<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/sampah-kerusuhan-Depan-bawaslu-Miftah.jpg" alt="Polisi berjaga saat aksi kerusuhan dengan massa di depan kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (22/5/2019).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Polisi berjaga saat aksi kerusuhan dengan massa di depan kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (22/5/2019).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah mulai mengadili terhadap 10 anggota Brimob yang diduga melakukan kekerasaan saat aksi massa 21-22 Mei. Mereka tengah menjalani sidang etik dan disiplin. Dan akan diberi sanksi tegas.  "Ada 10 anggota diproses dan disidang disiplin. Mereka akan dijatuhi hukuman penanganan di ruangan khusus 21 hari," kata Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).  Meski begitu, identitas 10 anggota ini tidak diungkap oleh Dedi. Rencananya mereka akan menjalani hukuman setelah dipulangkan ke Polda masing-masing. Mengingat seluruhnya bukan berasal dari Polda Metro Jaya, melainkan dari pasukan BKO yang diperbantukan untuk pengamanan.  "Yang bersangkutan akan melaksanakan hukuman setelah anggota tersebut kembali ke Polda asalnya," tegas Dedi.  Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menyampaikan, Polri akan bertindak tegas pada anggotanya yang menyalahi aturan. Sanksi 21 hari penanganan di ruang khusus diharap bisa menjadi pelajaran untuk mereka. "Kami tegas saat menemukan anggota kami sendiri yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin di lapangan," jelasnya.  Lebih lanjut, Dedi mengatakan, dari keterangan yang didapatnya, 10 anggota Brimob ini melakukan kekerasaan secara spontan. Saat kerusuhan terjadi, mereka melihat komandan kompinya diserang oleh massa. Akibatnya, mereka berusaha mencari dalang dari penyerangan tersebut.  "Komandan kompinya terkena panah beracun, yang bersangkutan menggunakan body vest meleset, tetapi menancap di body vest. Secara spontan anggota mencari siapa yang melakukannya," tegasnya.  Selain menjatuhkan hukuman kepada 10 anggota Brimob, polri juga telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap komandan lapangan yang diduga sebagai provokator kerusuhan 21-22 Mei. Dia diduga menjadi pemantik kerusuhan dengan kata-kata provokatif.  "Ada satu orang dan surat DPO sudah diterbitkan. Dia patut diduga sebagai komandan perusuh di lapangan dengan narasi yang diucapkan bakar, lempar, perang," terang Dedi.  Namun, identitas komandan perusuh ini tidak diungkap oleh Polri. Hal ini dalam rangka proses pengejaran pelaku supaya tidak terganggu. "Apabila ditemukan, kami akan dalami siapa yang menyuruh di atasnya. Ini terkait masalah proses hasil penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait masalah kerusuhan 21-22," pungkas Dedi.

10 Anggota Brimob Dijatuhi Sanksi, Komandan Perusuh 21-22 Mei Buron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kerusuhan-dery-3.jpg" alt="Bus polisi rusak dan dibakar perusuh di wilayah Kemanggisan, Jakarta Pusat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bus polisi rusak dan dibakar perusuh di wilayah Kemanggisan, Jakarta Pusat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fakta baru terungkap dalam penyelidikan kasus 21-22 Mei. Tim investigasi telah mengidentifikasi seorang pelaku yang diduga melakukan penembakan saat kerusuhan. Ciri-cirinya, berambut gondrong, tinggi sekitar 175 cm, dan menembak dengan tangan kiri.  "Mungkin kidal," ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombespol Suyudi Ario Seto kemarin (5/7). Ciri-ciri tersebut diketahui melalui analisis face recognition dari 704 visual. Terdiri atas 60 rekaman closed circuit television (CCTV), 480 video amatir, 93 foto amatir, 44 media massa, dan 27 dari media sosial.  Pelaku itulah yang diduga menembak Harun Al Rasyid. Harun merupakan satu di antara sembilan korban meninggal dalam kerusuhan tersebut. Jenazah Harun telah diotopsi bersama tiga korban lainnya. "Lima korban tidak diotopsi karena keluarga tidak berkenan," kata Suyudi.  Berdasar pemeriksaan saksi di lapangan, kata dia, Harun ditembak dari jarak sekitar 30 meter. Posisi korban dengan polisi yang menangani kerusuhan sekitar 100 meter. Pelaku penembakan berada di sisi kanan berdekatan dengan ruko di flyover Slipi. "Saksi menyebut Harun ditembak dengan pistol berwarna hitam," jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_AKSI-KERUSUHAN_MIFTAHULHAYAT-10-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kerusuhan 21-22 Mei lalu yang menimbulkan banyak korban. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)  Dengan metode face recognition pula, telah diamankan sembilan orang yang diduga merusak kendaraan kepolisian. Analisis sementara, pelaku kerusuhan berasal dari berbagai elemen. Yakni, organisasi kemasyarakatan (ormas) dari berbagai daerah seperti Serang, Banyumas, Cianjur, Lampung, dan Aceh.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, penyelidikan begitu rumit dengan menggunakan scientific crime. Salah satunya, pembuktian terkait siapa pelaku penembakan dalam kerusuhan. "Setelah dilakukan uji balistik, diketahui peluru kaliber 5,56 dan kaliber 9 mm," ungkapnya.  Namun, uji balistik hanya bisa mengungkap jenis peluru dan kemungkinan senjata yang digunakan. Karena itu, dilengkapi dengan face recognition.  Dari penyelidikan juga telah diketahui siapa pemberi komando lapangan yang melakukan berbagai provokasi. "Sudah ditetapkan sebagai DPO (daftar pencarian orang atau buron, Red)," paparnya.

