<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Sidang-MK-Sengketa-Pilplres-Dery-Ridwansah-1JPG-1492724898.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi jajaran Hakim Konstitusi menyimak keterangan dari tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Pr" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi jajaran Hakim Konstitusi menyimak keterangan dari tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Pr</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegur Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang tertidur saat sidang&nbsp;</div> <div dir="auto">perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Momen ini terjadi ketika Suhartoyo mempersilakan pihak termohon, dalam hal ini KPU RI untuk mengutarakan pertanyaan kepada pihak pemohon yakni, kubu pasangan capres-cawapres 01 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasyim tidur ya?," kata Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014508136/fifa-rilis-daftar-terbaru-klub-yang-kena-sanksi-transfer-ada-5-tim-indonesia-salah-satunya-tim-ibukota">FIFA Rilis Daftar Terbaru Klub yang Kena Sanksi Transfer, Ada 5 Tim Indonesia Salah Satunya Tim Ibukota</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlihat wajah Hasyim yang awalnya sedang menunduk langsung menadah ke arah majelis hakim. Merasa tidak ada pernyataan dari pihak termohon, Suhartoyo lantas memberikan kesempatan kepada pihak terkait, yakni kubu capres-cawapres 02 Prabowo-Gibran untuk menanggapi pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya Ketua KPU RI Hasyim Asyari, Suhartoyo juga menegur Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang tertidur di ruang sidang. "Bawaslu itu tidur, Pak Ketua," ungkap Suhartoyo.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo lantas menanyakan kepada Bawaslu apakah mau bertanya atau tidak kepada ahli yang dihadirkan kubu Ganjar-Mahfud. "Mau bertanya atau tidak?," tanya Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bawaslu kemudian menyampaikan tak ingin memberikan pertanyaan, kepada ahli yang dihadirkan tim hukum Ganjar-Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014508119/wajib-dicoba-ini-7-manfaat-raspberry-untuk-kesehatan-tubuh-mulai-cegah-kanker-hingga-diabetes">Wajib Dicoba, Ini 7 Manfaat Raspberry untuk Kesehatan Tubuh, Mulai Cegah Kanker hingga Diabetes</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;MK kembali menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Kali ini, MK mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang dihadirkan kubu pemohon pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kubu Ganjar-Mahfud menghadirkan&nbsp;10 saksi fakta dan sembilan ahli ke dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Sehingga, total ada 19 orang yang akan memberikan keterangan dalam sidang dengan agenda pembuktian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun, 10 saksi fakta yang dihadirkan pemohon Ganjar-Mahfud yakni, Dadan Aulia Rahman, Indah Subekti Kurtariningsih, Pami Rosidi, Hairul Anas Suaidi, Memed Ali Jaya, Mukti Ahmad, Maruli Manunggang Purba, Sunandi Hartoro, Suprapto, dan Nendy Sukma Wartono.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara sembilan ahli yang dihadirkan yakni, Dekan FH Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto; pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simambura; Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Padjadjaran, Didin Damanhuri; Profesor Filsafat STF Driyakara, Franz Magniz Suseno; Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Hamdi Muluk; Mantan anggota KPU RI, I Gusti Putu Artha; Dosen TI Universitas Pasundan, Leony Lidya; Sosiolog Direktur Pusat Kajian Representasi Sosial, Risa Permana Deli; Suharto.</div> </div> </div> </div>

Ketua MK Suhartoyo menegur Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang tertidur saat sidang 
PHPU Pilpres 2024.

