<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/panen_padi_surabaya-4110403261.jpg" alt="Kegiatan panen padi di Lahan BTKD Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Kamis (21/12). (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kegiatan panen padi di Lahan BTKD Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Kamis (21/12). (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk terus menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan di wilayah setempat. Komitmen tersebut dieksekusi oleh pemkot Surabaya bersama Kelompok Tani (Poktan) Sri Sedono menggelar panen padi di Lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Kamis (21/12). Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya menyebutkan Poktan Sri Sedono adalah salah satu kelompok tani yang pandai memanfaatkan aset Pemkot Surabaya. Dilansir dari Surabaya.go.id pada Jumat (22/12), pelaksanaan panen padi tersebut adalah kegiatan panen ketiga di tahun 2023 yang menyasar pada 6 hektar lahan persawahan dengan hasil 6 Ton per hektar. &ldquo;Dalam satu tahun, kelompok tani Sri Sedono bisa tiga kali panen karena mereka memiliki irigasi yang bagus. Sebulan yang lalu, kami juga melakukan panen yang cukup besar dan lebih luas, sekitar 26 hektar dengan hasil 8 Ton per hektar,&rdquo; ujar Antiek. Menurut dia, program ketahanan pangan tersebut adalah salah satu bentuk komitmen Pemkot Surabaya dalam menjaga ketersediaan pangan bekerja sama dengan kelompok tani yang ada di Kota Pahlawan.&nbsp; &ldquo;Kebetulan harga cukup bagus saat ini, berada pada Rp8.000 per/kg hasil panen berupa gabah kering. Mereka juga sudah melakukan kegiatan untuk meningkatkan pendapatannya dengan menggiling (padi), dan kami fasilitasi alat untuk menggiling. Jadi mereka juga bisa menjual dalam bentuk beras,&rdquo; paparnya. Antiek mengatakan bahwa DKPP Kota Surabaya juga terus melakukan pendampingan, serta memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana. &ldquo;Termasuk penyediaan alat berupa pompa. Ketika tanam, mereka juga menggunakan alat yang kami fasilitasi. Bantuan juga diberikan berupa pupuk, bibit, sampai pada fasilitasi jaring-jaring untuk melindungi padi dari gangguan burung,&rdquo; jelasnya. Suharto selaku Ketua Kelompok Tani Sri Sedono, mengungkapkan bimbingan yang diterima pihaknya sejak awal proses penanaman sangat membantu menuju ke proses panen yang dilakukan selama tiga kali dalam setahun. &ldquo;Alhamdulillah ada bimbingan dari DKPP Kota Surabaya sehingga kita bisa memaksimalkan lahan yang ada di sini. Sebab, lahan cukup luas mencapai 30 hektar,&rdquo; ucap Suharto. &nbsp;

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk terus menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan di wilayah setempat.

Upayakan Ketersediaan Pangan, Pemkot Surabaya Gelar Panen Padi Berkolaborasi dengan Kelompok Tani Sri Sedono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/JKT-1-HARGA-BERAS-MULAI-TURUN-FED-15JPG-903885230.jpg" alt="Pekerja memanggul karung berisi beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (28/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Pekerja memanggul karung berisi beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (28/9/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kekeringan akibat fenomena El Nino bisa berdampak pada ketersediaan pangan. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa stok beras nasional bakal ditambah 1,5 juta ton. Informasi ketersediaan beras nasional itu disampaikan Jokowi saat panen raya di Desa Ciasem Girang, Kabupaten Subang, kemarin. Pada kesempatan tersebut, Jokowi berharap panen semester kedua tahun ini dapat menambah pasokan cadangan beras nasional. &rsquo;&rsquo;Ini kita senang melihat hasilnya. Saya kira ini 1 hektare bisa 9 ton,&rsquo;&rsquo; kata Jokowi. Dia melihat tanaman padi yang dipanen sangat padat. Dia berharap panen-panen seperti itu bisa dilakukan di berbagai wilayah, sehingga bisa menambah cadangan beras nasional. Meski begitu, Jokowi menyampaikan, hasil panen raya tersebut belum memenuhi kebutuhan beras nasional. Masih butuh penambahan stok cadangan beras nasional hingga 1,5 juta ton sampai akhir tahun ini. Caranya adalah dengan impor atau mendatangkan beras dari luar negeri. Jokowi mengungkapkan, produksi panen beras dalam negeri masih kurang untuk kebutuhan nasional. Sedangkan stok beras di Bulog saat ini sekitar 1,7 juta ton. Tambahan beras impor tidak bisa dihindari. Pasalnya, akibat El Nino, produksi beras nasional turun. Tanpa ada El Nino saja, Indonesia tercatat beberapa kali impor beras. &rsquo;&rsquo;Problem itu (El Nino). Oleh sebab itu, kenapa kita tambah 1,5 juta ton cadangan kita karena El Nino memberikan pengaruh kepada produksi, memberikan pengaruh kepada hasil panen,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga berkomentar terkait harga beras. Jokowi menyebut bahwa dibutuhkan pasokan beras yang lebih banyak untuk disalurkan ke pasar agar bisa menurunkan harga. &rsquo;&rsquo;Harus kita atasi dengan menggerojokkan sebanyak-banyaknya, memasok sebanyak-banyaknya ke pasar, agar harga bisa turun,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Kekeringan akibat El Nino tidak hanya berdampak pada produksi beras, tetapi juga memicu karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Jokowi mengatakan, pemerintah terus berupaya mengendalikan karhutla yang terjadi di sejumlah titik di tanah air. Jokowi telah menginstruksi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan jajaran pemda untuk segera menangani titik api yang muncul. Dia mengatakan, saat ini suhu udara di Indonesia lebih panas dari kondisi normal. Selain itu, musim kemarau yang panjang berpotensi meningkatkan dan memperluas jumlah titik panas di sejumlah daerah. (wan/c17/oni)

