Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/IMG_2814-825547066.jpeg" alt="Ilustrasi Bitcoin sebagai aset digital yang menghadapi tekanan jual massal dan volatilitas ekstrem di awal 2026 (The Guardian)" /> JawaPos.com -&nbsp;Bitcoin, mata uang kripto paling berpengaruh di dunia, mengalami penurunan tajam sejak akhir 2025, memicu keresahan di pasar keuangan global dan menguji kembali kepercayaan investor terhadap aset digital. Pergerakan harga ini menjadi sorotan utama dalam gejolak pasar modal dan kripto yang lebih luas. Menurut data pasar terbaru, harga Bitcoin merosot tajam hingga sekitar USD 63.000 pada Kamis (5/2), level terendahnya dalam lebih dari setahun dan turun hampir 50 persen dari puncaknya di USD 126.210,50 pada 6 Oktober 2025. Penurunan tersebut terjadi dalam periode kurang dari tiga bulan, menggambarkan salah satu koreksi terbesar dalam sejarah aset kripto modern.&nbsp; Dilansir dari The Guardian, Jumat (6/2/2026), penurunan tajam ini tidak hanya menekan harga Bitcoin, tetapi juga mengguncang perusahaan serta investor yang memiliki ketergantungan besar pada aset digital. Laporan tersebut menegaskan, "Penurunan berbulan-bulan di pasar kripto telah menghantam nilai saham perusahaan-perusahaan yang semakin banyak berinvestasi di Bitcoin, sekaligus memperparah kegelisahan di pasar saham secara lebih luas." Penurunan ini terjadi setelah periode pertumbuhan signifikan yang dipicu oleh optimisme investor di tengah kebijakan pro-kripto di Amerika Serikat. Bitcoin mencapai rekor tertinggi di atas USD 126.000 pada Oktober 2025, namun sejak awal 2026, tekanan jual yang meningkat, terutama di Januari dan awal Februari, menyebabkan nilai aset digital ini jatuh drastis.&nbsp; Para analis pasar menilai bahwa penurunan ini dipicu oleh sejumlah faktor, antara lain arus keluar modal dari instrumen investasi kripto seperti ETF Bitcoin serta menguatnya sentimen risk-off atau menghindari risiko di kalangan investor global. Dalam kajian terbarunya, sejumlah pengamat menyatakan bahwa Bitcoin telah memasuki fase yang disebut sebagai "full capitulation mode", yakni kondisi penyerahan total pasar ketika gelombang jual massal dari investor institusional maupun spekulan justru memperdalam koreksi harga. Selain itu, tekanan terhadap Bitcoin juga mencerminkan kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan moneter global. Ketidakpastian tentang suku bunga dan kebijakan regulator, termasuk potensi penguatan pengawasan terhadap kripto di berbagai yurisdiksi, mendorong sebagian investor mencari aset yang lebih tradisional atau aman, seperti emas dan obligasi pemerintah.&nbsp; Di sisi regulasi dan politik, sorotan semakin tajam. Anggota DPR Amerika Serikat, Ro Khanna, pada Rabu (4/2), menyatakan bahwa dia akan menyelidiki World Liberty Financial setelah The Wall Street Journal melaporkan bahwa seorang anggota keluarga kerajaan Uni Emirat Arab (UEA) mendukung investasi senilai USD 500 juta (sekitar Rp 8,42 triliun dengan kurs Rp 16.840 per dolar AS) ke perusahaan kripto milik keluarga Trump. Dalam pernyataan resminya, Khanna menegaskan, "Kesepakatan yang dilaporkan ini mungkin telah berkontribusi pada perubahan kebijakan Amerika Serikat." Dampak dari penurunan ini terasa luas. Saham perusahaan yang memiliki eksposur besar terhadap Bitcoin, seperti platform perdagangan dan perusahaan teknologi yang diversifikasi asetnya mencakup kripto, mencatat kerugian signifikan. Selain itu, volume likuidasi besar dan tekanan margin di pasar derivatif kripto memperparah penurunan harga. Dalam konteks yang lebih luas, penurunan nilai Bitcoin berdampak pada pasar kripto secara keseluruhan. Ether, kripto terbesar kedua, juga mengalami koreksi harga lebih dari 30 persen dalam periode yang sama, menunjukkan bahwa tekanan jual tidak terbatas pada Bitcoin saja tetapi melebar ke keseluruhan ekosistem aset digital.&nbsp; Pengamat pasar menyatakan bahwa volatilitas ekstrem ini menimbulkan tantangan besar bagi Bitcoin sebagai aset penyimpan nilai atau &ldquo;emas digital,&rdquo; sebuah narasi yang selama ini dipromosikan oleh pendukung kripto. Menurut Deutsche Bank, tekanan penjualan yang berkelanjutan dan mengaburnya minat investor institusional menunjukkan bahwa pasar kripto mungkin masih jauh dari menjadi komponen stabil dalam portofolio global.&nbsp; Dengan tekanan pasar yang terus berlanjut, fokus kini beralih pada bagaimana institusi besar dan regulator keuangan global akan merespons dalam beberapa bulan mendatang, serta apakah Bitcoin akan mampu memulihkan sebagian nilainya seiring perubahan sentimen investor.&nbsp;

