<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/02/ulTQ9LSSXClOfNGB1WZUx6FsyraVqIWrnECiqvN0-731208268.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menangis haru saat kedatangan Sekjen demisioner PDIP Hasto Kristiyanto di Kongres VI PDIP di Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menangis haru saat kedatangan Sekjen demisioner PDIP Hasto Kristiyanto di Kongres VI PDIP di Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyoroti kasus hukum yang sempat menimpa Sekjen demisioner PDIP, Hasto Kristiyanto. Megawati menyebut, Hasto merupakan contoh dari segelintir orang yang mendapat perlakuan tidak adil dalam sistem hukum saat ini. &ldquo;Setiap malam kalau saya sedang berzikir, saya sebut semua nama-nama, termasuk Pak Hasto, saya minta kepada yang di atas bukan apa-apa. Keadilan yang hakiki pada orang-orang yang dibuat dari sisi hukum diperlakukan tidak adil, banyak saudara-saudara. Pak Hasto itu hanya sebagai contoh saja,&rdquo; kata Megawati saat menyampaikan pidato politik dalam penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8). Megawati juga menyinggung peran aparat penegak hukum. Ia mengajak mereka untuk mengingat nilai-nilai luhur keadilan dan tanggung jawab moral yang harus dijaga. &ldquo;Oleh sebab itu, hei para ahli hukum, ingatlah kalian dan dewa keadilan yang selalu dikatakan matanya tertutup, dan ada yang namanya tempat itu untuk melihat berat atau tidaknya,&rdquo; tegasnya. Ia menekankan, hukum semestinya menjadi alat untuk menegakkan keadilan sejati, bukan sebaliknya. Menurut Megawati, keadilan yang ideal harus dirasakan oleh setiap rakyat tanpa diskriminasi.&nbsp; &ldquo;Tetapi selalu diusahakan supaya yang namanya untuk melihat keadilan itu tegak lurus. Apakah kalian tidak punya anak-anak? tidak punya saudara? Kalau diperlakukan seperti itu, lalu bagaimana di mana kalian akan mencari keadilan yang hakiki,&rdquo; tuturnya. Karena itu, Megawati menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus memperjuangkan tegaknya keadilan hukum. Ia menyerukan agar hukum kembali menjadi pilar utama kepercayaan publik.&nbsp; &ldquo;Dengarkan seluruh rakyat Indonesia yang kucintai. Kembalikan keadilan hukum itu di Republik Indonesia ini. Betulll?&rdquo; serunya, disambut riuh hadirin yang menjawab, &ldquo;Betulll!&rdquo; Pernyataan ini disampaikan Megawati setelah kehadiran Hasto Kristiyanto dalam acara Kongres VI PDIP. Kedatangan Hasto disambut hangat oleh Megawati dan ribuan kader partai banteng. Hasto tiba pasca bebas dari tahanan KPK, usai mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Amnesti merupakan langkah politik presiden berupa pengampunan untuk menyikapi dugaan politisasi dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan KPK.&nbsp; Hasto telah divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara. Namun, Hasto diberi pengampunan untuk tidak menjalani putusan pidana tersebut.

Megawati Soekarnoputri menyoroti ketidakadilan hukum yang dialami Hasto Kristiyanto dalam pidato politiknya di Bali.

