Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/ef029982-7538-43b8-bd25-a3140fb25445-760712605.jpg" alt="Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)" /> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia telah mencapai kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) pada Kamis (29/2). Angkanya berubah dari 32 persen menjadi 19 persen. Meski ada penurunan, namun sejumlah pihak justru menyoroti detail kesepakatan sebanyak 45 halaman yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump. Ekonom senior dari Center of Reform of Economic (CORE) Mohammad Faisal menyatakan bahwa kesepakatan yang disebut sebagai Great Deal itu justru tampak bakal memberatkan bagi Indonesia, khususnya untuk para pelaku industri dan konsumen dalam negeri. Dia bahkan menyatakan bahwa ada kegagalan tim negosiator Indonesia sebelum kesepakatan ditandatangani. &rdquo;Kami menilai bahwa kesempatan yang detail lengkapnya telah dipublikasikan oleh USTR menunjukkan lahirnya pola baru eksploitasi ekonomi oleh AS. Kami juga menilai bahwa tim negosiator gagal dalam menyuarakan kepentingan industri dan konsumen di dalam negeri,&rdquo; kata dia pada Sabtu (21/2). Alih-alih menguntungkan Indonesia karena ada ribuan produk unggulan yang tidak kena tarif resiprokal alias nol persen, CORE melihat bahwa detail kesepakatan sebanyak 45 halam itu justru menunjukkan adanya ketimpangan yang luar biasa besar antara beban kewajiban Indonesia dan kewajiban AS. Bahkan, komitmen komersial Indonesia naik. Bila sebelumnya berada pada angka USD 22,7 miliar, kini bertambah menjadi USD 33 miliar. Kenaikan paling tinggi karena AS mewajibkan pembelian pesawat dengan nilai mencapai USD 13,5 miliar. Padahal sebelumnya angkanya USD 3,2 miliar. Menurut Faisal, kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak malah membuat Indonesia babak belur. &rdquo;Indonesia tidak hanya babak belur, tetapi juga kehilangan marwah dan independensi untuk mengelola perekonomian berdasarkan kepentingan nasional. AS tampak mengunci semua aspek kebijakan berdasarkan national interest mereka, mulai dari investasi, pertanian, mineral kritis,perdagangan digital, perdagangan barang dan jasa, dan industri jasa pemastian,&rdquo; sesalnya. Secara lebih terperinci, Faisal menyampaikan beberapa poin krusial. Pertama terkait dengan tarif 19 persen. Dia tidak menampik bahwa angka itu lebih kecil dari tari 32 persen yang berlaku sejak tahun lalu. Namun, angka itu tetap tinggi. Apalagi bila melihat sejumlah negara mendapat angka yang lebih kecil dan pembatalan kebijakan tarif oleh Mahkamah Agung (MA) di AS. &rdquo;Di sisi lain, Indonesia harus membayar komitmen komersial 33 miliar USD, berinvestasi di AS, serta menanggung pasal komitmen spesifik dalam Annex III yang mencakup reformasi regulasi menyeluruh dan pembukaan investasi tanpa batasan kepemilikan. Sementara AS hanya memberikan penurunan tarif yang sebelumnya tidak pernah ada dan baru diberlakukan secara unilateral melalui Executive Order 14257 pada April 2025,&rdquo; jelasnya. Kedua, pengaturan kebijakan non tarif seperti inspeksi dan sertifikasi yang menggerus peran negara dalam melindungi produsen serta konsumen dalam negeri. CORE menila, pengaturan ulang berbagai kebijakan non tarif untuk produk-produk pertanian, kosmetik, farmasi, teknologi digital, dan lain sebagainya membahayakan konsumen di dalam negeri. &rdquo;Selain akan semakin memperlancar arus produk-produk AS ke pasar Indonesia, penghapusan kebijakan non tarif juga berpotensi menggerus potensi peluang industri jasa pemastian dari perusahaan-perusahaan Indonesia, baik BUMN maupun swasta,&rdquo; terang dia. Apalagi dalam Annex III, Section 2, Article 2.9 disebutkan bahwa