<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1809701155662770814" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/Screenshot_2024-09-09-14-21-14-710_comgoogleandroidgm-edit-3281942321.jpg" alt="Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Ketua Umum PDIP sekaligus putri dari proklamator, Ir. Soekarno, Megawati Soekarnoputri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Ketua Umum PDIP sekaligus putri dari proklamator, Ir. Soekarno, Megawati Soekarnoputri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menegaskan bahwa Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI, Soekarno tidak pernah mengkhianati bangsa. Pernyataan itu</div> <div dir="auto">disampaikan Bamsoet dalam acara penyerahan surat pimpinan MPR RI tentang tidak lanjut tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 kepada keluarga Soekarno di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015069821/kemenhub-sebut-pesawat-trigana-air-gagal-lepas-landas-di-bandara-serui-papua">Kemenhub Sebut Pesawat Trigana Air Gagal Lepas Landas di Bandara Serui Papua</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surat itu diterima langsung oleh sejumlah anak Soekarno, antara lain Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra. Penyerahan surat itu setelah MPR RI menerima Surat Menteri Hukum dan HAM perihal tidak lanjut tidak berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan sebagai kelompok Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan," kata Bamsoet saat memberikan sambutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bamsoet menjelaskan, dengan dicabutnya TAP MPRS tersebut maka tidak terbukti atau gugur dengan sendirinya tuduhan terhadap Presiden Soekarno yang memberikan kebijakan mendukung pemberontakan dan pengkhianatan G-30-S/PKI pada 1965 yang lampau. Apalagi, tuduhan tersebut tidak diproses dan dibuktikan secara hukum hingga Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Bamsoet, tudingan terhadap Bung Karno bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam prinsip hukum berlaku 'Omnis Idemnatus pro innoxio legibus habetur' atau setiap orang yang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum dinyatakan sebaliknya oleh hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebuah maxim yang bermakna bahwa seseorang yang dituduh melakukan kejahatan/tindak pidana adalah tidak bersalah sampai kemudian dapat dibuktikan sebaliknya dalam suatu pengadilan yang fair/adil atau dengan kata lain bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa proses hukum yang adil dan fair," ujar Bamsoet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bamsoet menekankan, pada 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Keputusan Presiden Nomor 83/TK/Tahun 2012 telah menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum Dr. (H.C.) Ir. Soekarno. Pertimbangan pemberian gelar Pahlawan Nasional tersebut antara lain bahwa Bung Karno merupakan putra terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Pasal 25 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyebutkan salah satu syarat pemberian gelar Pahlawan Nasional&nbsp; yaitu setia dan tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya seseorang yang semasa hidupnya pernah melakukan penghianatan kepada bangsa dan negara tidak akan pernah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Dengan demikian, ditetapkannya Keputusan penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh negara kepada Bung Karno secara administrasi dan yuridis Bung Karno memenuhi syarat tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara," ungkap Bamsoet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 7 November 2022 saat pidato kenegaraan di Istana Merdeka telah menegaskan dengan telah diterimanya gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Soekarno dinyatakan telah memenuhi syarat setia, tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bamsoet menegaskan pimpinan MPR berpandangan sebagai sebuah bangsa yang besar, punya kewajiban untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan penuh kearifan dan melihat jauh ke depan demi kepentingan generasi di masa yang akan datang. Guru-guru di sekolah selalu mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawan bangsanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ke depan, tidak boleh ada warga negara kita, apalagi jika ia seorang pemimpin bangsa yang harus menjalani sanksi hukuman apapun tanpa adanya proses hukum yang fair dan adil," pungkas Bamsoet. (*)</div> </div> </div> </div> </div>

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menegaskan bahwa Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI, Soekarno tidak pernah mengkhianati