Bitcoin, mata uang kripto paling berpengaruh di dunia, mengalami penurunan tajam sejak akhir 2025, memicu keresahan di pasar keuangan global

Guncang Pasar Keuangan Global, Bitcoin Ambles Terjun Bebas, Setengah Nilainya Hilang dalam 3 Bulan di Tengah Krisis Kripto

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/Screenshot_2023-06-06-04-54-41-032-edit_comandroidchrome-220283033.jpg" alt="Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara pada konferensi pers di markas besar PBB di New York" /> JawaPos.com-Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (6/6/2023) menyerukan reformasi struktural arsitektur keuangan internasional selain langkah-langkah segera untuk meringankan beban ekonomi negara-negara berkembang dan emerging market. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01704860/banyak-diminati-saat-mudik-lebaran-rental-sewa-mobil-lepas-kunci-siap-layani-permintaan-momen-libur-sekolah">Banyak Diminati saat Mudik Lebaran, Rental Sewa Mobil Lepas Kunci Siap Layani Permintaan Momen Libur Sekolah</a> Guterres mengajukan banding dalam sambutannya pada peluncuran tiga ringkasan kebijakan di bawah Our Common Agenda, termasuk ringkasan kebijakan tentang reformasi arsitektur keuangan internasional. Sistem Bretton Woods didirikan pada tahun 1945, ketika banyak ekonomi berkembang dan emerging market berada di bawah kekuasaan kolonial. Seharusnya melayani dunia tetapi tidak mewakili dunia, katanya kepada negara-negara anggota PBB. Sekjen PBB mengatakan pandemi COVID-19 dan akibatnya merupakan stress test untuk sistem itu, tetapi sebagian besar gagal dan tidak memenuhi mandat intinya sebagai jaring pengaman keuangan global. Itu tidak menyediakan cukup pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pemulihan di negara-negara berkembang, yang banyak di antaranya kini berada dalam pergolakan krisis keuangan parah. Lima puluh dua negara berkembang berada dalam, atau hampir, kesulitan utang, sementara keringanan utang terhenti. Inflasi dan kenaikan suku bunga menambah tekanan keuangan yang tidak berkelanjutan pada negara-negara berkembang. Beberapa pemerintah dipaksa untuk memilih antara melakukan pembayaran utang atau gagal bayar untuk membayar pekerja sektor publik - kemungkinan merusak peringkat kredit mereka di tahun-tahun mendatang. Afrika sekarang membelanjakan lebih banyak untuk biaya jasa utang daripada perawatan kesehatan, katanya. Dalam jangka pendek, masyarakat internasional perlu mengambil langkah mendesak di bawah pengaturan saat ini untuk meringankan beban ekonomi negara berkembang dan emerging market, kata Guterres. "Tetapi di luar langkah-langkah darurat, kami membutuhkan tanggapan struktural. Komunitas internasional harus mereformasi arsitektur keuangan internasional agar tangguh, adil, dan dapat diakses oleh semua orang." Ringkasan kebijakan tentang reformasi arsitektur keuangan internasional menetapkan proposal yang ambisius dan konkret di enam bidang untuk mengatasi ketidakadilan historis dan bias sistemik: tata kelola ekonomi global, keringanan utang dan biaya pinjaman negara, keuangan publik internasional, jaring pengaman keuangan global, menangani jangka pendek di pasar modal dan keuangan berkelanjutan, dan arsitektur pajak global. Proposal singkat tersebut mengusulkan penguatan suara dan representasi negara-negara berkembang di dewan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF); mengusulkan reformasi kuota IMF, yang harus dipisahkan dari akses ke sumber daya; menyarankan perubahan pada hak suara IMF dan aturan pengambilan keputusan; dan mengusulkan badan puncak perwakilan yang mengawasi keseluruhan sistem, untuk meningkatkan koherensinya dan menyelaraskan prioritasnya dengan Agenda 2030. Proposal singkat tersebut mengusulkan pembenahan peran dan penggunaan Hak Penarikan Khusus (SDR), pada dasarnya, cara IMF menciptakan likuiditas dalam krisis, kata Guterres. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01704840/sindir-nikita-mirzani-lolly-saya-lebih-bisa-mengendalikan-emosi-dibanding-orang-dewasa">Sindir Nikita Mirzani, Lolly: Saya Lebih Bisa Mengendalikan Emosi Dibanding Orang Dewasa</a> Alokasi SDR yang dikeluarkan selama pandemi sangat tidak adil dan redistribusi sejauh ini sangat minim. Kelompok Tujuh negara industri paling maju, dengan populasi 772 juta orang, menerima 280 miliar dolar AS dalam bentuk SDR. Negara-negara terbelakang, dengan populasi 1,1 miliar orang, dialokasikan lebih dari 8 miliar dolar AS, catatnya. Ini dilakukan sesuai aturan. Tapi ada yang salah secara moral dengan aturan yang menetapkan prosedur semacam ini. Laporan singkat mengusulkan agar ke depan, ketidakadilan ini harus diperbaiki, ujarnya. Proposal singkat tersebut mengusulkan peningkatan besar-besaran pembiayaan pembangunan dan iklim, sebagian dengan mengubah model bisnis bank pembangunan multilateral dan mengubah pendekatan mereka terhadap risiko, untuk secara besar-besaran memanfaatkan pembiayaan swasta dengan biaya yang masuk akal bagi negara-negara berkembang, tambahnya. Secara keseluruhan, proposal dalam laporan singkat ditujukan untuk beralih dari sistem yang menguntungkan orang kaya dan memprioritaskan keuntungan jangka pendek, menuju sistem yang adil, dan berinvestasi di muka dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, aksi iklim, dan generasi mendatang, kata Guterres, yang juga mempresentasikan ringkasan kebijakan tentang melampaui produk domestik bruto dan tentang Global. (*)