Fakta Baru Kerusuhan 21-22 Mei, Penembak Bertangan Kidal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/amnesty-international-sebut-penangkapan-robertus-pelanggaran-ham_m_.jpg" alt="Ilustrasi pelanggaran HAM. Amnesty International menyebut penangkapan Robertus Robert adalah pelanggaran HAM." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelanggaran HAM. Amnesty International menyebut penangkapan Robertus Robert adalah pelanggaran HAM.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya di Kampung Bali pada peristiwa kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta. Itu ungkapkan oleh Amnesty International berdasar investigasi khusus mengenai kerusuhan hasil Pilpres 2019.  Peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat menjelaskan, lembaganya telah melakukan wawancara terhadap sejumlah saksi, korban, dan keluarga korban dalam investigasi yang dilakukan selama satu bulan.  "Kesimpulan juga diperkuat oleh bukti video dan telah diverifikasi oleh tim fakta Amnesty Internasional," kata Papang di Kantor Amnesty Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6).  Papang menduga, ada pembunuhan di luar hukum yang menimpa 10 orang, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi terhadap demonstran maupun orang-orang yang berada di lokasi perkara.  "Pengungkapan ini merupakan upaya kami sebagai bagian dari masyarakat sipil guna memenuhi hak publik untuk mengetahui apa yang terjadi pada 21-23 Mei," terang Papang.  Oleh karena itu, Papang mengharapkan temuan ini bisa mendorong adanya akuntabilitas di kepolisian, terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan.  Bertepatan dengan momentum Hari Dukungan untuk Korban Penyiksaan Internasional 2019, lanjut Papang, Amnesty International meminta negara melakukan investigasi, membawa personel Brimob yang diduga terlibat penyiksaan ke muka hukum, serta memberikan pemulihan kepada para korban.  "Momentum ini juga penting untuk mengingatkan otoritas di Indonesia agar kejadian penyiksaan seperti di Kampung Bali tidak terjadi lagi ke depannya," jelasnya.  Menanggapi temuan ini, Karopenmas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo meminta Amnesty International untuk menyerahkan data tersebut ke tim gabungan Polri untuk dilakukan tindaklanjut.  "Itukan data LSM. Monggo datanya serahkan ke tim investigasi gabungan nanti akan didalami masukannya tersebut," tegas Dedi Prasetyo.  Diketahui, Polri membentuk tim gabungan peristiwa kerusuhan 21-22 Mei yang dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Moechgiyarto.

Mabes Polri Persilakan Amnesty International Serahkan Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kerusuhan-dery-3.jpg" alt="Bus polisi rusak dan dibakar perusuh di wilayah Kemanggisan, Jakarta Pusat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bus polisi rusak dan dibakar perusuh di wilayah Kemanggisan, Jakarta Pusat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri terus mendalami kasus dugaan makar. Rencananya, Polri memanggil pemimpin Garda Prabowo Fauka Noor Farid untuk diperiksa sebagai saksi. Fauka dipanggil karena salah seorang tersangka berinisial AG alias Cobra menyebut namanya.  Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menjelaskan, memang diketahui, salah seorang tersangka menyebut nama Fauka. Karena itu, akan dilakukan pemanggilan terhadap Fauka. "Masih dalam rencana penyidik," ujarnya.  Pemanggilan itu tentu akan mengklarifikasi berbagai hal yang disebutkan tersangka. Soal waktu pemanggilan belum dipastikan. "Bergantung penyidiknya," ucap polisi dengan tiga melati di pundak tersebut.  Asep menyebutkan, terkait kasus kerusuhan 22 Mei, Polri juga telah menangguhkan penahanan terhadap 100 orang tersangka dari 447 tersangka yang ditangkap saat kerusuhan. "Penangguhan ini dengan pertimbangan bobot keterlibatan yang bersangkutan," jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kerusuhan-dery-2-e1558510188725.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bus polisi yang terparkir di bawah flyover Slipi dirusak dan dibakar oleh perusuh. (DeryRidwansah/ JawaPos.com)  Yang ditangguhkan penahanannya itu biasanya yang perannya tidak masif. Misalnya sekadar tidak mengindahkan perintah aparat keamanan. Namun, hal tersebut juga termasuk dalam pidana. "Sesuai pasal 218 KUHP," ucapnya.  Asep menuturkan, dalam menangani kasus itu, polisi menjunjung tinggi asas transparansi. Penyidik juga berkoordinasi dengan Komnas HAM, Kompolnas, dan pengawas lainnya. Polisi juga menerima masukan berbagai pihak untuk menyempurnakan pengungkapan kasus tersebut. Karena itu, pihak mana pun yang ingin memberikan masukan dipersilakan.