Ketua Umum PDIP Megawati Sebut Hasto Kristiyanto Satu dari Segelintir Orang yang Diperlakukan Tidak Adil oleh Sistem Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/IMG-20250726-WA0175-2313703897-4094262263.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjalani vonis di Jakarta, (25/7/2025). Hasto hampir dipastikan bakal mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjalani vonis di Jakarta, (25/7/2025). Hasto hampir dipastikan bakal mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Steering Committee (SC) Kongres VI PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengungkapkan, peluang Hasto Kristiyanto untuk kembali menjabat sebagai Sekjen PDIP periode 2025&ndash;2030 masih terbuka lebar. Hal itu disampaikan setelah Megawati Soekarnoputri kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDIP dalam kongres yang digelar di Bali, Jumat (1/8). Komarudin menyebut, tidak ada halangan bagi Hasto untuk kembali menduduki posisi Sekjen, terlebih setelah Hasto memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, yang membuat dia segera bebas dari jerat hukum.&nbsp; "Tinggal Ibu (Megawati) susun kabinetnya. Tergantung Ibu, kan Ketua Umum terpilih," kata Komarudin di lokasi kongres. Meski demikian, Komarudin belum memastikan apakah Hasto hadir langsung di Kongres kali ini. Sebab, sejauh ini Hasto belum keluar dari rumah tahanan (rutan) KPK. "Saya belum tahu itu, karena itu kan masih ada proses administrasi," ujarnya. Kongres PDIP ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 1 hingga 3 Agustus 2025. Komarudin menyebut peluang Hasto untuk hadir masih ada, seiring berjalannya proses penyusunan struktur kepengurusan DPP oleh Megawati. Ia memastikan tidak ada batasan bagi Hasto Kristiyanto untuk menduduki posisi Sekjen PDIP, meski dirinya telah menjabat selama dua periode kepengurusan. Menurut Komarudin, seluruh keputusan terkait pengurus DPP PDIP berada di tangan Megawati. Ia menegaskan Ketua Umum memiliki hak prerogatif dalam menyusun jajaran kepengurusan partai, termasuk posisi Sekjen. &ldquo;Nggak lah, nggak ada di AD ART, partai tidak membatasi soal Sekjen dua periode. Nggak, nggak, tidak ada batasnya. Itu kewenangan prerogatif Ketua Umum menentukan siapa saja,&rdquo; pungkasnya.

Peluang Hasto Kristiyanto untuk kembali menjabat sebagai Sekjen PDIP periode 2025–2030 masih terbuka lebar seiring amnesti dari Presiden.

Megawati Resmi Terpilih Kembali sebagai Ketua Umum PDIP, Hasto Kristiyanto Berpeluang jadi Sekjen Lagi usai Dapat Amnesti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/17/86d20b30-a9f7-4402-9e11-22c0699cf211-3465970190.jpg" alt="Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengacungkan dua jempol. (PDIP)." width="100%">
<figcaption>Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengacungkan dua jempol. (PDIP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri resmi ditetapkan kembali ditetapkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Keputusan itu, tertuang dalam Kongres IV PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (1/8). Megawati terpilih lagi menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030. Dalam forum ini, para kader partai berlambang banteng sepakat menetapkan kembali Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Steering Comitte (OC) Kongres VI PDIP Komarudin Watubun. Menurutnya, seluruh peserta kongres sepakat menunjuk Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. "Tadi peserta begitu selesai pembukaan dibuka sidang pertama 100 persen minta mendesak segera dikukuhkan kembali jadi sudah selesai," ujar Komarudin saat ditemui di lokasi acara. Ketua DPP PDIP itu menyatakan, tugasnya mengantarkan kembali Megawati terpilih menjadi ketua umum partai sudah selesai. Ia bersyukur, Kongres VI PDIP berjalan dengan baik. &nbsp; "Tugas saya sudah selesai mengawal ini sampai dilengkapkan lagi. Apa ini juga, jadi ketua OC sudah semua jalan baik," ucap Komarudin. Menurutnya, setelah dikukuhkan menjadi ketua umum, Megawati akan menyusun kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030. "Sudah resmi menjadi ketua umum. Tinggal susun kabinetnya," tegasnya. Sebelumnya, DPP PDIP menggelar Kongres VI di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, pada Jumat (1/8). Kongres itu digelar secara tertutup, dengan dihadiri ribuan kader PDIP dari berbagai daerah di Indonesia. Pantauan JawaPos.com di lokasi, tidak banyak terlihat umbul-umbul sepanjang jalan mendekati BNDCC. Namun, di dalam kawasan tersebut berkibar sejumlah bendera PDIP bersamaan dengan bendera merah putih. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir ke lokasi acara sekitar pukul 13.30 WITA. Kongres yang digelar secara tertutup itu untuk mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030. Kawasan BNDCC dijaga ketat oleh petugas keamanan dari PDIP, Satgas Cakra Buana. Pihak yang tidak mengenakan tanda pengenal khusus dari panitia acara tidak diperkenankan masuk ke kawasan BDNCC. Gelaran Kongres ini dihelat setelah PDIP menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Bali Beach Convention Center, Denpasar, pada Rabu (30/9). Kegiatan itu dihadiri Anggota DPR RI dan DPRD Fraksi PDIP se-Indonesia yang kurang lebih berjumlah 3.200 peserta.