Kekeringan akibat fenomena El Nino bisa berdampak pada ketersediaan pangan. Karena itu, Presiden Jokowi menegaskan menambah stok beras.

Presiden Jokowi Tambah Cadangan Beras 1,5 Juta Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/stok-beras-jatim.jpg" alt="SIAP DISTRIBUSI: Seorang petugas menyusun beras dalam kemasan di lumbung pangan Jatim, JX International, kemarin (20/4). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SIAP DISTRIBUSI: Seorang petugas menyusun beras dalam kemasan di lumbung pangan Jatim, JX International, kemarin (20/4). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diminta agar tidak hanya melihat kebutuhan pangan per komoditas saja. Pasalnya, saat ini hanya beberapa komoditas saja yang diperhatikan ketersediaannya dan suplainya.  "Pangan dari perspektif konsumen, tentu ini (kebutuhan pangan) belum sempurna, yang selalu kita perdebatkan kan per komoditas," terang mantan Wakil Menteri Pertanian periode 2010-2011 Bayu Krisna Murti beberapa waktu lalu.  Padahal, yang diinginkan masyarakat saat ini adalah kebutuhan pangan yang dapat memenuhi gizi mereka. Apalagi di tengah kondisi sekarang yang mengharuskan daya tahan tubuh lebih dijaga.  "Bukan hanya sekedar suplai tapi juga gizi. Yang dicari itu satu piring nasi rames, bukan nasi saja. Ada daging, sayur, tempe, nggak bisa cuma nasi doang," tambah dia.  Bahkan, ia mengatakan bahwa Indonesia masih menganut pemahaman pangan 40 tahun yang lalu, yakni hanya mementingkan per komoditas. Padahal, di era modern seperti sekarang ini, semua harus sama rata.  "Konsumen kita sudah menuntut banyak dan kita harus melihat secara keseluruhan," ucap pria yang juga Wamendag tersebut.

