<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/10/IMG-20240410-WA0014-314244585.jpg" alt="Jalur Fungsional Tol Jogja-Solo Ruas Colomadu - Ngawen. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Jalur Fungsional Tol Jogja-Solo Ruas Colomadu - Ngawen. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Keraton Jogjakarta menyewakan 320.000 meter persegi tanah Sultan Ground (SG) untuk dua proyek jalan tol nasional. Nilai sewa Rp 160 miliar melalui skema sewa jangka panjang. Sebagaimana dikutip dari laman resmi Pemda DI Jogjakarta, Penghageng II Panitikismo KRT Suryo Satriyanto menjelaskan, tarif sewa ditetapkan Rp 12.500 per meter per tahun atau setara Rp 500.000 per meter untuk jangka waktu 40 tahun. &rdquo;Total nilai sewa mencapai Rp 160 miliar. Namun jika dibandingkan dengan manfaat proyek jalan tol yang berskala strategis nasional, angka tersebut tergolong sangat rendah secara proporsional,&rdquo; ujar Suryo Satriyanto. KRT Suryo Satriyanto menuturkan beberapa bidang sebelumnya merupakan tanah anggaduh kalurahan, yakni hak pakai pemerintah desa. Namun, hak anggaduh tersebut telah dikembalikan secara resmi kepada Keraton Jogjakarta sehingga secara administratif seluruh bidang kini berstatus murni Sultan Ground. Hak anggaduh merupakan hak adat yang diberikan Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil dari tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dalam jangka waktu selama dipergunakan. Menurut dia, pengembalian hak anggaduh tersebut menjadi syarat penting agar proses sewa tidak menimbulkan tumpang tindih administratif. &rdquo;Agar tidak terjadi kesalahan dalam administrasi sewa, maka hak anggaduh dari kalurahan terlebih dahulu dikembalikan kepada Keraton. Setelah itu, baru disusun skema sewa yang sah secara hukum dan adat,&rdquo; kata Suryo. Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi, Keraton Jogjakarta memberikan kompensasi tahunan kepada kalurahan yang telah mengembalikan hak anggaduh tersebut. Dengan menyewakan tanah SG melalui tarif simbolik, Keraton menegaskan bahwa pembangunan nasional dan nilai-nilai budaya dapat berjalan berdampingan. Skema ini disebut sebagai wujud keberpihakan Keraton terhadap kepentingan rakyat, tanpa mengabaikan tata kelola yang sah, adat dan berkeadaban. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar memastikan, seluruh biaya sewa lahan ditanggung Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang menjadi investor proyek. &rdquo;Masuk ke investasinya BUJT. Rp160 miliar untuk 320 ribu meter persegi, selama masa konsesi,&rdquo; ujar Roy Rizali Anwar, Senin (21/7). Lahan SG itu dimanfaatkan untuk dua Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Jalan Tol Solo&ndash;Jogjakarta&ndash;Kulon Progo dan Jalan Tol Jogjakarta&ndash;Bawen. Untuk proyek Tol Solo&ndash;Jogjakarta&ndash;Kulon Progo, lahan SG yang digunakan mencapai 245.302 meter persegi, terdiri dari 177 bidang tanah desa dan 17 bidang Sultan Ground. Proyek ini terbagi menjadi tiga tahap. Ruas Klaten&ndash;Prambanan telah selesai dan saat ini beroperasi tanpa tarif. Sementara ruas Prambanan&ndash;Purwomartani telah mencapai progres fisik 78,93 persen. Ruas lain seperti Purwomartani&ndash;Maguwo dan JC Sleman&ndash;Trihanggo masih dalam tahap pembangunan. Proyek ini ditargetkan dapat beroperasi penuh pada 2028. Sementara itu, Jalan Tol Jogjakarta&ndash;Bawen memanfaatkan lahan SG seluas 75.440 meter persegi. Lahan ini terdiri atas 90 bidang tanah desa dan 8 bidang Sultan Ground. Tol sepanjang 75,12 kilometer ini akan menghubungkan Jogyakarta dengan Bawen melalui Borobudur, Magelang, Temanggung dan Ambarawa. Proyek tersebut dibagi menjadi enam seksi konstruksi.

