<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Plt-Ketua-KPU-Mochammad-Afifuddin-Dery-Ridwansah-3-2326260684.jpeg" alt="Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan hasil rekapitulasi suara pemilihan legislatif (Pileg) 2024, Minggu (25/8). Dengan demikian, secara resmi hanya ada 8 partai politik yang akan menjadi penghuni gedung parlemen di Senayan, Jakarta pada periode ini. Kedelapan parpol itu masing-masing PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat, dan PAN. Ketua KPU RI Mocahmmad Afifuddin menjelaskan, ambang batas partai politik masuk ke DPR RI minimal empat persen atau memperoleh suara sah nasional minimal&nbsp;6.071.731,72. "Kesatu, menetapkan ambang batas perolehan suara sah secara nasional pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024, sebesar 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional 151.793.293. Yaitu 6.071.731,72," kata Afif di kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (25/8). Keputusan kedua, menetapkan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu 2024. "Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada Minggu (25/8)," lanjut Afif. PDI Perjuangan menjadi partai politik dengan raihan suara terbanyak. Sementara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kali ini harus keluar dari parlemen karena tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah. Berikut perolehan suara partai politik pada Pileg 2024, sesuai nomor urut partainya:&nbsp; <ol> <li>PKB: 16.115.358 (memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Gerindra: 20.071.345 (memenuhi ambang batas)</li> <li>PDI Perjungan: 25.384.673 (memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Golkar: 23.208.488 (memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Nasdem: 14.660.328 (memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Buruh: 972.898 (tidak memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Gelora: 1.282.000 (tidak memenuhi ambang batas)</li> <li>PKS: 12.781.241 (memenuhi ambang batas)</li> <li>PKN: 326.803 (tidak memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Hanura: 1.094.599 (tidak memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Garuda: 406.884 (tidak memenuhi ambang batas)</li> <li>PAN: 10.984.639 (memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Bulan Bintang: 484.487 tidak memenuhi</li> <li>Partai Demokrat: 11.283.053 (memenuhi ambang batas)</li> <li>PSI: 4.260.108 (tidak memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Perindo: 1.955.131 (tidak memenuhi ambang batas)</li> <li>PPP: 5.878.708 (tidak memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Ummat: 642.550 (tidak memenuhi ambang batas)</li> </ol>

KPU sesmi menetapkan hasil rekapitulasi suara Pileg 2024, Minggu (25/8), hanya ada 8 parpol yang masuk parlemen dan PPP terseingkir.

KPU Resmi Tetapkan Hasil Rekapitulasi Suara Pileg 2024, PPP Tersingkir dari Parlemen Senayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Sidang-MK-Sengketa-Pilplres-Dery-Ridwansah-1JPG-1492724898.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi jajaran Hakim Konstitusi menyimak keterangan dari tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Pr" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi jajaran Hakim Konstitusi menyimak keterangan dari tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Pr</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegur Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang tertidur saat sidang&nbsp;</div> <div dir="auto">perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Momen ini terjadi ketika Suhartoyo mempersilakan pihak termohon, dalam hal ini KPU RI untuk mengutarakan pertanyaan kepada pihak pemohon yakni, kubu pasangan capres-cawapres 01 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasyim tidur ya?," kata Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014508136/fifa-rilis-daftar-terbaru-klub-yang-kena-sanksi-transfer-ada-5-tim-indonesia-salah-satunya-tim-ibukota">FIFA Rilis Daftar Terbaru Klub yang Kena Sanksi Transfer, Ada 5 Tim Indonesia Salah Satunya Tim Ibukota</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlihat wajah Hasyim yang awalnya sedang menunduk langsung menadah ke arah majelis hakim. Merasa tidak ada pernyataan dari pihak termohon, Suhartoyo lantas memberikan kesempatan kepada pihak terkait, yakni kubu capres-cawapres 02 Prabowo-Gibran untuk menanggapi pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya Ketua KPU RI Hasyim Asyari, Suhartoyo juga menegur Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang tertidur di ruang sidang. "Bawaslu itu tidur, Pak Ketua," ungkap Suhartoyo.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo lantas menanyakan kepada Bawaslu apakah mau bertanya atau tidak kepada ahli yang dihadirkan kubu Ganjar-Mahfud. "Mau bertanya atau tidak?," tanya Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bawaslu kemudian menyampaikan tak ingin memberikan pertanyaan, kepada ahli yang dihadirkan tim hukum Ganjar-Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014508119/wajib-dicoba-ini-7-manfaat-raspberry-untuk-kesehatan-tubuh-mulai-cegah-kanker-hingga-diabetes">Wajib Dicoba, Ini 7 Manfaat Raspberry untuk Kesehatan Tubuh, Mulai Cegah Kanker hingga Diabetes</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;MK kembali menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Kali ini, MK mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang dihadirkan kubu pemohon pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kubu Ganjar-Mahfud menghadirkan&nbsp;10 saksi fakta dan sembilan ahli ke dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Sehingga, total ada 19 orang yang akan memberikan keterangan dalam sidang dengan agenda pembuktian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun, 10 saksi fakta yang dihadirkan pemohon Ganjar-Mahfud yakni, Dadan Aulia Rahman, Indah Subekti Kurtariningsih, Pami Rosidi, Hairul Anas Suaidi, Memed Ali Jaya, Mukti Ahmad, Maruli Manunggang Purba, Sunandi Hartoro, Suprapto, dan Nendy Sukma Wartono.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara sembilan ahli yang dihadirkan yakni, Dekan FH Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto; pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simambura; Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Padjadjaran, Didin Damanhuri; Profesor Filsafat STF Driyakara, Franz Magniz Suseno; Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Hamdi Muluk; Mantan anggota KPU RI, I Gusti Putu Artha; Dosen TI Universitas Pasundan, Leony Lidya; Sosiolog Direktur Pusat Kajian Representasi Sosial, Risa Permana Deli; Suharto.</div> </div> </div> </div>