Soal Ketersediaan Pangan, Mantan Wamentan: Konsumen Cari Nasi Rames

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/COM_JKT-1-MENEG-BUMN-TINJAU-GUDANG-BULOG-FED-2.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) didampingi Wakil menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin (kanan) dan Dirut Bulog Budi Waseso (kedua kanan) berbincang-bincang saat meninjau gudang Bulog, Jakarta, Rabu (4/3/2020). Menteri BUMN Erick Thohir memastikan stok beras" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) didampingi Wakil menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin (kanan) dan Dirut Bulog Budi Waseso (kedua kanan) berbincang-bincang saat meninjau gudang Bulog, Jakarta, Rabu (4/3/2020). Menteri BUMN Erick Thohir memastikan stok beras</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dinilai perlu mengoptimalkan peran Bulog dan BUMN terkait menjadi off-taker komoditas pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan nasional dan menyerap produk pertanian yang dihasilkan petani.  Ketua Umum Arus Baru Indonesia (Arbi) Lukmanul Hakim di Jakarta, Kamis, menyatakan, kebijakan ini juga untuk menjaga pendapatan jutaan petani Indonesia yang saat ini mengalami kelesuan pasar akibat dampak pandemi korona (Covid-19).  Saat ini komoditas pertanian, seperti sayuran dan hortikultura, yang diproduksi petani serapan pasarnya rendah karena berkurangnya pedagang pengumpul yang selama ini membeli produk pertanian dari petani dan mensuplai ke pasar-pasar dan industri.  "Oleh karena itu pemerintah perlu mengoptimalkan peran Bulog dan BUMN untuk ketersediaan pangan dan menjadi off-taker produk hasil pertanian,”ujar Lukmanul Hakim yang juga Staf Khusus Wakil Presiden RI itu melalui keterangan tertulis seperti dilansir dari Antara Kamis (2/4).  Sebelumnya digelar Focus Group Discussion (FGD) Online Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi &amp; Keuangan bersama Tim Ekonomi Kerakyatan Arus Baru Indonesia (ARBI) yang diselenggarakan melalui webinar.  FGD Online mengusung tema: Strategi Efektivitas Implementasi Stimulus Ekonomi Dampak Covid-19 dengan menghadirkan sejumlah nara sumber.  Sementara itu Dirut PTPN 8 Wahyu mengingatkan perlunya ketersediaan pangan yang cukup di masa pandemi COVID-19 ini. "Setidaknya, memiliki cadangan cukup beras dan kebutuhan pokok lainnya untuk 3-6 bulan ke depan," katanya.  Menurut data informasi lapangan, stok beras saat ini di Bulog sekitar 1,4 juta ton, sementara kebutuhan beras rata-rata sektiar 2,5 juta ton–3 juta ton per bulan.  Cadangan beras diharapkan bertambah dengan masa musim tanam bulan April 2020, namun, menurut Wahyu, perlu diantisipasi karena panen Masa Tanam I ini diperkirakan produksi gabah turun hingga 50 persen.  "Penurunan produksi padi ini akibat keterlambatan mulai menanam karena iklim dan cuaca yang kurang mendukung. Keterlambatan masa tanam tersebut berdampak pada meningkatnya hama, salah satunya tikus," katanya.  Pakar pertanian Prof Dr Muhammad Syakir menambahkan, selain cadangan beras di Bulog, saat ini stok beras di penggilingan besar sekitar 1,2 juta ton, dan stok beras di pasar induk sekitar 26 ribu ton. "Total cadangan beras saat ini diperkirakan sekitar 3,6 juta ton. Sementara konsumsi beras rata-rata per bulan sekitar 2,5 juta – 3 juta ton,"ujarnya .  Pantauan lapangan di produksi padi petani turun dari rata-rata sekitar 5-6 ton per hektare menjadi 3-3,5 ton per hektare. Solusinya, pascapanen diharapkan masyarakat dapat melanjutkan penanam padi untuk menjaga produksi nasional, dengan meningkatkan dukungan pemerintah terkait penyediaan air, irigasi, dan pendukung lainnya.  Meski persediaan beras terbatas, Lukmanul Hakim menambahkan namun tidak merekomendasikan impor beras untuk saat jangka pendek ini, karena berdasarkan pengalaman, proses impor juga membutuhkan waktu, realisasinya bisa 2-3 bulan kemudian.  Sementara impor komoditas lainnya seperti gula pasir, bawang bombay, dapat dipertimbangkan. “Saat ini dibutuhkan pendataan stok pangan dari berbagai pihak untuk memperoleh data yang akurat,"kata Lukmanul Hakim. (*)

Pemerintah Perlu Optimalkan Bulog untuk Jamin Ketersediaan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Beras4-Fredik-Tarigan-1.jpg" alt="IIustrasi pengecer beras di pasar tradisional tengah mengecek kwalitas beras yang dijualnya. (Fredik Tarigan)" width="100%">
<figcaption>IIustrasi pengecer beras di pasar tradisional tengah mengecek kwalitas beras yang dijualnya. (Fredik Tarigan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan bahwa bahan pokok penting (bapokting), seperti beras, gula pasir hingga minyak goreng ketersediaannya tercukupi. Apalagi di tengah ancaman wabah Covid-19 seperti sekarang, di mana dikhawatirkan akan terjadinya kekurangan stok bapokting.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, mengenai beras, baik dari stok yang ada maupun perkiraan hasil panen di bulan April, Mei, dan Juni 2020 akan cukup memenuhi kebutuhan ramadan hingga lebaran 2020.  “Demikian pula untuk jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng. Kita punya stok yang cukup,” terangnya dalam siaran pers, Kamis (2/4).  Adapun, menjelang bulan Ramadhan ini, seluruh pihak terkait akan terus melakukan monitor, dari hulu hingga hilir. Aspek yang dijaga meliputi stok dan ketersediaan, pasokan, distribusi, dan stabilitas harga.  “Presiden memberi arahan bahwa untuk seluruh pangan ini perlu dijaga ketersediaan barangnya. Harus dilihat jumlah, harga, dan kualitasnya. Selain itu, tentu distribusi logistik juga diperhatikan untuk bisa tetap berjalan aman sampai ramadhan dan lebaran nanti,” tambahnya.  Khusus bawang putih, lanjut Airlangga, sudah mulai diberikan persetujuan impor dan diharapkan bulan ini akan masuk dalam jumlah besar. “Demikian pula untuk ketersediaan daging sapi atau kerbau dan gula pasir,” katanya.  Sedangkan untuk gula pasir, pemerintah juga sudah melakukan operasi pasar untuk menekan harga yang melonjak hingga Rp 18.000 per Kg. Penyediaan gula tersebut berasal dari Dumai yang sebanyak 20.000 ton, 33.000 ton dari Lampung, dan gula yang dirafinasi sebanyak 250.000 ton.  “Dari sektor gula untuk makanan dan minuman sebanyak 250 ribu (ton) tersebut telah didistribusikan ke Banten, Jabodetabek, Sumatera Utara, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Jawa Timur, per 31 Maret 2020,” tutupnya.