Penahanan 100 Tersangka Kerusuhan Ditangguhkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tito-pastikan-tak-ada-faksi-di-tubuh-polri_m_.jpg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian - Dery Ridwansah/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian - Dery Ridwansah/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memprediksi masih ada kelompok lain yang tak terdeteksi dan melakukan penembakan terhadap korban kerusuhan 22 Mei. Mereka bukan kelompok Kivlan Zein, bukan pula kelompok S dan 15 orang yang ditangkap di Jawa Barat.  Tito menuturkan, selama ini Polri telah mengungkap tiga kelompok yang memiliki senjata ilegal terkait peristiwa 22 Mei. Pertama, kelompok yang beranggota 15 orang dengan memiliki empat senjata. "Kelompok kedua Bapak S yang mengirim senjata dari Aceh dan KZ yang kelompoknya memiliki senjata," urainya.  Tiga kelompok tersebut terindikasi akan menggunakan senjata api. Namun, mungkin ada pihak lain yang tidak terdeteksi menggunakan senjata api. Untuk memastikan hal tersebut, Polri saat ini masih menunggu uji balistik sejumlah senjata-senjata yang akan digunakan. "Saya sampaikan ini belum bisa disimpulkan karena masih penelitian," tutur dia di Monumen Nasional (Monas) kemarin.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kerusuhan-dery-3-e1558510169381.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bus polisi rusak dan dibakar perusuh di wilayah Kemanggisan, Jakarta Pusat. (DeryRidwansah/JawaPos.com)  Polisi juga mengidentifikasi sembilan korban meninggal dunia. Tidak semua meninggal karena tembakan. Ada beberapa yang mengalami luka karena benda tumpul. Bisa jadi karena pukulan petugas atau justru dilempar pelaku kerusuhan. "Lalu, ada korban meninggal yang karena tembakan senjata api," terangnya.  Untuk korban meninggal karena senjata api itu, ada yang proyektilnya masih di dalam tubuh dan yang sudah di luar tubuh. Untuk yang proyektilnya di luar tubuh itu, pembuktiannya lebih sulit.  Kapolri mengungkapkan, apabila ternyata peluru ditembakkan aparat, investigasi akan dilakukan lebih mendalam. Apakah itu eksesif (keadaan yang melampaui kebiasaan) atau justru pembelaan diri. "Korban ini kan ada yang berasal dari Petamburan, di mana diketahui ada asrama yang diserang dan dibakar," papar mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.  Tito juga mengklarifikasi terkait informasi bahwa KZ merupakan dalang kerusuhan. Menurut dia, Polri tidak pernah menyebut KZ merupakan dalang kerusuhan, yang disampaikan adalah kronologi peristiwa 22 Mei. Yakni, ada dua segmen, aksi damai dan aksi yang sengaja membuat kerusuhan.

Penembak dari Kelompok Tak Terdeteksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_KERUSUHAN-DI-DEPAN-BAWASLU_-MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Pasukan Brimob dalam bertugas mengamankan gedung Bawaslu, Jakarta sejak Selasa (21/5)/ (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pasukan Brimob dalam bertugas mengamankan gedung Bawaslu, Jakarta sejak Selasa (21/5)/ (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak awal pekan ini pemberitaan nasional diwarnai isu-isu seputar dugaan rencana pembunuhan empat tokoh. Kronologi, deretan nama, pengakuan-pengakuan, diungkap.  Di antaranya menyangkut nama-nama populer seperti Kivlan Zen, Sofyan Yakob, dan Tim Mawar.  Bagi saya, kabar-kabar itu tak cukup mengejutkan. Bahkan, cenderung mudah ditebak jika kita mengikuti arah pemberitaan dan pernyataan-pernyataan resmi yang berseliweran, setidaknya satu bulan terakhir. Kita tentu saja tidak boleh berada dalam posisi menghalangi upaya pengungkapan dan penegakan hukum atas dugaan itu, dengan tetap mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi.  Saya meyakini, semestinya masih ada nama-nama yang akan muncul. Bisa jadi akan ada kejutan-kejutan dan kegaduhan lain. Wajar saja, toh penyidikan baru berjalan dan investigasi terus berlanjut. Menurut saya, dugaan makar dan rencana pembunuhan itu bukanlah isu tunggal terkait "aksi 22 Mei" yang berujung ricuh. Ada beberapa isu penting lain, bahkan menurut saya lebih penting diungkap. Salah satunya menyangkut penggunaan kekuatan berlebihan, kekerasan oleh aparat, penggunaan peluru tajam, dan adanya sejumlah korban meninggal dunia.  Yang mengherankan bagi saya, bagaimana mungkin pengungkapan soal makar dan rencana pembunuhan yang dikaitkan dengan "aksi 22 Mei" itu kemudian mengesampingkan fakta dan realitas di atas? Padahal, sejauh ini tak ada kejelasan seputar penggunaan kekuatan, kekerasan, dan kematian para korban. Apakah pengungkapannya tidak penting? Apakah semua korban adalah perusuh?  