dalam rangka memfasilitasi ekspor produk AS, Indonesia harus menghapus kewajiban sertifikasi halal. Indonesia juga harus menghapus kewajiban label atau sertifikasi untuk produk-produk non halal AS. Itu tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya sangat besar. &rdquo;Sebuah ironi bagi negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia,&rdquo; imbuhnya. Ketiga, AS terlihat mengedepankan kepentingan nasionalnya sendiri dengan menghapus dan menekan kepentingan negara lain. Itu tampak pada berbagai kewajiban Indonesia di dalam detail kesepakatan. Kewajiban Indonesia jauh lebih banyak ketimbang keuntungan yang didapatkan. Indonesia bahkan terancam kembali menerima tarif resiprokal 32 persen. &rdquo;Jika Pemerintah Indonesia melakukan perjanjian dagang dengan negara lain yang berpotensi membahayakan kepentingan nasional AS. Klausul itu secara efektif membatasi kedaulatan Indonesia dalam menjalin kerja sama ekonomi dengan negara lain,&rdquo; kata dia. Keempat, ekspor Indonesia berpotensi tidak akan mendapat banyak keuntungan, sebaliknya potensi kenaikan impor barang dan jasa akan semakin tinggi. Salah satu ekspor unggulan Indonesia seperti tekstil dan apparel memang dikecualikan dari tarif resiprokal. Namun CORE melihat tarif nol persen hanya akan berlaku dalam jumlah kuota ekspor tertentu. &rdquo;Sehingga sebetulnya restriksi baru justru muncul dari sisi kebijakan kuota (non-tarif). Padahal, sebaliknya, Indonesia harus menghapus semua kebijakan kuota impor, lisensi, dan restriksi tarif terhadap produk-produk AS. AS juga meminta Indonesia untuk membuka akses yang lebih luas terhadap pelayanan jasa oleh perusahaan-perusahaan AS, seperti perusahaan digital dan keuangan. Dalam konteks ini, penghapusan tarif untuk produk-produk manufaktur Indonesia hanya ilusi belaka,&rdquo; jelasnya. Kelima, hilirisasi yang menjadi salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia justru menjadi terancam. Sebab,Indonesia diwajibkan menghapus restriksi ekspor mineral kritis, persyaratan divestasi, dan konten lokal di sektor pertambangan, yang jelas berlawanan dengan semangat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Hilirisasi di dalam negeri. &rdquo;Di sektor pertanian, liberalisasi berjalan paling drastis melalui penghapusan commodity balance policy, pemberian status permanen fresh food of Plant Origin untuk produk tanaman AS, serta automatic listing fasilitas daging, unggas, dan susu dari AS,&rdquo; urainya. Lebih lanjut, Faisal menyampaikan bahwa komitmen pembelian produk pertanian senilai USD 4,5 Miliar dengan target volume minimum tahunan yang sangat spesifik tampak lebih sebagai upaya mengatasi krisis pertanian AS ketimbang memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Mengingat kebangkrutan petani kecil AS melonjak 57 persen dan ekspor kedelai AS ke Tiongkok terus merosot. &rdquo;Sementara itu, pengecualian perusahaan AS dari kewajiban TKDN di sektor manufaktur menciptakan ketidakadilan bagi investor lain yang selama ini membangun pabrik di Indonesia, sekaligus melemahkan strategi pendalaman industri dalam negeri,&rdquo; terang dia. Untuk itu, CORE menyarankan agar Pemerintah Indonesia segera mengajukan proses amandemen. Faisal menyatakan bahwa tim negosiator Indonesia harus mengajukan peninjauan ulang hasil kesepakatan tarif tersebut. Poin amandemen harus fokus pada aspek kebijakan non-tarif, kewajiban investasi, komitmen komersial, dan serangkaian kewajiban lain yang khusus memuluskan kepentingan nasional AS. &rdquo;Fokus utama tim negosiator harus diarahkan untuk melindungi konsumen dan produsen di dalam negeri. Kepentingan ekonomi nasional Indonesia adalah hal yang paling utama,&rdquo; tegasnya.

