<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/22/bon-3775023882.jpg" alt="Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDI Perjuangan Bonnie Triyana. (Muhamad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDI Perjuangan Bonnie Triyana. (Muhamad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi X DPR RI bakal memanggil Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon, setelah pernyataan tidak ada bukti kasus pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998. Pemanggilan itu dilakukan untuk mengklarifikasi dan meminta penjelasan langsung dari Fadli Zon terkait pernyataan dirinya yang menyebut tidak ada bukti konkret dari kasus pemerkosaan massal '98. "Apa yang menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berarti tak terjadi," kata Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana kepada wartawan, Rabu (18/6). Bonnie mengingatkan, Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan yang menggagas proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, mestinya tidak melanggengkan budaya penyangkalan atas tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual pada kaum perempuan Tionghoa dalam kerusuhan rasial pada tahun 1998. "Kalau semangat menulis sejarah untuk mempersatukan, mengapa cara berpikirnya parsial dengan mempersoalkan istilah massal atau tidak dalam kekerasan seksual tersebut, padahal laporan TGPF jelas menyebutkan ada lebih dari 50 korban perkosaan," tegas Bonnie. Menurutnya, penyangkalan terhadap peristiwa kelam pada kerusuhan Mei 1998 hanya akan menambah luka batin para korban dan keluarganya, serta masyarakat yang terlibat dalam tragedi berdarah era reformasi. Ia menyesalkan, mengapa Fadli Zon yang juga mantan aktivis 98 menyebutkan pemerkosaan massal hanya sebagai rumor yang tak ada buktinya. "Penyangkalan atas peristiwa pemerkosaan massal terhadap kaum perempuan Tionghoa dalam kerusuhan rasial 1998 hanya akan menambah beban traumatik pada penyintas dan keluarganya, bahkan kepada masyarakat yang mengalami peristiwa itu," ungkap Bonnie. Legislator Fraksi PDIP itu juga menyoroti sejumlah kasus pelanggaran HAM berat tidak dimasukkan dalam kerangka penulisan ulang sejarah Indonesia. Padahal, penulisan sejarah itu ditargetkan rampung pada Agustus 2025. Beberapa pelanggaran HAM yang diduga dihilangkan dalam proyek penulisan ulang sejarah di antaranya, seperti soal pemerkosaan perempuan Tionghoa dalam Peristiwa Mei 1998, penembakan misterius (Petrus), penghilangan paksa aktivis 1997-1998, tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II, serta kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh dan Papua. Karena itu, Bonnie mendesak Kementerian Kebudayaan sebagai mitra Komisi X DPR untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah jika hanya bertujuan politis. Apalagi, jika tujuan penulisan ulang sejarah hanya menyeleksi cerita perjalanan bangsa Indonesia, sesuai keinginan pemegang kekuasaan. "Jangan lakukan penulisan sejarah melalui pendekatan kekuasaan yang bersifat selektif dan parsial atas pertimbangan-pertimbangan politis. Apabila ini terjadi, lebih baik hentikan saja proyek penulisan sejarah ini," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Komisi X DPR RI memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk klarifikasi pernyataan mengenai kasus pemerkosaan massal Mei 1998.

Buntut Ucapan Tak Ada Bukti Kasus Pemerkosaan Massal Mei '98, Komisi X DPR Bakal Panggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/fadli-3805533387.jpg" alt="Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Humas Kementerian Kebudayaan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Humas Kementerian Kebudayaan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Keterangan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait dengan pemerkosaan massal Mei 1998 terus menuai perhatian publik. Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keterangan Fadli Zon. Mereka menyatakan bahwa keterangan Fadli Zon sama saja melanggengkan impunitas.&nbsp; Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyatakan bahwa keterangan Fadli Zon yang menyebut tidak ada bukti pemerkosaan massal pada Mei 1998 pantas untuk dikecam. Sebab, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sudah mengungkap semua temuan mereka.&nbsp; &rdquo;Koalisi Masyarakat Sipil menuntut &nbsp;pemerintah via Fadli Zon meminta maaf kepada publik dan menarik kembali ucapannya tersebut, karena bertentangan dengan moral publik Indonesia dan mencederai keadilan korban kekerasan 1998,&rdquo; kata dia pada Selasa (17/6).&nbsp; Julius menyatakan bahwa Fadli Zon harusnya mendorong proses pengungkapan kebenaran peristiwa 1998, terutama menguatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Bukan malah bertindak sebaliknya dengan berusaha mengaburkan peristiwa yang terjadi.&nbsp; &rdquo;Pernyataan (Fadli Zon) tersebut semakin melanggengkan impunitas yang terjadi di Indonesia. Dari aspek hukum, pernyataan Fadli Zon dan atau penulisan ulang Sejarah Indonesia sama sekali tidak berdasar dan bukan pro justitia,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Lebih lanjut, Julius menyatakan bahwa para penyintas dan korban peristiwa 1998 telah memikul beban dan penderitaan berpuluh tahun karena tidak ada kejelasan dari negara. Saat bersamaan, pemulihan korban juga belum sepenuhnya tercapai, keadilan belum terungkap, dan pelaku kekerasan seksual masih berkeliaran. &rdquo;Fadli Zon yang mewakili pemerintah justru hendak mengubur bukti-bukti pelanggaran HAM 1998, khususnya kasus pemerkosaan massal. Kami menilai, penulisan buku Sejarah yang potensial mengubur fakta sejarah itu justru menunjukkan karakter pemerintah otoriter ala Orde Baru,&rdquo; sesalnya.&nbsp;

Fadli Zon dikecam karena pernyataannya mengenai pemerkosaan massal Mei 1998, yang dianggap melanggengkan impunitas.

