<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/ksad-dudung.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 10 anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat non aktif, Terbit Rencana Perangin Angin. TNI AD berkomitmen akan menindak tegas para anggotanya yang terlibat.  Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan, saat ini ada lima oknum anggota TNI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku penyekapan. Mereka ditahan di Instalasi Tahanan Militer Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan.  ’’Benar, telah dilakukan penahanan terhadap lima orang oknum anggota TNI  yang telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka untuk pelimpahan berkas hasil penyidikan ke Oditurat Militer Medan,” kata Tatang kepada wartawan, Rabu (25/5).  Tatang menjelaskan, saat ini penyidik Pomdam I/Bukit Barisan masih terus bekerja memproses kelima oknum anggota TNI tersebut. Siapapun nanti yang terbukti terlibat di dalam persoalan ini akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. ’’Kelima orang yang sudah dilimpahkan ke Oditurat Militer Medan masing-masing berinisial SG, AF, LS, S dan MP,” imbuhnya.  Tatang menegaskan, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman tidak akan mentolerir setiap pelanggaran hukum yang melibatkan anggotanya. Dudung telah memerintahkan agar para pelaku ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. "Jika sampai terjadi anggota terlibat pelanggaran hukum, tetap akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku," tegasnya.  Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menetapkan 10 tersangka kasus kerangkeng manusia di Langkat, Sumut2 milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin.  Saat ini Terbit Rencana Perangin Angin sedang digarap KPK soal dugaan korupsi. Komnas HAM menilai menilai penetapan 10 anggota TNI sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia merupakan bentuk komitmen organisasi itu dalam mengusut masalah tersebut.  ’’Sekali lagi ini membuktikan teman-teman TNI berkomitmen tinggi dalam penegakan hukum dan HAM,” kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Selasa (24/5).  Menurutnya, hal ini bagian dari salah satu rekomendasi Komnas HAM kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sebab, setelah kasus tersebut terungkap, Komnas HAM langsung melakukan pendalaman dan menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI. (*)  &nbsp;

Anggota Jadi TNI Tersangka Kerangkeng Manusia, Ini Kata KSAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Panglima-TNI-Jenderal-TNI-Andika-Perkasa-_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi wilayah kedaul" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi wilayah kedaul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak sepuluh anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga terlibat dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat tersebut. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyebutkan, tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati (nonaktif) Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin, dari unsur TNI dimungkinkan masih bisa bertambah.  "Mungkin ada tambahan (tersangka) lagi karena cukup lama kan dari 2011, kira-kira 11 tahun," kata Andika di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (25/5) dikutip dari Antara.  Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini mengatakan, pihaknya terus menggali siapa lagi oknum dari satuannya yang bertanggung jawab dalam kasus itu.  "Karena belum tentu hanya 10 (yang diduga terlibat) karena kan dari 2011 atau 2012. Jadi kami juga ingin secara teliti menggali terus siapa saja sebetulnya yang ikut bertanggung jawab, ikut membiarkan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia ini bisa terjadi," kata dia.  Ia mengatakan oknum TNI yang telah ditetapkan sebagai tersangka di antaranya ada yang berperan sebagai penjaga dan ikut dalam tindakan-tindakan secara fisik.  "Semuanya (berpangkat) tamtama, bintara. Kalau pun ada perwira waktu kasus terjadi masih menempuh pendidikan," ujar dia.  Meski demikian, Andika menyebut masih akan melakukan pencermatan terkait dengan kemungkinan pemecatan oknum TNI itu.  Para oknum TNI itu, menurut dia, disangkakan melakukan tindak pidana penganiayaan serta melanggar Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Panglima TNI Sebut Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Bisa Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-14.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan apresiasi kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait kerangkeng manusia di Langkat, Sumut. Hal ini menyusul penetapan 10 anggota TNI sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin.  Saat ini Terbit Rencana Perangin Angin sedang digarap KPK soal dugaan korupsi. Komnas HAM menilai menilai penetapan 10 anggota TNI sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia merupakan bentuk komitmen organisasi itu dalam mengusut masalah tersebut.  “Sekali lagi ini membuktikan teman-teman TNI berkomitmen tinggi dalam penegakan hukum dan HAM,” kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Selasa (24/5).  Menurutnya, hal ini bagian dari salah satu rekomendasi Komnas HAM kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sebab, setelah kasus tersebut terungkap, Komnas HAM langsung melakukan pendalaman dan menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI.  Dalam perjalanannya, ujar Anam, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI juga beberapa kali berkoordinasi, melakukan pendalaman, dan meminta bukti-bukti ke Komnas HAM tentang dugaan keterlibatan oknum TNI. “Puspom TNI meminta bukti-bukti dan nama-nama yang diduga terlibat,” ungkap Anam.  Dia mengatakan ke depan Komnas HAM berharap proses hukum terhadap 10 orang tersangka tersebut bisa berjalan sesuai ketentuan hukum dan transparan. Dengan demikian, katanya, masyarakat terutama keluarga korban kerangkeng manusia mengetahui dengan jelas proses hukum yang dijalani para tersangka di meja pengadilan.