Ketua MK Suhartoyo menegur Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang tertidur saat sidang 
PHPU Pilpres 2024.

Ketua MK Tegur Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI yang Tertidur saat Sidang Sengketa Pilpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/IMG-20240226-WA0065-4093698377.jpg" alt="Ketua KPU RI, Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI, Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Hasyim Asy&rsquo;ari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebutkan bahwa pihaknya telah menonaktifkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia. &nbsp;&nbsp; Ia mengatakan bahwa penonaktifan anggota PPLN itu terkait masalah pendataan pemilih yang berakibat pemungutan suara dengan metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK) harus kembali diulang. Hal itu disampaikannya di Kantor KPU RI, Jakarta, pada hari Senin (26/2). &ldquo;Kami sudah menonaktifkan atau memberhentikan sementara tujuh anggota PPLN karena ada masalah dalam tata kelola pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia,&rdquo; ujarnya seperti dilansir dari Antara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014364850/koreksi-penghitungan-sirekap-pilpres-2024-kpu-ri-akan-perbaiki-data-di-74181-tps">Koreksi Penghitungan Sirekap Pilpres 2024, KPU RI akan Perbaiki Data di 74.181 TPS</a> Menurutnya, pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur akan diambil alih oleh KPU RI. Hal itu akan dilakukan dengan menugaskan beberapa anggota KPU RI ke Kuala Lumpur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. &ldquo;Kemudian didukung juga oleh tim dari sekretariat jenderal. InsyaAllah kami akan berkoordinasi dengan kantor perwakilan di Kuala Lumpur,&rdquo; ucapnya. Hasyim menegaskan langkah KPU menggelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur adalah untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Karena dalam proses pendataan daftar pemilih pada tahun 2023 lalu, dari totall 490 ribu pemilih yang seharusnya dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) hanya sekitar 12 persen pemilih saja yang melakukan coklit. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014330602/kpu-ri-dinilai-gagal-hadirkan-transparansi-dana-kampanye-dan-penghitungan-suara-pemilu-2024">KPU RI Dinilai Gagal Hadirkan Transparansi Dana Kampanye dan Penghitungan Suara Pemilu 2024</a> Ia mengatakan bahwa kendala dalam proses coklit itu karena alamat dari para pemilih banyak yang tidak dikenali. Hanya sekitar 62 ribu pemilih yang alamatnya dapat dikenali. &ldquo;Kita teliti ya, belum kita pastikan. Tapi kira-kira begini, 497 ribu itu Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4). Kemudian dicek alamatnya, yang alamatnya dikenali itu sekitar 62 ribu dan yang lain alamatnya tidak dikenali. Karena tertulis alamatnya &lsquo;KL, Malaysia&rsquo; begitu saja,&rdquo; imbuhnya. Maka dari itu, pihak KPU akan meneliti lebih dallam dan melakukan pemutakhiran ulang data pemilih. Ia tidak menutup kemungkinan pemutakhiran ulang data pemilih di Kuala Lumpur akan mengalami penurunan yang drastis. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014198146/real-count-kpu-ri-suara-masuk-7209-persen-prabowo-gibran-unggul-jauh-5862-persen-anies-muhaimin-2427-persen-ganjar-mahfud-1712-persen">Real Count KPU RI: Suara Masuk 72,09 Persen, Prabowo-Gibran Unggul Jauh 58,62 Persen, Anies-Muhaimin 24,27 Persen, Ganjar-Mahfud 17,12 Persen</a> &ldquo;Sebab ada perubahan daftar pemilih, jumlah pemilih dan kemudian ada perubahan metode pemilihan untuk PSU, nanti juga kami laksanakan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi penetapan daftar pemilih dulu,&rdquo; pungkasnya.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa penonaktifan anggota PPLN itu terkait masalah pendataan pemilih.