Ketua MPR Bambang Soesatyo Tegaskan Bung Karno Tak Pernah Mrngkhianati Bangsa Indonesia saat  Bertatap Muka dengan Megawati Soekarnoputri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Bamsoet-UHN.jpg" alt="Bamsoet" width="100%">
<figcaption>Bamsoet</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut penyempurnaan Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) perlu&nbsp; dilakukan di masa awal pemerintahan mendatang, baik di tahun 2025 atau 2026. Politisi yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan hal tersebut diperlukan agar partai politik dan penyelenggara pemilu serta pihak terkait lainnya memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi dan persiapan terhadap pemilu selanjutnya. "Ada baiknya penyempurnaan UU Pemilu tersebut selesai pada awal masa pemerintahan yang akan datang," kata Bamsoet dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Sabtu, (27/4). Dari berbagai putusan MK dan hasil evaluasi pemilu, menurutnya, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam UU Pemilu yang akan datang. Antara lain, kata dia, terkait sistem pemilu, ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, besaran kursi per daerah pemilihan, konversi suara menjadi kursi, keserentakan pemilu, digitalisasi, hingga biaya politik yang mahal. Menurutnya, pandangan Presiden Terpilih&nbsp;Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia berisik dan melelahkan, serta pandangan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai politik semakin mahal, juga perlu menjadi refleksi bagi penyelenggaraan pemilu. "Berbagai pandangan tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya evaluasi untuk menyempurnakan sistem pemilu, baik dari segi peraturan maupun teknis di lapangan," katanya. Di samping itu, dia mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sejak tahun 2017 sudah melakukan kajian yang menekankan perlunya negara hadir memberikan dukungan terhadap pendanaan partai politik. Sehingga partai politik, menurutnya, tidak tersesat dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Idealnya, kata dia, suara sah yang didapatkan partai politik dikompensasi Rp16.922 per suara. Dari kebutuhan ideal tersebut, menurutnya, KPK dan LIPI menyebut negara bisa memenuhi 50 persennya, yakni sekitar Rp8.461 per suara. Namun saat ini berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018, menurutnya, negara hanya bisa memberikan bantuan pendanaan kepada partai politik sebesar Rp1.000 per suara sah. "Hasil kajian KPK dan LIPI tersebut sangat menarik untuk dielaborasi lebih jauh, sehingga partai politik tidak lagi terjebak dalam oligarki. Membersihkan partai politik dari torpedo oligarki kekuatan uang juga akan berefek pada kualitas pengambilan keputusan politik dalam melayani kepentingan rakyat yang lebih besar," kata dia.

Sejak tahun 2017 sudah melakukan kajian yang menekankan perlunya negara hadir memberikan dukungan terhadap pendanaan partai politik.

