<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/feodalisme.jpg" alt="ILUSTRASI (BUDIONO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI (BUDIONO/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Dalam majalah Tanah Air yang terbit di Amsterdam (12/1990), <a href="https://www.jawapos.com/tag/wiji-thukul/">Wiji Thukul</a> menulis sebuah puisi yang sebait isinya: ”Inilah puisi jalanan, puisi ngamen, puisi yang tidak butuh legitimasi dewan kesenian.” Puisi Wiji Thukul tersebut bisa dilihat sebagai sebuah pernyataan sikap dirinya sebagai seorang penyair. Bahwa untuk berkarya, dia tidak membutuhkan legitimasi dari siapa pun.  ---  SEBUAH deklarasi untuk menolak feodalisme dan inferioritas dalam ruang sastra. Mengapa secara khusus Thukul menyebut dewan kesenian?  Pada masa Thukul hingga sekarang, dewan kesenian sering bertindak layaknya dewa dalam jagat kesusastraan. Dengan fasilitas yang dimiliki, dewan-dewan ini berusaha mengonstruksikan kualitas sebuah karya sastra: mana yang unggul, mana yang jeblok. Suara mereka pula yang menentukan apakah seorang seniman berhak atau tidak mendapat panggung untuk tampil.  Peran hegemonik dewan kesenian, terutama yang berada di pusat kekuasaan seperti Jakarta, begitu kuat terasa pada masa Thukul. Akibatnya, pada masa itu timbullah berbagai gesekan dan upaya resistansi, salah satunya gerakan Revitalisasi Sastra Pedalaman. Tujuan gerakan ini adalah melawan hegemoni Jakartasentris dalam ranah kesusastraan. Terlepas dari berhasil atau tidaknya Revitalisasi Sastra Pedalaman, gerakan ini telah menunjukkan usaha untuk menggugat ketimpangan kuasa antara pusat dan pinggiran, juga memutus rantai-rantai feodalistik yang membelenggu ranah sastra.  Sebagaimana disampaikan Pierre Bourdieu, medan sastra tidak bisa lepas dari medan kekuasaan. Adapun medan kekuasaan jelas dimiliki oleh siapa saja yang memegang kuasa atas aset ekonomi dan politik. Kekuasaan seperti inilah yang kemudian memberikan legitimasi terhadap karya sastra. Dalam kasus Pramoedya Ananta Toer, umpamanya, medan kekuasaan negaralah yang memberikan legitimasi atas pengharaman karya-karya Pram untuk dibaca dan diedarkan kepada publik. Sementara itu, dalam lingkup sastra dunia, Akademi Nobel mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam memberikan legitimasi atas karya-karya yang dianggap terbaik di muka bumi. Jelaslah terlihat bahwa medan kekuasaan berada di luar pengarang kendati dia sendiri mempunyai peran sentral dalam produksi kesusastraan. Inilah mengapa legitimasi lantas menjadi sesuatu yang sangat diburu.  Kekuasaan atas wilayah hegemonik tidak hanya berwujud negara, tapi bisa juga berupa lembaga kesenian, kantong-kantong kebudayaan, media massa, ajang anugerah sastra, hingga kesenioritasan dan tingkat keilmuan seseorang. Sebagaimana dalam masyarakat feodal, patron sastra adalah patriark yang memiliki kekuasaan luas. Di sisi lain, para pengarang yang memburu legitimasi patron-patron sastra adalah hamba sahaya. Selama ada pihak yang berkuasa dan dikuasai, di situlah terjadi relasi hubungan tuan-hamba sebagaimana yang ada dalam dunia sastra kita.  Kehadiran medan kekuasaan sebagai pemberi legitimasi sastra kian menyuburkan sikap feodal. Seorang pemula yang sedang berjuang mendapatkan posisi dalam dunia sastra akan berusaha mencari patron melalui lembaga-lembaga kesenian, sastrawan senior, atau kritikus sastra yang dianggap mumpuni. Tujuan si pemula sudah jelas: berburu legitimasi agar namanya dikerek tinggi-tinggi layaknya bendera sehingga bisa turut berkibar bersama nama-nama sastrawan termasyhur lain.  Warisan  Sebetulnya, feodalisme dalam proses pencarian legitimasi sudah berakar sejak lama. Pada zaman kerajaan, setiap pujangga merasa perlu mencari restu dari pemegang kekuasaan kala itu, entah dewa atau raja, hanya agar karyanya bisa diterima. Dalam kakawin Sumansantaka karya Mpu Monaguna, umpamanya, bukti penghambaan tersebut tercatat jelas. Tertulis pada pembukaan karya itu: ”Sang hyang-hyang pinakadidewa ini karas para kawi makatattwa ng aksara” (Sang yang mahadewa papan tulis penyair, dialah hakikat aksara tersurat). Adapun dalam pupuh 1 Sumansantaka, para dewa dipercaya sebagai tempat ”bersemayam pangeran segala penyair”, ”tersembunyi dalam serbuk pensil yang diruncingkan”, sehingga puisi pun ”berbunga kakawin dan berhias keindahan” untuk dijadikan ”sesaji kembang” kepada sang mahadewa.  Dalam masyarakat kesusastraan yang feodal, koneksi jelas lebih penting daripada kualitas karya. Mendekatkan diri kepada pihak pemegang otoritas sastra dipercaya bisa membuat sebuah karya buluk tampil berkilau bak karya adiluhung. Begitu pula si penciptanya: menjadi tampak lebih elite dan berkelas. Bahkan ketempelan nama sastrawan besar yang tepat juga ampuh membuat puisi kamar seorang pemula mendapat ketenaran instan dan namanya menggelembung sebesar paus. Situasi ini tentu dapat mengakibatkan kerusakan dalam ekosistem sastra. Salah satu bentuk kerusakan itu adalah lahirnya inferioritas dalam diri pengarang.  Pertunjukan inferioritas yang paling sering terjadi adalah, dengan bangga, seorang pengarang mengaku mengirimkan karyanya yang bakal terbit kepada seorang pesohor sastra demi memohon tanggapan. Terlepas dari apakah karyanya benar-benar dibaca atau hanya dilirik judulnya oleh sang pesohor, tanggapan itu sungguh sangat dinantikan. Kalaupun usaha tersebut berbuah satu–dua kalimat pujian kosong, bagi si pengarang, itu penting untuk mengukuhkan posisinya, mendongkrak kualitas karyanya, sekaligus menumbuhkan rasa percaya dirinya sebagai pengarang biasa-biasa saja yang bercita-cita tinggi.  Sejumlah pengarang juga membiasakan diri sowan ke kantor-kantor media massa demi melaporkan kegiatan kreatif terbaru mereka atau sekadar mencurahkan unek-unek receh. Alhasil, nama-nama mereka mestilah rajin muncul di media tersebut, bersanding dengan artis, penyanyi, dan para pesohor lain.  Disadari atau tidak, feodalisme dan inferioritas yang sudah ada sejak zaman pujangga keraton terwariskan hingga sekarang. Zaman boleh berganti, tapi sikap sebagian besar pengarang masa kini ternyata tidak jauh berbeda dengan pujangga zaman kerajaan. Jangan heran, karya sastra yang banyak bermunculan sekarang adalah karya sastra pengejar legitimasi, bukan yang berkualitas tinggi. (*)  ---  <a href="https://www.jawapos.com/tag/anindita-s-thayf/">ANINDITA S. THAYF</a>, Novelis dan esais