10 Anggota TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-15-3002.jpg" alt="Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite" width="100%">
<figcaption>Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Panca Putra Simanjuntak mencopot AKP Endrawan Sitepu dari jabatan Kasat Samapta Polres Binjai, karena terseret kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin.  Seperti diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Group), AKP Endrawan adalah adik ipar Tebit. Istrinya adalah Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, adik kandung Terbit. Pencopotan AKP Endrawan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak Nomor: ST/ 319/IV /KEP /2022 Tanggal 16 April 2022.  Dalam surat tersebut, AKP Endrawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Samapta Polres Binjai dimutasi sebagai Pama Bid Propam Polda Sumut.  Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan AKP Endrawan tidak dicopot melainkan di mutasi. Dan, mutasi jabatan tidak harus ditanggapi serius.  “Bukan dicopot, dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Tidak usah disikapi berlebihan, yang jelas Polda Sumut bekerja melayani masyarakat secara dinamis,” ujarnya Selasa (19/4).  Hadi mengatakan ada 5 anggota Polri yang sempat disebut KOMNAS HAM terlibat dalam kasus ini. Namun, dari hasil penyelidikan dan penyidikan, kelimanya tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa meninggalnya penghuni kerangkeng baik itu periode 2018, 2019 maupun 2020.  “Terkait dengan yang bersangkutan ditarik ke Polda, dalam rangka untuk pemeriksaan itu adalah untuk memudahkan proses penyelidikan. Kasus kerangkeng ini masih didalami penyidik Krumum. Untuk memudahkan baik dari Propam dan Krimum untuk mendalami kasus ini,” pungkasnya.

AKP Endrawan Dimutasi, Diduga Terlibat Kasus Kerangkeng Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-6-3006.jpg" alt="Puluhan Warga bersama Keluarga Korban kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin menolak penutupan di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat" width="100%">
<figcaption>Puluhan Warga bersama Keluarga Korban kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin menolak penutupan di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi Polda Sumatera Utara (Sumut) yang menetapkan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia. Polda Sumut menjerat Terbit Rencana dengan pasal berlapis, yakni tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penganiyaan atau penyiksaan hingga menghilangkan nyawa orang lain.  "Terlebih pasal yang digunakan tidak hanya pasal TPPO (tindak pidana perdagangan orang) tetapi pasal lain yang ada dalam KUHP Pidana. Jadi, ada pasal penganiayaan yang menghilangkan nyawa, bahasa umumnya orang disiksa sehingga meninggal dunia," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dalam keterangannya, Selasa (5/4).  Choirul Anam mengatakan, penetapan tersangka terhadap Terbit Rencana terkait kasus kerangkeng manusia merupakan langkah signifikan dari koordinasi yang dilakukan Komnas HAM dan Polda Sumut. Komnas HAM berharap mengusut tuntas kasus ini. Selain itu, Komnas HAM juga meminta Polda Sumut untuk menyiapkan hak pemulihan korban.  "Karena dalam pasal TPPO ada hak korban. Hak korban ini konsekuensi dari kejahatan perdagangan orang. Itu diatur dalam UU dan dalam kasus ini itu tidak susah, yang paling gampang gaji tidak dibayar," ucap Anam.  Komnas HAM juga berharap, masyarakat terutama warga Langkat yang mengetahui kasus kerangkeng manusia Terbit Rencana untuk berani memberikan kesaksian kepada Polda Sumut. Komnas HAM memastikan akan mendampingi warga yang ingin bersaksi.  "Kalau ada kesulitan, bisa kontak Komnas HAM. Tim Komnas HAM akan membantu memberikan kesaksian sehingga kasus bisa terang benderang. Ketika proses cepat akan ada penahanan kepada tersangka lain," tegas Anam.  Sebagaimana diketahui, Polda Sumut menetapkan Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia. Terbit Rencana merupakan tersangka kesembilang kasus kerangkeng manusia.  Dalam kasus ini, Terbit disangkakan melanggar Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pasal 333 dan atau Pasal 170 dan atau Pasal 351 dan atau Pasal 353 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 55 ayat (1) ke-2.