Megawati Soekarnoputri terpilih kembali sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres VI di Bali.

Sah! Megawati Soekarnoputri Resmi Kembali Terpilih Menjadi Ketua Umum PDIP 2025-2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/IMG_5831JPG-1323443013.jpg" alt="Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan SK kepada Calon Kepala Daerah partai di Jakarta, Senin (26/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan SK kepada Calon Kepala Daerah partai di Jakarta, Senin (26/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peremuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tinggal menunggu hari. Konsepnya kini dimatangkan. Salah satu opsinya, pertemuan dua tokoh itu akan digelar secara santai. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP Puan Maharani di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin (3/10). Puan mengatakan, konsep final masih dipikirkan. Tapi, bisa saja mengulang pertemuan sebelumnya yang berkonsep masak-masakan. "Waktu itu, Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi, mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi," ujarnya. Pernyataan tersebut merujuk pada kunjungan Prabowo ke kediaman Mega di Teuku Umar pada 24 Juli 2019. Kala itu, Prabowo yang hendak masuk kabinet Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin sempat bersilaturahmi dengan Mega dan disuguhi nasi goreng buatannya. Puan menerangkan, tanggal dan waktu pertemuan juga masih dibahas. Secara prinsip, keduanya sama-sama berkeinginan untuk bertemu secepatnya. "Menunggu waktu yang tepat, di saat yang tepat," ujarnya. Terkait lokasi pertemuan, dia menegaskan bisa di Teuku Umar atau kediaman Prabowo di Kertanegara maupun Hambalang. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/JKT_Raker-Menhan-dengan-Komisi-I-DPR_Salman-Toyibi9-2229601739.jpg" alt="Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih RI Prabowo Subianto mengikuti raker dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih RI Prabowo Subianto mengikuti raker dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Bantah Bahas Koalisi Ketua DPP PDIP Said Abdullah menambahkan, tujuan pertemuan kedua tokoh adalah tukar pikiran menyangkut masalah kebangsaan. Apalagi, Mega punya pengalaman sebagai wakil presiden dan presiden. Karena itulah, kans dibicarakannya isu koalisi dinilai tidak akan ada. "Masalah koalisi itu pasti tidak akan dibahas karena pertemuan itu bukan pertemuan transaksional," kata anggota DPR RI Dapil Madura tersebut. Sempat beredar isu PDIP meminta jatah tiga menteri. Sejumlah nama yang santer disebut adalah Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey, Men PAN-RB Azwar Anas, hingga Kepala BIN Budi Gunawan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015158521/menteri-pan-rb-abdullah-azwar-anas-ungkap-kesiapan-jika-kabinet-prabowo-punya-lebih-dari-34-kl">Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas Ungkap Kesiapan Jika Kabinet Prabowo Punya Lebih dari 34 K/L</a> Said menegaskan, belum ada pembicaraan maupun perintah kepada ketiganya di internal PDIP. "Kita semua tegak lurus menunggu apa pun titah yang disampaikan Ibu Ketua Umum," jelasnya. Sebelumnya, DPP Partai Gerindra juga memastikan bahwa sudah dimulai pembahasan pertemuan antara Prabowo dan Mega. "Ya ini masih dalam tahap pembicaraan," kata Sufmi Dasco Ahmad, ketua harian DPP Partai Gerindra (30/9). (far/c7/bay)

Waktu itu, Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi, mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi," ujar Puan Maharani.

