<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/JKT-KETUA-KPK-SEMENTARA-NAWAWI-POMOLANGO-FED-3JPG-474652344.jpg" alt="Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara, Nawawi Pomolango merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkadang tidak mengantongi bukti yang cukup. Nawawi menegaskan, kerja-kerja KPK berdasarkan aturan hukum yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika ada penetapan-penetapan tersangka yang tak cukup bukti, data dari produk-produk putusan pengadilan termasuk pengujian pada praperadilan, cukup menunjukkan bahwa kerja-kerja penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan secara tepat dan berdasar aturan hukumnya," kata Nawawi dikonfirmasi, Minggu (10/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK beratar belakang hakim ini memastikan, pihaknya bekerja secara profesional dalam mengusut setiap perkara korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK akan tetap terus bekerja&nbsp; pada semua aspek ruang tugas yang diamanatkan Undang-Undang, Pencegahan, Pendidikan dan Penindakan, serta kepatuhan pada norma-norma aturan hukum acara dan SOP yang ada dengan tetap mengedepankan pada prinsip-prinsip penghargaan terhadap hak Asasi," tegas Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013455031/klarifikasi-mahfud-md-soal-ott-kpk-dilakukan-tanpa-cukup-bukti">Klarifikasi Mahfud MD soal OTT KPK Dilakukan Tanpa Cukup Bukti</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Mahfud sudah mengklarifikasi pernyataannya terkait OTT KPK yang disebut terkadang tidak mengantongi bukti cukup. Menurut Mahfud, kritikannya itu adalah soal penetapan tersangka KPK yang kerap kali tanpa bukti yang cukup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013283718/tak-punya-mobil-dan-tanah-segini-kekayaan-pj-bupati-sorong-yang-terjaring-ott-kpk">Tak Punya Mobil dan Tanah, Segini Kekayaan Pj Bupati Sorong yang Terjaring OTT KPK</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ralat dan perbaiki, bukan OTT, tapi menetapkan orang sebagai tersangka buktinya belum cukup, sampai bertahun-tahun itu masih tersangka terus," kata Mahfud dalam keterangan resminya, Sabtu (9/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu lah sebabnya dulu di dalam revisi UU itu muncul agar diterbitkan SP3 bisa diterbitkan oleh KPK," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menjelaskan, sampai saat ini masih banyak yang ditetapkan sebagai tersangka tapi belum disidangkan karena buktinya belum cukup. Menurutnya, hal ini bisa merugikan orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu kan menyiksa orang itu tidak boleh. Kalau OTT mungkin kemarin saya keliru menyebut OTT dengan tersangka, TSK dan OTT. Kalau OTT selama ini, KPK sudah cukup bisa membuktikan. Makanya itu diperbaiki besok agar orang tidak tersandera seumur hidup jadi tersangka tapi tidak pernah dibawa ke pengadilan," ucap Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menyadari, tindakan OTT yang dilakukan KPK sudah bagus. KPK pun selama ini bisa membuktikan hasil OTT nya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau OTT KPK oke, bagus, enggak ada satu pun orang di-OTT KPK selama ini lolos, kalau OTT pasti masuk, bisa membuktikan itu yang dilakukan," pungkas Mahfud.</div> </div>

Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango merespons pernyataan Mahfud MD terkait soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kurang bukti.