Kata Komnas HAM Soal Bupati Langkat Jadi Tersangka Kerangkeng Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Bupati-Langkat-Terbit-Rencana-Perangin-Angin-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang" width="100%">
<figcaption>Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sumatera Utara menetapkan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin sebagai tersangka dalam kasus tewasnya penghuni kerangkeng miliknya. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan, penetapan tersangka setelah tim penyidik melakukan penyelidikan hingga penyidikan dalam kasus tersebut.  "Setelah menetapkan delapan tersangka, tim kemudian koordinasi dengan Komnas HAM termasuk LPSK," ujar Panca kepada wartawan, Selasa (5/4).  Panca menuturkan, setelah mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta berkoordinasi dengan Komnas HAM dan LPSK, kemudian tim melakukan gelar perkara. "Hari ini tim penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan TRP (Terbit Rencana Perangin-angin) sebagai orang atau pihak yang memiliki tempat dan bertanggung jawab terhadap tempat itu dan ditetapkan sebagai tersangka," tegasnya.  Lebih lanjut Panca mengungkapkan, penyidik mempersangkakan Terbit Rencana Perangin-angin melanggar Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 UU nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)  "Hasil gelar perkara terhadap TRP ditetapkan sebagai tersangka dijerat psl 2 ayat 1 dan 2, psl 7 ayat 1 jo psl 10 UU RI No. 21 th 2007 ttg Pemberabtasan TPPO dan atau pasal 333 ayat 1, 2, 3 dan 4 dan atau pasal 170 ayat 1, 2, 3 dan 4, dan atau psl 351 ayat 1, 2, 3 dan atau psl 353 ayat 1, 2, 3 jo psl 55 ayat 1 ke 1 dan ke 2, mengakibatkan korban meninggal dunia. Semuanya diterapkan khususnya kepada TRP," ungkapnya.  Panca mengatakan penyidik bekerja secara profesional dalam menangani kasus ini. Pihaknya berjanji akan menuntaskan kasus kerangkeng manusia milik TRP. "Penyidikan masih terus berproses melengkapi semua alat bukti yang ada. Dalam waktu dekat kita akan tuntaskan perkara ini," ungkapnya.  Sebelumnya, penyidik Polda Sumut telah menetapkan delapan tersangka kasus tewasnya penghuni kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin. Menurut temuan dari Komnas HAM terdapat enam orang yang meninggal dunia di kerangkeng manusia milik Terbit Rencana Perangin-Angin.  Analis Pelanggaran HAM Komnas HAM Yasdad Al Farisi menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang diterima korban antara lain, dipukuli di bagian rusuk, kepala, muka, rahang, bibir, ditempeleng, ditendang, diceburkan ke dalam kolam ikan, direndam, diperintahkan untuk bergelantungan seperti monyet, dicambuk menggunakan selang air, mata dilakban, kaki dipukul menggunakan martil hingga kuku terlepas, dipaksa tidur di atas daun atau ulat gatal, dipaksa makan cabai, dan tindakan kekerasan lainnya.  Yasdad menambahkan, setidaknya ada 18 alat yang digunakan dalam tindakan penganiayaan terhadap penghuni kerangkeng. Antara lain selang, ulat gatal, cabai, daun jelatang, besi panas, lilin, jeruk nipis, garam, plastik yang dilelehkan, martil, rokok, korek, batako, tang, alat setrum, kerangkeng dan kolam. Yasdad mengatakan para korban yang mengalami kekerasan fisik tersebut meninggalkan bekas luka di bagian tubuhnya. Bahkan ada salah satu korban yang mencoba melakukan percobaan bunuh diri, akibat tidak kuat menghadapi penyiksaan.