Ketua MPR Bamsoet Dorong Penyempurnaan UU Pemilu di Awal Pemerintahan Mendatang

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/Ketua-MPR-Bambang-Soesatyo-2910853046.jpg" alt="Ketua MPR Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menuturkan penetapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari jika presiden terpilih memiliki visi misi yang berbeda dengan PPHN. Bahkan Qodari mengatakan pelanggaran terhadap PPHN bisa menjadi salah satu alasan seorang presiden bisa di impeachment atau pemakzulan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Guru Besar Hukum Tata Negara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Juanda mengatakan, soal problematik atau tidak bukan tergantung atau terletak pada ada atau tidaknya PPHN, melainkan tergantung pada menipis atau menguatnya komitmen untuk tetap konsisten menjalankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 oleh presiden dan MPR serta peraturan yang ditetapkan. &ldquo;Soal Presiden bisa di impeachment atau tidak tergantung pada regulasi yang kita buat, jika ada regulasi menyatakan presiden dianggap menyimpang dari haluan negara dan ternyata terbukti benar, bisa saja di impeach,&rdquo; ujar Prof Juanda, Jumat (25/8). "Tapi sepanjang belum ada regulasinya tentu tidak bisa di impeachment, soal impeachment tentu tidak boleh karena alasan politik tapi harus alasan hukum," sambungnya. Prof Juanda menegaskan, pemakzulan terhadap presiden tidak boleh karena alasan politik, tetapi harus berdasarkan hukum, sebagaimana dalam Pasal 7A UUD 1945, yang berbunyi: "Presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden," ujarnya. Oleh karena itu, kata Prof Juanda, saat ini melanggar PPHN belum termasuk wilayah hukum sebelum ditetapkan dan di masukkan ke dalam peraturan perundangan. "Sekarang kalau kita mau masukkan ketika ada PPHN nanti kalau presiden melanggar PPHN kalau itu belum diatur dalam regulasi hukum tata negara kita bisa saja itu kita anggap impeact alasan politik," ucapnya. Namun, lanjut Prof Juanda, jika berlandaskan alasan hukum itu artinya ketika seorang presiden dianggap melanggar haluan negara berarti rohnya sudah terbukti melanggar Pancasila sudah terbukti melanggar Undang-Undang Dasar 45. Prof Juanda juga menuturkan, tahapan memberhentikan presiden berdasarkan hukum juga tidak mudah. Sebab, DPR atau MPR mengajukan proses hukum terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) jika MK sudah mengeluarkan putusan presiden terbukti bersalah maka DPR dan MPR mengadakan sidang paripurna untuk menghentikan presiden. "Ketika itu diproses dan terbukti di sidang Mahkamah Konstitusi melalui usulan DPR dan terakhir MPR melakukan sidang maka itu namanya proses hukum boleh tetapi tidak serta merta yang menyatakan melanggar itu hanya MPR, hei you melanggar kau, tidak bisa tidak boleh itu itu politis, tapi harus sesuai prosedur hukum," terangnya. Selain itu, Prof Juanda juga menanggapi soal usulan Qodari masa jabatan presiden menjadi 5 periode, hal itu bagi Prof Juanda bukan solusi sebagai pengganti PPHN, bahkan berpotensi menjadi sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia. "Hak setiap warga negara mengusulkan mau 5 periode 10 periode, tetapi saya sendiri berpendapat masa lalu kita sudah pernah praktiknya hampir sama 30 tahun itu sama dengan 25 tahun, karena 5 periode atau lima tahun, satu periode kalau 6 tahun berarti 30 tahun. Masa lalu kita sudah terbukti itu pasti mengembalikan otoritarian dan absolutisme. Itu adalah sebuah kemunduran untuk kita berdemokrasi,&rdquo; ungkapnya. Dikatakan Prof Juanda, Amerika Serikan sebagai &lsquo;mbahnya&rsquo; demokrasi saja dibatasi hanya sampai 2 periode masa jabatan presiden. "Amerika misalnya kenapa mereka sudah menyiapkan dua kali, dua kali dibatasi saya kira menurut saya mungkin tidak dalam ilmu saya, tetapi hati kami yang bicara dan pengetahuan tentang demokrasi itu cukuplah masa lalu yang kelam janganlah diulangi," ucapnya. Prof Juanda berpendapat jika presiden terpilih sampai 5 periode lamannya sebuah indikator bangsa Indonesia tidak mampu menyiapkan kader dan calon pemimpin bangsa yang baik, salahsatunya lewat partai politik. "Menggambarkan bahwa bangsa ini tidak menyiapkan diri untuk melakukan pengkaderan, pegantian pemimpin dengan baik," urainya. Lebih jauh Prof Juanda mengatakan, kekuasaan yang lama dikendalikan oleh seseorang juga akan menimbulkan potensi kekuasaan yang korup. Seperti adagium &ldquo;Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely&rdquo; (&ldquo;Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.&rdquo;). "Kekuasaan itu sama dengan narkotika kalau sekali berkuasa ingin dua kali, dua kali mau tiga kali dan itulah hakikat dari kekuasaan itu ketika tidak ditopang oleh satu kesadaran untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan aturan makanya kekuasaan itu dibatasi oleh hukum di situlah negara demokrasi," tukasnya.

Sepanjang belum ada regulasinya tentu tidak bisa di impeachment, soal impeachment tidak boleh karena alasan politik tapi harus alasan hukum