Keraton Jogjakarta menyewakan 320.000 meter persegi tanah Sultan Ground untuk dua proyek jalan tol nasional dengan nilai sewa Rp 160 miliar

Keraton Jogjakarta Sewakan Tanah SG Rp 160 Miliar untuk Dua Jalur Tol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/IMG_20241123_233823-2332693710.jpg" alt="Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Luqman Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Luqman Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Kebudayaan Fadli Zon berjanji mengupayakan pemulangan manuskrip atau naskah kuno milik Keraton Jogjakarta yang hingga kini masih tersimpan di Inggris. &rdquo;Kita akan coba juga pengembalian manuskrip-manuskrip yang ada di Inggris yang mungkin dibawa pada zaman Raffles,&rdquo; ujar Fadli seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Sabtu (23/11) malam. Menurut Fadli, manuskrip-manuskrip milik Keraton Jogjakarta dirampas Thomas Stamford Raffles yang merupakan Letnan Gubernur di Jawa. Yakni kala peristiwa penyerbuan Keraton oleh pasukan Inggris atau dikenal Geger Sepehi (Geger Sepoy) pada 1812. &rdquo;Kita akan usahakan, meskipun menurut Sultan HB X ada sekitar 170 naskah digitalnya sudah diberikan (Inggris). Tapi memang jumlahnya (manuskrip asli) lebih banyak dari itu,&rdquo; ujar Fadli Zon. Fadli menuturkan, upaya pemulangan itu bakal ditempuh lewat jalur formal dengan menemui Pemerintah Inggris. Sejauh ini belum ada upaya untuk membicarakan terkait pemulangan manuskrip itu secara formal. &rdquo;Kita lihatlah nanti, kalau nanti ada kesempatan bertemu dengan Pemerintah Inggris kita akan sampaikan agar artefak-artefak termasuk manuskrip yang dibawa ketika itu dari Keraton Jogjakarta bisa dikembalikan ke Indonesia,&rdquo; ucap Fadli Zon. Bagi Fadli, upaya pemulangan perlu dilakukan karena manuskrip tersebut merupakan hak milik bangsa Indonesia yang dibawa semasa penjajahan. Saat ini, mulai banyak negara di dunia yang berusaha mengambil kembali artefak-artefak yang tersimpan di Inggris. Dia mencontohkan, Mesir berusaha mengambil mumi-mumi mereka di berbagai tempat. Begitu pula Yunani dengan partisi-partisi dari Parthenon di British Museum. &rdquo;Nanti kita lihat apa saja yang ada di British Museum dan juga di British Library. Sejauh ini yang kita tahu memang belum ada dari pihak Inggris itu mau mengembalikan. Tapi kita sendiri kan belum mencoba secara resmi, secara formal untuk bicara juga secara langsung,&rdquo; tutur Fadli Zon. Adapun dengan Pemerintah Belanda, Fadli menyebut pengembalian artefak atau objek budaya lain milik Indonesia sudah berlangsung meski bertahap. &rdquo;Sudah berlangsung, sudah dari sejak puluhan tahun yang lalu sebenarnya. Tapi artefaknya masih sedikit-sedikit. Semoga ke depan semakin banyak,&rdquo; ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon upayakan pemulangan manuskrip atau naskah kuno milik Keraton Jogjakarta yang kini masih tersimpan di Inggris

Menbud Upayakan Pemulangan Manuskrip Keraton Jogjakarta dari Inggris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/Jogja-408244704.jpg" alt="Plengkung Gading di Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>Plengkung Gading di Jogjakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jogjakarta merupakan salah satu kota yang masih memiliki budaya dan adat istiadat yang kental dan terjaga hingga saat ini. Berdasar itu, pernahkah mendengar adanya mitos unik yang mengatakan bahwa Sultan Keraton tidak boleh melewati sebuah jalan di Jogjakarta. Ada salah satu jalan yang tidak boleh dilewati oleh Sultan Keraton Jogjakarta yang menjabat dan ada alasan serta penyebab yang masih diyakini hingga saat ini. Jalan yang tidak boleh dilewati oleh Sultan Jogja adalah jalan bangunan Gedung Plengkung Gading. Dilansir dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Plengkung Gading merupakan bangunan yang terletak di bagian selatan Keraton Jogja atau berbatasan langsung dengan Alun-alun Kidul. Adanya bangunan jalan Plengkung Gading ini adalah salah satu bangunan yang menjadi pintu masuk dan keluar menuju ke daerah yang dekat dengan Keraton Jogjakarta, biasa disebut dengan Njeron Beteng. Secara keseluruhan, terdapat lima bangunan yakni Plengkung Jagasura, Madyasura, Tarunasura, dan Jayabaya. Kelimanya memiliki bentuk bangunan yang hampir sama yang dibangun dengan susunan batu berwarna putih dan memiliki bentuk melengkung di dalamnya. Bedanya adalah tentang mitos yang terdapat di Plengkung Gading, yakni tidak boleh dilewati oleh Raja atau Sultan Jogjakarta yang sedang menjabat. Karena tujuan dibangunnya Plengkung Gading adalah sebagai jalan untuk membawa Sultan ketika telah wafat untuk menuju ke Makam Imogiri. Aturan ini telah berlaku sejak zaman raja-raja terdahulu. Selain itu, penyebab lainnya adalah bangunan tersebut memiliki kekuatan sebagai tempat netralisir atau pembersihan. Karena diyakini bahwa bangunan tersebut akan menetralisir dari berbagai ilmu hitam yang dimiliki oleh seseorang yang melintas di jalan tersebut. Sehingga saat ini mitos mengenai hal ini masih diyakini oleh masyarakat di Jogjakarta. Di sisi lain, bangunan tersebut hingga kini masih berdiri kokoh dan menyimpan pemandangan yang indah untuk disaksikan siapa saja yang melintasi jalan yang berada di sekitarnya.