Indonesia dapat tarif resiprokal 19 persen dari AS, beban kewajiban makin tinggi dan harapan pemerintah harus ditinjau ulang segera.

RI Dapat 19 Persen dari Negosiasi Kebijakan Tarif Resiprokal, Ekonom: Kewajiban Jauh Lebih Banyak dari AS

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/mensesneeeekk-2838786911.jpg" alt="Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/11)." /> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah bersepakat mengenai tarif resiprokal pada angka 19 persen. Kesepakatan itu ditandatangani sebelum Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan kebijakan tarif Trump pada Jumat (20/2) waktu AS. Atas batalnya kebijakan itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya menyiratkan bahwa kesepakatan tarif resiprokal dengan Indonesia pada angka 19 persen masih bisa turun. Hal itu tampak dari penjelasan Teddy saat melaksanakan press conference di AS yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Teddy menyampaikan bahwa di antara kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Amerika, kepala negara bertemu dengan Trump dalam agenda bilateral antara Indonesia dengan AS. Pertemuan itu berlangsung kurang lebih setengah jam. Menurut dia, ada banyak hal dibahas bersama oleh kedua presiden. &rdquo;Tentunya banyak pembicaraan di sana dan kita tunggu mungkin dalam waktu dekat yang sekarang (tari resiprokal) 19 persen ya mungkin kedepan akan lebih baik untuk Indonesia, kita tunggu saja,&rdquo; ungkap dia. Teddy pun mengingatkan kembali, penandatangan perjanjian tarif resiprokal antara Indonesia dengan Amerik bukan hanya menurunkan tarif yang semula 32 persen menjadi 19 persen. Melainkan turut menegaskan tarif nol persen untuk ribuan produk unggulan dari Indonesia seperti kopi, minyak kelapa sawit, dan semikonduktor. &rdquo;Saya mau ingatkan lagi. Jadi, perjanjiannya memang 19 persen, menjadi 19 persen dari sebelumnya tahun lalu itu 32 persen menjadi 19 persen, itu satu. Kemudian yang kedua ada tarif nol persen untuk 1.819 produk unggulan,&rdquo; terang dia. Sebelumnya, ekonom senior Center of Reform of Economic (CORE) Mohmmad Faisal, Indonesia bisa mendapat 10 persen bila tidak terburu-buru dan terlampau reaktif terhadap kebijakan Trump. Sebab, beberapa saat setelah MA di AS mengeluarkan putusan, Trump mengumumkan tarif impor global menjadi 10 persen. Angka itu jauh lebih kecil dari kesepakatan Prabowo dengan Trump. &rdquo;Seandainya kita tidak buru-buru kemudian sepakat dengan 19 persen tarif tersebut, maka kita sebetulnya malah bisa dapat keuntungan dari dibatalkannya tarif resiprokal Trump oleh Supreme Court (MA Amerika Serikat). Jadi, kita dapat 10 persen saja semestinya kan begitu,&rdquo; terang Faisal saat diwawancarai oleh JawaPos.com. Menurut Faisal, Indonesia terlalu reaktif dan terburu-buru menyikapi kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Trump. Padahal, ketergantungan Indonesia dengan pasar Amerika tidak lebih besar dari hubungan dagang dengan negara lain seperti Tiongkok. Sehingga dia menilai, Indonesia tidak perlu terlalu terburu-buru dalam negosiasi tarif dengan Amerika. &rdquo;Kenapa kita tidak perlu terlalu reaktif, tidak terlalu aktif bernegosiasi (dengan Amerika) itu karena satu hal, kita dengan Amerika ketergantungannya itu tidak terlalu besar seperti Vietnam. Jauh perbedaannya, karena Vietnam itu sangat bergantung pada pasar Amerika dari struktur ekspornya,&rdquo; jelasnya. Selain itu, Faisal menyatakan bahwa Indonesia seharusnya buying time dalam negosiasi dengan Trump. Sehingga risiko disetir lewat kesepakatan yang lebih menguntungkan Amerika tidak akan terjadi. Apalagi bila melihat kebijakan Trump di Amerika masih menjadi polemik dan belum sepenuhnya disepakati oleh semua pihak. &rdquo;Dan ini terbukti juga dengan yang barusan terjadi ya, karena pada akhirnya kan di internal Amerika sendiri kan suaranya tidak satu, dan ternyata tarif itu di-rule out oleh Supreme Court,&rdquo; imbuhnya.