Kita sebenarnya juga patut bertanya, apa perlunya bagi Polri mengungkap sekian banyak materi "sensitif" terkait pengakuan para tersangka ke hadapan publik? Pengakuan bukanlah alat bukti dan "terlalu banyak" membeberkan alat bukti dan materi penyidikan di luar pengadilan berpotensi membentuk opini, persepsi, dan penghakiman oleh publik melalui media dan penyidikan itu sendiri (trial by the press, trial by the police).  Itu semestinya adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab. Terutama jika kita serius ingin keluar dari segala keriuhan pro-kontra dan Polri ingin mendapatkan dukungan penuh atas kerja-kerjanya dalam isu yang beririsan dengan agenda politik ini. Ya, politik. Sederet nama yang terungkap beririsan dengan TNI maupun Polri, pun tokoh-tokoh yang diduga menjadi sasaran bunuh. Tidakkah itu menarik? Tidakkah itu menunjukkan bahwa politik Indonesia (masih) menjadi ajang "rebutan kuasa" para pensiunan jenderal?  Saya sendiri sudah lama meyakini bahwa militerisme, praetorianisme, dan fasisme masih bersemayam di alam bawah sadar perpolitikan Indonesia. Militer kita sadar politik, dan bagi sebagian orang, pemerintahan sekarang tak cukup piawai mengendalikan para praetorian. Kondisi-kondisi pemicu cawe-cawenya militer dalam kehidupan politik pun cukup tersedia.  Namun makar? Saya kira para pensiunan itu tidak bodoh. Peluang hegemoni dan serbahadir dalam realitas demokrasi lebih menggiurkan ketimbang aksi yang bisa berdarah-darah, belum tentu berhasil, dan jelas membuatnya berhadap-hadapan dengan kekuatan-kekuatan pengusung demokrasi.  Di tengah itu semua, muncul pula kekuatan alternatif bernama Polri. Jalan demokrasi yang kita tempuh memang memberikan mandat penuh bagi mereka sebagai penegak hukum dan keamanan dalam negeri. Sejumlah nama pensiunan jenderal polisi juga bermunculan di tengah pusaran kekuasaan dan diyakini ikut menjadi pilar-pilar penopang.  Ironisnya, sejauh ini para pimpinan Polri, meski mengusung tagline "democratic policing" atau perpolisian demokratis, dinilai sering kali gagal menunjukkan komitmen. Ruler appointed police alias jenis polisi pemerintah seperti Polri itu jadi seolah ditakdirkan untuk sulit berjarak dengan kekuasaan.  Akhir-akhir ini pengungkapan kejahatan ditengarai juga sering begitu. Dangkal, tidak menggali lebih dalam, dan cenderung digunakan untuk memengaruhi persepsi publik atas suatu delik. Maka, prasangka adanya motif politik atas kerja-kerja kepolisian pun tak terhindarkan, bahkan kian kuat belakangan ini.  Penting untuk terus mengingatkan Polri agar tidak naif. Kasus tersebut jelas beririsan dengan motif-motif kekuasaan, dan terang rezim saat ini adalah pihak terkaitnya.  *) Direktur Institute for Security and Strategic Studies

Maka, Hati-hatilah Melangkah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kerusuhan-dery-2.jpg" alt="Bus polisi yang terparkir di bawah flyover Slipi dirusak dan dibakar oleh perusuh. (DeryRidwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bus polisi yang terparkir di bawah flyover Slipi dirusak dan dibakar oleh perusuh. (DeryRidwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi terus berupaya menyelidiki kasus dugaan rencana pembunuhan empat tokoh nasional yang melibatkan Mayjen (pur) Kivlan Zein dan politikus Habil Marati. Sebab, bisa jadi mereka hanya kaki tangan.  Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (pur) Moeldoko yakin masih ada dalang atau aktor utama yang belum terungkap.  Moeldoko mengatakan bahwa pernyataan pihak kepolisian terkait pelaku kerusuhan pada 21-22 Mei lalu sebatas permukaan. Sebab, yang diungkap polisi sebetulnya sebatas asal usul senjata. Belum sampai ke dalang di balik peristiwa tersebut. "Jadi, kemarin belum sampai ke dalang kerusuhannya. Kemarin lebih mengungkap asal usul senjata dan mau dipakai apa senjata itu," ujarnya di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, kemarin (12/6).  Dengan demikian, mantan panglima TNI tersebut menyebutkan bahwa potensi adanya sosok yang lebih tinggi dari Kivlan Zein dan Habil Marati masih terbuka. "Ya, bisa ada. Bisa. Bagaimana nanti hasil investigasi berikutnya," imbuh dia.  Moeldoko menambahkan, mengungkap identitas aktor utama tidaklah mudah. Polisi membutuhkan waktu untuk membongkarnya. "Nanti ketahuan siapa yang sesungguhnya. Ini masih proses. Hanya memakan waktu," tuturnya  Karena itu, Moeldoko juga meminta publik tidak mudah melakukan labelisasi dalam situasi seperti ini. Sebab, itu bisa mengacaukan situasi. Salah satunya menyangkut Tim Mawar yang dikait-kaitkan. Dia menegaskan, tim tersebut sudah dibubarkan. "Tidak ada Tim Mawar. Kalau perorangannya kita enggak tahu, nanti polisi yang lebih tahu dari hasil penyidikan," terangnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wiranto-satu-hari-30-rakyat-indonesia-mati-karena-narkoba_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menambahkan, penyelidikan atau investigasi terhadap kerusuhan akan terus dilakukan. Menurut dia, masih ada sejumlah insiden yang belum klir. Khususnya terkait adanya sembilan korban meninggal akibat luka tembak.  