Ada salah satu jalan yang tidak boleh dilewati oleh Sultan Keraton Jogjakarta. Jalan tersebut adalah bangunan Gedung Plengkung Gading.

Alasan Sultan Keraton Jogjakarta yang Bertakhta Tidak Boleh Melewati Plengkung Gading

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/Jogja-408244704.jpg" alt="Plengkung Gading di Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>Plengkung Gading di Jogjakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jogjakarta merupakan salah satu kota dengan banyak ragam budaya dan adat istiadat yang masih kental dan terjaga hingga saat ini. Namun tahukah anda, bahwa ada mitos unik yang tidak boleh dilanggar oleh Sultan Keraton Jogjakarta yang bertakhta. Letak jalan yang tak boleh dilewati oleh Sultan Jogja ini adalah jalan yang melewati bangunan yang bernama Plengkung Gading. Plengkung Gading merupakan bangunan yang terletak di bagian selatan Keraton Jogja atau berbatasan langsung dengan Alun-alun kidul. Keberadaan Plengkung Gading ini merupakan salah satu bangunan yang menjadi pintu masuk maupun keluar ke daerah yang dekat dengan Keraton Jogjakarta atau dikenal dengan Njeron Beteng. Dilansir dari Radar Jogja (Jawa Pos Group) pada Rabu (24/1), secara keseluruhan terdapat 5 bangunan yang ada. Selain Plengkung Gading juga ada Plengkung Jagasura, Madyasura, Tarunasura, dan Jayabaya. Bentuk bangunan keseluruhannya hampir sama yang dibangun dengan susunan batu putih dan memiliki bentuk melengkung di dalamnya. Perbedaannya adalah mengenai mitos yang terdapat di Plengkung Gading yaitu tak boleh dilewati oleh raja atau Sultan Jogja yang sedang bertakhta. Karena berdasarkan tujuan dibangunnya Plengkung Gading memang berfungsi sebagai jalan untuk membawa Sultan jika telah wafat menuju ke Makam Imogiri. Hal ini juga telah dilakukan kepada raja-raja terdahulu. Selain itu, penyebab yang lain adalah diyakini bahwa bangunan tersebut juga memiliki kekuatan sebagai tempat netralisir atau pembersihan. Diyakini bahwa bangunan tersebut akan menetralisir berbagai ilmu hitam yang dimiliki oleh seseorang yang melintas di jalan tersebut. Hingga saat ini mitos mengenai hal ini masih diyakini oleh masyarakat Jogja.

Letak jalan yang tak boleh dilewati oleh Sultan Jogja ini adalah jalan yang melewati bangunan yang bernama Plengkung Gading.

