<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Kacang-Kedelai-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pedagang saat menimbang kacang kedelai di Toko Grosir Kawasan Duren Tigak, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu (Gakoptindo) mencatat harga kedelai di tingkat pengrajin naik di kisaran Rp10.800 hingga Rp11.000. Sementara, harga" width="100%">
<figcaption>Pedagang saat menimbang kacang kedelai di Toko Grosir Kawasan Duren Tigak, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu (Gakoptindo) mencatat harga kedelai di tingkat pengrajin naik di kisaran Rp10.800 hingga Rp11.000. Sementara, harga</figcaption>
</figure>Presiden Minta BUMN Beli dari Petani dengan Harga yang Ditentukan  JawaPos.com – Pemerintah mendorong berbagai upaya untuk merawat ketahanan pangan nasional. Ikhtiar tersebut juga dilakukan demi menjaga harga-harga pangan agar tetap stabil.  Seusai rapat di Istana Negara kemarin (19/9), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar produksi kedelai nasional ditingkatkan. Dengan begitu, kebutuhan dalam negeri tidak 100 persen bergantung pada impor.  ”Bapak Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100 persen bergantung impor karena dari hampir seluruh kebutuhan yang 2,4 (juta ton) itu produksi nasionalnya kan turun terus,” ujar Airlangga.  Presiden juga memberikan sejumlah arahan. Di antaranya, jajarannya dapat menentukan harga kedelai agar petani tidak dirugikan. Terkait dengan hal tersebut, presiden meminta badan usaha milik negara (BUMN) untuk membeli dari petani dengan harga yang telah ditentukan.  ”Jadi, untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan dari BUMN agar petani bisa memproduksi. Itu di harga Rp 10 ribu (per kilogram),” tambah Airlangga.  Persoalan harga yang kurang menarik bagi petani menjadi salah satu penyebab petani enggan menanam kedelai dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Airlangga, petani tidak bisa menanam kedelai jika harganya di bawah Rp 10 ribu per kg karena akan kalah dengan harga kedelai impor dari Amerika Serikat yang hanya Rp 7.700 atau bahkan lebih murah.  Airlangga melanjutkan, Presiden Jokowi juga memberikan arahan untuk mendorong petani menggunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau genetically modified organism (GMO). Dengan menggunakan bibit tersebut, diharapkan produksi kedelai per hektare bisa melonjak beberapa kali lipat. ”Dengan menggunakan GMO itu, produksi per hektare bisa naik dari yang sekarang 1,6–2 ton per hektare menjadi 3,5–4 ton per hektare,” tambahnya.  Langkah selanjutnya, pemerintah menyiapkan anggaran untuk perluasan lahan tanam kedelai dari yang sekarang sekitar 150 ribu hektare menjadi 300 ribu hektare, lalu menjadi 600 ribu hektare tahun depan. Pemerintah berupaya mengejar target 1 juta hektare produksi dalam beberapa tahun ke depan.  ”Anggarannya sudah disiapkan sekitar Rp 400 miliar dan tahun depan juga akan ditingkatkan dari 300 ribu menjadi 600 ribu hektare, existing sekitar 150 ribu hektare. Dengan demikian, angka target produksi 1 juta hektare dikejar untuk 2–3 tahun ke depan,” urai Airlangga.