Ketua KPU RI Sebut Telah Nonaktifkan Tujuh Anggota PPLN Kuala Lumpur Akibat Masalah Pendataan Pemilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/Ketua-KPU-Hasyim-Asyari-Dery-Ridwansah-1JPG-410595610.jpg" alt="Ketua KPU Hasyim Asyari memberikan paparannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asyari memberikan paparannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KPU terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Segala kebutuhan untuk pesta demokrasi lima tahunan itu mulai dikerjakan, di antaranya soal logistik. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya telah memetakan persiapan jelang distribusi logistik. Pemetaan dilakukan secara detail karena situasi dan kondisi daerah beragam. Baik dari sisi jumlah pemilih maupun jarak geografis dari lokasi produksi. &rdquo;Kemudian, yang berikutnya lagi manajemen risiko situasi alam,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Hasyim menuturkan, risiko alam cukup beragam. Dari sisi musim, ada periode kemarau dan musim hujan. Karena pemungutan suara digelar 14 Februari 2024, tahap distribusi dipastikan berlangsung pada saat musim hujan. Dia mengakui, ada potensi kerawanan seperti banjir, ombak tinggi di perairan, hingga ancaman tanah longsor. Karena itu, dia meminta jajaran KPU di daerah untuk membaca pola kejadian di wilayah masing-masing dari beberapa tahun terakhir. &rdquo;Kalaupun ada banjir, kira-kira titik lokasi potensinya itu di mana saja. Termasuk penempatan logistik juga sudah berdasarkan situasi-situasi yang pernah terjadi terdekat," imbuhnya. Untuk mendukung kelancaran distribusi dan pengamanan, Hasyim menyebut KPU telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Khususnya untuk daerah-daerah terluar, tersulit, dan terjauh. Dia menerangkan, tahap pertama proses produksi logistik dimulai pada 23 September 2023. Pada tahap itu, produksi logistik hanya meliputi kotak dan bilik suara, tinta, segel, serta cable ties. Sementara itu, logistik lain seperti surat suara, sampul, dan formulir masih menuggu kepastian angka. Berdasar hasil perhitungan, Pemilu 2024 membutuhkan 4.164.552 kotak suara, 3.280.644 bilik suara, 1.640.322 botol tinta, 93.850.362 keping segel, dan 24.364.423 cable ties. Kemudian, 1.208.921.320 lembar surat suara, 61.161.473 lembar sampul, dan 8.137.230 set formulir. (idr/far/c6/oni)

Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya telah memetakan persiapan jelang distribusi logistik. Pemetaan dilakukan secara detail.