Pakar Hukum: Presiden Bisa Dimakzulkan Jika Melanggar PPHN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gatot-minta-fotonya-diturunkan-gerindra-itu-urusannya-pak-ferry_m_.jpg" alt="Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pembahasan terkait dengan amendemen UUD NRI Tahun 1945 sebaiknya setelah perhelatan Pemilu 2024. "Soal perlu tidaknya amendemen kembali UUD NRI&nbsp;Tahun 1945 baiknya baru diskusikan setelah selesainya tahapan Pemilu 2024," kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, (18/8).&nbsp; Hal tersebut, kata dia, untuk menghindari kecurigaan bahwa usulan tersebut sebagai manuver politik kepentingan oleh sejumlah pihak. "Setelah Pemilu 2024, artinya sudah ada pemerintahan yang baru dan juga DPR periode baru sehingga tidak ada ruang kecurigaan akan adanya manuver politik perebutan kekuasaan semata," ujar Habiburokhman. Selain itu, lanjut dia, untuk menjaga tahapan Pemilu 2024 agar berjalan lancar guna menghindari konflik terkait dengan pembahasan tersebut. "Kita juga harus berkomitmen agar seluruh tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar tanpa diinterupsi silang sengketa soal amendemen tersebut," ucapnya. Sebelumnya, Rabu (16/8), usulan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI&nbsp;Tahun 1945) disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2023. Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam pidatonya menyinggung ada beberapa masalah yang belum ada jalan keluar konstitusionalnya, terutama setelah amendemen ke-4 UUD 1945. Problem itu di antaranya terkait dengan kelembagaan, tugas pokok dan fungsi MPR, serta&nbsp;Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sementara itu, Ketua DPD RI dalam pidatonya mengusulkan amendemen UUD NRI Tahun 1945, di antaranya menjadikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dan membuka peluang anggota DPR RI berasal dari nonpartisan.

Penundaan Amendemen UUD 1945 untuk menghindari kecurigaan bahwa usulan tersebut sebagai manuver politik kepentingan oleh sejumlah pihak.

Komisi III DPR Minta Pembahasan Amendemen UUD 1945 Dilakukan Setelah Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/perppu-ormas-ternyata-melanggar-ham-nih-buktinya_m_144567.jpeg" alt="Refly Harun" width="100%">
<figcaption>Refly Harun</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengingatkan bahaya jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengadili perkara hasil sidang paripurna DPD RI. Jika PTUN mengadili perkara seperti ini maka akan muncul fenomena yuristokrasi atau pemerintahan oleh hakim. Menurut Refly Harun, pengadilan tata usaha negara sifatnya individual, kongkrit dan final. Sifat individual terkait dengan orang tertentu, objek tertentu yang mengeluarkan keputusan.&nbsp; Dalam kasus penggantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung, kata Refly Harun, Surat Keputusan DPD RI tentang penggantian Fadel dengan Tamsil, bukanlah keputusan yang mandiri. DPD RI mengeluarkan SK tersebut berdasar sidang paripurna DPD RI.&nbsp; &ldquo;Jadi bukan putusan mandiri (Ketua DPD RI). Bukan subjektifitas Ketua DPD tetapi hasil paripurna DPD, sehingga keputusan semua anggota DPD,&rdquo; kata Refly Harun. Menurut Refly Harun, keputusan lembaga politik tidak bisa di PTUN-kan. Kalaupun bisa dipersoalkan maka putusan lembaga politik maka dibawa ke Mahkamah Konstitusi.&nbsp; "Itupun harus jelas judulnya, misalnya pengujian UU, sengketa kewenangan lembaga negara, apakah MPR berwenang menyetop kewenangan DPD," ujar. Keputusan DPD tentang penggantian Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD, menurut Refly Harun, adalah keputusan tata negara bukan administrasi negara. "Keputusan tata negara tidak boleh diuji di pengadilan tata usaha negara atau pengadilan administasi. Kalau seperti itu, nanti keputusan DPR/MPR pun bisa di PTUN-kan," kata Refly Harun. Jika PTUN bisa mengadili hal seperti ini, menurut Refly Harun, maka sangat berbahaya. &ldquo;Kita nanti mengenal Yuristokrasi, pemerintahan oleh hakim,&rdquo; ungkapnya. Seharusnya, lanjut Refly Harun, hakim PTUN hanya berwenang untuk hal tata usahai negara. Kalau keputusan DPR, MPR, DPD yang merupakan hasil sidang paripuna dan cerminan demokrasi, tidak boleh diputuskan PTUN.&nbsp; Selain itu, lanjut Refly Harun, ketika ada pergantian usulan berdasar paripurna DPD, harusnya MPR menjalankannya. MPR harus melakukan pelantikan Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad. Pelantikan tidak boleh ditunda. &ldquo;Sekarang ada putusan (pengadilan) tingkat pertama yang belum inkracht. Kalau ada pihak yang masih melakukan banding maka seharusnya yang tetap menjadi Wakil Ketua MPR tetap Tamsil Linrung. Nanti kalau ada keputusan final yang sudah mengikat barulah diganti,&rdquo; ungkapnya. Terkait dengan pencabutan tanda tangan dua pimpinan DPD mencabut tanda tangan SK DPD Penggantian Wakil Ketua MPR,&nbsp; Refly Harun, mengatakan, justru kedua orang itu melanggar kode etik.&nbsp; Dijelaskannya, penandatangan hasil putusan paripurna adalah kewajiban bukan hak. &ldquo;Pimpinan DPD harus meneruskan apa yang menjadi keputusan dari paripurna DPD,&rdquo; ungkapnya. Jika ada keputusan sidang paripurna dan pimpinan tidak mau menandatanganinya, lanjut Refly Harun, bukan berarti keputusan sidang paripurna tidak sah.