Genjot Produksi Kedelai, Dorong Rekayasa Genetika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/ABDI-BAKTI-TANI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Setiap 16 Oktober diperingati Hari Pangan Dunia (World Food Day). Tema tahun ini yang diangkat oleh Food and Agriculture Organization (FAO) PBB adalah masa depan makanan ada di tangan kita.  Jatim termasuk satu di antara provinsi di Indonesia yang berkontribusi besar terhadap kebutuhan pangan nasional. Baik komoditas padi dan beras. Bahkan, pada masa pandemi Covid-19, produksi padi dan beras Jatim mengalami kenaikan.  Data dari BPS, pada 2019 produksi padi di Jatim sebesar 9,58 juta ton. Lalu, setahun kemudian atau pada 2020 naik menjadi 10,02 juta ton. Demikian juga produksi beras. Pada 2019 tercatat 5,5 juta ton, dan pada 2020 naik menjadi 5,76 juta ton. Dengan jumlah itu, Jatim pun tercatat surplus produksi beras sebanyak 1,5 juta ton pada 2020. Tidak perlu impor beras.  Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, Gresik juga memiliki andil besar terhadap produksi pangan tersebut. Pada masa pandemi 2020, produksi padi dan beras di Gresik juga mengalami kenaikan. Pada 2019, produksi padi sebanyak 367.718 ton dan beras 211.234 ton. Sedangkan 2020 naik menjadi 409.985 ton untuk padi, dan 235.514 ton untuk beras.  Capaian itupun membuat Gresik mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pertanian. Yakni, penghargaan Abdi Bakti Tani. Penghargaan diserahkan oleh Wapres RI KH Ma’ruf Amin kepada Bupati Fandi Akhmad Yani di Jakarta, September 2021 lalu.  Namun, belakangan Gresik dalam bayang-bayang ancaman sebagai salah satu penyangga kebutuhan pangan di Jatim maupun nasional itu. Sebab, saat ini DPRD Gresik tengah membahas perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2021-2041 yang diajukan pemkab. Raperda itu akan menggantikan Perda Nomor 8 Tahun 2011.  Dalam Raperda itu salah satu materi krusial adalah rencana alihfungsi Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2PB). Jika lahan-lahan pertanian pangan itu diubah menjadi kawasan permukiman, industri atau usaha perekonomian lain, maka jelas berdampak pada hasil produksi pangan tersebut.  Ketua DPRD Gresik M. Abdul Qodir tidak menampik bahwa salah satu materi penting dalam Raperda RTRW itu menyangkut LP2PB tersebut. Saat ini, Raperda itu masih digodok panitia khusus (pansus). Dia menegaskan, untuk membahas regulasi itu memang legislatif berhati-hati. ‘’Salah satu titik tekan kami kepada eksekutif adalah kalau ada alihfungsi zona hijau atau lahan pertanian produktif, maka harus ada penggantinya,’’ ujarnya.  Misalnya, jumlah luasan LP2PB di salah satu kecamatan ada 1.500 hektare. Jika 500 hektare dari luasan itu diubah menjadi kawasan permukiman atau industri, maka 500 hektare yang berubah itu harus ada gantinya untuk pertanian. ‘’Tentu, kami juga tidak ingin, perubahan itu berdampak serius terhadap pada hilangnya sektor usaha bidang pertanian, perkebunan, dan pertambakan,’’ kata politikus PKB itu.  Qodir menjelaskan, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Gresik, perubahan Perda RTRW memang sebuah keniscayaan. Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, sudah banyak perubahan yang terjadi. Dia mencontohkan, keberadaan tol KLBM (Krian, Legundi, Bunder, Manyar). Kehadiran jalur berbayar itu juga tentu diharapkan memiliki efek ekonomi.  ‘’Karena itu, dalam Raperda RTRW seperti Kecamatan Kedamean yang semula sebagian besar wilayahnya masuk LP2PB, sebagian akan berubah menjadi kawasan permukiman seperti di exit tol Kedamean itu,’’ paparnya.  Yang jelas, lanjut dia, semangat perubahan Perda RTRW adalah pertumbuhan ekonomi untuk Gresik. Bahkan, pemkab menyampaikan dengan perubahan itu diproyeksikan pendapatan asli daerah (PAD) ke depan bisa mencapai Rp 3 triliun. Pada 2021 ini, besaran PAD Gresik hanya Rp 1,1 triliun. Dengan PAD naik diharapkan pembangunan terus meningkat dan kesejahteraan atau kemakmuran warga juga akan mengikuti.  Untuk menuntaskan pembahasan Raperda RTRW itu, pansus juga melibatkan banyak kalangan. Mulai dari asosiasi kepala desa, seluruh OPD terkait, kalangan profesional hingga akademisi. ‘’Insya Allah, bulan depan Raperda RTRW itu bisa disahkan menjadi perda, kemudian kami kirimkan ke Gubernur,’’ pungkasnya.  Dewan dan pemkab memang mesti cermat betul. Dalam setiap tahap pembahasan rencana perubahan RTRW itu harus berbasis data dan kebutuhan publik. Bukan karena kepentingan atau "order" pihak-pihak tertentu. Sebab, seperti tema Hari Pangan Dunia 2021, masa depan makanan ada di tangan kita.

Targetkan PAD Rp 3 T, Gresik Bakal Ubah Banyak Lahan Pertanian

ketahanan pengan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketahanan pengan

Berita Terkini

Genjot Produksi Kedelai, Dorong Rekayasa Genetika

Targetkan PAD Rp 3 T, Gresik Bakal Ubah Banyak Lahan Pertanian

Download Aplikasi JawaPos.com