Bupati Nonaktif Langkat jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-14.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyesalkan tidak ditahannya delapan orang tersangka dalam kasus kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Kepolisian beralasan, tidak ditahannya delapan tersangka itu dinilai kooperatif.  Mereka yang ditetapkan tersangka di antaranya berinisial TS, JS, SP, HS, IS, RG, DP dan HG. Mereka diduga terjerat tindak pidana perdagangan orang (TPPO).  Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyebut, tidak ditahannya delapan tersangka dalam kasus kerangkeng Bupati Langkat dinilai merusak citra Polri. Padahal ancaman hukuman terhadap para tersangka di atas lima tahun.  "Standar KUHAP saja ancaman pidana di atas 5 tahun, secara objektif dilakukan penahanan. Kenapa tidak ditahan, jadi aneh dan mencederai citra Polri," kata Edwin kepada JawaPos.com, Minggu (27/3).  Edwin menyebut, sejumlah tersangka yang terjerat pemalsuan surat, ITE hingga kasus penipuan yang tidak mengakibatkan orang luka, sakit jiwa dan tewas saja dilakukan penahanan. Dia menyesalkan delapan tersangka itu tidak dilakukan penahanan.  "Kok ini kekerasan sampai nyawa merenggang tidak ditahan? Apakah ini standar polri yang baru sejak presisi?," cetus Edwin.  Menurut Edwin, tidak dilakukannya penahanan terhadap delapan orang tersangka kasus kerangkeng milik Bupati Langkat akan menimbulkan kesan standar ganda dalam penanganan perkara. Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit sempat menyatakan, pepatah ikan busuk mulai dari kepala. Kalau pimpinannya bermasalah, maka bawahannya akan bermasalah juga.  "Saya teringat pernyataan Kapolri pada 27 Oktober tahun lalu, ikan busuk dari kepalanya. Lalu, kalau tidak mampu bersihkan ekor kepalanya saya potong," ungkap Edwin.  Oleh karena itu, Edwin mengharapkan Kapolri dan Kompolnas bisa mengevaluasi kinerja Polda Sumatera Utara, dalam penanganan kasus kerangkeng Bupati Langkat. Sebab tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka akan merusak citra Polri.  "Kapolri dan Kompolnas harus evaluasi Polda Sumatera Utara terkait penanganan perkara kerangkeng manusia. Penanganan polda Sumatera Utara terkait kasus kerangkeng manusia itu cerminkan presisi Kapolri tidak?," tandas Edwin.  Sebagaimana diketahui, Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut tidak melakukan penahanan terhadap delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Peranginangin.  Kedelapan tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 7 ayat 2 junto Pasal 10 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

8 Tersangka Kerangkeng Manusia Tak Ditahan, LPSK: Rusak Citra Polri!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KAPOLDA-SUMUT-DAN-KOMNAS-HAM-KERANGKENG-MANUSIA-FED-3-3010.jpg" alt="Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak bersama Komnas HAM melakukan sidak Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara," width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak bersama Komnas HAM melakukan sidak Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menemui Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas kasus kerangkeng manusia di rumah pribadi eks bupati Langkat. Lewat pertemuan itu pula, LPSK menyampaikan hasil temuan mereka.  Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyampaikan, ada tiga poin penting yang disampaikan kepada Mahfud MD. Pertama, peristiwa yang terjadi selama 10 tahun dengan jumlah korban yang sangat banyak itu diduga kuat melibatkan banyak pihak. Hingga kini, belum jelas siapa saja tersangka dalam kasus tersebut. Padahal, kerangkeng itu ditemukan sejak 18 Januari 2022.  