KPU Mulai Produksi Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/KPU-RI-4196538974.jpg" alt="Ketua KPU RI, Hasyim Asy&rsquo;ari saat Gala Premier Film Kejarlah Mimpi./ Instagram.com/kpu_ri" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI, Hasyim Asy&rsquo;ari saat Gala Premier Film Kejarlah Mimpi./ Instagram.com/kpu_ri</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) meluncurkan film drama komedi yang berjudul &ldquo;Kejarlah Janji&rdquo;. Menurut Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari film &ldquo;Kejarlah Janji&rdquo; bukan sekadar tontonan melainkan bisa menjadi tuntunan dalam menyongsong Pemilu dan Pilkada 2024 di Indonesia. Ketua KPU RI menilai film ini salah satu strategi sosialisasi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. &ldquo;Film bisa menjadi hiburan yang menyenangkan bagi penonton, tetapi juga bisa memiliki elemen pendidikan atau pesan yang disampaikan,&rdquo; ujar Hasyim dikutip JawaPos.com melalui laman resmi KPU pada Rabu (20/9). Ia menjelaskan bahwa film merupakan media yang menggabungkan elemen visual dan audio, dengan ragam komponen lain untuk menyampaikan pesan, cerita dan emosi kepada penonton. &ldquo;Melalui film ini kami ingin membangun kesadaran bersama untuk menciptakan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa,&rdquo; kata Hasyim melalui rilis resmi KPU. &ldquo;Film ini mengajak pemilih menggunakan hak pilihnya dengan bijak, melawan politik uang, politik identitas dan SARA, serta membangun sikap toleransi,&rdquo; lanjutnya. Hasyim menuturkan bahwa film sangat kuat menyampaikan pesan, hiburan dan informasi kepada masyarakat luas. &ldquo;terutama untuk generasi milenial, pemilih pemula dan generasi z,&rdquo; tuturnya. Film ini diharapkan dapat dinikmati masyarakat luas terutama bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Film &ldquo;Kejarlah Mimpi&rdquo; akan tayang terbatas di bioskop tanah air juga pemutaran dilakukan di ruang-ruang publik Sinopsis Film &ldquo;Kejarlah Mimpi&rdquo; Film yang berkisah seorang ibu mandiri bernama Pertiwi yang diperankan oleh Cut Mini, menghidupi ketiga anaknya yang sedang mencari identitas diri. Sekar (Shenina Cinnamon), Adam (Bima Zeno), dan Isham (Thomas Rian) merupakan anak-anak dari Ibu Pratiwi. Pratiwi merupakan ibu tangguh yang dipenuhi masalah sejak suaminya kalah dalam pilkades, namun juga menyimpan cinta penuh misteri. Masalah menjadi penuh drama dan komedi ketika ketiga anaknya berkumpul dan pulang ke rumah mereka. Ketiganya membawa masalah terkait identitas diri dan balas dendam atas kekalahan ayahnya saat Pilkades. Namun, lucunya anak-anak Pratiwi justru menemukan misteri cinta ibu mereka yang ingin menikah lagi. Semua persoalan terjadi di tengah riuh dan panasnya suasana menjelang Pilkades yang dipimpin seorang lurah yang tampan. Janji Upaya yang diperankan oleh Ibnu Jamil adalah sosok lurah teladan dengan status duda yang melahirkan beragam gosip pribadi bercampur gosip politik yang jenaka penuh drama.***

KPU RI meluncurkan film berjudul “kejarlah mimpi” diharapkan menjadi sarana sosialisasi Pemilu kepada pemilih di Indonesia.

Luncurkan Film ‘Kejarlah Janji’, KPU RI : Strategi Sosialisasi Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Kotak-Suara-Pilkada-Depok-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah merakit sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (" width="100%">
<figcaption>Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah merakit sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah disepakati dalam rapat konsinyasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memublikasikan alokasi dana pemilu yang terbaru. Alokasi badan ad hoc berkontribusi besar dalam peningkatan anggaran pemilu.  Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyatakan, secara garis besar, anggaran pemilu Rp 76 triliun terbagi dua. Yakni, kegiatan tahapan yang meliputi honor petugas dan logistik, serta sosialisasi dan kegiatan pendukung. Perinciannya, Rp 63,5 triliun untuk kegiatan tahapan dan Rp 13,2 triliun buat pendukungnya.  Terkait kegiatan tahapan, alokasi terbesar dikeluarkan untuk kebutuhan petugas lapangan. Mulai honor, operasional, hingga rekrutmen yang mencapai Rp 34,4 triliun. ”Data tersebut usulan anggaran Pemilu 2024,” ucapnya kemarin (25/5).  Kenaikan honor ikut berpengaruh pada total dana pemilu. Sebagai gambaran, honor petugas KPPS 2019 berkisar Rp 550.000 per orang. Untuk 2024, honor itu akan dinaikkan nyaris tiga kali lipat menjadi Rp 1.500.000. Honor PPK/PPS juga dinaikkan nyaris dua kali lipat.  Lantas, berapa kebutuhan petugas? Hasyim menuturkan, kebutuhan SDM petugas ad hoc mencapai 7.671.717 orang. Sekitar 7,3 juta di antaranya adalah petugas TPS yang bekerja pada hari pemungutan.  Rencananya, alokasi dana pemilu dibagi dalam tiga tahun anggaran. Tahun 2022 sebanyak Rp 8 triliun, 2023 sebesar Rp 23,8 triliun, dan 2024 senilai Rp 44,7 triliun. Untuk kebutuhan tahun ini, dananya baru turun sebagian. ”Yang sudah cair Rp 2 triliun. Rp 6 triliun lagi belum,” jelasnya.  Sementara itu, alokasi anggaran Bawaslu mencapai Rp 33,8 triliun. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, honor pengawas juga akan dinaikkan. ”Menambah honor pengawas ad hoc (sementara) seperti juga yang dilakukan KPU. Hal ini mengingat tugas mereka yang amat berat,” ujarnya kemarin.

Alokasi Petugas Lapangan Capai Rp 34 T

ketua kpu ri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua kpu ri