Mitos Unik di Jogjakarta, Plengkung Gading Dilarang Dilewati oleh Sultan Keraton Selama Bertakhta, Berikut Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/9_trah-930174412.png" alt="BAKAL MELAWAT: Pangeran Edward dan istri, Putri Sophie, saat menghadiri acara di Wesminster Abbey, London (5/7)." width="100%">
<figcaption>BAKAL MELAWAT: Pangeran Edward dan istri, Putri Sophie, saat menghadiri acara di Wesminster Abbey, London (5/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pangeran Edward bakal melakoni Royal Visit ke Indonesia pada 24 November mendatang. Keturunan atau trah dari Sultan Hamengkubuwono (HB) II pun tidak sabar menunggu kehadiran adik Raja Inggris Charles III itu. Sebab, mereka bakal menagih pengembalian aset Keraton Jogjakarta yang dirampas Inggris saat terjadinya Geger Sepehi pada 19-20 Juni 1812. &rdquo;Trah Sultan HB II akan terus memperjuangkan dikembalikannya harta milik Keraton Jogjakarta di saat pemerintahan Sri Sultan HB II kepada kami sebagai ahli warisnya,&rdquo; kata Fajar Bagoes Poetranto, perwakilan trah Sultan HB II, di Jakarta kemarin (14/11). Bagoes menjelaskan bahwa koleksi atau harta rampasan itu sangat beragam. Merujuk catatan sejarawan Peter Carey, di antaranya adalah emas perhiasan sekitar 350 kg. Kemudian, juga ada koleksi naskah kuno atau manuskrip. Selain itu, ada sejumlah artefak. &rdquo;Kami siap melakukan pembuktian kepemilikan,&rdquo; katanya seraya menambahkan bahwa pihaknya juga berharap ada permintaan maaf dari Kerajaan Inggris kepada keturunan Sri Sultan HB II. Geger Sepehi adalah peristiwa penyerbuan pasukan Inggris ke Keraton Jogjakarta pada 19&ndash;20 Juni 1812 untuk menggulingkan Sultan HB II. Penyerbuan tersebut melibatkan 1.200 orang prajurit. Serangan itu tidak hanya membawa korban jiwa. Harta Keraton Jogjakarta juga ikut jadi barang rampasan perang. Nama Sepehi diambil dari pasukan Sepoy. Sepoy merujuk pada gelar yang diberikan kepada prajurit India. Adapun Sultan HB II memerintah selama tiga periode, masing-masing pada 1792&ndash;1810, 1811&ndash;1812, dan 1826&ndash;1828. Keluarga besar trah Sri Sultan HB II kini bernaung di bawah Yayasan Vasiatti Socaning Lokika. Fajar Bagoes Poetranto merupakan ketua yayasan tersebut. Bagoes mengatakan, saat ini ada sekitar 7.500 manuskrip kuno hasil rampasan yang tersimpan di berbagai museum di Inggris. Menurut dia, keluarga Sri Sultan HB II adalah pemilik sah serta pemegang hak intelektual dari karya-karya kuno tersebut. Bagoes menjelaskan, rencana kunjungan Pangeran Edward ke Indonesia sangat positif, yaitu mendorong pemberdayaan anak-anak di Indonesia. Namun, upaya positif itu tidak ada artinya jika Kerajaan Inggris belum menyelesaikan pengembalian perampasan aset-aset Keraton Jogjakarta pada peristiwa Geger Sepehi itu. Bagoes juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya trah Sultan HB II. Bagoes mengatakan, jika pemerintah saat ini tidak bisa mengupayakan pengembalian itu, diharapkan bisa dilakukan di rezim berikutnya yang akan dipilih melalui pemilu tahun depan. Untuk itu, dia berharap kepada semua capres-cawapres agar tidak melupakan sejarah. Khususnya akibat dari serangan Geger Sepehi tersebut. &rdquo;Jangan melupakan peran Keraton Jogjakarta dalam sejarah kemerdekaan Indonesia,&rdquo; tutur dia. Sebelumnya ratusan artefak bersejarah juga dikembalikan Belanda kepada Indonesia. Selain itu, Juli lalu Raja Belanda Willem-Alexander juga menyampaikan permintaan maaf atas perbudakan masa silam yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. (wan/c9/ttg)

Keturunan atau trah dari Sultan Hamengkubuwono (HB) II pun tidak sabar menunggu kehadiran adik Raja Inggris Charles III, Pangeran Edward.