Komentari Pernyataan Mahfud MD Soal OTT Tak Cukup Bukti, Ketua KPK Nawawi Pastikan Lembaganya Bekerja Profesional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/KPK-POLRI-1565646785.jpg" alt="Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango (kiri) bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan) berjabat tangan saat konferensi pers usai penandatangan kerjasama antara KPK dan Polri. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango (kiri) bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan) berjabat tangan saat konferensi pers usai penandatangan kerjasama antara KPK dan Polri. (Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara, Nawawi Pomolango mengingatkan aparat penegak hukum untuk selalu mengedepankan sikap integritas dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Nawawi mencontohkan, integritas itu telah dicontohkan oleh mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Imam Santoso sebagai teladan dalam pengelolaan konflik kepentingan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sikap berintegritas Pak Hoegeng bisa dilihat saat meminta istrinya menutup toko bunganya yang sebenarnya sangat laris, sehari sebelum dilantik menjadi kepala Jawatan Imigrasi tahun 1960 lalu. Hoegeng tidak mau orang membeli bunga di toko istrinya karena jabatannya," kata Nawawi dalam keterangannya, Kamis (7/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Nawawi saat acara pembukaan Program Pertukaran Pengatahuan (Sharing Knowledge) antara Mahkamah Agung Bersama Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training (USDOJ-OPDAT) tentang Pencegahan dan Pengelolaan Konflik Kepentingan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013446609/ndarboy-genk-rilis-modal-percoyo-curhat-pengalaman-jadi-driver-ojol">Ndarboy Genk Rilis Modal Percoyo, Curhat Pengalaman Jadi Driver Ojol</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nawawi menjelaskan, implementasi kebijakan penanganan konflik kepentingan, tak dipungkiri masih menjadi persoalan dalam praktik penyelenggaraaan pemerintahan di Indonesia. Permasalahan tersebut muncul di berbagai cabang kekuasaan, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu lembaga yang diprioritaskan oleh Stranas PK terkait pembentukan regulasi untuk mengelola konflik kepentingan ialah Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, MA merupakan salah satu lembaga yang diberikan tanggung jawab oleh Stranas PK untuk membentuk sistem dan regulasi teknis terkait pengelolaan konflik kepentingan di lembaganya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guna mengejewantahkan pelaksaan sub-aksi tersebut, kata Nawawi, maka Stranas PK membuat Program Pertukaran Pengatahuan (Sharing Knowledge) antara Mahkamah Agung Bersama Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training (USDOJ-OPDAT) tentang Pencegahan dan Pengelolaan Konflik Kepentingan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013446607/ihsg-diprediksi-sideways-seiring-rilis-cadangan-devisa-dalam-negeri">IHSG Diprediksi Sideways Seiring Rilis Cadangan Devisa Dalam Negeri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program Pertukaran Pengetahuan yang menghadirkan tiga hakim agung dari Amerika Serikat ini diperlukan mengingat MA telah berkomitmen untuk membuat dan memperkuat sistem pengawasan, serta pengelolaan konflik kepentingan guna menjaga marwah di lembaga yudikatif tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya pelaksanaan Program Pertukaran Pengetahuan ini, lanjut Nawawi, MA bisa mendapatkan masukan dan referensi dari perbandingan negara lain (khususnya dari Amerika Serikat) terkait regulasi, mekanisme, dan pembentukan sistem pengelolaan konflik kepentingan yang ideal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara perwakilan dari U.S. Department Of Justice, Office Of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training (USDOJ OPDAT) menyambut baik, karena apa yang terjadi di Indonesia juga akan berpengaruh pada kondisi global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peradilan yang bersih dari intervensi merupakan pesan bagi warga negara Indonesia mengenai nilai dari rule of law," pungkasnya.</div>

Nawawi Pomolango mengingatkan aparat penegak hukum untuk selalu mengedepankan sikap integritas dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Ketua KPK Sementara Minta Apgakum Contoh Jenderal Hoegeng Dalam Menjaga Integritas