keputusan lembaga politik tidak bisa di PTUN-kan. Kalaupun bisa dipersoalkan maka putusan lembaga politik maka dibawa ke Mahkamah Konstitusi

PTUN Kabulkan Gugatan Fadel, Pakar Hukum Ingatkan Bahaya Pemerintahan oleh Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/BAMSOET-05-01-.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamoet) mengatakan, wacana penundaan pemilu masih prematur untuk dibicarakan saat ini. Politikus Golkar ini menegaskan bahwa MPR RI akan menaati UUD NRI 1945 agar pelaksanaan pemilu dilaksanakan sesuai jadwal setiap lima tahun sekali yakni pada tahun 2024.  "Meributkan soal wacana penundaan pemilu saat ini terlalu prematur, sebab MPR RI sendiri akan tetap berpijak pada ketentuan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku," kata Bamsoet saat acara press gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Jawa Barat.  Dia juga mengatakan, penundaan pemilu hanya bisa dilakukan apabila ada suatu keadaan force majeure sebagaimana diatur di dalam konstitusi maupun undang-undang.  "Apabila terjadi force majeure berupa kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang membuat pemilu tidak bisa dilaksanakan sebagian atau seluruh tahapan," ujarnya.  Bamsoet kemudian menyinggung wacana penundaan pemilu yang mencuat usai keluarnya putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda pelaksanaan Pemilu 2024.  Dia menyebut bahwa saat ini pengaturan terkait penundaan pemilu belum ada karena penyusunan amandemen ke-4 UUD NRI 1945 hanya mengatur periodesasi masa jabatan bagi presiden/wakil presiden, DPR/DPD/MPR dan DPRD di tingkat provinsi, kota/kabupaten.  "Karena dalam konstitusi hanya ada pengaturan masa jabatan presiden dan jabatan-jabatan lain yang berasal dari pemilu berakhir 20 Oktober setiap lima tahun sekali," ucapnya.  Untuk itu, dia mempertanyakan bagaimana dengan perpanjangan masa jabatan presiden, wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, MPR dan DPRD di tingkat provinsi, kota/kabupaten yang habis pada tahun 2024 apabila penundaan pemilu terjadi.  "Apakah mereka tetap atau akan digantikan oleh pelaksana tugas ataupun pejabat sementara? Kepala daerah jelas ada Plt. Tetapi bagaimana dengan presiden, wakil presiden, anggota DPR, MPR, DPD dan DPRD? Apakah disebut Plt presiden, Plt wakil presiden, Plt anggota DPR dan seterusnya," tuturnya.  Menurut dia, perlu dipikirkan aturan hukum baru mengenai masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, MPR dan DPRD di tingkat provinsi, kota/kabupaten apabila terjadi penundaan pemilu karena situasi force majeure.  Sebab, tambah dia, perpanjangan atau penambahan masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, MPR, DPD dan DPRD belum di dalam konstitusi maupun perundang-undangan.  "Coba bayangkan kalau COVID-19 baru mulai hari ini, apakah dimungkinkan 2024 digelar pemilu? Karena bencana pandemi tidak hanya berskala nasional, tapi internasional," katanya.  Dia menambahkan bahwa diskursus terkait aturan hukum baru mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, MPR dan DPRD apabila penundaan pemilu terjadi karena situasi force majeure dapat dibangun dalam konteks antisipatif.  "Menarik untuk dikaji oleh para stakeholder (pemangku kepantingan) bangsa. Semuanya perlu kita pikirkan dan atur guna mengantisipasi segala hal yang mungkin terjadi," tutur Bamsoet.  Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman, Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, hingga Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal MPR RI Siti Fauziah.