Trah Sultan HB II Tagih Inggris Kembalikan Aset Sitaan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/16/359805084_18225580807233950_3372824898020006035_n-922614463.jpg" alt="Pernikahan anjing Jojo dan Luna dengan adat Jawa super mewah." width="100%">
<figcaption>Pernikahan anjing Jojo dan Luna dengan adat Jawa super mewah.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Royal wedding anjing yang diberi nama Jojo dan Luna menelan biaya fantastis hingga ratusan juta rupiah. Acara yang digelar pada Jumat, 14 Juli 2023 di bilangan Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara menuai kritikan dari netizen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, Persatuan Pambiwara Indonesia (PEPARI) sekaligus Paguyupan Panatacara Yogyakarta (PPY) melayangkan somasi keras terhadap penyelenggara acara pernikahan Jojo dan Luna. Acara yang mengusung tradisi adat Jawa tersebut dianggap melecehkan budaya Jawa yang adiluhung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mewakili kawan-kawan melakukan somasi atas viralnya pernikahan anjing Jojo dan Luna yang tersebar di media YouTube," kata Ketua PEPARI sekaligus mewakili PPY, Abeje Janoko, dalam video diunggah di akun TikTok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011788069/romo-yang-memberkati-jojo-dan-luna-turut-dicibir-valen-dan-nena-minta-maaf-kepada-keuskupan-agung">Romo yang Memberkati Jojo dan Luna Turut Dicibir, Valen dan Nena Minta Maaf kepada Keuskupan Agung</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam somasi yang disampaikannya, terdapat 3 poin keberatan disampaikan PEPARI dan PPY atas pernikahan royal wedding Jojo dan Luna. Pertama, acara itu dianggap sangat mencederai nilai-nilai budaya adiluhung dari kebudayaan Jawa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kedua, kami sebagai bangsa Indonesia merasa mendapat pelecehan dari pelaksanaan acara tersebut," lanjut Abeje Janoko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011787889/pernikahan-anjing-usung-adat-jawa-picu-kontroversi-valen-dan-nena-minta-maaf">Pernikahan Anjing Usung Adat Jawa Picu Kontroversi, Valen dan Nena Minta Maaf</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, lanjutnya, sebagai pelaku seni dalam jasa wedding yang selama ini sangat menjunjung dan menjaga budaya pernikahan khususnya adat Jawa, merasa terlukai kebudayaan yang agung itu malah digunakan untuk hewan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebudayaan yang adiluhung bersumber dari Keraton Jogjakarta maupun Keraton Surokarta dimana prosesi ini hanya berlaku untuk manusia, tapi ternyata diaplikasikan untuk binatang, daal hal ini anjing," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PEPARI dan PPY secara tegas meminta penyelenggara acara untuk meminta maaf karena dianggap menggar UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan melanggar Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE 2008 jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas somasi yang dilayangkan PEPARI dan PPY, penyelenggara acara sekaligus pemilik anjing Jojo dan Luna yaitu Nena dan Valen sudah meminta maaf. Keduanya meminta maaf dan mengakui kesalahan yang telah dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berdua selaku penyelenggara acara dengan ini kami menyatakan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi&nbsp; di masyarakat dengan terselenggaranya acara Jojo dan Luna," kata Nena dalam jumpa pers di bilangan Pejaten Jakarta Selatan, Rabu (19/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nena menyesal telah melaksanakan acara yang kemudian mengandung pro dan kontra di masyarakat. Dia mengaku peristiwa ini benar-benar di luar perkiraan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sangat menyesal dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pegiat budaya Jawa dan seluruh masyarakat yang kurang berkenan dan tersakiti dengan adanya acara ini," tuturnya lebih lanjut.</div>

Dalam somasi yang disampaikannya, terdapat 3 poin keberatan disampaikan PEPARI dan PPY atas pernikahan royal wedding Jojo dan Luna.