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/27-November-2023-Sampaikan-Sumpah-Ini-557618665.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan Pengucapan Sumpah Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, di Istana Negara, DKI Jakarta, Senin (27/11)." width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan Pengucapan Sumpah Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, di Istana Negara, DKI Jakarta, Senin (27/11).</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Presiden Joko Widodo secara langsung menyaksikan momen bersejarah di Istana Negara Jakarta pada hari Senin (27/11).&nbsp;</p> <p dir="ltr">Acara tersebut adalah pengucapan sumpah jabatan oleh Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan tahun 2019-2024.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, sebuah langkah penting untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam pemerintahan.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013330495/kpk-tetapkan-bupati-muna-la-ode-rusman-emba-tersangka-dugaan-suap-dana-pen">KPK Tetapkan Bupati Muna La Ode Rusman Emba Tersangka Dugaan Suap Dana PEN</a></strong></p> <p dir="ltr">Dilansir oleh <strong>JawaPos.com</strong> dari&nbsp;setkab.go.id, Presiden Republik Indonesia mengambil tindakan strategis dalam upaya menjaga integritas dan efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p dir="ltr">Hal ini tercermin dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P/Tahun 2023, yang secara resmi mengumumkan pemberhentian sementara Ketua Merangkap Anggota KPK untuk masa jabatan tahun 2019-2024.</p> <p dir="ltr">Keputusan tersebut tidak hanya mencerminkan respons pemerintah terhadap tantangan korupsi, tetapi juga menandai langkah penting dalam menjaga independensi dan kredibilitas lembaga anti-korupsi.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013330382/nawawi-akui-diingatkan-jokowi-untuk-hati-hati-menjalankan-tugas-ketua-kpk">Nawawi Akui Diingatkan Jokowi untuk Hati-hati Menjalankan Tugas Ketua KPK</a></strong></p> <p dir="ltr">Sejalan dengan pemberhentian tersebut, Presiden juga mengambil langkah berikutnya dengan mengeluarkan Keppres yang sama, yaitu Nomor 116/P/Tahun 2023, untuk menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK untuk masa jabatan yang sama.</p> <p dir="ltr">Pengangkatan Nawawi Pomolango menjadi Ketua Sementara menunjukkan upaya serius pemerintah dalam memastikan kelangsungan dan keberlanjutan operasional KPK.</p> <p dir="ltr">Serta menegaskan komitmen untuk melawan korupsi sebagai prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013330137/nawawi-pomolango-resmi-jadi-ketua-kpk-sementara-intip-estafet-kursi-kepemimpinan-di-kpk">Nawawi Pomolango Resmi Jadi Ketua KPK Sementara, Intip Estafet Kursi Kepemimpinan di KPK&nbsp;</a></strong></p> <p dir="ltr">Keputusan ini diharapkan dapat memberikan dorongan baru dalam menjalankan fungsi KPK sebagai penegak hukum anti-korupsi di Indonesia.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Setelah pembacaan Keputusan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, suasana di Istana Negara Jakarta menjadi penuh makna.</p> <p dir="ltr">Nawawi Pomolango, yang baru saja ditunjuk sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Keppres Nomor 116/P/Tahun 2023, kemudian menghadap Presiden Joko Widodo untuk melangsungkan prosesi penting berikutnya.</p> <p dir="ltr">Dengan penuh tekad, Nawawi Pomolango mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan Presiden Jokowi, mengikat dirinya secara resmi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas serta penuh dedikasi dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.</p> <p dir="ltr">Nawawi Pomolango bersumpah di hadapan Presiden, &ldquo;Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga.&rdquo;</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013330058/kpk-belum-putuskan-beri-bantuan-hukum-kepada-firli-bahuri">KPK Belum Putuskan Beri Bantuan Hukum Kepada Firli Bahuri</a></strong></p> <p dir="ltr">Momentum ini tidak hanya mencerminkan langkah konkret dalam memperkuat KPK tetapi juga menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di tanah air.</p> <p dir="ltr">Setelah Nawawi Pomolango mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo, acara tersebut dilanjutkan dengan tahap berikutnya yang melibatkan penandatanganan berita acara.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dalam suasana yang penuh kehadiran para pejabat tinggi negara, Nawawi Pomolango secara resmi menandatangani dokumen tersebut, sementara Presiden Joko Widodo dengan cermat menjadi saksi atas penandatanganan ini.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013328816/resmi-dilantik-jadi-ketua-kpk-sementara-nawawi-pomolango-janji-pimpin-kpk-secara-independen">Resmi Dilantik jadi Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango Janji Pimpin KPK Secara Independen</a></strong></p> <p dir="ltr">Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco.</p> <p dir="ltr">Hadir mendampingi yaitu, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta tamu undangan lainnya yang memberikan dukungan dan kesaksian terhadap momen historis ini.</p> <p dir="ltr">Keberadaan mereka dalam acara tersebut menunjukkan dukungan luas dari berbagai pihak terhadap upaya pemberantasan korupsi yang diemban oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.</p>

Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK.