Soal Pemerkosaan Massal Mei 1998, Koalisi Masyarakat Sipil Kecam dan Tuntut Menteri Kebudayaan Fadli Zon Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/JKT-1-AKSI-KAMISAN-815-FED-5JPG-76111066.jpg" alt="Sejumlah aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan Aksi Kamisan ke-815 di sebrang Istana Merdeka, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan Aksi Kamisan ke-815 di sebrang Istana Merdeka, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon soal pemerkosaan massal pada Mei 1998 yang dinilai tidak terdapat bukti akurat menyita perhatian publik dari berbagai pihak, khususnya para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan keprihatinan atas pernyataan Fadli Zon yang menyangkal terjadinya kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998. Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menyatakan hasil laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kerusuhan Mei 1998 mengungkapkan temuan adanya pelanggaran HAM yakni peristiwa 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan. Temuan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden BJ Habibie dan menjadi dasar pengakuan resmi negara terkait fakta kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Tragedi Mei 1998. Tak dipungkiri, sejarah berdirinya Komnas Perempuan lahir dari tragedi pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998. Pembentukan Komnas Perempuan itu diteken melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181 Tahun 1998. Usulan ini juga didasarkan pada pemikiran bahwa kepentingan perempuan harus disuarakan dan dibunyikan, tidak hanya sekedar dititipkan kepada lembaga yang bisa jadi berbeda ideologi dengan gerakan perempuan. "Pembentukan ini merupakan pelaksanaan langsung atas perintah Presiden, menjadikan TGPF sebagai instrumen legal dan sah Pemerintah untuk mengungkap fakta-fakta dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998, termasuk dugaan pelanggaran HAM berat," kata Dahlia Madanih sebagaimana dikutip dari laman resmi Komnas Perempuan, Selasa (17/6). Selain itu, salah satu rekomendasi TGPF telah ditindaklanjuti yaitu pembentukan Tim Penyelidikan Pro-Justisia Komnas HAM untuk dugaan pelanggaran HAM berat kasus Mei 1998 yang telah menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup atas dugaan telah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. "Penyintas sudah terlalu lama memikul beban dalam diam. Penyangkalan ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga memperpanjang impunitas," ucap Dahlia. Komnas Perempuan mengingatkan, dokumen TGPF adalah produk resmi negara. Oleh karenanya, pernyataan Fadli Zon yang menyangkal dokumen resmi TGPF berarti mengabaikan jerih payah kolektif bangsa dalam menapaki jalan keadilan. "Sikap semacam itu justru menjauhkan kita dari pemulihan yang tulus dan menyeluruh bagi para penyintas," cetusnya. Sementara, Komisioner Yuni Asriyanti menyampaikan, pengakuan atas kebenaran merupakan pondasi penting bagi proses pemulihan yang adil dan bermartabat. Ia mengecam agar Fadli Zon menarik pernyataannya tersebut, serta menyampaikan permintaan maaf kepada penyintas dan masyarakat, sebagai wujud tanggung jawab moral dan komitmen terhadap prinsip HAM. &ldquo;Komnas Perempuan menyerukan kepada semua pejabat negara untuk menghormati kerja-kerja pendokumentasian resmi, memegang teguh komitmen HAM, dan mendukung pemulihan korban secara adil dan bermartabat,&rdquo; pungkasnya.

Komnas Perempuan menanggapi pernyataan Menteri Kebudayaan terkait pemerkosaan massal '98, menekankan pentingnya pengakuan kebenaran.