MA Amerika batalkan kebijakan tarif Trump, Seskab Teddy Indra sebut tarif resiprokal Indonesia-AS 19 persen masih bisa turun.

MA AS Batalkan Kebijakan Tarif Trump usai RI Sepakat 19 Persen, Seskab: Mungkin akan Lebih Baik

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/ef029982-7538-43b8-bd25-a3140fb25445-760712605.jpg" alt="Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)" /> JawaPos.com &ndash; Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kembali menuai sorotan tajam. Di tengah narasi pemerintah soal tarif resiprokal 19 persen, muncul kritik keras dari warganet yang menilai substansi perjanjian tersebut justru lebih banyak memuat kewajiban sepihak dari Indonesia. Salah satu kritik datang dari akun X @rbpermana. Dalam utasnya, ia menyebut tarif 19 persen hanyalah 'kedok', sementara isi Agreement on Reciprocal Tariff (ART) dinilai tidak benar-benar resiprokal. &ldquo;Udah dibilangin, tarif 19% itu kedok aja yg krusial itu isi teks Reciprocal Trade Agreement yang gak reciprocal sama sekali. RI bener-bener dikencingin dan dibuat gak punya standing, isinya lebih banyak unilateral obligation dari RI ke US, dan beberapa clause problematik,&rdquo; tulis @rbpermana dalam akun X pribadinya, dikutip Jumat (20/2). Salah satu yang disorot adalah Complementary Action clause. Menurutnya, jika AS menerapkan tarif atau hambatan non-tarif dengan alasan keamanan nasional atau national security, Indonesia justru wajib menerapkan tindakan dengan 'equivalent restrictive measure'. Ia juga menyoroti kewajiban Indonesia menerima prior marketing approval dari Food and Drug Administration (FDA) untuk produk farmasi dan alat kesehatan sebagai syarat izin edar di Indonesia&mdash;tanpa perlakuan timbal balik bagi otoritas Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia disebut wajib mengecualikan produk manufaktur AS dari kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), termasuk untuk kosmetik. Hal ini dinilai berpotensi memicu konflik regulasi di dalam negeri. Klausul lain yang memantik polemik adalah kewajiban membuka keran impor pakaian bekas dari AS, yang berarti Indonesia harus membongkar regulasi larangan impor baju bekas. "RI harus membongkar regulasi larangan impor baju bekas, jd memperbolehkan baju bekas US untuk masuk," tulisnyanya lagi. Di sisi lain, isu kedaulatan data juga ikut terseret. Netizen tersebut menyebut kewajiban data storage di dalam negeri untuk sistem pembayaran harus dihapus. Ia menilai kebijakan itu justru berpotensi bertabrakan dengan ketentuan Bank Indonesia melalui regulasi sistem pembayaran (PBI). Sorotan paling tajam tertuju pada sektor strategis. Indonesia disebut wajib menghapus larangan ekspor mineral kritis, termasuk nikel ke AS. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan semangat hilirisasi dan rezim Undang-Undang Mineral dan Batu&nbsp;Bara (UU Minerba) yang sejak 2009 mendorong pelarangan ekspor bahan mentah. Selain itu, pembatasan kepemilikan usaha tambang dan kewajiban divestasi disebut akan dihapuskan. Dalam utas tersebut juga disebutkan bahwa Indonesia wajib memfasilitasi outbound investment ke AS minimal USD 10 miliar, termasuk investasi di West Coast untuk meningkatkan daya saing batu bara AS serta proyek PLTN di Kalimantan dengan skema PPP AS dan Jepang. "Indonesia juga disebut wajib mengimpor sejumlah komoditas pertanian dari AS, seperti daging sapi, beras, kedelai, hingga buah-buahan dengan kuota minimum per tahun," tuturnya. Tak hanya itu, skema TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri diklaim tidak lagi berlaku untuk produk dan perusahaan AS. Karena yang diatur adalah 'US companies' dan bukan asal barang, produk seperti Apple disebut berpotensi menikmati kelonggaran tersebut. Bagian yang paling mengejutkan, menurutnya, adalah klausul yang menyentuh aspek ketenagakerjaan. Beberapa pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan disebut harus direvisi, mencakup aturan outsourcing, PKWT tanpa batas waktu tertentu, pengecualian UMR bagi usaha menengah, hingga penghilangan pembatasan kebebasan berserikat dan collective bargaining. &ldquo;Surprisingly ada US terms yang saya kira berbau Demokrat, ternyata partisan,&rdquo; tulisnya. Lebih jauh, ia menilai tarif 19 persen tidak bisa dibaca secara sederhana, bahkan tak bisa dikatakan murni Indonesia memperoleh tarif resiprokal 19 persen. Dalam praktiknya, tarif tersebut bersifat kumulatif, yakni 19 persen + MFN rate (rata-rata 3,5 persen) + tambahan bea masuk anti-dumping/imbalan/tindakan pengamanan untuk produk tertentu. "Sebagai contoh, untuk udang beku (HS 0306.17), tarif disebut menjadi 19 persen + 0 persen (MFN) + 3,8 persen (anti-dumping) = 22,8 persen," tandasnya.