Poin kedua, lanjut Edwin, Kemenko Polhukam perlu mengambil langkah koordinasi dan memantau proses hukum yang sedang berjalan. Tujuannya, semua pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.  LPSK juga mendorong agar dilakukan pendalaman atas dugaan penganiayaan, perampasan kemerdekaan, dan perdagangan orang. "Serta pembiaran peristiwa yang diduga telah berlangsung lama," tegas Edwin. Poin ketiga, Kemenko Polhukam harus mendorong percepatan proses penegakan hukum dan pengungkapan perkara. Dia menekankan, seluruh korban kerangkeng manusia itu berhak atas restitusi.  LPSK turut menginvestigasi kasus tersebut. Hasilnya, ada 25 temuan. Mulai pengondisian masyarakat untuk mendukung keberadaan sel, tidak semua tahanan merupakan pecandu narkoba, hingga pembatasan kunjungan.  LPSK juga mendapati perlakuan orang dalam kerangkeng sebagai tahanan. Kemudian, para korban tinggal di kerangkeng dalam keadaan terkunci dan kegiatan peribadatan dibatasi. "LPSK juga menemukan para tahanan dipekerjakan tanpa upah di perusahaan sawit, ada dugaan pungutan, ada batas waktu penahanan selama 1,5 tahun," paparnya.  Temuan lainnya, ada korban yang ditahan sampai empat tahun. Kemudian, ada dugaan keterlibatan anak bupati dan orang-orang dari organisasi tertentu. Edwin menambahkan, ada lebih dari satu personel TNI yang diduga terlibat. "Setidaknya ada lima oknum TNI yang terlibat. Nama, pangkat, dan kesatuan sudah di tangan LPSK," tutur Edwin. "Sudah LPSK sampaikan ke panglima TNI," imbuhnya.

Lima Anggota TNI Diduga Terlibat dalam Kasus Kerangkeng di Langkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-3-3007.jpg" alt="Suasana kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite" width="100%">
<figcaption>Suasana kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan bahwa ada oknum anggota TNI yang diduga melakukan kekerasan fisik terhadap penghuni kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-Angin. Menanggapi hal tersebut, Kepala Penerangan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) Letkol Agus Subur Mudjiono mengatakan sampai saat ini pihaknya masih melakukan penyilidikan terkait adanya dugaan oknum anggota TNI yang terlibat dalam penganiayaan tersebut.  "Berdasarkan surat Komnas HAM permohonan kerja sama terkait permintaan informasi tentang dugaan keterlibatan oknum anggota TNI AD dalam kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Danpuspomad telah memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan penyelidikan," ujar Agus kepada wartawan, Jumat (4/3).  Agus menuturkan, saat ini Puspomad juga masih mengumpulkan sejumlah keterangan dari para saksi yang mengetahui oknum anggota TNI tersebut melakukan kekerasan fisik.  "Telah dilaksanakan pengumpulan keterangan dari para saksi, diantaranya para mantan penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat serta beberapa saksi yang diduga mengetahui hal tesebut," katanya.  "Juga dilakukan pengumpulan keterangan dan alat bukti lainnya yang terkait dengan nama-nama oknum personel TNI AD yang diberikan oleh Komnas HAM, yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kegiatan di kerangkeng Manusia yang ada di rumah Bupati Langkat," tambahnya.  Agus berujar, Puspomad juga terus melakukan koordinasi dengan Polda Sumatera Utara serta Pemerintah Daerah (Pemda) Langkat, untuk mengumpulkan berbagai bukti-bukti tambahan.  "Untuk mencari data dan keterangan yang berkaitan dengan kasus tersebut dan sampai dengan saat ini kegiatan penyelidikan masih berlangsung," ungkapnya.