Politik Menu Nasi Goreng untuk Pertemuan Megawati-Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/25/JKT_Anies-Baswedan-Datangi-DPD-PDI-Perjuangan-Jakarta_Salman-Toyibi-11JPG-2198134037.jpg" alt="Anies Baswedan berbincang dengan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Ady Widjaja usai menggelar pertemuan di kantor DPD PDI Perjuangan, Cakung, Jakarta, Sabtu (24/8/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan berbincang dengan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Ady Widjaja usai menggelar pertemuan di kantor DPD PDI Perjuangan, Cakung, Jakarta, Sabtu (24/8/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Anies Baswedan mengaku hanya tinggal menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, agar bisa ikut bertarung di Pilkada Jakarta 2024. "Saya mengikuti proses, kita tunggu saja sampai teman-teman di PDIP menyampaikan kepada saya," ujarnya kepada wartawan, Minggu (25/8). Sebab, bagaimanapun yang akan mengeluarkan rekomendasi adalah DPP PDIP, dan Megawati yang akan menandatangani surat rekomendasi itu. "Tentu semuanya menunggu arahan dari Ibu Megawati. Saya menunggu," lanjutnya. Saat ini, Anies mengaku sedang mempelajari pesan-pesan Megawati lewat buku-buku yang diberikan kepadanya saat berkunjung ke DPD PDIP DKI Jakarta, Sabtu (24/8).&nbsp; Saat ditanya peluang dirinya akan masuk menjadi kader PDIP untuk menjadi Calon Gubernur Jakarta, Anies enggan menjawab secara lugas. "Pokoknya kita lihat perjalanan nanti," tuturnya.&nbsp; "Pokoknya gini, Tuhan maha mengatur, dan apa yang diatur Tuhan Insya Allah yang terbaik. Jadi, di atas yang memegang kuasa, ada yang maha kuasa," pungkas Anies. Sebelumnya, Anies Baswedan sowan ke kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Sabtu (24/8) dan diterima oleh Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Widjaja. Apakah kedatangan Anies menandakan PDIP akan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada Pilkada Jakarta 2024, Ady hanya menjawab singkat. &rdquo;Insya Allah,&rdquo; ucapnya. Dia akan segera memfasilitasi Anies untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Anies Baswedan mengaku hanya menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar bisa ikut bertarung di Pilkada Jakarta 2024.

Nasib Pencalonannya di Pilkada Jakarta 2024 di Tangan Megawati, Anies Baswedan: Saya Menunggu   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/Megawati-Dery-Ridwansah-2JPG-1522254010.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan arahan usai mengumumkan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah di Jakarta, Rabu (14/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan arahan usai mengumumkan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah di Jakarta, Rabu (14/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gonjang-ganjing politik ternyata tidak hanya terjadi di Partai Golkar dan PKB. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu pun merasakan gelagat serupa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan menyebut ada pihak yang ingin merebut partai yang dia pimpin itu. "Saya dengar ada orang ingin ambil PDI Perjuangan, aih, gawat, gile," ujar Megawati, lantas tertawa. Pernyataan itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara pengumuman bakal calon kepala daerah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, kemarin (14/8). Mega mengatakan, dirinya sebenarnya tak mau dicalonkan lagi sebagai ketua umum pada kongres tahun depan. Dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, terutama cicitnya. Namun, ketika mendengar ada gerakan politik untuk mengambil PDIP, Mega membatalkan rencana pensiunnya. &rdquo;Karena itu, saya mau jadi ketua umum lagi," tegasnya. &rdquo;Keren apa nggak," lanjut Megawati, lalu tertawa kembali. Megawati mengatakan, dirinya tidak takut dengan segala macam intimidasi. Dia juga tidak takut dipanggil KPK. &rdquo;Dipikir saya takut? Emangnya saya pernah main korupsi, cari saja dah,&rsquo;&rsquo; ujar Mega. Dia juga mengulangi kesiapannya bertemu dengan Kapolri. &rdquo;Tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarnoputri minta untuk ketemu dengan kepala polisi Republik Indonesia," katanya. Mega juga menyayangkan jika keinginannya bertemu dengan Kapolri dianggap sebagai bentuk intimidasi. &rdquo;Kalau intimidasi, saya nggak akan ngomong di depan umum dong," katanya. Mega mengatakan bahwa dirinya adalah warga Indonesia yang punya hak untuk bertemu dengan Kapolri. Jika pertemuan itu bisa terlaksana, Mega mengaku akan mempertanyakan dugaan intimidasi kepada sejumlah kader PDIP di daerah. &rdquo;Masak wargaku diintimidasi. Kalau ditanya, katanya ada perintah dari atas. Gile apa nggak. Ini gimana sih. Gawat deh republik ini," kata Mega. Sekjen Hasto membenarkan bahwa ada pihak yang memang ingin menguasai PDIP. Pihak-pihak itu, menurut Hasto, bermain dari belakang. Mereka juga berusaha menyembunyikan rencananya untuk mengambil alih PDIP. &rdquo;Ketika mereka ditanya mengaku tidak tahu, tidak ikut-ikutan, tidak campur tangan di dalam kedaulatan partai. Tapi, faktanya apa yang dulu menjadi rumor itu kan kemudian terjadi," kata Hasto. Dia mengatakan, upaya-upaya seperti itu tentu menjadi pelajaran berharga bagi semua partai politik bahwa kedaulatan partai harus benar-benar dibangun. Dia menangkap aspirasi kekuatan arus bawah PDIP yang militan menyatakan secara tegas tidak akan tinggal diam melihat kedaulatan partainya diganggu. Seluruh jajaran partai akan bergerak. Anak ranting, PAC, dan satgas partai akan bergerak menjaga marwah partai serta marwah ketua umum partai. Hasto menegaskan bahwa PDIP merupakan partai perjuangan yang anggotanya sangat militan. Dia mengungkit bagaimana perlawanan kader saat menghadapi rezim otoriter. &rdquo;Nyawa bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Jadi, kami tegaskan, jangan ganggu putri proklamator yang menegakkan kebenaran di republik ini. Sekiranya ada yang mengganggu, akan berhadapan dengan seluruh kekuatan PDI Perjuangan," tegasnya. (lum/c6/oni)