Royal Wedding Anjing Jojo dan Luna Lecehkan Budaya Adiluhung Jawa, PEPARI dan PPY Layangkan Somasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/IMG_20230510_123517-3475881218.jpg" alt="Tersangka kasus pornoaksi dihadirkan saat jumpa pers di Mapolresta Jogjakarta, Rabu (10/5)." width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus pornoaksi dihadirkan saat jumpa pers di Mapolresta Jogjakarta, Rabu (10/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Kota Jogjakarta meringkus pelaku pornoaksi di hadapan dua pengunjung di kawasan Alun-Alun Selatan, Kota Jogjakarta. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Jogjakarta&nbsp;Ipda Apri Sawitri mengatakan, tersangka berinisial AS, 62, yang bekerja sebagai penjaga toilet di kawasan Alun-Alun Selatan Jogjakarta ditangkap pada Selasa (21/3). &rdquo;Tersangka memperlihatkan alat kelaminnya di tempat umum kepada korban AW, 29, dan NW, 39,&rdquo; kata Apri Sawitri seperti dilansir dari Antara. Apri menjelaskan, kasus asusila yang terjadi pada tanggal 20 Maret sekitar pukul 20.40 WIB, bermula saat kedua korban berinisial AW, 29, warga Kecamatan Sewon, Bantul; dan NW, 39, warga Kecamatan Kraton, Kota Jogjakarta hendak ke toilet umum di kawasan Alun-Alun Selatan. Setelah selesai menggunakan sarana toilet, kedua korban yang tidak saling mengenal itu berjalan beriringan untuk membayar retribusi kepada tersangka. &rdquo;Korban AW kaget karena melihat tersangka sedang duduk tegak di kursi kemudian kedua tangannya berada di meja, kemudian kaki membuka dan memperlihatkan alat kelaminnya,&rdquo; ujar Apri Sawitri. Kaget dengan kejadian itu, keduanya kemudian mundur. Sementara itu, NW yang saat itu tengah memegang telepon pintar mengaku tidak sengaja merekam tindakan asusila tersebut. &rdquo;Karena keinginannya untuk video call, tetapi pada saat itu HP-nya error malah kepencet untuk video tidak sengaja korban NW ini merekam bahwa tersangka itu posisi sama seperti yang dilihat korban AW,&rdquo; terang Apri Sawitri. Kedua korban berinisiatif melaporkan kejadian itu ke Polsek Kraton, kemudian ditindaklanjuti petugas dengan mendatangi TKP dan menginterogasi pelaku. &rdquo;Petugas piket Satreskrim dan Polsek Kraton mendatangi TKP kemudian mengamankan tersangka dan dibawa ke Polresta Jogjakarta,&rdquo; tambah dia. Berdasar pengakuan tersangka, menurut Apri, tindakan itu dilakukan secara spontan demi kepuasan seksualnya. &rdquo;Menurut pengakuan pelaku, setiap ada pengunjung perempuan dia melakukan seperti itu. Kalau pengunjung laki-laki,&nbsp;kausnya akan ditutup,&rdquo; tutur Apri. AS berdalih baru kali pertama berbuat asusila serta tidak berniat memamerkan alat kelaminnya. &rdquo;Baru itu, (sebelumnya) belum pernah. Ya, saya mungkin lupa itu, pas itu waktu kencing lupa enggak sengaja atau gimana,&rdquo; ucap AS. Tersangka kasus pornoaksi itu dikenai pemidanaan sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Berikutnya, pasal 281 KUHP dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan atau denda Rp 4.500,00. &rdquo;Kami imbau kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pornografi karena melanggar norma kesopanan sehingga kami dari Satreskrim Polresta Jogjakarta apabila ada pelaku seperti itu kami akan menindak secara tegas,&rdquo; ucap Apri Sawitri.

Polresta Jogjakarta ringkus pelaku pornoaksi di hadapan dua pengunjung di kawasan Alun-Alun Selatan, Kota Jogjakarta

