<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/TPS-Unik-Petugas-KPPS-Mengenakan-Seragam-Sekolah-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 49 di perumahan Cendana Residence, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, (09/12/2020). Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar serentak seluruh Indonesia. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 49 di perumahan Cendana Residence, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, (09/12/2020). Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar serentak seluruh Indonesia. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rekapitulasi suara <a href="https://www.jawapos.com/tag/pilbup-solok-2020/">Pilkada Kabupaten Solok</a> tuntas Kamis (17/12) malam. Hasilnya, paslon nomor 2, Epyardi Asda-Jon Firman Pandu memperoleh suara terbanyak, yakni 59.625.  Jarak suara Epyardi Asda-Jon Firman Pandu dengan peraih suara kedua, Nofi Candra-Yulfadri sangat tipis. Paslon nomor urut 1 itu mendapatkan 58.811 suara.  Sedangkan dua paslon lainnya di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pilbup-solok/">Pilbup Solok</a> meraih cukup jauh. Seperti paslon nomor 3, Desra Ediwan Anantanur mendapat 28.490 suara dan paslon nomor 4, Iriadi Dt Tumanggung-Agus Syahdeman memperoleh 22.048.  Defil selaku anggota KPU Kabupaten Solok mengatakan, rekapitulasi tersebut baru sebatas penetapan perolehan suara terbanyak. Sementara penetapan paslon bupati-wakil bupati terpilih belum dilakukan. Pasalnya, pihak KPU Kabupaten Solok menunggu dulu rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi (MK). "Jika tidak ada sengketa di MK, maka pada tahapan selanjutnya dilakukan penetapan paslon terpilih," ujar Defil kepada JawaPos.com, Kamis (17/12).  Adapun jadwal penetapan paslon terpilih di KPU Kabupaten Solok, jika tidak ada sengketa, maka lima hari setelah MK mengumumkan daftar registrasi perkara.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/13/12/2020/pilbup-solok-ketua-dpp-pan-dan-mantan-anggota-dpd-ri-saling-klaim/">Pilbup Solok, Ketua DPP PAN dan Mantan Anggota DPD RI Saling Klaim</a>  Sementara itu, paslon Epyardi Asda-Jon Firman Pandu yang meraih suara terbanyak merupakan pasangan yang diusung oleh PAN dan Gerindra. Epyardi Asda merupakan anggota DPR RI tiga periode. Terakhir dia adalah anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi PPP. Kini  dia merupakan salah satu <a href="https://www.jawapos.com/tag/ketua-dpp-pan/">ketua DPP PAN</a>. Tidak hanya itu, saat ini anaknya Athari Gauthi Ardi, menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Fraksi PAN, daerah pemilihan Sumatera Barat 1.  Sedangkan Jon Firman Pandu, mantan Ketua DPRD Kabupaten Solok dan politikus Partai Gerindra. Dia mundur dari anggota DPRD Kabupaten Solok karena mengikuti kontestasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/pilkada-2020/">Pilbup Solok 2020</a>.  Di pihak lain, Nofi Candra-Yulfadri adalah tokoh besar di Kabupaten Solok. Nofi Candra merupakan anggota DPD RI periode 2014-2019 dan Yulfadri adalah Wakil Bupati Solok saat ini alias periode 2015-2020.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/12/2020/pilkada-pasbar-sijunjung-dan-solok-berpotensi-ke-mk/">Pilkada Pasbar, Sijunjung, dan Solok Berpotensi ke MK</a>  Dengan hasil penghitungan suara itu, Yulfadri ketika dihubungi JawaPos.com mengaku mempertimbangkan untuk mendaftarkan sengketa ke MK. "Saya menunggu pendapat dari pak Nofi Candra," ujar Yulfadri.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/14/12/2020/kepala-daerah-muda-dituntut-hadirkan-gagasan-gagasan-baru/">Kepala Daerah Muda Dituntut Hadirkan Gagasan-Gagasan Baru</a>  Alasan mempertimbangkan mendaftakarn sengketa ke MK karena selisih suara sangat tipis, yakni 0,5 persen. "Selisih suara sangat tipis," tandas mantan ketua DPW PPP Kabupaten Solok itu.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=p5ZDs8Zi4hQ