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan menyebut ada pihak yang ingin merebut partai yang dia pimpin itu. "Saya dengar ada orang ingin

Ada Yang Ingin Ambil PDI Perjuangan, Megawati Batalkan Rencana Pensiun demi Amankan Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/26/20240526154718_IMG_5188JPG-3875709646.jpg" alt="Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya saat menutup Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya saat menutup Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan 17 rekomendasi. Di antaranya, menyerahkan sikap partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kepada sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Rekomendasi dibacakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam penutupan rakernas V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, kemarin (26/5). Di awal rekomendasi, rakernas menyoroti Pemilu 2024 yang dinilai sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Hal itu, kata Puan, disebabkan maraknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang. &rsquo;&rsquo;Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan ketidaknetralan penyelenggara pemilu,&rsquo;&rsquo; terang Puan. Karena itu, rakernas merekomendasikan kepada Fraksi PDIP DPR agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila untuk penguatan pelembagaan partai. &rsquo;&rsquo;Dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan,&rsquo;&rsquo; ucap Puan. PDIP juga menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan atau autocratic legalism sebagaimana terjadi melalui perubahan UU MK dan perubahan UU Penyiaran. Sementara itu, terhadap putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memasukkan materi muatan baru tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, partai banteng menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Puan mengungkapkan, pihaknya mengajak para ahli hukum tata negara, masyarakat sipil, pers, akademisi, intelektual, dan seluruh elemen prodemokrasi untuk melakukan evaluasi secara objektif atas pelaksanaan Pemilu 2024. &rsquo;&rsquo;Rakernas mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita reformasi, khususnya pelembagaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat,&rsquo;&rsquo; terangnya. Menurut Puan, rakernas telah mendengarkan suara arus bawah dari anak ranting, ranting, hingga pengurus anak cabang partai. Mereka meminta kepada ketua umum PDIP agar hanya menjalin kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Terkait sikap partai terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, Puan menyampaikan bahwa rakernas V partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional. Menurut dia, berbagai persoalan tersebut mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis. &rsquo;&rsquo;Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan,&rsquo;&rsquo; terangnya. Karena itu, lanjut Puan, rakernas V memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDIP Megawati untuk menentukan sikap. &rsquo;&rsquo;Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah mendatang,&rsquo;&rsquo; papar ketua DPR itu. Puan menambahkan bahwa rakernas V partai juga telah mendengarkan pandangan umum dari DPD PDI Perjuangan se-Indonesia terkait gelaran kongres 2025. &rsquo;&rsquo;Memohon kesediaan Prof Dr Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai ketua umum PDIP periode 2025&ndash;2030 dalam kongres VI pada 2025 mendatang,&rsquo;&rsquo; terangnya. Dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024, rakernas mendorong tiga pilar partai dari tingkat pusat dan daerah semakin solid. Mereka harus segera mempersiapkan pasangan calon terbaik yang akan dimajukan di pilkada. Sementara itu, dalam pidato penutupan rakernas kemarin, Megawati belum memutuskan sikap partainya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, sikap politik PDIP didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa menjadi lebih baik, berdaulat, dan lebih berdiri di atas kaki sendiri. Apakah akan berada di dalam atau luar pemerintahan, kata Megawati, hal itu harus dihitung secara politik. Menurut dia, banyak pihak yang menunggu-nunggu sikap politik PDIP terhadap pemerintahan. &rsquo;&rsquo;Ini pasti yang ditunggu para wartawan, sikap politik partai. Kan harus dihitung secara politik. Enak aja. Gue mainin dulu dong,&rsquo;&rsquo; seloroh Megawati, disambut tepuk tangan para kader PDIP. Yang terpenting sekarang, lanjut Megawati, adalah turun ke akar rumput untuk menyatu dengan rakyat dalam menghadapi Pilkada 2024. Para kader harus bonding atau membangun keterikatan dengan rakyat untuk bisa tertawa dan menangis bersama mereka serta menghasilkan solusi guna mengatasi permasalahannya. Presiden kelima Indonesia itu juga meminta kadernya untuk mengingatkan rakyat agar bisa menghindari money politics atau politik uang yang bisa memengaruhi pilihan dan merusak demokrasi. Dia menceritakan bagaimana rakyat yang tergiur politik uang. Mereka dijanjikan akan diberi Rp 1 juta, tapi nyatanya hanya Rp 300 ribu. Bahkan, lanjut Megawati, ada yang diminta berfoto dengan KTP dan amplop tersebut. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi (BRIN) itu meminta kepada kader PDIP untuk mengajari rakyat bagaimana memilih pemimpin yang baik dan benar. &rsquo;&rsquo;Makanya tolong diajarkan kepada rakyat. Rakyat itu perlu pertolongan. Mereka haus akan sebuah guidance. Diajari, benarnya kalau milih pemimpin iku piye toh. Dulu saya begitu loh, ngajarin,&rdquo; kata Megawati. Megawati memberikan perhatian kepada legislator yang baru terpilih pada Pileg 2024 untuk tidak malas turun ke masyarakat. Bahkan, dia memerintah kadernya di PAC dan anak ranting agar melaporkan anggota dewan yang tidak turun ke bawah. Mereka tidak perlu takut untuk melapor. &rsquo;&rsquo;Laporan kepada Ibu langsung. Kalau mereka ini, yang kayak bos-bos ini, sudah jadi dan tidak mau turun ke bawah ke tempatmu, bilang sama Ibu, ini janji saya. Jangan enak-enakan. Saya sudah bilang, partai ini mau saya jadikan partai pelopor, kamu yang tidak bekerja untuk rakyat, out! Ini benar, bukan drama,&rsquo;&rsquo; tegas Megawati. (lum/c7/oni)