Ketua MK Tegur Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI yang Tertidur saat Sidang Sengketa Pilpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Sidang-MK-Dery-Ridwansah-2-885707332.jpg" alt="Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat usia minimal capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rab" width="100%">
<figcaption>Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat usia minimal capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rab</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memastikan MK tidak akan cawe-cawe dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024. Suhartoyo menegaskan, MK tidak akan berpihak kepada salah satu pasangan capres-cawapres dan hanya berfokus pada alat bukti yang disampaikan para pihak serta fakta-fakta persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah boleh hakim (MK) mengadili dalam perkara pileg dan pilpres nanti bisa aktif memangil pihak ahli ke persidangan, itu saya tegaskan nggak bisa. Jadi semua itu harus dibawa ke persidangan, dibuktikan oleh para pihak, tidak boleh itu hakim cawe cawe, harus begini, harus begini, nggak boleh," kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/3) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menjelaskan, sembilan hakim MK lebih bersifat pasif dalam menangani sengketa hasil Pemilu 2024. Ia menekankam, beban pembuktian hanya terletak pada para pihak yang bersengketa untuk menghadirkan alat bukti yang relevan dengan dalil permohonannya, sehingga bisa meyakinkan para hakim MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014413560/menag-keluarkan-edaran-ramadhan-2024-ini-isinya">Menag Keluarkan Edaran Ramadhan 2024, Ini Isinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi hakim sebenarnya pasif seharusnya, kalau teman-teman meliput perkara-perkara sidang perdata di peradilan umum, perkara pidana, hakim nggak ada hakim yang perintahkan panggil ini, panggil ini, nggak boleh, karena sifatnya harus pasif, pembuktian semuanya dibebankan kepada para pihak, kalau dalam perkara perdata, penggugat dan tergugat, dalam perkara pidana ya jaksa," ucap Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu berbeda dengan pengujian undang-undang yang dilakukan MK. Menurutnya, dalam pengujian undang-undang, MK dapat lebih aktif karena bisa mendatangi atau memanggil saksi ahli.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang dalam praktek di MK, hakim sering memanggil ahli-ahli, tapi itu hanya dalam perkara pengujian UU, karena normanya milik publik, hakim malah boleh mengakselerasikan dengan kewenangan-kewenangan yang dipunyai, supaya apa? Supaya nanti berkaitan dengan pengujian norma itu hakim punya kajian-kajian yang lebih komprehensif baik secara asas doktrin mungkin secara teori juga," pungkas Suhartoyo.</div>

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memastikan MK tidak akan cawe-cawe dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024

Ketua MK Pastikan Pihaknya Tidak Cawe-cawe Adili Sengketa Hasil Pilpres 2024

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/20240204220814_IMG_3687JPG-4075389204.jpg" alt="Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD." width="100%">
<figcaption>Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Pelanggaran etika yang dilakukan Ketua MK dan KPU terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka betul-betul menjadikan Pemilu 2024 babak belur. Berbagai kecurangan dan intimidasi harus dihentikan.</p> <p>Pertanyaan itu disampaikan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi. "Kalau di dunia tinju, kita sudah kena <em>double jab</em>&nbsp;dan&nbsp;<em>uppercut</em>," terang TGB dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa, (6/2).</p> <p><em>Jab</em> pertama, kata TGB, adalah putusan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) yang memutuskan Ketua MK Anwar Usman melanggar etik terkait putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden yang menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.</p> <p dir="ltr">Yang kedua adalah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberikan sanksi peringatan keras terkait kepada ketua dan anggota KPU RI yang juga berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai cawapres.</p> <p>"<em>Jab</em> pertama putusan MKMK dan jab kedua keputusan DKPP terhadap KPU. Dalam tataran nilai, pemilu kita sudah babak belur," terang Ketua Harian DPP Partai Perindo itu.</p> <p>Maka, TGB pun mengajak semua pihak untuk menyelamatkan pemilu yang masih tersisa. "Kalau dalam tinju, kita sudah limbung. Mari kita selamatkan yang tersisa," beber mantan Gubernur NTB itu.</p> <p dir="ltr">Dia mengatakan, berbagai seruan, petisi, deklarasi, dan pernyataan sikap terus disuarakan para pemimpin perguruan tinggi, guru besar, dan akademisi. Sampai sekarang seruan itu masih terus bergulir. Hal itu sebagai upaya untuk menyelamatkan demokrasi.</p> <p>Jadi, TGB sangat menyayangkan jika ada pihak yang menyebutkan bahwa gerakan yang dilakukan para guru besar dan akademisi itu ada yang mengokrestasi atau mengerakkan.&nbsp;</p> <p>"Itu adalah suara publik agar pemilu yang babak belur bisa diselamatkan," terang TGB.</p> <p>Dia menegaskan, segala intervensi dan intimidasi juga harus dihentikan. TGB mengajak semua pihak untuk mewujudkan pemilu yang damai dan jurdil.</p> <p class="class-paragraph">"Damai yang jurdil, bukan damai yang penuh intimidasi. Ini bukan hanya demi Ganjar-Mahfud, tapi untik kita semua. Kami akan terus bersuara agar pemilu kita berjalan dengan kredibel," tandas</p>

Pelanggaran etika yang dilakukan Ketua MK dan KPU terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka betul-betul menjadikan Pemilu 2024 babak belur.