Bamsoet: Pemilu Ditunda Jika Keadaan Force Majure

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Bamsoet-UHN.jpg" alt="Bamsoet" width="100%">
<figcaption>Bamsoet</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta para pengelola jalan tol di Indonesia untuk membuat jalur bebas hambatan yang diperuntukkan bagi kendaraan beroda dua tanpa menggunakan dana dari pemerintah.  "Jalur tol khusus sepeda motor dapat dibuat di sisi kanan dan kiri jalur tol yang masih ada lahan kosongnya. Seperti di tol Trans Jawa, Cipularang, maupun tol Jagorawi," kata sosok yang akrab disapa Bamsoet itu saat membuka kegiatan "Garrison Motoforge. Gymkhana Experience Safety Skill and Contest 2023" di Gedung Nusantara III MPR RI, Minggu, (12/2).  Ketua MPR itu juga menilai, keberadaan jalan tol bagi sepeda motor bisa menyelamatkan banyak nyawa dan menekan angka kecelakaan sepeda motor di jalan raya. Tol bagi sepeda motor juga dapat mengurai kepadatan jalan umum dan meningkatkan potensi pendapatan para pengelola jalan tol itu sendiri.  "Saat ini di Indonesia sudah memiliki jalan tol yang bisa dilalui sepeda motor sebagaimana telah tersedia di Bali melalui Bali Mandara Toll Road serta Jagat Kerthi Toll Road yang sedang dibangun untuk mempermudah akses Gilimanuk-Mengwi," jelasnya.

Ketua MPR Minta Pengelola Jalan Tol Sediakan Jalur Motor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/kepala-desa-demo.jpg" alt="ILUSTRASI: Ribuan Kades se-Indonesia ketika menggelar aksi damai di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/8/2022)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Ribuan Kades se-Indonesia ketika menggelar aksi damai di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/8/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) tidak akan merubah ketentuan tentang masa jabatan perangkat desa yakni hingga usia 60 tahun.  Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Bamsoet itu usai menerima perwakilan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.  "Tidak akan merubah ketentuan tentang masa jabatan perangkat desa, masa jabatan mereka tetap sampai usia 60 tahun, sesuai Pasal 53 UU Nomor 6 Tahun 2014," kata Bamsoet.  Untuk itu, ia mengatakan perangkat desa tak perlu khawatir dengan wacana revisi UU Desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode karena ketentuan masa jabatan perangkat desa akan tetap.  "Karena itu para perangkat desa tidak perlu khawatir. Mereka tetap bisa bekerja melayani masyarakat desa," ujarnya.  Ia juga mendorong agar negara tetap membayarkan BPJS kepala desa dan perangkat desa yang tidak lagi menjabat sehingga ketika pensiun di usia 60 tahun mereka dapat tetap memperoleh fasilitas pengobatan yang memadai.  Hal tersebut, kata dia, sebagai bentuk bentuk penghargaan negara terhadap kepala desa dan perangkat desa yang telah bekerja keras melayani masyarakat.  "Mengingat mereka telah bekerja 24 jam melayani masyarakat desa, khususnya dalam mengawal anggaran desa untuk kemakmuran masyarakat desa. Selain itu, berbagai permasalahan bangsa, sebagian besarnya terdapat di desa dan diatasi oleh kepala desa serta perangkat desa," tuturnya.  Bamsoet menerangkan pula bahwa parlemen dan pemerintah sudah menganggarkan dana desa lebih dari Rp70,00 triliun pada tahun 2023 yang dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota, sehingga setiap desa bisa mendapatkan Rp1 miliar lebih per tahunnya.  Sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kata Bamsoet, pembangunan nasional harus dimulai dari pembangunan di pedesaan sehingga kepala desa merupakan ujung tombak nya.  "Jangan sampai kerja keras mereka dalam memanfaatkan dana desa untuk kebaikan rakyat, justru membuatnya harus berhadapan dengan hukum. Karenanya pendampingan dari institusi kepolisian dan kejaksaan sangat diperlukan," ujarnya.  Sejumlah Kepala Desa Kabupaten Purbalingga yang hadir pada kesempatan tersebut antara lain, Kepala Desa Losari Harwanto, Kepala Desa Karangtalun Heru Catur Wibowo, dan Kepala Desa Onje Mugi Ari Purwono.  Sebelumnya, ratusan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia menggelar unjuk rasa menuntut perpanjangan jabatan dari enam menjadi sembilan tahun di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/1).