TNI Terlibat Penganiayaan di Kerangkeng Manusia, Ini Kata Puspomad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/komnas-ham-kerangkeng-langkat.jpg" alt="HASIL PENYELIDIKAN: Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menunjukkan bukti pabrik milik Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam keterangan pers kemarin (2/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HASIL PENYELIDIKAN: Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menunjukkan bukti pabrik milik Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam keterangan pers kemarin (2/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Kesimpulan Penyelidikan Kerangkeng Manusia di Langkat  JawaPos.com – Adanya <a href="https://www.jawapos.com/tag/perbudakan-modern/">perbudakan modern</a>, kerja paksa, hingga penyiksaan dalam praktik kerangkeng manusia di belakang rumah Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menjadi kesimpulan penyelidikan dan pemantauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal itu merujuk sederet fakta dan keterangan sejumlah saksi.  Analis Pelanggaran HAM <a href="https://www.jawapos.com/tag/komnas-ham/">Komnas HAM</a> Yasdad Al Farisi membeberkan temuan-temuan tersebut. Di antaranya, 26 bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat para penghuni kerangkeng. Meliputi pemukulan di bagian rusuk, kepala, muka, dan bibir. Ada pula penghuni yang ditempeleng, ditendang, diceburkan ke kolam ikan, direndam, dan dipaksa bergelantungan seperti monyet.  ”Juga, dicambuk menggunakan slang, mata dilakban, dan kaki dipukul menggunakan palu atau martil hingga kuku jarinya copot,” kata Yasdad dalam konferensi pers secara virtual kemarin (2/3). Selain itu, ditemukan perlakuan merendahkan martabat lain seperti dipaksa tidur di atas daun jelatang dan dipaksa makan cabai.  Komnas HAM juga menemukan 18 alat atau media yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan merendahkan martabat tersebut. Antara lain, besi panas, ulat gatal, lilin, jeruk nipis, garam, plastik yang dilelehkan, rokok, tang, batako, hingga alat setrum. ”Kekerasan itu menimbulkan bekas luka. Juga dampak traumatis yang membuat salah satu penghuni melakukan percobaan bunuh diri,” bebernya.  Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam menambahkan, pihaknya juga mendapati temuan lain yang tak kalah penting. Yakni, dugaan keterlibatan oknum anggota <a href="https://www.jawapos.com/tag/polri-dan-tni/">Polri dan TNI</a>. Mereka ditengarai sebagai pihak yang menyarankan pelaku kriminal untuk menjadi penghuni kerangkeng. ”Jadi, ada oknum (Polri dan TNI) yang terlibat di sini (kerangkeng manusia, Red),” tegasnya.  Anam mengaku mendapatkan informasi penunjang terkait keterlibatan oknum aparat itu. Mulai nama hingga pangkat oknum yang dimaksud. ”Saat ini dilakukan pendalaman hukum (kepada oknum Polri dan TNI) atas permintaan Komnas HAM,” ungkapnya.  Komnas HAM juga mendapati temuan penghuni kerangkeng usia sekolah. Dari keterangan yang diperoleh, anak di bawah umur itu dijebloskan ke kerangkeng lantaran bolos sekolah dan menggeber gas motor ketika berpapasan dengan keluarga Cana, panggilan Terbit Rencana Perangin Angin. ”Kami belum sempat mendalami karena dapatnya ketika proses (penyelidikan, Red) akhir,” ujarnya.  Secara umum, Komnas HAM menyebut pelaku kekerasan dan merendahkan martabat itu berjumlah 19 orang. Selain oknum Polri dan TNI, pihak-pihak yang diduga kuat sebagai pelaku adalah pengurus kerangkeng. Mulai pembina, kepala lapas kerangkeng, penghuni lama, hingga keluarga Cana sendiri.

Komnas HAM: Ada Keterlibatan Oknum Polri-TNI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kerangkeng Manusia

Berita Terkini