Pelanggaran Etika di MK dan KPU, TPN: Pemilu Kita Sudah Babak Belur!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/Mantan-Ketua-Mahkamah-Konstitusi-MK-Anwar-Usman-Dery-Ridwansah-1JPG-2124806090.jpg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Hakim konstitusi sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK)&nbsp;Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.<br /><br />"Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu (31/1).<br /><br />Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar&nbsp;juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo&nbsp;sebagai Ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar&nbsp;meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai ketua MK.<br /><br />"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan," demikian pokok gugatan Anwar Usman, dikutip dari <em>Antara</em>.<br /><br />Anwar&nbsp;juga mengajukan gugatan dalam penundaan. Dia meminta pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo ditunda hingga adanya putusan pengadilan inkrah. "Memerintahkan atau mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi gugatan tersebut.<br /><br />Perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT itu didaftarkan pada Jumat, 24 November 2023. Rabu, PTUN Jakarta mengagendakan pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.<br /><br />Diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman,&nbsp;yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)&nbsp;<em>ad hoc</em>. Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.<br /><br />Sebelumnya, hakim konstitusi yang juga Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan Anwar Usman&nbsp;tersebut tidak memengaruhi soliditas internal hakim MK. "<em>Enggak</em>,&nbsp;<em>enggak</em>&nbsp;ada. Jadi, kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja," kata Enny setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).<br /><br />Dia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK Suhartoyo. "Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan," ujar Enny.</p>

Suhartoyo selaku tergugat diminta untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Anwar Usman sebagai Ketua MK.

Anwar Usman Minta Keputusan Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/jimly-asshiddiqie-penegakan-hukum-kunci-berdemokrasi_m_112322.jpeg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyoroti munculnya isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilu 2024.&nbsp;Ia menilai, pembicaraan pemakzulan merupakan upaya mengalihkan perhatian dari permasalahan sebenarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aneh, satu bulan menuju ke pemilu kok ada ide pemakzulan untuk presiden. Ini tidak mungkin, kecuali cuma pengalihan perhatian atau karena pendukung paslon, panik dan takut kalah," tulis Jimly pada akun media sosial X, Senin (15/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jimly menegaskan, prosedur pemakzulan memerlukan persetujuan MK dan dukungan dua pertiga anggota DPR dan MPR. Ia mengutarakan itu tidak akan selesai satu bulan sebelum pemilu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013733263/banyak-yang-mengeluhkan-januari-terasa-panjang-dan-lama-ketahui-penjelasan-ilmiahnya">Banyak yang Mengeluhkan Januari Terasa Panjang dan Lama, Ketahui Penjelasan Ilmiahnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sulit mencapai sikap resmi dari 2/3 anggota DPR dan MPR hanya dalam satu bulan. Kita sebaiknya fokus pada kesuksesan pemilu," tegas Jimly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 datang menemui Menko Polhukam, Mahfud MD.&nbsp; Mereka mengajukan permintaan pemakzulan Jokowi, karena sang presiden dianggap terlalu ikut campur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para tokoh itu meminta Pemilu 2024 dilakukan tanpa Jokowi. Sebab, kepala negara dinilai tak netral usai mengimbau jangan ada serangan personal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di mana hal ini seolah-olah membuatnya berpihak kepada paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran. "Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta Pemilu (dilakukan) tanpa Pak Jokowi," ungkap Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyoroti munculnya isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilu 2024.