Polisi Ringkus Pelaku Pornoaksi di Kawasan Alun-Alun Selatan Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/21/IMG_20230421_070207-372274884.jpg" alt="Ribuan warga Jogjakarta melaksanakan salat Idul Fitri di Alun-alun Selatan Jogjakarta pada Jumat (21/4)." width="100%">
<figcaption>Ribuan warga Jogjakarta melaksanakan salat Idul Fitri di Alun-alun Selatan Jogjakarta pada Jumat (21/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ribuan warga Daerah Istimewa Jogjakarta melaksanakan salat Idul Fitri 1444 Hijriah di Alun-Alun Selatan, Kota Jogjakarta pada Jumat (21/4). Selain warga Jogjakarta, kegiatan salat Idul Fitri yang digelar di alun-alun milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu juga diikuti para pemudik serta mahasiswa luar daerah. &rdquo;Jumlah jamaah betul-betul banyak sekitar 10 ribu orang. Mereka campuran, jadi 60 persen warga setempat dan yang lain dari luar kota, para pemudik, dan mahasiswa luar daerah,&rdquo; kata Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Jogjakarta Moch Muzani seperti dilansir dari Antara. Adik Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X, GBPH Prabukusumo juga tampak hadir pada baris paling depan di antara para jamaah salat Id. Muzani menyebutkan, jamaah yang ikut serta dalam salat Idul Fitri tersebut tidak seluruhnya merupakan warga Muhammadiyah. Sebagian dari jamaah juga berasal dari unsur organisasi Islam lain. &rdquo;Banyak saudara kita yang Nahdlatul Ulama (NU) juga di tempat ini melaksanakan salat Idul Fitri,&rdquo; ucap Moch Muzani. Selain karena melandainya kasus Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang telah dicabut, menurut Muzani, tingginya jumlah jamaah tahun ini juga dipicu penutupan Alun-alun Utara Keraton Jogjakarta yang dahulu menjadi tempat pelaksanaan salat Id. Muzani mengaku tidak menghadapi kendala berarti dalam proses perizinan penggunaan Alun-Alun Selatan sebagai tempat pelaksanaan salat Id. &rdquo;Tidak sulit, lancar, kami mengajukan izin ke pihak keraton dan setelah kami tunggu beberapa hari, izin keluar,&rdquo; kata Moch Muzani. Di lokasi itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Abdul Jamil bertindak sebagai khatib. Dia mengatakan, Idul Fitri selalu dikaitkan dengan ibadah Ramadan. Dalam konteks Ramadan, kata dia, Allah SWT memberikan syariat berpuasa dengan tujuan peningkatan spiritual agar orang yang beriman menjadi takwa. Dengan demikian, kata Abdul, orang yang berpuasa diharapkan dapat meningkat spiritual tauhid ilahiyah dan sosialnya. &rdquo;Untuk itu sangat aneh kalau saat Ramadan ada orang Islam yang ditangkap karena korupsi. Apakah korupsi karena menjual kebijakan atau menerima suap, sebab korupsi dalam bentuk apapun adalah dilarang, baik berdasar ajaran Islam maupun aturan negara,&rdquo; kata Abdul Jamil.

Ribuan warga Daerah Istimewa Jogjakarta laksanakan salat Idul Fitri di Alun-Alun Selatan, Kota Jogjakarta, Jumat (21/4)

Ribuan Warga Laksanakan Salat Id di Alun-Alun Selatan Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221017_162619.jpg" alt="Ilustrasi abdi dalem mengeluarkan Kereta Kanjeng Nyai Jimat saat tradisi jamasan kereta (mencuci kereta) milik Keraton Jogjakarta di Museum Kereta Keraton Jogjakarta. Andreas Fitri Atmoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi abdi dalem mengeluarkan Kereta Kanjeng Nyai Jimat saat tradisi jamasan kereta (mencuci kereta) milik Keraton Jogjakarta di Museum Kereta Keraton Jogjakarta. Andreas Fitri Atmoko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Keraton Jogjakarta mengisahkan kembali peristiwa sejarah pasca Geger Sepehi melalui pameran bertajuk Sumakala: Dasawarsa Temaram Jogjakarta.  Penghageng KHP Nitya Budaya Keraton Jogjakarta GKR Bendara di Jogjakarta menjelaskan, pameran yang menggambarkan masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono III dan Sri Sultan Hamengku Buwono IV itu akan dibuka pada 28 Oktober di Kompleks Bangsal Pagelaran Keraton Jogjakarta.  ”Momentum ini upaya Keraton Jogjakarta untuk merekonstruksi ulang kisah-kisah sultan terdahulu,” ujar GKR Bendara seperti dilansir dari Antara.  Bendara menuturkan, pameran akhir tahun yang dihelat Keraton Jogjakarta itu juga mendorong penarasian kembali pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono III dan Sri Sultan Hamengku Buwono IV. Pasca peristiwa Geger Sepehi, Keraton Jogjakarta mengalami masa yang temaram.  Berbagai desakan politik dari Pemerintahan Inggris terhadap Sultan Hamengku Buwono III saat itu, menurut dia, berdampak ketidakstabilan perekonomian. Sebab, seluruh biaya perang yang ditimbulkan akibat gempuran Inggris ke Jogjakarta harus ditanggung Keraton Jogjakarta.  Sementara itu, kondisi karut-marut tersebut harus disaksikan GRM Ibnu Djarot, putra mahkota yang masih belia. Klimaksnya, pangeran harus menyaksikan kondisi ketika ayahandanya meninggal setelah dua tahun bertakhta sehingga putra mahkota yang kala itu masih berusia 10 tahun harus menggantikan kedudukan Sultan dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono IV.  ”Meskipun Sultan ketiga dan Sultan keempat mengalami kondisi yang sulit, tetapi berbagai prestasi dalam pemerintahan maupun pembangunan kebudayaan di keraton turut disumbangkan,” ujar Bendara.  Beberapa karya pada masa kedua sultan itu yang masih bisa dijumpai sampai sekarang, disebutkan Bendara, antara lain tari Bedhaya Durmakina, Babad Ngayogyakarta, dan kereta-kereta kebesaran dari masing-masing sultan.  Putri Sultan Hamengku Buwono X itu mengakui pameran Sumakala tersebut menjadi tantangan bagi Keraton Jogjakarta dan tim pameran sebab pasca peristiwa Geger Sepehi (1812), keraton yang megah harus porak-poranda. Benda budaya, kekayaan material, hingga pusaka yang dimiliki keraton kala itu dijarah habis-habisan oleh prajurit Sepoy.  ”Sumber-sumber mengenai pemerintahan keraton pada awal abad ke-19 praktis tidak banyak ditemukan. Di sinilah keraton mencoba membaca ulang sejarah semasa 1812-1822 dan mewujudkannya dalam bentuk visual,” terang GKR Bendara.  Dalam rangkaian pameran itu, berbagai kegiatan pendukung juga akan digelar, mulai napak tilas kediaman putra mahkota, menjelajahi ruas penyerangan Geger Sepehi, hingga berbagai diskusi dan lokakarya yang berkaitan dengan tema pameran.  ”Sebagai institusi budaya sekaligus museum yang inklusif, Keraton Jogjakarta juga menggandeng komunitas untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan pameran,” kata Bendara.