Kesepakatan dagang Indonesia-AS menuai kritik tajam soal tarif resiprokal 19 persen dan kewajiban sepihak RI. Simak isi lengkapnya berikut.

Tarif Resiprokal 19 Persen Cuma Kedok? Netizen Sebut Banyak Kewajiban Sepihak, RI Kehilangan Standing!

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/prabowo-trump-20-feb-4187417713.jpg" alt="Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi meneken kesepakatan dagang tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART)." /> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi meneken kesepakatan dagang tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Dalam perjanjian bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.&ndash;Indonesia Alliance disepakati bahwa tarif resiprokal Indonesia ditetapkan sebesar 19 persen untuk sejumlah produk. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan meski perjanjian sudah diteken, tetapi implementasi kebijakannya baru akan berlaku 90 hari. Utamanya baru berlaku apabila pross hukum di internal masing-masing negara sudah selesai. "Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR maupun di Amerika dengan proses internalnya," kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat (20/2). Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa dalam perjanjian ini juga diatur bahwa kedua belah pihak dapat mengubah perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis. Bahkan, ada juga ruang untuk perbedaan tarif apakah itu lebih rendah dengan tadi dibahas di dalam council of board yang akan dibentuk. Selama proses ini, pemerintah akan segera melakukan konsultasi dengan DPR RI untuk melakukan penyesuaian undang-undang. "Dan selanjutnya tentu kami dari pemerintah akan segera menyampaikan kepada DPR RI terkait dengan undang-undang ini dan juga dalam perjanjian ini tujuannya juga untuk mencapai Indonesia emas sehingga perjanjian ini juga disebut sebagai new golden age bagi Indonesia maupun Amerika Serikat itu sendiri," jelasnya. Airlangga juga membeberkan bahwa penandatanganan kesepakatan dagang dilakukan langsung oleh kedua kepala negara dalam rangkaian pertemuan bilateral yang berlangsung sekitar 30 menit usai kegiatan Board of Peace, pada Kamis (19/2) waktu setempat. Kemudian, dokumen perjanjian beserta lampirannya juga ditindaklanjuti dalam pertemuan di kantor Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) bersama Ambassador Jameson Greer. Ia menjelaskan, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat memperkuat kerja sama ekonomi dan mendorong pertumbuhan di kedua negara. Salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut adalah pembentukan Council of Trade and Investment sebagai forum ekonomi bilateral. Menurut Airlangga, dewan tersebut akan menjadi mekanisme resmi untuk membahas berbagai isu perdagangan dan investasi, termasuk apabila terjadi kenaikan tarif atau kebijakan yang dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan ekonomi kedua negara. &ldquo;Seluruh persoalan investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Amerika nantinya akan dibahas terlebih dahulu di dalam Council of Trade apabila terjadi kenaikan yang di luar batas wajar atau hal yang dianggap bisa mengganggu neraca kedua negara,&rdquo; jelasnya. Nama Penulis: R NURUL FITRIANA PUTRI - nurul.fitriana@jawapos.com Rubrik/Kanal: Ekonomi Tagging: Menko Airlangga Hartarto, kesepakatan dagang RI-AS, ART 90 hari