Wiranto menuturkan, peristiwa penembakan sangat janggal. Sebab, dalam aksi damai, hubungan antara aparat dan massa sangat harmonis. "Bahkan, buka puasa saja aparat keamanan kan dengan para pendemo sama-sama, sama-sama salat, bagus sekali," ujarnya di kompleks istana kepresidenan Jakarta.  Masalahnya, jatuhnya korban justru terjadi saat malam. Kala itu kelompok perusuh mulai datang dan mengakibatkan bentrok hingga aksi penyerangan ke asrama Brimob di Petamburan. Bisa saja, kata dia, tembakan datang dari oknum yang sengaja membuat onar. "Nah, sekarang korban inilah yang sedang kita dalami. Siapa yang menembak, tembakan dari mana," terangnya.  Polri sempat menyebut bahwa korban tewas diduga merupakan perusuh. Namun, hal tersebut tidak lantas diterima, harus ada pembuktian. Desakan untuk itu muncul dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).  Mereka meminta Polri dan pemerintah mengusut secara tuntas, apa yang terjadi ketika kerusuhan. Tidak melulu memprioritaskan adanya percobaan pembunuhan terhadap empat pejabat publik yang diduga dilakukan Kivlan Zein. "Di sisi lain, tewasnya sembilan warga dalam kerusuhan dan ratusan orang yang ditangkap juga sama pentingnya," ucap Wakil Koordinator Kontras Feri Kusuma.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_AKSI-KERUSUHAN_MIFTAHULHAYAT-10-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kerusuhan 21-22 Mei. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)  Dalam beberapa kesempatan, Polri memang menyebutkan bahwa mereka tidak menggunakan peluru tajam. Tetapi, menggunakan peluru karet yang selongsongnya saja berlapis timah. Hal itu hanya diperkuat beberapa pernyataan warganet yang mendukung aksi aparat dalam memukul mundur para demonstran saat itu. Tanpa mengetahui dengan betul, jenis peluru apa yang benar-benar digunakan polisi.  Terlebih, ada korban di bawah umur. Kontras sangat mendesak polisi dan pemerintah untuk benar-benar fokus pada kasus secara keseluruhan. Tiga korban masih di bawah umur, yakni 15, 16, dan 17 tahun.  Staf Research and Development Kontras Rivanlee Anandar juga menjelaskan bagaimana seharusnya kasus itu bisa diselesaikan dengan mudah. Sebab, Polri memiliki data terkait siapa saja anggotanya yang bisa memegang senjata api. Lengkap dengan jenis senjata api apa saja yang mereka gunakan.  Karena itu, Kontras meminta Presiden Joko Widodo segera bergerak menangani kasus tersebut. Salah satunya dengan membentuk tim pencari fakta. Dengan begitu, kasus bisa diusut dengan tuntas, siapa saja yang menÂ­dalangi tewasnya para demonstran tersebut. Termasuk beberapa lembaga yang seharusnya ikut turun mendesak pemerintah.  Sementara itu, menanggapi Kontras, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menjelaskan, perlu dipahami bahwa polisi belum mengetahui secara keseluruhan tempat kejadian perkara (TKP) dan penyebab kematian para korban tersebut. "Untuk awal masih diduga sebagai pelaku kerusuhan," ujarnya.  Meski demikian, polisi tetap akan menelusuri di mana korban meninggal dan bagaimana peristiwanya serta mengetahui para saksinya. Hal tersebut menjadi titik awal penyelidikan kepolisian. "Semua ada prosesnya."  Asep menambahkan, mengetahui TKP begitu penting untuk dapat menyusun konstruksi peristiwa. Misalnya, dari mana arah tembakan, jarak tembak, dan menentukan saksi. "Maka, nanti juga ini ditangani bersama tim investigasi gabungan kerusuhan 22 Mei," terangnya.  Polisi Tunggu Kajian Dewan Pers  Niat eks Komandan Tim Mawar Mayjen (pur) Chairawan untuk melaporkan Tempo ke Bareskrim terkait pemberitaan kerusuhan 22 Mei tertunda. Sebab, Bareskrim memastikan bahwa laporan tersebut harus menunggu hasil kajian dan rekomendasi dari Dewan Pers.  Kuasa hukum Chairawan, Herdiansyah, menjelaskan bahwa setelah berkonsultasi dengan Bareskrim, laporan itu belum bisa diterima karena menunggu hasil dari Dewan Pers. "Di Dewan Pers masih laporan, belum sampai sidang," urainya.  Karena itu, rencananya Selasa pekan depan pihaknya datang ke Dewan Pers untuk memastikan proses laporan tersebut. Dengan begitu, hasilnya nanti bisa menjadi rujukan proses yang ada di Bareskrim.  Sementara itu, pengacara Kivlan, Muhammad Yuntri, membantah tudingan polisi.  Menurut dia, hingga saat ini pihak Kivlan belum diperbolehkan kepolisian untuk bertemu dengan HK alias Iwan, salah seorang perencana pembunuhan. Dia sendiri mengaku ingin menanyakan pengakuan Iwan itu secara langsung. "Dikhawatirkan cerita Iwan dengan yang kami terima dari Pak Kivlan itu berbeda," ungkap dia.