Rakernas V PDI PDIP mengeluarkan 17 rekomendasi. Di antaranya, menyerahkan sikap partai terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasil Rakernas, Kader PDIP Minta Megawati Tetap Jadi Ketua Umam hingga 2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/Ketua-Umum-PDIP-Megawati-Soekarnoputri-Dery-Ridwansah-5JPG-2752846248.jpg" alt="Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya saat peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya saat peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merayakan hari ulang tahun ke-77 pada Selasa. &rsquo;&rsquo;Dengan meneladani perjuangan beliau, maka berbagai intimidasi yang terjadi saat ini, justru menjadi pupuk semangat untuk semakin kokoh di dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi di dalam menentukan pemimpin,&rdquo; ungkap Hasto. (*)

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tengah berbahagia. Dia merayakan hari ulang tahun ke-77 pada Selasa.

Hari Ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Rayakan Ulang Tahun ke-77

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/IMG-20240110-WA0075-1060549240.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berikan pidato politik di HUT ke-51 PDIP." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berikan pidato politik di HUT ke-51 PDIP.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Netralitas aparat dalam pemilu menjadi salah satu penekanan Megawati Soekarnoputri saat perayaan HUT Ke-51 PDIP kemarin (10/1). Ketua umum PDIP itu meminta aparat menjaga keamanan, bersikap netral, dan tidak mengintimidasi masyarakat selama pesta demokrasi berlangsung. Menurut Megawati, pemilu bukan alat kelompok elite politik untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam pemilu juga ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Karena itu, semua pihak harus menghadirkan pemilu yang damai. &rdquo;Setelah pemilu, enggak ribut. Ya sudah, kalau memang betul rakyat itu memilih,&rdquo; ucapnya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Presiden ke-5 RI itu mengingatkan, siapa pun pemimpin bangsa ke depan harus menyadari bahwa kekuasaan tidak berlangsung selamanya. &rdquo;Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu Yang di Atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apa pun jabatannya,&rdquo; ungkap Megawati. Pemilu, lanjut dia, merupakan ajang pesta demokrasi dan alat bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan seluruh aspirasi politiknya. Namun, menurut Mega, akhir-akhir ini arah pemilu seperti sudah bergeser. Hal itu disebabkan adanya intimidasi kepada masyarakat. Megawati menyinggung kasus pengeroyokan aparat TNI kepada pendukung Ganjar Pranowo di Boyolali. Dia mengingatkan bahwa TNI dan Polri adalah abdi negara. Mereka dibayar negara dengan uang yang berasal dari rakyat melalui pajak. Megawati menegaskan bahwa dirinya bukan sentimen kepada aparat. Namun, hanya ingin mengingatkan bahwa aparat adalah abdi negara dan pelayan rakyat. &rdquo;Ini supaya tahu, kalian itu abdi negara. Negara bukan perorangan. Udah begitu mbok sadar, yang harus dilindungi itu sopo to? Rakyatlah,&rdquo; ujarnya. Megawati menegaskan bahwa anggota TNI dan Polri adalah abdi negara yang terikat dengan sumpah jabatan sampai pensiun. Karena itu, netralitas harus benar-benar dijaga. Capres Ganjar Pranowo mengatakan, rakyat tidak takut diintimidasi. Mereka melawan dalam diam, bergerak dalam senyap. &rdquo;Oke silakan Anda tekan, silakan Anda paksa, kami inggih-inggih saja. Tapi, keputusan kami akan ada di TPS,&rdquo; tegas Ganjar yang juga hadir dalam perayaan HUT PDIP kemarin. Sementara itu, Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin yang hadir dalam perayaan HUT PDIP tersebut mengatakan, kehadiran partai politik di Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Partai juga dianggap mewadahi kemajemukan yang ada dalam demokrasi. &rdquo;Partai politik memiliki peran sebagai kekuatan pemersatu bangsa di tengah kebinekaan,&rdquo; tuturnya. Ma&rsquo;ruf menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan partai politik yang kuat. Pada kesempatan ini, dia menyampaikan harapannya agar partai politik di Indonesia dapat terus melanjutkan semangat demokrasi. Hal tersebut harus diawali dengan mencetak kader partai yang andal dan berintegritas. (lum/lyn/c7/fal)

Netralitas aparat dalam pemilu menjadi salah satu penekanan Megawati Soekarnoputri saat perayaan HUT Ke-51 PDIP kemarin (10/1).

Megawati: Aparat Adalah Abdi Negara, Harus Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/PDIP-1963783593.jpg" alt="Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri .</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato dalam rangka menyikapi dinamika politik nasional saat ini. Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses Pemilu agar tidak terjadi kecurangan dalam setiap tahapannya. Megawati secara khusus menyoroti perkara yang terjadi di Mahkamah Konstitusi mengenai putusan kontroversial sebelumnya yang menjadi karpet merah bagi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju jadi bacawapres dengan Prabowo Subianto. Presiden ke-5 RI ini mengatakan, apa yang terjadi di MK menjadi bukti nyata masih ada manipulasi hukum di Indonesia. Ia prihatin dengan prahara di MK. "Apa yang terjadi di MK akhir-akhir ini menyadarkan kita, berbagai manipulasi hukum masih terjadi itu akibat kekuasaan mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani," kata Megawati dalam sambutan virtual lewat akun YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11). "Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilih mu dengan tuntunan nurani," kata Megawati. Dilansir JawaPos.com dari Antara, Megawati juga menegaskan Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa ada kecuali. Menurutnya mengawal dan menegakkan demokrasi adalah kewajiban sebagai warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. "Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa, terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi!" kata Mega. Tidak hanya itu, Ketua Dewan Pengarah BRIN ini juga mengingatkan agar kedaulatan rakyat terus dijunjung tinggi dan rekayasa hukum tidak boleh terjadi. "Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi.Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia," ujarnya. Menurutnya, apabila hukum dan keadilan ditegakkan dan senantiasa dikawal oleh rakyat, cita-cita para pendiri bangsa pasti akan bisa diwujudkan. "Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan," tuturnya. ***

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato dalam rangka menyikapi dinamika politik nasional saat ini.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua umum pdip

Berita Terkini