Revisi UU Desa Tak Mengubah Ketentuan Masa Jabatan Perangkat Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Bamsoet.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta kepada pihak penyelenggara dan pengawas pemilihan umum (pemilu), yakni KPU dan Bawaslu, untuk mengantisipasi hal-hal yang berpotensi melanggar aturan pengumpulan dana kampanye.  “Salah satunya memperkuat kerja sama dengan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan) dalam memantau dan mengawasi aliran atau transaksi keuangan para kontestan pemilu,” ucap Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, (20/1).  Bamsoet berharap, agar kerja sama dengan PPATK dapat meminimalisir hingga mencegah terjadinya pelanggaran terkait dana kampanye peserta pemilu.  Selain itu, Bamsoet juga meminta kepada pihak penyelenggara pemilu untuk lebih memerhatikan modus pelanggaran aturan pengumpulan dana kampanye tersebut.  Caranya adalah dengan membentuk gugus tugas yang terdiri atas Bawaslu, KPU, KPK, KIP, dan PPATK dalam rangka memperkuat basis pencegahan, penindakan, hingga penanganan perkara terkait pelanggaran atau penyalahgunaan dana kampanye.  “Mengingat praktik politik uang yang marak dalam pemilu membutuhkan banyak pihak untuk menanganinya,” ucap Bamsoet.  Ia meminta Bawaslu untuk secara aktif melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu dalam rangka meminimalisasi pelanggaran dan penyelewengan terkait dana kampanye ini.  Selanjutnya, yang terpenting adalah komitmen para penyelenggara pemilu untuk terus berupaya mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, mulai dari tahapan kampanye, masa tenang, hingga saat penyelenggaraan pemilu.  “Pasalnya, pihak penyelenggara pemilu harus terus memastikan pemilu di Indonesia adalah pemilu yang berintegritas,” pungkasnya.  Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Bamsoet terkait PPATK yang mengungkap tujuh modus pelanggaran aturan pengumpulan dana kampanye yang kerap dilakukan kontestan pemilu.  Salah satunya, menerima dana sumbangan melalui rekening pribadi, bukan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

