<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/pramono-ncicd-2937073843.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan warga pesisir ibu kota untuk mewaspadai potensi banjir rob yang diprediksi terjadi pada 4&ndash;6 Desember 2025. (Masria Pane)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan warga pesisir ibu kota untuk mewaspadai potensi banjir rob yang diprediksi terjadi pada 4&ndash;6 Desember 2025. (Masria Pane)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tingkat ketimpangan atau Gini Ratio masih menjadi pekerjaan rumah terbesar Pemprov DKI. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), gini ratio Jakarta per Maret 2025 meningkat menjadi 0,441, naik dari 0,431 pada September 2024.&nbsp; ''Semua indikator Jakarta Alhamdulillah terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi baik, inflasi baik, dan sebagainya. Hanya memang Gini Ratio mengalami kenaikan,'' terangnya. Pramono mengaku kerap kewalahan menampung banyaknya piala dan penghargaan yang diterima Jakarta dalam tahun ini. Namun, deretan prestasi itu tidak membuatnya menutup mata terhadap masalah ketimpangan tersebut. Menurut dia, meski berbagai program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta bantuan kesehatan sudah digulirkan untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Namun, kondisi itu belum cukup menurunkan angka tersebut. ''Itulah yang harus kami lakukan perbaikan,'' katanya.&nbsp; Menurut Pramono, Gini Ratio DKI Jakarta pernah berada di angka 0,391. Namun kini meningkat menjadi sekitar 0,44. ''Saya ingin betul-betul angka ini bisa diturunkan,'' ujarnya saat ditanyakan target penurunan gini ratio di Jakarta. Situasi itu, kata Pramono, menjadi alasan mengapa sejumlah program perlindungan sosial tidak boleh tersentuh pemangkasan, meski Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta mengalami pengurangan hingga Rp 15 triliun. Termasuk juga kebijakan pemutihan ijazah juga terus dilakukan untuk mendukung akses pendidikan warga. Hal itu disebutkannya sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Dengan berbagai upaya yang dilakukan tahun ini, angka ketimpangan bisa turun tahun depan. ''Mudah-mudahan, tahun depan ada penurunan yang berarti,'' katanya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa Gini Ratio Jakarta mengalami peningkatan dan menjadi tantangan bagi Pemprov.

Pramono Akui Kesenjangan Ekonomi di Jakarta Masih jadi PR Terbesar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Pemukiman-Kumuh-Di-Jakarta-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Warga saat beraktivitas di Pemukiman kumuh di kawasan Kebon pala, Jakarta, Kamis (26/8/2021). Pemerintah menargetkan akan menghapus kemiskinan ekstrem di akhir 2024 mendatanag. Saat ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan ekstrem m" width="100%">
<figcaption>Warga saat beraktivitas di Pemukiman kumuh di kawasan Kebon pala, Jakarta, Kamis (26/8/2021). Pemerintah menargetkan akan menghapus kemiskinan ekstrem di akhir 2024 mendatanag. Saat ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan ekstrem m</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Jakarta merupakan wilayah dengan ketimpangan pengeluaran penduduk tertinggi di Indonesia, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode September 2024. &ldquo;Tingkat ketimpangan tertinggi tercatat di Provinsi DKI Jakarta (dengan rasio gini) sebesar 0,431,&rdquo; ujar&nbsp;Amalia Adininggar Widyasanti, di Jakarta, Rabu (15/1). Sementara tingkat ketimpangan terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan rasio gini sebesar 0,235. Dilihat dari perubahan tingkat ketimpangan dibandingkan data Susenas Maret 2024, ia mengatakan bahwa Papua Tengah menjadi daerah dengan penurunan tingkat ketimpangan terbesar, yakni mencapai 0,026 basis poin. Rasio gini wilayah tersebut menurun dari 0,381 pada Maret 2024 menjadi 0,355 pada September 2024. "Sebaliknya, provinsi yang mengalami kenaikan ketimpangan tertinggi adalah Provinsi Papua dengan peningkatan sebesar 0,043 basis poin," kata Amalia. Ia menuturkan bahwa rasio gini di Papua tercatat sebesar 0,362 pada Maret 2024 dan kemudian naik menjadi 0,405 pada September 2024. Sementara secara nasional, BPS mencatat adanya kenaikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia pada September 2024, yang tercermin dengan rasio gini sebesar 0,381, meningkat dari sebelumnya sebesar 0,379 pada Maret 2024. "Pada September 2024, terjadi ketimpangan sebesar 0,381 atau meningkat sebesar 0,002 basis poin dari Maret 2024," kata&nbsp;Amalia&nbsp;pula. Dia menyatakan bahwa terdapat tujuh provinsi dengan tingkat ketimpangan di atas rata-rata nasional dan 31 provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan di bawah rata-rata nasional. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jakarta (dengan gini rasio 0,431), Yogyakarta (0,428), Jawa Barat (0,428), Papua Selatan (0,424), Gorontalo (0,413), Papua (0,405), dan Papua Barat (0,385). Selanjutnya, Amalia mengatakan bahwa ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Ia menyampaikan bahwa ketimpangan di perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,308, lebih tinggi 0,002 basis poin dibandingkan pada Maret 2024 yang sebesar 0,306.&nbsp;"Sementara itu, ketimpangan di perkotaan pada September 2024 sebesar 0,402, lebih tinggi sebesar 0,003 basis poin jika dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 0,399," ujarnya. Selain gini rasio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan BPS adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran tersebut, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,41 persen pada September 2024. Angka tersebut meningkat 0,01 persen poin dibandingkan pada Maret 2024 yang sebesar 18,40 persen.