Eks Ketua MK Sebut Tak Mudah untuk Lakukan Pemakzulan Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Mantan-Ketua-Mahkamah-Konstitusi-MK-Anwar-Usman-Dery-Ridwansah-2JPG-2389446608.jpg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Setelah dilengserkan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman melakukan perlawanan. Adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menggugat Ketua MK Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jumat (24/11). Hal itu diketahui dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta. Gugatan tersebut teregister dengan nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.</p> <p>Meski demikian, belum diketahui materi gugatan yang dilayangkan oleh Anwar Usman. Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, Anwar Usmam sebelumnya melayangkan surat keberatan atas pengangkatan Suhartoyo menjadi Ketua MK periode 2023-2028.</p> <p>Surat keberatan yang diajukan Anwar melalui kuasa hukumnya itu diserahkan ke bagian administrasi MK, pada Rabu (15/11), dua hari setelah Suhartoyo dilantik menjadi Ketua MK. Keberatan Anwar Usman terkait pengangkatan Suhartoyo menjadi Ketua MK itu dibenarkan oleh hakim konstitusi Enny Nurbaningsih.</p> <p>"Ya betul, ada surat keberatan dari Yang Mulia Anwar Usman atas Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Yang Mulia Suhartoyo sebagai Ketua MK 2023-2028," kata Enny Nurbaningsih kepada wartawan, Rabu (22/11).</p> <p>Enny menyebut surat keberatan tersebut sudah diserahkan sejak pekan lalu pada 15 November 2023. Namun, Enny belum bisa memastikan prosedur maupun tindaklanjut terkait surat keberatan yang dilayangkan Anwar Usman.</p> <p>"Surat tersebut disampaikan oleh tiga kuasa hukum Yang Mulia Anwar Usman bertanggal 15 November 2023. Saat ini surat tersebut sedang dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan belum selesai pembahasannya. Yang Mulia Anwar Usman tidak hadir dalam pembahasan tersebut," pungkas Enny.</p>

Setelah dilengserkan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan.

Usai Jabatannya Dicopot, Anwar Usman Gugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/04/anies_imin-289109966-1566895496.jpg" alt="Anies Baswedan dan Cak Imin menyapa masyarakat Surabaya setelah mendeklarasikan diri sebagai bacapres-bacawapres 2024 di Hotel Majapahit, Sabtu (2/9)." width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan dan Cak Imin menyapa masyarakat Surabaya setelah mendeklarasikan diri sebagai bacapres-bacawapres 2024 di Hotel Majapahit, Sabtu (2/9).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Sejumlah nama terkenal mulai dari Hamdan Zoelva, Amin Subekti, Wijayanto Samirin, Refly Harun, hingga Abraham Samad bergabung sebagai Dewan Pakar di Tim Nasional pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) yang diumumkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hari ini, Selasa (21/11).</p> <div dir="auto">Hamdan Zoelva sendiri merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015. Ia juga pernah menjadi politikus Partai Bulan Bintang (PBB) yang kini menjadi salah satu partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pencalonan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, Hamdan didapuk sebagai Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN. Di bawahnya, ia dibersamai wakil ketua, yaitu Amin Subekti. Ia diketahui merupakan mantan Direktur PLN sekaligus eks Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Anies dan Sandiaga Uno menjabat sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak 2017 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013310760/transisi-energi-hijau-masih-jauh-rencana-investasi-jetp-masih-setengah-hati">Transisi Energi Hijau Masih Jauh, Rencana Investasi JETP Masih Setengah Hati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara sebagai Sekretaris Dewan Pakar Timnas AMIN diisi oleh Wijayanto Samirin. Saat ini, ia masih menjabat sebagai komisaris independen PT Indosat Tbk sejak tahun 2015. Ia juga pernah menjadi Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bidang Ekonomi dan Keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak baru kenal dengan Anies, Wijayanto sudah bersama dengannya sejak Anies menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina, yaitu sebagai Managing Director Paramadina Public Policy Institute.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun anggota Dewan Pakar diisi oleh salah satunya Refly Harun yang merupakan pengacara dan, pakar politik dan Ahli Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Tak hanya Refly, anggota Dewan Pakar juga diisi oleh Mantan Ketua KPK Abraham Samad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) resmi mengumumkan susunan lengkap Tim Nasional pemenangan AMIN (Timnas AMIN). Mulai dari dewan pembina, pelatih kepala, asisten pelatih, dan para deputi. Selain itu, diumumkan juga dewan pembina, dewan pertimbangan, dewan penasehat, dan dewan pakar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa Timnas AMIN sebelumnya telah menunjuk eks Kabasarnas Muhammad Syaugi Alaydrus sebagai kapten.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang kami akan sampaikan, bagian dari tim ini, yaitu kita menetapkan dalam sebuah kesebelasan itu ada coachnya," kata Anies dalam sambutannya di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anies mengatakan, total anggota yang masuk Timnas AMIN, jumlanya mencapai 700 orang. Ia mengatakan, tim ini prinsipnya akan terus berkemban dan stagnan begitu saja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena hari ini saja yang kita umumkan itu lebih dari 700 nama yang menjadi tim pemenangan belum yang di daerah," ungkapnya.</div>

Mulai dari Hamdan Zoelva, Amin Subekti, Wijayanto Samirin, Refly Harun, hingga Abraham Samad bergabung sebagai Dewan Pakar di Timnas AMIN.