Kesepakatan dagang RI-AS resmi diteken dan akan berlaku 90 hari setelah ratifikasi. Simak aturan tarif dan kerja sama ekonomi kedua negara.

Kesepakatan Dagang RI–AS Berlaku 90 Hari Lagi usai Ratifikasi

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/9bf39434-9626-4c8a-9be9-c61698b9cec8-758430943.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Nurul F/JawaPos.com)" /> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi meneken kesepakatan dagang tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Dalam perjanjian tersebut, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia mendapatkan fasilitas tarif 0 persen untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pembebasan tarif mencakup berbagai komoditas unggulan Indonesia, baik dari sektor pertanian maupun industri. Diantaranya, meliputi minyak sawit, kakao, karet hingga komponen pesawat terbang. &ldquo;Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah 0 persen,&rdquo; kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat (20/2). Tak hanya itu, produk tekstil dan apparel Indonesia juga mendapatkan fasilitas tarif 0 persen melalui mekanisme Tarif Rate Quota (TRQ). Skema ini dinilai strategis untuk memperkuat daya saing produk tekstil nasional di pasar Amerika. Menurut Airlangga, kebijakan tersebut akan memberikan dampak besar bagi industri padat karya di dalam negeri. Sektor tekstil dan apparel sendiri menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja. &ldquo;Dan tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia,&rdquo; jelasnya. Di sisi lain, Indonesia juga memberikan komitmen timbal balik dengan membuka akses tarif 0 persen untuk sejumlah produk asal Amerika Serikat, terutama produk pertanian yang selama ini menjadi bahan baku penting di dalam negeri. Airlangga mengungkapkan bahwa produk seperti gandum (wheat) dan kedelai (soybean) akan masuk dengan tarif 0 persen. Menurutnya, kebijakan ini justru melindungi daya beli masyarakat karena bahan baku tersebut banyak digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. &ldquo;Utamanya Indonesia mengimpor produk pertanian, wheat kemudian juga soybean, sehingga masyarakat Indonesia membayar 0 persen untuk barang yang diproduksi dari soybean ataupun wheat, dalam hal ini noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe,&rdquo; ungkap Airlangga. Dengan demikian, masyarakat tidak akan menanggung beban tambahan biaya atas bahan baku impor dari Amerika Serikat. "Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita impor dari Amerika Serikat," tandasnya.

Kesepakatan dagang Indonesia-AS buka akses tarif 0% untuk minyak sawit, kakao, dan tekstil. Kebijakan ini dorong industri lokal.

Kesepakatan Dagang Tarif Resiprokal Resmi Diteken, Minyak Sawit hingga Komponen Pesawat Terbang Bebas Tarif 0 Persen