (7/2) kemarin menduga, warga yang penghuni kerangkeng mendapatkan tindakan kekerasan yang berpola. Komnas HAM mengklaim, sudah mengantongi bukti adanya kekerasan terhadap warga yang menjalani penahanan di kerangkeng Bupati Langkat.  "Kekerasan yang berpola itu kami tahu waktunya, kami tahu apa alat yang digunakan, kami tahu siapa yang melakukan, kami tahu pengawasan untuk itu," ucap Anam.  Bahkan, Komnas HAM juga telah mendapatkan alat bukti berupa foto tindakan kekerasan terhadap warga yang menjalani penahanan. Meski demikian, saat ini belum bisa dijelaskan secara rinci mengingat masih dalam proses investigasi.  "Kami juga dapat foto beberapa tahun yang lalu bagaimana kondisi korban, detail ada. Lalu dikonfirmasi keterangan saksi yang lain yang menyaksikan bagaimana kekerasan itu berlangsung," beber Anam.  Sementara itu, Polda Sumatera Utara yang juga tengah menyelidiki kasus kerangkeng ini mengaku sudah menemukan sejumlah kuburan di beberapa titik, yang diduga menjadi korban kesewenangan. Namun hal ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian.  "Adanya dugaan penganiayaan hingga lebih dari satu orang (tewas) di kerangkeng Bupati Langkat, dan kita masih terus mendalaminya. Kuburan sudah ditemukan dibeberapa titik oleh tim," ucap Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi.  Dugaan kepemilikan kerangkeng manusia ini sebelumnya dibongkar oleh Migrant Care setelah mengadukannya ke Komnas HAM. Dalam laporannya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut, sebanyak 40 pekerja sawit mendekam di dalam kerangkeng milik Terbit Rencana.  Laporan ini disertai bukti-bukti di antaranya foto, video dan juga foto-foto korban. "Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja," kata Anis di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/1).  Anis mengutarakan, kerangkeng itu terdapat di belakang halaman rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana. Anis mengungkapkan, kerangkeng tersebut mirip penjara dengan tambahan gembok, agar para pekerjanya tidak keluar masuk sembarangan.  Dia tak memungkiri, para pekerja kerap mendapat penyiksaan, seperti pemukulan. Bahkan mengakibatkan lebam hingga luka-luka. "Sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka," pungkas Anis.

Komnas HAM: Kuburan di Rumah Bupati Langkat Bukan Penghuni Kerangkeng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Bupati-Langkat-Terbit-Rencana-Perangin-Angin-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang" width="100%">
<figcaption>Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin angkat bicara terkait dugaan kepemilikan kerangkeng di halaman rumahnya. Dia membantah tempat itu disebut kerangkeng, melainkan tempat pembinaan.  "Itu bukan kerangkeng manusia. Itu tempat pembinaan," kata Terbit Rencana usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/2).  Dia pun mengklaim tidak mempekerjakan di pabrik sawit miliknya itu. Melainkan hanya memberikan kemampuan bagi mereka yang mendekam di balik kerangkeng tersebut.  "Bukan dipekerjakan, hanya untuk memberikan sebagai skill. Supaya menjadi keterampilan dari situ orang itu bisa memanfaatkan di luar," ucap Terbit.  Dia mengakui, tidak melaporkan ke aparat penegak hukum terkait kepemilikan kerangkeng tersebut. Karena masyarakat umum dan aparat kepolisian mengetahui terkait kepemilikan kerangkeng di halaman rumahnya.  "Kalau laporan tidak, tapi itu sudah umum, tidak dirahasiakan lagi. Iya diketahui (aparat kepolisian)," ungkap Terbit.  Karena itu, dia menegaskan tidak ada masyarakat di Kabupaten Langkat yang protes terkait kerangkeng di rumahnya itu. Dia mengklaim, hal itu membantu warga setempat.  "(Tidak ada yang protes), sifatnya membantu warga di sana," klaim Terbit.  Sebelumnya, Komnas HAM telah memeriksa Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin selama kurang lebih dua jam. Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 13.40 WIB hingga pukul 15.16 WIB di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.  Beka menjelaskan, dari hasil pemeriksaan Terbit Rencana mengakui ada korban tewas akibat kerangkeng tersebut. Karena itu, Komnas HAM turut mendalami bagaimana jika ada korban tewas di dalam kerangkeng yang disebut sebagai tempat rehabilitasi.  "Memang terkonfirmasi ada yang meninggal dalam kerangkeng tersebut, dan juga bagaimana SOP penanganan kalau ada kekerasan atau korban jiwa," ucap Beka.  Meski demikian, lanjut Beka, dari hasil pemeriksaan Terbit Rencana tidak menjelaskan secara rinci terkait jumlah korban dari kerangkeng tersebut. Hal ini pun akan didalami oleh Komnas HAM.  "Nggak ngomong jumlah orang tapi bahwa ada yang meninggal iya," tegas Beka.  Komnas HAM juga berhasil mendapat informasi terkait sejarah berdirinya kerangkeng tersebut. Serta bagaimana penanganan di dalam kerangkeng tersebut.  "Kami mendapatkan informasi terkait sejarah kerangkeng yang ada, metode pembinaan yang dilakukan oleh tim yang mengelola kerangkeng itu sehari-hari," ucap Beka.  Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Chairul Anam menyampaikan, ada dugaan kekerasan di dalam kerangkeng Bupati Langkat. Hal ini pun turut didalami tim Komnas HAM, tetapi saat ini tidak bisa dijelaskan secara rinci apakah ada dugaan keterlibatan Terbit.  "Itu sedang kami dalami," ucap Anam.  Dugaan kepemilikan kerangkeng manusia ini sebelumnya dibongkar oleh Migrant Care setelah mengadukannya ke Komnas HAM. Dalam laporannya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut, sebanyak 40 pekerja sawit mendekam di dalam kerangkeng milik Terbit Rencana.  Laporan ini disertai bukti-bukti di antaranya foto, video dan juga foto-foto korban. "Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja," kata Anis di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/1).  Anis mengutarakan, kerangkeng itu terdapat di belakang halaman rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana. Anis mengungkapkan, kerangkeng tersebut mirip penjara dengan tambahan gembok, agar para pekerjanya tidak keluar masuk sembarangan.  Dia tak memungkiri, para pekerja kerap mendapat penyiksaan, seperti pemukulan. Bahkan mengakibatkan lebam hingga luka-luka. "Sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka," pungkas Anis.