Pemerintah Jamin Ketersediaan Pangan Aman Hingga Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-kepala-daerah-jangan-duduk-manis-di-kantor_m_230879.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu faktor terkendalinya angka inflasi adalah dengan terjaganya harga pangan di pasaran. Ketika harga melonjak, umumnya angka inflasi juga ikut meningkat. Tahun ini, pemerintah menargetkan angka inflasi sebesar 3,5 plus minus 1 persen. Pada Juni 2018, angka inflasi tercatat sebesar 0,59 persen. Secara tahun kalender, inflasi berada di angka 1,90 persen dan secara tahun ke tahun sebesar 3,12 persen. Presiden Joko Widodo meminta capaian inflasi tersebut bisa terus dijaga sampai akhir tahun. Untuk itu, dirinya mengimbau kepada seluruh kepala daerah agar bisa menjaga kestabilan harga pangan di wilayahnya masing-masing. "Berkaitan inflasi, saya melihat hasil ini sudah baik. Tapi kita ingin semakin tahun semakin rendah. Tolong betul-betul kepala daerah, gubernur, wali kota, tolong berkaitan dengan pangan, pasokan, kita ini terlalu ribet di aktifitas tapi di lapangan tidak terpantau," ujarnya dalam Rakornas TPID di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (26/7). Salah satu upaya dalam menjaga stabilitas harga pangan, lanjut Jokowi, adalah dengan memastikan pasokannya terjaga. Mantan Wali Kota Solo itu bahkan menyarankan agar para pemimpin daerah mau melakukan pemantauan terhadap ketersediaan pangan yang memiliki pasokan berlebih. Menurut dia, dengan melakukan koordinasi terhadap daerah yang surplus, pasokan pangan yang kurang bisa dipenuhi. Dirinya bahkan menyidir para kepala daerah agar tidak berdiam diri di kantor tanpa memastikan kondisi di lapangan secara langsung. "Pasokan kalau kurang misalnya beras, tau kurang cek provinsi mana yang surplus, misalnya Jawa Timur, gubernur Jatim pakde Karwo telpon minta kirim. Sulawesi Selatan seumpama butuh, kalau kurang mantep datengin paling cuman 1-1,5 jam kesana. Rakyat ingin harga terkendali. Jangan (cuman) duduk manis di kantor," tandasnya.

Jokowi: Kepala Daerah Jangan Duduk Manis di Kantor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/dua-provinsi-ini-pengaruhi-pasokan-beras-pekanbaru_m_112417.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketersediaan bahan pangan, seperti beras di Kota Pekanbaru, Riau sangat dipengaruhi oleh dua provinsi yakni Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kendati demikian, untuk saat ini kebutuhan itu sudah mencukupi dan tidak berpengaruh terhadap harganya di pasaran. Adanya kekhawatiran berkurangnya pasokan kebutuhan beras di Kota Pekanbaru, karena kota tersebut sedang mengalami musim hujan. Kabid Ketersedian Pangan Kota Pekanbaru, Mulyono mengatakan, kondisi Pekanbaru sejak beberapa hari ini mengalami musim hujan, tidak berpengaruh terhadap ketersedian kebutuhan pangan, seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya. Disebutkannya, terjadinya lonjakan harga apabila terjadi peningkatan permintaan, sedangkan ketersedian tidak mencukupi. Hal itu disebabkan oleh putusnya akses jalan dari Sumbar dan Sumut. Jika putusnya akses jalan dari dua itu, maka menyebabkan kurangnya pasokan beras. "Kebutuhan pangan di Provinsi Riau khususnya di Kota Pekanbaru seperti beras untuk saat ini sudah mencukupi," ungkap&nbsp; Mulyono seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Minggu (26/2). Selain dipengaruhi kondisi jalan, kondisi harga dan ketersediaan beras dipicu oleh kebutuhan di hari besar, seperti puasa atau lebaran. "Karena Riau, khususnya pekanbaru bukan kawasan produksi,"ujarnya kepada Riau pos. Untuk itu, ke depan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru akan melakukan kerjasama-kerjasama dengan beberapa industri penghasil pangan seperti beras agar ke depannya pekanbaru tidak lagi terjadi kekurangan pangan, apalagi lonjakan harga. (*2/iil/JPG)

Dua Provinsi Ini Pengaruhi Pasokan Beras Pekanbaru