Bisa Saja Ada Sosok di Atas Kivlan-Habil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kerusuhan-dery-2.jpg" alt="Bus polisi yang terparkir di bawah flyover Slipi dirusak dan dibakar oleh perusuh. (DeryRidwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bus polisi yang terparkir di bawah flyover Slipi dirusak dan dibakar oleh perusuh. (DeryRidwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku pencurian senjata api milik anggota Brimob saat kerusuhan 22 Mei lalu di Jalan Raya Tali, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, berhasil ditangkap aparat kepolisian. Diketahui, pelaku yang bernama Supriatna Jaelani alias Vianz Jinkz, 29, ikut pula merusak mobil Brimob.  Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan pelaku diamankan oleh  Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat pada hari Selasa (11/6) pukul 04.00 WIB. "Polres Jakarta Barat telah berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau pengrusakan dan atau lenyalahgunaan senjata api," kata Argo, Rabu (12/6).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/HINA-PRESIDEN-SUGIH-MULYONO-JAWA-POS.jpg" alt="Kadiv Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono (kiri) dan Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi (kanan) bersama Jerry D Grey (tengah), mantan pasukan angkatan udara Amerika Serikat yang di gelandang ke Mapolres Jakarta Barat, Selasa (28/5/2018" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono (kiri) dan Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi (kanan) bersama Jerry D Grey (tengah), mantan pasukan angkatan udara Amerika Serikat yang di gelandang ke Mapolres Jakarta Barat, Selasa (28/5/2018</figcaption>
</figure> Kadiv Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono (kiri) dan Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi (kanan) bersama Jerry D Grey (tengah), mantan pasukan angkatan udara Amerika Serikat yang di gelandang ke Mapolres Jakarta Barat, Selasa (28/5/2018)--FOTO : SUGIH MULYONO/JAWAPOS  Argo menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan kamera Closed Circuit Television di lokasi kejadian pelaku terbukti melakukan hal itu. Belum lagi temuan polisi di lapangan. Semua bukti mengarah pada yang bersangkutan. Pelaku diketahui merupakan warga Bekasi, Jawa Barat.  "Didapatkan informasi bahwa pelaku Supriatna alias Vianz Jinkz merupakan pelaku yang memecahkan kaca mobil Brimob dan mencuri tas yang berisikan Senpi," ungkapnya.  Pelaku diciduk di kediamannya di Perumahan Cahaya Darusalam Blok B2, No.50 Bekasi Kabupaten. Adapun senjata yang dibawa kabur berjenis Glock 17. "Glock 17 dan tas merk Tumi yang dicuri dari mobil Brimob," pungkas Argo.  Akibat perbutannya itu, kini pelaku harus mendekam dibalik jeruji besi. Dia diduga melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 1951 tentang UU Darurat dan pasal 363 KUHP dan Pasal 170 KUHP.

Pelaku Pencuri Senjata Polisi dan Rusak Mobil Brimob Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-KASUS-21-22-MEI-FED-16.jpg" alt="Kadivhumas Polri Irjen M. Iqbal - Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kadivhumas Polri Irjen M. Iqbal - Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Unjuk rasa 21 dan 22 Mei lalu menyisakan banyak dugaan pelanggaran hukum. Satu per satu pun dibongkar kepolisian. Salah satunya adalah aksi penunggang gelap yang diduga berniat menghabisi empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei. Para penyidik menyebut sudah mendapat gambaran yang cukup utuh terkait kasus tersebut.  Kadivhumas Polri Irjen M. Iqbal mengungkapkan bahwa kasus tersebut ditangani langsung oleh Polda Metro Jaya. Total sudah ada delapan tersangka yang ditangkap.  "Perkara kasus membawa, menyimpan, menguasai, dan menyembunyikan senjata api tanpa izin dengan motif permufakatan jahat untuk melakukan perencanaan pembunuhan," terang dia di kantor Kemenko Polhukam kemarin (11/6).  Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Wadirreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam Indradi. Dia menjelaskan perkembangan penanganan kasus tersebut. Menurut Ade, kasus itu ditangani berdasar pasal 88 dalam KUHP, juga pasal 1, yang tertuang dalam UU Darurat tahun 1951. Ancaman pidana bagi pelakunya adalah bui seumur hidup.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-KASUS-21-22-MEI-FED-7-750x544.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Salah satu tersangka pelaku rencana pembunuhan terhadap tokoh nasional. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Mulai penangkapan enam tersangka sampai penangkapan terhadap mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (pur) Kivlan Zen dan Habil Marati, politikus Partai Persatuan Pembangunan. "HM (Habil Marati) ditangkap di rumahnya pada Rabu 29 Mei 2019," terang Ade. Penyidik pun sudah berhasil menggali peran setiap tersangka.  Ade menjelaskan, berdasar fakta-fakta yang ditemukan, ada sejumlah petunjuk. Pihaknya mendapati persesuaian antara satu saksi dan saksi lainnya. "Mereka bermufakat untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap empat tokoh nasional dan satu direktur eksekutif Charta Politika," terangnya.  Empat tokoh yang dimaksud adalah Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan, serta Stafsus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-KASUS-21-22-MEI-FED-5-750x435.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Anatomi rencana dugaan aksi pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dari hasil pengungkapan dari Polda Metro Jaya. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Perwira menengah Polri itu pun membeberkan temuan yang berkaitan dengan para tersangka. Ade menuturkan, Kivlan yang ditangkap 29 Mei lalu punya peran memerintah tersangka HK alias I dan AZ. Mereka diminta mencari eksekutor dalam rencana pembunuhan yang sudah disusun. "Peran selanjutnya memberikan uang Rp 150 juta kepada HK alis I untuk membeli beberapa pucuk senjata api," ujar dia.  Perintah itu lantas dilaksanakan HK. Dia membeli empat pucuk senjata api. Namun, lanjut Ade, Kivlan kembali meminta HK membeli satu senjata api lainnya lantaran yang sudah ada dianggap belum memenuhi standar.  Tidak sampai di situ, Kivlan turut memberikan tugas operasi sekaligus menunjukkan target yang sudah ada. "Yaitu, empat orang tokoh nasional dan pimpinan lembaga survei," ungkapnya.  Kemarin Polri menunjukkan rekaman video berdurasi lima setengah menit. Dalam video itu, HK menjelaskan bahwa dirinya sempat bertanya, mengapa Wiranto dan Luhut menjadi target. "Jawab beliau (Kivlan) adalah karena patut dua orang ini dihabisi. Karena sudah mengkhianati institusi," ucapnya. Dalam pernyataan itu, HK mengaku menerima uang Rp 150 juta dari Kivlan. "Untuk pembelian alat senjata," tambahnya.  Sementara itu, keterangan Yunarto ikut menjadi target disampaikan tersangka IF. Dia mengatakan bahwa dirinya mendapat perintah dari Kivlan untuk memonitor rumah Yunarto dan bila perlu mengeksekusi pimpinan Charta Politika tersebut. Tidak disampaikan hal apa yang melatarbelakangi Yunarto turut jadi target. Yang pasti, IF dapat iming-iming hadiah dari Kivlan. Yakni, jaminan untuk anak dan istri serta liburan ke mana pun.  Ade juga membeberkan keterangan dari tersangka TJ. Pria yang diduga berperan sebagai eksekutor itu tegas menyampaikan bahwa perintah kepada dirinya adalah menembak empat tokoh nasional sesuai arahan Kivlan. "Saya diberi uang tunai total Rp 55 juta," ungkap dia. Dia menambahkan, senjata yang rencananya dipakai melaksanakan tugas diperoleh dari HK.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-KASUS-21-22-MEI-FED-8-750x460.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Senjata api yang menjadi barang bukti atas dugaan pembunuhan berencana terhadap empat tokoh nasional. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Lantas, dari mana Kivlan memperoleh uang untuk menggerakkan orang-orang tersebut? Ade menjelaskan, HM diduga menjadi sumber dana untuk Kivlan. "Tersangka HM ini berperan memberikan uang. Jadi, uang yang diterima KZ (Kivlan) berasal dari HM," terang dia. Selain itu, belakangan HM juga diketahui sempat memberikan uang langsung kepada HK. Uang itu diberikan untuk biaya operasional aksi demo.  Terkait petunjuk, Ade menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengantongi bukti yang bersesuaian dengan keterangan yang menjelaskan pertemuan antara Kivlan dan HK di Masjid Pondok Indah. Yakni, tempat yang dipakai untuk memberikan uang operasional sekaligus perintah pengintaian rumah Yunarto.  Di tempat terpisah, Tonin Tachta Singarimbun, penasihat hukum Kivlan, membantah keterangan yang disampaikan Polri kemarin. "Saya sudah bilang hoaks," tegasnya. "Kalau saya bilang hoaks sekarang, boleh saja kan," ujarnya.  Menurut dia, keterangan yang disampaikan pihak kepolisian sama sekali beda dengan yang disampaikan kliennya. Kivlan tidak pernah merencanakan pembunuhan, apalagi menjadi dalang.