Sejarah Komnas Perempuan yang Lahir Usai Peristiwa Pemerkosaan Massal '98

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/fadli-3805533387.jpg" alt="Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Humas Kementerian Kebudayaan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Humas Kementerian Kebudayaan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyatakan tidak terdapat bukti kasus&nbsp;rudapaksa massal pada Mei 1998 menuai kecaman dari berbagai pihak, khususnya Koalisi Masyarakat Sipil dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, masyarakat diimbau untuk tidak terburu-buru untuk mengambil kesimpulan dari proses penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan. Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, meminta masyarakat untuk memberikan waktu kepada para ahli sejarah dalam menyusun ulang sejarah Indonesia. Menurutnya, masyarakat bisa mengawal secara langsung proses penulisan ulang sejarah tersebut. "Dalam konteks hal yang sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan, mari kita sama-sama beri waktu para sejarawan untuk menuliskan, ini kan sekarang semua dalam proses dan ini terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini tidak ada, ini ada, coba kita biarkan para sejarawan ini menuliskan ini dan untuk nanti kita pantau kita pelototi kita periksa bareng-bareng," kata Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/6). Hasan meyakini, para sejarawan yang melakukan penulisan ulang sejarah memiliki integritas dalam melihat setiap fakta-fakta peristiwa sejarah Indonesia. Ia meyakini, para sejarawan tidak akan mengorbankan kredibilitas dalam melakukan penulisan ulang sejarah. "Para sejarawan yang kredibel punya kredibilitas tinggi dan mereka tentu tidak akan mengorbankan kredibilitas mereka untuk hal-hal yang tidak perlu," ucap Hasan. Karena itu, Hasan meminta publik untuk tidak berspekulasi lebih jauh dalam proses penyusunan ulang sejarah. Mengingat, penulisan ulang sejarah Indonesia itu sampai saat ini belum final dan masih dalam proses penyusunan. "Para ahli sejarah dalam menulis sejarah Indonesia ini bukan menulis ulang, tapi melanjutkan menulis sejarah Indonesia. Karena mungkin terasa secara Indonesia itu ditulis tahun berapa, tahun 1998, tahun 1997, dari 1998 ke sini tidak ditulis lagi," ujar Hasan. "Jadi kita lihat dulu mereka menulis apa, sudah kita punya draft resminya nanti baru kita koreksi bareng-bareng, kira-kira begitu. Jadi jangan berspekulasi macam-macam," imbuhnya. &nbsp;

Pernyataan Fadli Zon terkait tak ada bukti rudapaksa Mei 1998 menuai kecaman, Istana minta masyarakat tunggu hasil penulisan ulang sejarah.

Fadli Zon Dikecam Buntut Pernyataan Tak Ada Bukti Rudapaksa Massal pada Mei 1998, Istana Minta Tunggu Hasil Akhir Penulisan Ulang Sejarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buruh-migran-dieksekusi-hubungan-indonesia-saudi-hanya-basa-basi_m_1521453997_197175.jpeg" alt="Ketua Penelitian Kajian Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menilai, keharmonisan antara Indonesia dan Saudi hanya sebatas basa-basi di tingkat elit" width="100%">
<figcaption>Ketua Penelitian Kajian Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menilai, keharmonisan antara Indonesia dan Saudi hanya sebatas basa-basi di tingkat elit</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut buka suara atas keterangan yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait dengan rudapaksa dalam kerusuhan Mei 1998. Menurut Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, keterangan Fadli Zon yang disampaikan pada salah satu siniar tidak tepat.&nbsp; &rdquo;Pernyataan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon, yang menyatakan tidak ada perkosaan dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 tidak tepat karena Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 telah diakui oleh Pemerintah dan sebagian korban dan keluarga korban telah mendapatkan layanan,&rdquo; kata Anis Hidayah kepada awak media pada Senin (16/6).&nbsp; Keterangan tersebut disampaikan oleh Anis Hidayah menyikapi keterangan Fadli Zon di salah satu media massa yang disiarkan pada 10 Juni lalu. Saat itu, Fadli Zon menyatakan bahwa tidak ada bukti rudapaksa massal dalam kerusuhan Mei 1998. Sementara temuan Komnas HAM dan pengakuan pemerintah menyatakan sebaliknya.&nbsp; Anis menyatakan bahwa pada Maret 2003, Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat. Tim tersebut bekerja untuk menginvestigasi peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 13-15 Mei 1998. Mereka bekerja atas Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.&nbsp; &rdquo;Tim Ad Hoc telah menyelesaikan penyelidikan pada September 2003. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 dinyatakan sebagai Pelanggaran HAM yang Berat, yaitu Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,&rdquo; bebernya.&nbsp; Bentuk-bentuk tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimaksud oleh Tim Ad Hoc tersebut terdiri atas pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, serta persekusi. Selanjutnya pada 19 September 2003, Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan tersebut kepada jaksa agung sebagai penyidik.&nbsp; &rdquo;Pada 2022 pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat (Tim PPHAM),&rdquo; lanjut Anis Hidayah.&nbsp; Setahun kemudian, pada 11 Januari 2023, presiden mengakui Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 dan 11 peristiwa lainnya sebagai pelanggaran HAM yang berat. Sehingga pada 15 Maret 2023 presiden mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat.&nbsp; &rdquo;Selanjutnya pada 11 Desember 2023 keluarga korban Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 mendapatkan layanan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; &nbsp;

Komnas HAM menanggapi pernyataan Fadli Zon mengenai kerusuhan Mei 1998, menegaskan adanya pemerkosaan yang terjadi.

Sanggah Keterangan Fadli Zon Soal Rudapaksa dalam Kerusuhan Mei 1998, Komnas HAM Sebut Tidak Tepat