Bantah Lakukan Perbudakan, Bupati Langkat: Hanya Memberikan Skill

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/bahkan-pecandu.jpg" alt="JADI SOROTAN: Penjara di kediaman pribadi Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Langkat, kemarin (26/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Penjara di kediaman pribadi Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Langkat, kemarin (26/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memeriksa Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin terkait kasus kepemilikan kerangkeng. Untuk mendalami hal ini, Komnas HAM akan meminta keterangan ahli terkait adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang dari sengkarut kerangkeng tersebut. ’’Setelah kepada Bupati, kami akan uji semua temuan kami dengan ahli. Ada ahli tindak pidana perdagangan orang dan ahli perbudakan modern. Baru kami akan tarik kesimpulan dan rekomendasi,” kata Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/2). Anam tak memungkiri, Komnas HAM menemukan dugaan perlakuan kekeraaan terhadap sejumlah orang yang mendekam di kerangkeng Bupati Langkat. Karena itu, hal ini akan didalami dengan kepakaran ahli terkait adabya dugaan perbudakan modern. Bahkan dari pemeriksaan terhadap Bupati Langkat, juga mengamini mereka yang mendekam di kerangkeng dipekerjakan di pabrik sawit milik Terbit Rencana. Serta adanya korban tewas akibat mendekam dibalik jeruji kerangkeng tersebut. ’’Kami memang bertemu langsung dengan para korban itu, ya, ngga hanya dengan berita di media. Jadi kami bertemu langsung dengan mereka, mengambil keterangan bahkan juga bertemu langsung dengan korban yang melihat kekerasan itu berlangsung," ucap Anam. Kepada Komnas HAM, Terbit pun mengakui mereka yang mendekam di kerangkeng dipekerjakan di pabrik sawit. Bahkan, mereka juga tidak digaji selama beraktifitas membantu pabrik sawit milik Terbit. ’’Ya, yang bekerja di pabrik sawit, iya. Kami udah cek pabriknya. Iya (tanpa bayaran)," ungkap Anam menandaskan. Dugaan kepemilikan kerangkeng manusia ini sebelumnya dibongkar oleh Migrant Care setelah mengadukannya ke Komnas HAM. Dalam laporannya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut, sebanyak 40 pekerja sawit mendekam di dalam kerangkeng milik Terbit Rencana. Laporan ini disertai bukti-bukti di antaranya foto, video dan juga foto-foto korban. "Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja," kata Anis di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/1). Anis mengutarakan, kerangkeng itu terdapat di belakang halaman rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana. Anis mengungkapkan, kerangkeng tersebut mirip penjara dengan tambahan gembok, agar para pekerjanya tidak keluar masuk sembarangan. Dia tak memungkiri, para pekerja kerap mendapat penyiksaan, seperti pemukulan. Bahkan mengakibatkan lebam hingga luka-luka. "Sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka," tegas Anis. (*)