MPR Minta KPU dan Bawaslu Soroti Potensi Pelanggaran Pengumpulan Dana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-ungul-di-kaum-milenial-tapi-jokowi-lemah-di-basis-islam-modern_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai masih banyak kelemahan yang harus ditambal oleh pasangan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai masih banyak kelemahan yang harus ditambal oleh pasangan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menyoroti pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait peluang penundaan penyelenggaran Pemilu 2024.  Bamsoet dalam pernyataannya mengusulkan perpanjangan masa jabatan dengan menunda pemilu. Alasannya, potensi tensi suhu politik yang tinggi dapat memicu polarisasi ekstrem di masyarakat. Selain itu, pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang belum rampung serta tantangan krisis ekonomi global dan potensi bencana alam yang melanda Indonesia.  Merespons pernyataan Bamsoet, pada awalnya Qodari setuju dengan beberapa alasan potensi bahaya Pemilu 2024. Namun, ia tidak setuju dengan usulan penundaan pemilu.  Bagi Qodari, untuk memitigasi potensi buruk itu terjadi, yang diperlukan adalah tindakan khusus, tanpa harus menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Yakni dengan mengizinkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maju di Pilpres 2024 sebagai calon tunggal.  “Saya sepakat mengenai soal potensi masalah 2024 yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya dan karena itu membutuhkan suatu tindakan khusus berupa upaya melahirkan satu pasangan calon berhadapan dengan kotak kosong,” ujar Qodari, Jumat (9/12/2022).  Qodari yang juga deklarator Jokowi-Prabowo 2024 itu menuturkan, majunya Jokowi pada pilpres mendatang harus didampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto melawan kotak kosong, sehingga tidak terjadi polarisasi ekstrim di tengah masyarakat.  “Paslon tunggal itu menurut saya hanya bisa tercapai kalau calonnya Jokowi lagi berpasangan dengan Prabowo,” jelasnya.  “Kenapa Jokowi, karena Jokowi lah titik temu dari semua tokoh politik dan partai politik pada hari ini, setidaknya tercermin dalam survei Poltracking, 73 persen masyarakat puas dengan kinerja Jokowi. Kalau bukan Jokowi rasanya sulit untuk bisa melahirkan paslon tunggal,” sambung Qodari.  Lebih Lanjut, Qodari juga menuturkan, agar Jokowi dapat maju lagi, maka ia mendorong MPR yang dikomandoi Bamsoet perlu melakukan amandemen Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden.  “Kalau saya solusinya adalah Jokowi itu boleh maju untuk periode ketiga dan itu artinya amandemen. Menurut saya itu solusi yang lebih fleksibel,” ungkapnya.  Karena, tutur Qodari, untuk memimpin sebuah negara sebesar Indonesia, maka perlu diberikan kesempatan yang lebih panjang agar mampu menciptakan perubahan besar. Apalagi, Indonesia diramalkan akan menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi 4 besar dunia.  “Jadi untuk melakukan perubahan-perubahan yang sangat besar, yang signifikan sesungguhnya kita tidak cukup 5 kali 2 tahun, artinya 10 tahun. Kita membutuhkan waktu yang lebih panjang,” paparnya.  Qodari juga membandingkan jabatan seorang presiden yang mengatur negara masih kalah periode masa jabatannya dengan seorang kepala desa yang skalanya jauh lebih kecil.  “Berbicara waktu yang lebih panjang sesungguhnya kita sebagai negara, kita ini sistem politiknya terbolak-balik, kenapa saya sebut bolak-balik, karena kepala desa yang notabe memimpin unit terkecil di pemerintahan sangat kecil itu, masa jabatan kepala desa sudah 3 kali dan setiap satu masa jabatan 6 tahun,” terang Qodari.  Untuk itu, menurutnya, seorang presiden harus diberikan kesempatan waktu menjabat lebih lama. Pasalnya, untuk melakukan perubahan dan meletakan pondasi pembangunan ke depan membutuhkan waktu yang relatif panjang.  “Jadi hemat saya sih paralel bahwa masa jabatan presiden itu 3 kali 6 tahun, jadi 18 tahun. Nah itu baru kemudian kalau memang presiden itu bagus dan kalau bagus pasti diapresiasi rakyat. Maka kemudian punya waktu yang relatif panjang untuk melakukan perubahan dan meletakkan pondasi dan langkah-langkah yang besar untuk melakukan perubahan Indonesia menjadi negara maju,” urainya.  Namun, bagi Qodari, penyelenggaraan pemilu harus dilakukan karena menyangkut legitimasi seorang kepala negara yang didapatkan dari rakyat melalui proses pemilu.  “Pertama, tidak menunda pemilu karena legitimasi pemerintahan pada hari ini memang sudah habis pada bulan Oktober tahun 2024 dan legitimasi itu hanya bisa diperbaharui dengan cara pemilihan kembali, pemilu lagi. Karena legitimasi itu berasal dari rakyat dan hanya bisa diberikan kembali oleh rakyat,” jelasnya.  Selain itu, di luar persoalan Pilpres 2024 juga yang masih membara yaitu terkait dengan polarisasi yang diprediksi lebih ekstrem daripada pemilu sebelum-sebelumnya.  “Eskalasi konflik polarisasi ekstrem polarisasi identitas yang terjadi mulai 2014 sampai Pilkada DKI Jakarta 2017 sampai dengan Pilpres 2019. Sesungguhnya memang wajar dan pantas untuk dipikirkan kembali setelah seperempat abad reformasi kita,” pungkasnya.

M. Qodari Tolak Usulan Bamsoet, Tapi Ingin Jokowi Tiga Periode

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ketua MPR Bambang Soesatyo

Berita Terkini

Ketua MPR Bambang Soesatyo Tegaskan Bung Karno Tak Pernah Mrngkhianati Bangsa Indonesia saat Bertatap Muka dengan Megawati Soekarnoputri