Keraton Jogjakarta Kisahkan Kembali Pasca Geger Sepehi Melalui Pameran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220718_200023.jpg" alt="Penyerahan berkas persyaratan pencalonan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk ditetapkan kembali sebagai Gubernur DIJ Periode 2022–2027. Pemda DIJ/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyerahan berkas persyaratan pencalonan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk ditetapkan kembali sebagai Gubernur DIJ Periode 2022–2027. Pemda DIJ/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman menyerahkan berkas persyaratan pencalonan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIJ dan KGPAA Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur DIJ periode 2022–2027 kepada DPRD DIJ, pada Senin (18/7). Jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIJ dan KGPAA Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur DIJ bakal berakhir pada 10 Oktober 2022.  Berkas Sri Sultan HB X diserahkan Penghageng KHP Datu Dana Suyasa GKR Mangkubumi dan berkas KGPAA Paku Alam X diserahkan perwakilan Kadipaten Pakualaman GPH Wijoyo Harimurti di Gedung DPRD DIJ.  ”Sudah kami berikan dokumen yang menjadi syarat. Kami sudah serahkan DPRD untuk diverifikasi. Harapannya seluruh proses bisa berjalan dengan lancar dan semua diberikan kesehatan,” kata GKR Mangkubumi yang juga putri sulung Sultan HB X itu seperti dilansir dari Antara.  Ketua DPRD DIJ Nuryadi menyebutkan, ada 16 macam dokumen persyaratan yang diterima, baik dari perwakilan Keraton Jogjakarta maupun Kadipaten Puro Pakualaman. Seluruh dokumen telah diperiksa dan dinyatakan lengkap.  ”Nanti pasti kami lebih detail (memeriksa), sehingga 9 Agustus sudah bisa kami tetapkan dan kami kirim ke Jakarta,” ujar Nuryadi.  Seluruh proses pencalonan Sultan HB X dan KGPAA Pakualam X untuk ditetapkan kembali sebagai Gubernur dan Wagub DIJ mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan. Soal membuka atau meminta masukan publik, ketua DPRD DIJ mengatakan, akan melihat perkembangan berdasar laporan dari panitia khusus (pansus).  ”Ini apa yang mau didiskusikan, ini kan penetapan. Apa yang mau kita diskusikan lagi, undang-undang sudah ditetapkan. Undang-undang itu sudah secara resmi dan kita hanya melaksanakan atas dasar itu,” ujar Nuryadi.  Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana menambahkan, pengisian jabatan Gubernur dan Wagub DIJ mengacu UU Keistimewaan. Sesuai UU Keistimewaan DIJ Tahun 2012, pengisi jabatan Gubernur DIJ adalah yang bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk Wakil Gubernur DIJ.  ”DIJ memang tidak mengikuti UU Pilkada serentak tetapi mengikuti UU Keistimewaan,” ujar Huda.

Keraton Serahkan Berkas Pencalonan Sultan HB X sebagai Gubernur DIJ

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keraton jogjakarta

Berita Terkini