Sampaikan Sumpah Ini di Hadapan Presiden Joko Widodo, Nawawi Pomolango Sah Menjadi Ketua KPK Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/nawawi-3177099097.jpg" alt="Nawawi Pomolango ditunjuk menjadi Ketua KPK sementara oleh Presiden Jokowi." width="100%">
<figcaption>Nawawi Pomolango ditunjuk menjadi Ketua KPK sementara oleh Presiden Jokowi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menjadi Ketua KPK sementara. Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan setelah tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Hal itu sebagaimana keputusan presiden (Keppres) tentang pemberhentian sementara Firli Bahuri dari Ketua KPK saat tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (24/11) malam.</p> <p>Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo, mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang telah menandatangani Keppres pemberhentian sementara Ketua KPK Firli Bahuri, sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara. Keputusan itu merupakan solusi cepat dan tepat.</p> <p>"Sehingga tidak ada lagi alasan Firli untuk bisa ikut campur dalam kerja pemberantasan korupsi karena Keppres sudah terbit," kata Yudi kepad wartawan, Minggu (26/11).</p> <p>Menurut Yudi, Nawawi merupakan yang terbaik dari empat orang pimpinan yang tersisa. Hal ini dirasakan saat dirinya sempat bekerja sama dengan Nawawi selama dua tahun dari 2019 sampai dengan 2021.</p> <p>Dalam sisi keilmuan, kata Yudi, Nawawi mempunyai kompetensi tinggi, karena merupakan mantan hakim Tipikor. Selain itu, di kalangan pegawai, Nawawi juga diterima dan dipercaya semua pihak.</p> <p>"Kita tahu pegawai KPK terdiri dari unsur antara lain dari Kepolisian, Kejaksaan dan ASN KPK," papar Yudi.</p> <p>Yudi menambahkan, terpenting Nawawi jauh dari sosok kontroversi. Apalagi yang bersangkutan juga termasuk jarang tampil ke publik. Namun, ia tak memungkiri sebagai Wakil Ketua KPK, Nawawi berada dibayang-bayang Firli Bahuri, tetapi dengan telah ditunjuk langsung Presiden Jokowi menjadi Ketua KPK diyakini akan berani untuk berbuat dan bertindak lebih, demi menaikkan marwah KPK dan upaya pemberantasan korupsi.</p> <p>Oleh karena itu, Yudi mengharapkan rekan-rekannya yang masih berjuang di kelembagaan KPK agar solid di bawah kepemimpinan dan arahan Nawawi. Serta dapart memutus akses, serta tidak memberi informasi apapun terutama terkait kasus-kasus korupsi kepada Firli Bahuri.</p> <p>Lebih jauh, Yudi menyebutkan banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Nawawi sebagai Ketua KPK sementara.<br />Mulai dari mensolidkan internal KPK, hingga menjawab keraguan dan menurunnya kepercayaan publik akibat Firli Bahuri menjadi tersangka, dalam kasus pemerasan.</p> <p>"Sehingga Nawawi harus memprioritaskan penyelesaiaan kasus kasus yang sedang ditangani KPK saat ini. Jika pak Nawawi butuh masukan dan saran, yudi menyatakan bersedia membantu memberi masukan," pungkas Yudi.</p>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menjadi Ketua KPK sementara.

Ditunjuk jadi Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango Dinilai yang Terbaik di Antara 4 Pimpinan Lainnya

ketua KPK sementara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua KPK sementara

Berita Terkini

Komentari Pernyataan Mahfud MD Soal OTT Tak Cukup Bukti, Ketua KPK Nawawi Pastikan Lembaganya Bekerja Profesional

Ketua KPK Sementara Minta Apgakum Contoh Jenderal Hoegeng Dalam Menjaga Integritas

Sampaikan Sumpah Ini di Hadapan Presiden Joko Widodo, Nawawi Pomolango Sah Menjadi Ketua KPK Sementara

Ditunjuk jadi Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango Dinilai yang Terbaik di Antara 4 Pimpinan Lainnya

Download Aplikasi JawaPos.com