Komnas HAM Akan Periksa Ahli TPPO Terkait Kerangkeng Bupati Langkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-6-3006.jpg" alt="Puluhan Warga bersama Keluarga Korban kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin menolak penutupan di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat" width="100%">
<figcaption>Puluhan Warga bersama Keluarga Korban kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin menolak penutupan di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bukti baru dari dugaan kepemilikan kerangkeng yang serupa sel tahanan di halaman rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Komnas HAM menduga, korban tewas akibat kesewenangan dari kerangkeng milik Bupati Langkat itu berjumlah lebih dari tiga orang.  "Lebih dari tiga (meninggal dunia)," kata Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/2).  Dia menduga, kerangkeng milik Bupati Langkat itu telah berdiri lebih dari 10 tahun. Berdasarkan temuan Komnas HAM, diduga kerangjeng itu sudah ada sejak 2010 lalu.  "Itu yang sedang kami dalami itu sejak dari tahun 2010 sampai 2022, berarti 12 tahun," ucap Anam.  Bahkan berdasarkan hasil investigasi, masyarakat sekitar mengetahui kerangkeng tersebut sebagai tempat rehabilitasi narkoba. Hal ini pun perlu didalami terkait adanya dugaan perbudakan modern dari kepemilikan kerangkeng tersebut.  "Banyak di sana itu mengatakan tempat rehabilitasi. Dokumen yang kami dapat dan informasi dari seluruh masyarakat, termasuk juga dari institusi yang memang berurusan dengan narkotika," ucap Anam.  Oleh karena itu, informasi yang didapat oleh Komnas HAM ini akan didalami langsung kepada Bupati Langkat di gedung Merah Putih KPK hari ini. Hal ini penting untuk menyimpulkan adanya pelanggaran HAM atau tidak dari kasus tersebut.  "Kami akan konfirmasi dengan beberapa dokumen yang kami miliki, ada foto, ada video, ada berkas, dan lain sebagainya," tegas Anam.  Dugaan kepemilikan kerangkeng manusia ini sebelumnya dibongkar oleh Migrant Care setelah mengadukannya ke Komnas HAM. Dalam laporannya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut, sebanyak 40 pekerja sawit mendekam di dalam kerangkeng milik Terbit Rencana.  Laporan ini disertai bukti-bukti di antaranya foto, video dan juga foto-foto korban. "Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja," kata Anis di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/1).  Anis mengutarakan, kerangkeng itu terdapat di belakang halaman rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana. Anis mengungkapkan, kerangkeng tersebut mirip penjara dengan tambahan gembok, agar para pekerjanya tidak keluar masuk sembarangan.  Dia tak memungkiri, para pekerja kerap mendapat penyiksaan, seperti pemukulan. Bahkan mengakibatkan lebam hingga luka-luka. "Sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka," pungkas Anis.

Komnas HAM: Lebih dari 3 Orang Tewas di Kerangkeng Bupati Langkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Bupati-Langkat-Terbit-Rencana-Perangin-Angin-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang" width="100%">
<figcaption>Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin pantas dijerat dengan pasal berlapis. Karena diduga, selain menerima suap, orang nomor satu di Kabupaten Langkat itu melakukan beberapa tindak pidana dalam pengurungan manusia di kerangkeng rumahnya.  "Setuju Bupati nonaktif itu dituntut dengan pasal pemberatan dan berlapis," kata Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution dalam keterangannya, Selasa (1/2).  Dalam kasus dugaan suap, Terbit Rencana menyandang status tersangka di KPK. Dia diduga mematok fee 15 persen dari pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di wilayahnya.  Sementara itu terkait kepemilikan kerangkeng, LPSK menemukan sejumlah poin permasalahan, di antaranya yakni dua kerangkeng manusia, penghuni serupa sel diharuskan membuat surat pernyataan bahwa pihak keluarga tidak boleh meminta agar penghuni dipulangkan selain izin dari pembina kerangkeng, keluarga dilarang melihat penghuni di dalam kerangkeng dalam batas waktu yang ditentukan, dan keluarga tidak akan menggugat jika terjadi sesuatu pada penghuni selama dalam kerangkeng.  Kemudian, penghuni serupa sel bukan hanya pecandu Narkoba, tapi juga tindak pidana lain, misalnya, perjudian. Kemudian, temuan dugaan pembayaran penghuni kerangkeng. Selanjutnya, penghuni tidak diizinkan ibadah di luar kerangkeng.  "Terakhir, penghuni dipekerjakan tanpa dibayar, dan Adanya penghuni meninggal dunia yang di tubuhnya diduga terdapat tanda-tanda luka," ucap Maneger.  Oleh karena itu, LPSK meminta aparat penegak hukum bisa mengusut tuntas kasus yang melibatkan Terbit Rencana. Apalagi, usai terjerat perkara korupsi di KPK, Terbit Rencana diduga terlibat tindak pidana penjualan orang (TPPO), ini diharapkan bisa diusut tuntas.  "Pasca OTT KPK ditemukan berbagai dugaan tindak pidana lain, seperti TPPO, perampasan kemerdekaan, penganiayaan dan lain-lain," pungkas Maneger.