Feodalisme dan Inferioritas dalam Kesusastraan Kita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/InShot_20211008_090721324.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki penyelenggaraan kesembilannya, pada Kamis (7/10), Majelis Sastra Asia Tenggara (MASTERA) kembali mengumumkan nama-nama Penerima Hadiah Sastra MASTERA 2020. Dalam penghargaan dua tahunan ini, proses seleksi telah dilakukan terhadap para sastrawan dari berbagai negara anggota.  Dalam Anugerah Sastra MASTERA Kesembilan ini, buku Sastra Pencerahan karya Abdul Wachid BS yang diterbitkan pada 2019 dinobatkan sebagai pemenang kategori sastra nonkreatif.  Sebagai sebuah buku, Sastra Pencerahan ini hadir dengan analisis komprehensif karena ditulis seorang sastrawan yang sekaligus seorang akademisi. Buku ini bisa berdiri seimbang di tengah teori yang akademis, tapi dipadukan dengan gaya ungkap sastrawi. Sehingga pembahasan tentang perkembangan sastra Indonesia yang berat jauh dari kesan menjemukan karena disampaikan dalam bahasa yang populer.  Sastrawan kelahiran Lamongan, 7 Oktober 1966 yang juga berprofesi sebagai Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini mengungkapkan pentingnya perkembangan sastra dalam kokohnya kebudayaan Indonesia. "Sastra nusantara dan Indonesia ini adalah bagian penting dari ekspresi budaya sebagai bangsa besar. Di tengah bertumbuhan karya sastra Indonesia yang bagus-bagus ini, karakteristik berbagai budaya bangsa kita hadir dan sangat mewarnai hidup manusia Indonesia," ungkap Wachid melalui keterangan tertulis, Kamis (7/10).  Wachid menjelaskan bahwa baik keberagamaan sosial penting untuk diapresiasi namun sekaligus disentuh oleh kritik sastra. "Kritik sastra ini perlu terus hidup agar ada keseimbangan dalam budaya yang sehat," pungkasnya.  Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai Pengurus MASTERA, Datuk Abang Sallehuddin Abang Shokeran menyampaikan, sejak pertama kali didirikan MASTERA berperan penting merekatkan kerja sama kesusastraan di antara negara-negara Asia Tenggara. "Event prestisius semacam ini harus konsisten dilakukan demi perkembangan kualitas sastra Melayu dan Indonesia di kawasan Asia Tenggara," ujar Datuk Haji Abang Sallehuddin.  Anugerah Sastra MASTERA ini awalnya diinisiasi oleh tiga negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Keanggotaan organisasi MASTERA bertambah dengan bergabungnya Singapura pada tahun 2012 dan Thailand pada tahun 2014.  Penghargaan diberikan kepada para tokoh sastra yang dinilai telah memberikan sumbangsih berarti dalam perkembangan sastra di Asia Tenggara. Dalam penyelenggaraan MASTERA sebelumnya terdapat juga nama-nama besar sastrawan Indonesia, seperti Gunawan Mohamad (MASTERA 2018), Maman S. Mahayana (MASTERA 2013), dan Abdul Hadi WM (MASTERA 2003).

Dosen UIN Purwokerto Raih Penghargaan Anugerah Sastra Asia Tenggara

kesusastraan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kesusastraan

Berita Terkini

Feodalisme dan Inferioritas dalam Kesusastraan Kita

Dosen UIN Purwokerto Raih Penghargaan Anugerah Sastra Asia Tenggara

Download Aplikasi JawaPos.com