Mantan Ketua MK dan KPK hingga Komisaris Indosat Jadi Dewan Pakar Timnas AMIN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/Mahfud-dan-Rieke-835469727.jpeg" alt="Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Mahfud MD saat bersama Rieke Dyah Pitaloka." width="100%">
<figcaption>Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Mahfud MD saat bersama Rieke Dyah Pitaloka.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD memberikan kado spesial untuk cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming berupa buku. Momen unik itu terjadi dalam acara 13 Tahun Mata Najwa yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Minggu (19/11) kemarin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Buku yang diberikan oleh Mahfud MD kepada Gibran bukanlah buku biasa. Buku tersebut merupakan biografi Mahfud saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ke mas Gibran dulu nih, ini nggak ada harganya. Ini buku biografi saya sampai selesai jadi ketua MK. Judulnya terus mengalir. Jadi nggak ada harganya, karena buku saya sendiri," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (20/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013305361/tipu-hingga-2268-tiket-coldplay-gisca-ambil-untung-rp-250-ribu-per-tiket">Tipu hingga 2.268 Tiket Coldplay, Gisca Ambil Untung Rp 250 ribu per Tiket</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud juga turut menyalami Gibran sembari mengatakan ucapan "Selamat&rdquo;. Mantan Ketua MK itu menyampaikan pesan kebanggan atas keberhasilan Gibran yang dapat maju dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu pun disambut sorak sorai para penonton yang menghadiri acara tersebut. Selain itu, terdengar pula gelak tawa penonton ketika momen pemberian kado itu dilakukan oleh Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud MD juga turut mendapat hadiah dari Gibran. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu memberikan sebuah jaket berwarna hitam kepada cawapres nomor urut tiga itu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Biar kalau blusukan biar tidak kedinginan Pak,&rdquo; ungkap Gibran kepada Mahfud</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam acara Mata Najwa, Mahfud menceritakan dua kasus besar yang pernah ditangani. Mahfud mengaku pernah mengungkap kasus Mafia Peradilan yang kala itu terjadi pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan ia menyebut, tekanan yang dialaminya ketika mengungkap kasus tersebut sampai harus membuat kehilangan ajudan-ajudan. Selain itu, ia juga pernah diminta untuk mengatasi masalah Pemilu pada 2014.&nbsp;</div>

Mahfud MD memberikan kado spesial untuk Gibran Rakabuming berupa buku. Buku tersebut merupakan biografi Mahfud saat menjadi Ketua MK.

Mahfud MD Hadiahi Gibran Rakabuming Sebuah Buku Biografi saat jadi Ketua MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/Pemilihan-Ketua-MK-Baru-Dery-Ridwansah-5JPG-3818693280.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Suhartoyo berjabat tangan dengan Wakil Ketua MK Sadil Isra (kiri) di depan awak media di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (9/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Suhartoyo berjabat tangan dengan Wakil Ketua MK Sadil Isra (kiri) di depan awak media di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (9/11/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Suhartoyo resmi menjabat ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Kemarin pengganti Anwar Usman itu membacakan sumpah jabatan di gedung MK, Jakarta.</p> <p>Hakim kelahiran Sleman, Jogjakarta, itu berkomitmen segera mengembalikan kepercayaan publik kepada MK. Mahkamah menjadi sorotan luas setelah mengetok keputusan terkait syarat usia capres-cawapres yang menuai banyak kritik dan berujung pada pengaduan sekaligus sidang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Salah satu hasilnya, Anwar, yang kemarin tidak hadir dalam pelantikan karena izin ke rumah sakit, dicopot sebagai ketua MK.</p> <p>Bersama Wakil Ketua Saldi Isra dan jajaran hakim lainnya, Suhartoyo meneguhkan komitmen untuk bahu-membahu dalam membangun kembali kepercayaan publik. &rdquo;Kepercayaan publik yang dimaksud sangat kami perlukan menjelang penanganan sengketa hasil Pemilihan Umum 2024,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Salah satu agenda strategis yang disiapkan adalah mempercepat pembentukan MKMK permanen. Dengan begitu, diharapkan pengawasan bisa lebih maksimal. Publik juga punya ruang pengaduan yang jelas.</p> <p>Pembentukan MKMK, lanjut dia, segera dilakukan. Pihaknya dalam waktu dekat menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menentukan personelnya. &rdquo;Bisa berubah, bisa tetap,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Disinggung soal upaya melawan intervensi maupun potensi konflik kepentingan, Suhartoyo menegaskan akan mengikuti saran dari putusan MKMK pekan lalu. Yakni, saling mengawasi dan mengingatkan antarhakim.</p> <p>Ketua MKMK Jimly Ashiddiqie mengapresiasi internal MK yang bisa melewati pergantian ketua tanpa dinamika. Bahkan, penetapan ketua bisa dicapai melalui musyawarah. Dia juga menilai positif langkah Suhartoyo yang telah berkomitmen untuk melakukan rekonsiliasi internal. &rdquo;Juga berusaha untuk mengembalikan kepercayaan publik,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Dengan tuntasnya 21 laporan dan dilantiknya ketua MK baru, Jimly menegaskan bahwa tugas MKMK kepemimpinan dirinya sudah tuntas. Meskipun dia diberi masa tugas selama 30 hari.</p> <p>Mantan ketua MK itu berharap MKMK permanen bisa segera didirikan. Sesuai dengan rekomendasinya dalam putusan. &rdquo;Tadi sudah ditegaskan segera dibentuk,&rdquo; terangnya.</p> <p>Terpisah, pakar hukum tata negara Denny Indrayana berharap MK segera memutus gugatan terbaru terkait usia capres. Sehingga bisa segera memberikan koreksi terhadap putusan 90/2023 yang telah terbukti terdapat pelanggaran etik berat. <strong>(far/c19/ttg)</strong></p>