Di Balik Pengungkapan Kasus Rencana Pembunuhan Empat Tokoh Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kivlan.jpeg" alt="Mayjen (Purn) Kivlan Zen usai diperiksa di Bareskrim Polri. (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mayjen (Purn) Kivlan Zen usai diperiksa di Bareskrim Polri. (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri telah membeberkan dalang dari kerusuhan aksi 21-22 Mei lalu. Nama Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen disebut-sebut sebagai orang yang menyuruh untuk membunuh empat pejabat negara. Namun, pengakuan para tersangka kasus kerusuhan itu langsung dibantah oleh Muhammad Yuntri, selaku pengacara dari Kivlan Zen.  Dalam video saat konferensi pers yang dilakukan di Kantor Menkopolhukam, HK alias Iwan mengatakan bertemu dengan Kivlan di Kelapa Gading, Jakarta Utara bersama seseorang bernama Udin yang merupakan sopir pribadi Kivlan. Dalam pertemuan itu, Kivlan memerintahkan dirinya untuk mencari senpi.  "Dalam pertemuan itu saya diberi uang Rp150 juta untuk pembelian alat, senjata api yaitu senjata api laras pendek dua pucuk, senjata api laras panjang dua pucuk," kata HK dalam video yang disiarkan oleh Mabes Polri setelah melakukan penyelidikan.  Hadi Kurniawan alias Iwan menyebut mendapat perintah dari Kivlan untuk melakukan pembunuhan kepada empat tokoh nasional dan satu orang pimpinan lembaga survei. Mereka yakni, Menkopolhukam Wiranto, Kepala BIN Budi Gunawan, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, mantan Kadensus 88 Antiteror Gories Mere dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.  Yuntri menyebut, cerita yang disampaikan Iwan kepada Polri berbanding terbalik dengan yang diceritakan kepada Kivlan. Menurutnya, justru kliennya yang akan dibunuh oleh empat tokoh nasional tersebut.  "Sampai saat ini kita mau ketemu Iwan enggak bisa, dikhawatirkan cerita Iwan dengan yang kami terima dari Pak Kivlan itu berbeda. Iwan justru datang ke Pak Kivlan mengatakan bahwa Pak Kivlan mau di bunuh oleh empat orang itu," beber Yuntri saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (11/6).  Terkait soal kepemilikan senjata, kata Yuntri, Iwan menawarkan senjata api untuk melakukan perburuan di rumah Kivlan yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Dia mengklaim, rumah sekitar Kivlan masih banyak babi hutan.  "Jadi Iwan itu diperintah jadi sopirnya, karena rumah pak Kivlan di Gunung Picung di Bogor, maka itu kan masih ada hutan-hutannya banyak babi, Iwan bilang ini ada senjata pak. Pak Kivlan bilang itu bukan untuk bunuh babi tapi bunuh tikus," klaim Yuntri.  Soal adanya penyerahan uang SGD 15 ribu, Yuntri menegaskan, bahwa uang itu memang diberikan untuk demo. Namun bukan untuk aksi 21-22 Mei 2019. Tapi unjuk rasa saat momentum Supersemar.  "Bebarengan itu kan ada peringatan Supersemar, dia diberikan uang untuk demo sekitar SGD 15 ribu atau Rp 150 juta. Enggak tahu melaksanakan atau tidak, tiba-tiba sekaranf ini muncul dan ceritanya malah dibalik yang dibikinnya pengakuan dari polisi," tegas Yuntri.  Kendati demikian, Yuntri enggan terlalu jauh untuk berspekulasi. Dia meminta polisi untuk melakukan gelar perkara atas kasus kepemilikan senjata api maupun dugaan pembunuhan. "Untuk lebih pastinya kita tidak mau berspekulasi, kita mau minta polisi gelar perkara. Karena pak Kivlan ini dibidik dengan tiga kasus, kasus makar, kepemilikan senjata api dan perencanaan pembunuhan," pungkas Yuntri.  Yuntri menegaskan, Polri yang mempunyai tagline profesional, modern dan terpercaya (Promoter) seharusnya dapat melakukan gelar perkara sebelum menetapkan kliennya sebagai tersangka. Sebab apa yang dituduhkan kepada kliennya merupakan tidak benar.  "Sampai saat ini tidak pernah dilakukan gelar perkara untuk menguji apakah polisi ini mempunyai barang bukti yang benar," pungkasnya.  Sebelumnya, Polri menetapkan Kivlan Zen sebagai tersangka kasus kepemilikan senjata api. Hal ini diketahui setelah Polri memutar video rekaman pengakuan tersangka yang diputar di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta. Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary menyampaikan perkembangan proses hukum yang tengah berjalan saat ini.  "Kami melakukan pengembangan penyidikan sebelum akhirnya menangkap dua tersangka," kata Ade di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).  Ade menuturkan, selaku pimpinan lapangan HK alias I yang terlebih dahulu ditangkap, mengaku mendapat sejumlah uang dari Kivlan Zen untuk membeli sejumlah senjata api (senpi). Pengakuan ini diutarakan dalam video yang diputar oleh Polri.  "Saya diamankan polisi tanggal 21 Mei terkait ujaran kebencian, kepemilikan senjata api dan ada kaitannya dengan senior saya, jenderal saya yang saya hormati dan saya banggakan yaitu Bapak Mayor Jenderal Kivlan Zen," ucap HK alias I.  HK menjelaskan, pada Maret 2019 ia bertemu dengan Kivlan di Kelapa Gading, Jakarta Utara bersama seseorang bernama Udin yang merupakan sopir pribadi Kivlan. Dalam pertemuan itu, Kivlan memerintahkan dirinya untuk mencari senpi. "Dalam pertemuan itu saya diberi uang Rp150 juta untuk pembelian alat, senjata api yaitu senjata api laras pendek dua pucuk, senjata api laras panjang dua pucuk," jelasnya.

HK Disuruh Kivlan Zen Bunuh 4 Pejabat, Pengacara: Ceritanya Berbeda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kerusuhan 22 Mei

Berita Terkini