Raih 59.625 Suara, Ketua DPP PAN Epyardi Asda Menangi Pilbup Solok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beragam strategi dilakukan para kontestan dalam menghadapi pilkada. Ada kandidat yang diturunkan dari level DPP partai, ada pula kandidat rela bertahan di posisi yang sama. Asalkan bisa meraih kemenangan.  Itulah yang terjadi di Kabupaten Solok. Wakil Bupati setempat, Yulfadri Nurdin mengaku rela dicalonkan lagi sebagai orang nomor dua di kabupaten tersebut. Alasannya, asalkan bisa terpilih lagi.  "Kami tidak mempersoalkan siapa yang jadi calon bupati dan siapa yang calon wakil bupati. Bagi saya sama saja. Jadi cawabup lagi tidak masalah," ujar Yulfadri Nurdin kepada JawaPos.com, Senin (24/8).  Yulfadri belum mengungkap parpol mana secara resmi mengusung dia. Tetapi, dia mengaku telah mendapatkan kesepakatan siapa pasangannya. Yakni Nofi Candra, anggota DPD RI periode 2014-2019. Hingga kini antara Yulfadri dan Nofi belum ada kesepakatan siapa yang menempati posisi calon bupati dan calon wakil bupati. "Kami ngotot-ngototan untuk menentukan siapa calon bupati," tandasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/08/2020/wabup-solok-satu-dari-kami-bertiga-memilih-mundur/">Wabup Solok: Satu dari Kami Bertiga Memilih Mundur</a>  Kesepakatan itu didapatkan setelah melakukan pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu dengan dua orang kandidat lainnya. Yakni, Nofi Candra dan Maigus Tinus. Dari pertemuan itu didapatkan komitmen, di antara mereka ada yang tidak jadi maju di Pilkada Kabupaten Solok 2020. Alasannya, demi mengedepankan kepentingan daerah. Bukan nafsu pribadi atau nafsu politik sendiri. "Kami waktu itu sudah sepakat ada yang mundur. Pemikiran kami satu yaitu bagaimana Kabupaten Solok ini maju," tandasnya.  Adapun pasangan kandidat yang sudah mendeklerasikan diri untuk maju di Pilkada Solok adalah Epyardi Asda-Jon Firman Pandu. Pasangan itu diusung oleh PAN dan Gerindra. Epyardi Asda merupakan salah satu ketua DPP PAN. Dia adalah putra asli daerah (PAD) Solok. Sebelumnya dia anggota DPR-RI tiga periode dari PPP. Pada Pemilu 2019 dia gagal jadi caleg dari PAN.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/20/08/2020/maigus-demi-kepentingan-solok-silakan-yulfadri-nofi-candra-maju/">Maigus: Demi Kepentingan Solok, Silakan Yulfadri-Nofi Candra Maju</a>  Sedangkan Jon Firman Pandu adalah politikus Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Solok 2019-2024.  Hingga berita ini dirilis, Epyardi Asda masih bungkam soal pencalonannya. Dia tidak membuka suara seperti apa strateginya menghadapi Pilbup Solok 2020.

Hadapi Ketua DPP PAN di Pilkada, Wakil Bupati Rela jadi Cawabup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/epyardi-asda.jpg" alt="Epyardi Asda marah saat ditegur Satpol PP Kabupaten Solok. (Tangkapan layar/Facebook)" width="100%">
<figcaption>Epyardi Asda marah saat ditegur Satpol PP Kabupaten Solok. (Tangkapan layar/Facebook)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kegiatan Ketua DPP PAN Epyardi Asda yang membagikan bantuan pangan untuk warga mendapat teguran dari Kepala Satpol PP Kabupaten Solok Efriadi. Epyardi Asda ditegur karena membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19.  Ternyata kegiatan pembagian bantuan pangan itu bagian dari kegiatan Epyardi dalam menyosialisikan dirinya sebagai bakal calon bupati Solok.  Turun gunungnya Ketua DPP PAN itu untuk Pemilihan bupati (Pilbup) Solok 2020 dibenarkan oleh Ketua DPW PAN Sumbar Guspardi Gaus. "Iya (maju Pibup Solok) Epyardi Asda," ujar Guspardi Gaus saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (5/5).  Guspardi Gaus menyebut bahwa Epyardi Asda merupakan eks anggota DPR tiga periode dari dapil Sumbar. Sebelumnya dia menjadi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).  Pada Pemilu 2019, Epyardi Asda tidak lagi ikut kontestasi calon legislatif. Selain pindah partai dari PPP ke PAN, putra Solok itu lebih mendukung anaknya, Athari Gauthi Ardi, terpilih di Pileg 2019.  Pada Kongres V PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), 12 Februari 2020 lalu, Epyardi Asda dipilih Ketum PAN Zulkifli Hasan untuk masuk dalam struktur <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/05/2020/ditegur-kepala-satpol-pp-ketua-dpp-pan-marah-marah/">DPP PAN</a>.  Kabupaten Solok salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada 2020. Salah satu kandidat yang disebut-sebut ikut bertarung adalah Epyardi Asda, eks anggota DPR dan juga Ketua DPP PAN.  Bahkan dalam tayangan video emosional Epyardi Asda di Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, pada Kamis (30/4), dia menyatakan bahwa siap membela kepentingan rakyat. Dia pun mengancam aparat daerah yang menegur kegiatannya akan dibasmi bila terpilih nanti di Pilbup Solok. "Insyaallah kalau saya jadi bupati, tidak ada lagi orang-orang seperti Anda," ujar Epyardi Asda penuh emosional kepada Kasatpol PP Efriadi.  Adapun dalam pembagian bantuan pangan itu, Epiardi Asda membawa beberapa truk bermuatan bantuan. Truk itu juga dipasangi spanduk bergambar Epyardi Asda.  Kasatpol PP Efriadi mengaku hanya menjalankan tugas sebagai aparatur daerah. Dia tidak peduli siapa yang berkegiatan. Sepanjang melanggar aturan akan ditindak sesuai aturan. "Siapa pun yang melanggar kami tindak. Kami pun menindak dengan cara dialog. Sesuai SOP. Hanya respons dari masyarakat yang emosional," tandasnya kepada JawaPos.com.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