Suhartoyo resmi menjabat ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Dia berkomitmen segera mengembalikan kepercayaan publik kepada MK.

Resmi Pimpin MK, Suhartoyo dkk Prioritaskan Pembentukan MKMK Permanen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/ketua-2935541063.jpg" alt="Hakim konstitusi Suhartoyo membacakan sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk masa jabatan 2023-2028. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Hakim konstitusi Suhartoyo membacakan sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk masa jabatan 2023-2028. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Hakim konstitusi Suhartoyo membacakan sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk masa jabatan 2023-2028. Pembacaan sumpah jabatan digelar dalam agenda sidang pleno khusus di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Senin (13/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang pleno dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Saldi Isra. Sebelum membacakan sumpah, terlebih dulu dibacakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surat keputusan itu ditandatangani Saldi Isra atas nama Ketua MK. Saldi mengucapkan sumpah di hadapan tujuh hakim konstitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013278360/kpk-lakukan-ott-terhadap-pj-bupati-sorong-yan-piet-mosso">KPK Lakukan OTT Terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menggantikan Anwar Usman yang terbukti melanggar sanksi etika berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Anwar Usman tidak hadir, dalam pembacaan sumpah jabatan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Suhartoyo terpilih secara musyawarah menjadi Ketua MK menggantikan Anwar Usman. Surhatoyo berjanji akan memperbaiki marwah MK, setelah Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman prilaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semangat kami berdua (Suhartoyo-Saldi Isra) itu tetep sama bahwa yang sekiranya di Mahkamah Konstitusi itu dipandang ada yang tidak baik tentunya itu akan kami perbaiki bersama dan termasuk dengan para hakim yang lain," ucap Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menyampaikan, pengambilan keputusan di MK dilakukan secara kolektif kolegial. Namun, harus ada yang mengordinasikan, sehingga diperlukan adanya ketua dan wakil ketua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menekankan, dirinya saat ini masih enggan berbicara substansi. Karena belum resmi dilantik sebagai Ketua MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dengan Prof Saldi bukan sebentar bekerjasama, meskipun beliau wakil, saya hakim, tapi secara substansial sebenarnya sudah sering melakukan kerjasama-kerjasama untuk peningkatan kelembagaan," tegas Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menjamin akan menerima setiap masukan dari masyarakat. Menurutnya, kritik masyarakat sangat diperlukan untuk membangun marwah MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau memang kami ada yang ke depan tidak baik, ya tidak apa-apa kami dikritik berdua. Sehingga kami berdua bisa setiap saat evaluasi," pungkas Suhartoyo.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Hakim konstitusi Suhartoyo membacakan sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk masa jabatan 2023-2028.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua mk

Berita Terkini