"Tingkat ketimpangan tertinggi tercatat di Provinsi DKI Jakarta (dengan rasio gini) sebesar 0,431," ujar Amalia Adininggar Widyasanti.

Ketimpangan Pengeluaran di Jakarta Paling Tinggi, Ungkap Survei BPS September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JALAN-TOL-DERY-RIDWANSAH.jpg" alt="Ilustrasi jalan tol,pembangunan jalan tol dan pusat perbelanjaan jadi bidikan iha swasta di Penajam Paser Utara yang akan dikembangkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN0 yang baru. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jalan tol,pembangunan jalan tol dan pusat perbelanjaan jadi bidikan iha swasta di Penajam Paser Utara yang akan dikembangkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN0 yang baru. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Guru Besar Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Jamaluddin Jompa menyebutkan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur berpotensi menghilangkan gap atau kesenjangan ekonomi di Indonesia.  ”Saya merasa salah satu pemikiran kenapa Indonesia perlu memindahkan IKN supaya gap antara timur dan barat hilang. Ini salah satu cara untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi,” kata Jamaluddin Jompa seperti dilansir dari Antara.  Selama ini, menurut dia, aktivitas perekonomian sangat terfokus di wilayah Jawa. Sehingga, jika IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur, kesenjangan ekonomi bisa teratasi terutama untuk wilayah timur, tengah, dan barat Indonesia.  Oleh sebab itu, Jamaluddin mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan azas kesejahteraan dalam memindahkan IKN. Sehingga, kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia dapat teratasi.  ”Semangat pemindahan IKN bukan hanya menyelesaikan masalah ABCD tapi juga kita mendorong kesejahteraan wilayah Indonesia timur dan tengah,” tegas Jamaluddin Jompa.  Hal senada turut disampaikan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang IKN G. Budisatrio Djiwandono saat menghadiri konsultasi publik di Universitas Mulawarman pada Selasa (11/1).  Budi menyatakan, pemerintah akan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Kalimantan Timur agar mereka dapat berkesempatan untuk berkontribusi menyiapkan IKN baru. ”Anak-anak Kaltim hebat-hebat tapi yang sangat dibutuhkan adalah kesempatan sehingga perlu ada kebijakan afirmatif bahwa ada kekhususan bagi SDM Kaltim untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN,” tutur Budi.  Budi menambahkan, nanti pembangunan IKN tidak hanya fokus pada lahan seluas 260 ribu hektare yang menjadi tempat berdirinya IKN melainkan juga wilayah Kalimantan Timur. Pengembangan itu di antaranya terkait dengan pemerataan konektivitas melalui infrastruktur untuk menunjang kebutuhan air dan listrik serta kesediaan pangan.

IKN Baru Diharapkan Hilangkan Kesenjangan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/kesenjangan-ekonomi-masih-tinggi-tingkatkan-umkm-jadi-solusi_m_116944.jpeg" alt="Ketua Umum HIPPI Yani Motik" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum HIPPI Yani Motik</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kesenjangan ekonomi di Indonesia sangat memprihatinkan. Itulah yang menjadi temuan dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI). Rendahnya kualitas sumber daya manusia serta kurangnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi musabab tingginya gap antara yang kaya dan miskin. Menyikapi hal itu, Ketua Umum HIPPI Yani Motik menuturkan, Indonesia ini sebenarnya memiliki kekayaan alam yang luar biasa bila diolah dengan baik. Misalnya saja sektor pertanian dan peternakan. "Banyak sekali keunggulan di buah-buah dan rempah-rempah di daerah," ujarnya di Graha CIMB Niaga, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (17/3). Karena itu, kata dia, HIPPI akan bergerak masif di daerah, memperkuat komoditas-komoditas unggulan di nusantara dan membina pelaku-pelaku UMKM. "Setelah produknya bagus langsung dipertemukan dgn e-buyer. Sehingga bisa memutuskan mata rantai distribusi," imbuhnya. Pun demikian, pihaknya juga memberi solusi kepada pemerintah seperti peningkatan produksi susu dalam negeri. "Selayaknya pemerintah dapat menyediakan pasar bagi peternak (sapi) dengan membuat kebijakan wajib minum susu di sekolah," pintanya. Menurut dia, dengan kebijakan itu, pemerintah dapat meningkatkan kualitas kesehatan siswa sekolah sekaligus menampung produk susu peternak.&nbsp;"Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah harus memperbanyak UMKM dengan memberikan pasar yang terbuka bagi UMKM," pungkasnya. (uya/JPG)

Kesenjangan Ekonomi Masih Tinggi, Tingkatkan UMKM Jadi Solusi