Ketua DPP PAN yang Ditegur Kasatpol PP Itu Mau Jadi Calon Bupati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/epyardi-asda.jpg" alt="Epyardi Asda marah saat ditegur Satpol PP Kabupaten Solok. (Tangkapan layar/Facebook)" width="100%">
<figcaption>Epyardi Asda marah saat ditegur Satpol PP Kabupaten Solok. (Tangkapan layar/Facebook)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP PAN Epyardi Asda ditegur aparat Satpol PP Kabupaten Solok. Teguran tersebut karena Epyardi Asda menggelar acara pembagian bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19, tetapi tidak menerapkan protokol kesehatan.  Akibat teguran itu Epyardi Asda marah besar. Dia menantang Kepala Satpol PP Efriadi untuk menunjukkan aturan yang melarang pembagian bantuan dengan menghadirkan banyak orang. Dia siap memprotes Bupati Solok Gusmal yang mengerahkan aparat Satpol PP.  Sikap emosional Epyardi Asda itu pun sempat viral di media sosial (medsos), Facebook. Tayangan emosional Epyardi Asda itu diunggah oleh pemilik akun Aruq Dimension dan dibagikan di grup Komunitas Sayang. Lantas tayangan itu dibagikan lagi oleh pemilik akun Ally di grup Dendang jo Bagurau.  Kepala Satpol PP Kabupaten Solok Efriadi membenarkan tayangan yang viral tersebut. Dia menyebut insiden itu berlangsung di Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, pada kamis (30/4) sore.  "Saya waktu itu hanya datang untuk mengingatkan agar menerapkan protokol kesehatan, karena saat ini lagi pandemi Covid-19," ujar Efriadi kepada JawaPos.com, Senin (4/5).  Efriadi mengaku hanya menjalankan tugas sebagai penegak hukum daerah. Apalagi Pemkab Solok juga sudah membentuk Gugus Tugas Covid-19 untuk memutus mata rantai penularan virus korona di daerah.  Lebih jauh Efriadi mengatakan, sebelumnya dirinya telah mendapat informasi akan ada pembagian bantuan di Sirukam. Lantas dia mengingatkan beberapa anggota DPRD Kabupaten Solok dari Partai Amanat Nasional (PAN) agar kegiatan itu mengedepankan protokol kesehatan. Yakni mengikuti prosedur physical distancing (menjaga jarak).  Lantas pada hari itu, ternyata pembagian membuat ada kerumunan warga. "Kondisi itu kita khawatirkan adanya penularan Covid-19. Karena gejala yang menularkan virus korona tidak diketahui. Apalagi ada OTG (orang tanpa gejala)," Efriadi menguraikan.  Sementara dalam tayangan yang viral itu Epyardi Asda terlihat mencak-mencak. Dia mengklaim tidak ada virus korona di Sirukam. Dia hanya membantu warga yang terkena dampak pandemi Covid-19. "Di nagari (desa) tidak mungkin ada virus korona," katanya.  Anggota Fraksi PPP DPR periode 2014-2019 itu mengklaim memahami aturan soal physical distancing. "Saya ikut menyusun undang-undang yang membahas protokol kesehatan ini," ujarnya penuh dengan emosional.  Informasi yang didapatkan pada saat kejadian juga hadir sejumlah anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi PAN.  Di pihak lain, Epyardi Asda yang dikonfirmasi soal video viral tersebut belum memberi jawaban. Pesan dari JawaPos.com belum dijawab.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BQt8X2XOK7w  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BrZgEOLmwYA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HUlrl5a3Tjc