LPSK Sebut Bupati Langkat Layak Dihukum Pasal Berlapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-14.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapat informasi terkait dugaan kekerasan kepada para penghuni kerangkeng di halaman rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Bahkan, tindakan kekerasan itu menggunakan istilah yang kemudian mengakibatkan meninggal dunia.  "Kami temukan pola bagaimana kekerasan itu berlangsung, siapa pelakunya, bagaimana caranya, menggunakan alat atau tidak, terkadang menggunakan alat, termasuk juga di dalamnya ketika kekerasan itu berlangsung misalnya kayak mos, gas, ada istilah penggunaan kekerasan," kata Komisioner Komnas HAM Chairul Anam, Senin (31/1).  Berdasarkan penelusuran Komnas HAM, lanjut Anam, diduga korban tewas akibat kekerasan di dalam kerangkeng milik Bupati Langkat lebih dari satu orang. Menurutnya, kondisi kerangkeng tersebut dinilai sudah tidak layak pakai.  "Kami dapatkan dari berbagai pihak memang lebih dari dua, kematian tersebut ditimbulkan dari tindak kekerasan," ungkap Anam.  Untuk melindungi saksi dan korban, kata Anam, perlu adanya perlindungan. Hal ini semata dilakukan agar pihak-pihak yang mengetahui informasi terkait kerangkeng ilegal Bupati Langkat dapat terbongkar secara tuntas.  "Kami juga meminta ada perlindungan kepada berbagai kesaksian tersebut yg sudah memberikan keterangan, baik kepada Komnas HAM, maupun kepada Polda, agar apa? Agar mereka merasa merdeka dalam menyampaikan pendapatnya, ini penting kami yakini yang mengetahui hilangnya nyawa pasti akan lebih banyak," tegas Anam. Terpisah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta pihak kepolisian bisa mengusut tuntas temuan kerangkeng manusia di halaman rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. LPSK berharap kepolisian tidak terpengaruh oleh kuatnya sosok Terbit Rencana di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.  “Polisi tidak boleh terpengaruh. Polisi harus tetap bersandar pada rumusan undang – undang untuk menemukan ada tidaknya pidana dari temuan atas penahanan ilegal itu,” ucap Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu.  Edwin menyampaikan hal itu didasari temuan LPSK, di mana para mantan tahanan dan keluarga mengaku tidak mengalami hal yang merugikan dalam kaitannya dengan temuan kerangkeng manusia di kediaman Terbit Rencana. Edwin sendiri memahami sikap dari para korban tersebut.  Dia mengatakan, Terbit Rencana adalah ketua ormas, pengusaha, dan juga merupakan pejabat daerah di Langkat. Oleh karena itu, Terbit Rencana adalah orang kuat lokal di daerah Langkat, sehingga hal tersebut membuat para korban mengaku tidak mengalami kerugian.  Tetapi dari hasil penelusuran, lanjut Edwin, LPSK menemukan informasi dugaan telah adanya korban tewas dengan tanda-tanda luka di tubuhnya akibat ditahan di kerangkeng. Hal ini diharapkan menjadi bukti awal untuk mengusut adanya dugaan perbudakan modern tersebut.  “Informasi ini tentu masih perlu ditindak lanjuti pembuktiannya dengan proses hukum,” pungkas Edwin.

Komnas HAM Temukan Pola Kekerasan di Kerangkeng Bupati Langkat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kerangkeng Bupati Langkat

Berita Terkini