Ditegur Kepala Satpol PP, Ketua DPP PAN Marah-marah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menangkan-khofifah-emil-ketum-dpp-pan-gelar-road-show-di-jatim_m_182757.jpeg" alt="Caption Foto: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di kampus Unmuh, Surabaya, Sabtu, (20/1)." width="100%">
<figcaption>Caption Foto: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di kampus Unmuh, Surabaya, Sabtu, (20/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan akan menggelar road show kilat ke Jawa Timur untuk melakukan konsolidasi pemenangan Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak sebagai pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernut yang akan maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018. Zulkifli selama empat hari berturut-turut akan menggelar kosolidasi dengan seluruh kader dan pengurus PAN di berbagai level terhitung dari tanggal 29 Januari hingga 01 Februari 2018 di 6 titik lokasi. "Untuk konsolidasi memperkuat, menyatukan kami di seluruh ranting-ranting untuk memenangkan Khofifah-Emil," kata Zulkifli di kampus Unmuh, Surabaya, Sabtu, (20/1). Terpisah, Bendahara DPW PAN Jatim, Agus Maimun, merinci kegiatan kosolidasi yang akan digelar Zulkifli. Pada hari pertama, Senin, (19/1). Zulkifli akan berkunjung ke dua titik sekaligus. Yakni, Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. "Titiknya di Kabupaten Malang, diikuti Kota Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan. Sorenya di Lumajang, diikuti Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi," kata Agus kepada saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu, (20/1). Sementara untuk hari Selasa, (30/1) Konsolidasi akan digelar di Kabupaten Kediri dengan melibatakan Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Nganjuk dan Kabuoaten Tulunggagung. "Sore, Ketum ke Kota Madiun, bersama Kabupaten Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Pacitan, Ngawi," sambungnya. Hari ketiga, Rabu, (31/1), Zulkifli dijadwalkan konsolidasi di Kabupaten Bojonegoro dengan peserta dari Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban dan Kabuten Gresik. Sementara titik selanjutnya yakni Kota Surabaya. "Sampek malam kita di Surabaya, nanti diikuti dari Sidoarjo dan seluruh Madura," pungkasya.

Menangkan Khofifah-Emil, Ketum DPP PAN Gelar Road Show di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-kata-yandri-soal-kadernya-yang-kena-kasus-desah-berujung-masalah_m_151763.jpeg" alt="Ketua DPP PAN Yandri Susanto" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PAN Yandri Susanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto belum mengetahui kasus yang menyeret kadernya yang kini menjadi Wali Kota Kendari terpilih Adriatma Dwi Putra (ADP).&nbsp; Adapun ADP dilaporkan oleh seorang peremupan yang mengaku sebagai pacaranya, yakni, Destiya Purna Panca atau dikenal Destiara Talita alias Tata atas tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik. "Kalau sampai ada laporan ke polisi, saya belum dengar," ujar Yandri saat ditanyai JawaPos.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8). Kendati demikian, Yandri menyarankan supaya ADP mengikuti proses hukum yang ada. Yakni, dengan memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. "Ikuti panggilan polisi secara baik, ikuti apa adanya," imbuhnya. Kalau pada akhirnya laporan Tata bersifat fitnah, Yandri menyarankan supaya putra mantan Wali Kota Kendari periode sebelumnya itu, balik melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. "Kalau arahnya pencemaran nama baik, dana ADP merasa diganggu nama baiknya, kemudian mengada-ada, ya sebaiknya, laporkan balik. Biar tidak ada orang-orang yang bermain di ranah hukum," tegasnya. Mantan Ketua umum barisan muda PAN itu yakin polisi pun akan bekerja secara profesional.&nbsp;Soal jika terbukti memiliki hubungan khusus dan melakukan penghinaan terhadap Tata, Yandri belum bisa berandai-andai terhadap sanksi yang akan diberikan PAN.&nbsp; Namun, Yandri juga mengaku akan mengkomfirmasikan langsung kasus tersebut kepada ADP. &ldquo;Soal hukum gak bisa berandai-andai. Nanti saya coba tanya Adri, benar nggak ada kasus itu," sebut dia. Apalagi, kata Yandri, jika benar Adri memiliki hubungan khusus dengan Tata, sulit untuk mencari buktinya. "Itu harus dicari buktinya. Bagaimana membuktikan itu. Kan harus ada videonya, bekasnya. Buktinya apa?" pungkas Yandri.

Ini Kata Yandri Soal Kadernya yang Kena Kasus ‘Desah Berujung Masalah'

ketua dpp pan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua dpp pan