Guterres mengajukan banding dalam sambutannya pada peluncuran tiga ringkasan kebijakan di bawah Our Common Agenda

Sekjen PBB Serukan Reformasi Struktural Arsitektur Keuangan Global

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" /> JawaPos.com - Menteri Keuangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/sri-mulyani/">Sri Mulyani Indrawati</a> menyampaikan bahwa pada kuartal pertama 2022, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sebesar 0,33 persen. Angka tersebut merupakan penurunan rata-rata dibandingkan posisi akhir tahun 2021.  "Nilai tukar rupiah triwulan I-2022 mengalami depresiasi sebesar 0,33 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2021," jelas dia dalam Telekonferensi Pers, Rabu (13/4).  Meskipun terdepresiasi, Indonesia masih lebih baik ketimbang negara tetangga yang lain. Mulai dari Malaysia, India, Thailand mengalami penurunan lebih besar dibandingkan Indonesia.  "Depresiasi Rupiah ini lebih rendah dibandingkan mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, Malaysia Ringgit 1,15 persen year to date (ytd), India Rupee 1,73 persen ytd, Thailand (Baht) 3,15 persen ytd," jelas <a href="https://www.jawapos.com/tag/sri-mulyani/">Sri Mulyani.</a>  Ditegaskan bahwa nilai tukar Rupiah masih terjaga meskipun diterpa ketidakpastian pasar <a href="https://www.jawapos.com/tag/keuangan-global/">keuangan global</a>.  "Nilai tukar rupiah Indonesia tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global," imbuh Ani, sapaan akrab Menkeu.

Rupiah Terdepresiasi 0,33%, Lebih Baik Dibanding Malaysia-Thailand

keuangan global

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keuangan global

Berita Terkini

Guncang Pasar Keuangan Global, Bitcoin Ambles Terjun Bebas, Setengah Nilainya Hilang dalam 3 Bulan di Tengah Krisis Kripto

Sekjen PBB Serukan Reformasi Struktural Arsitektur Keuangan Global

Rupiah Terdepresiasi 0,33%, Lebih Baik Dibanding Malaysia-Thailand

Download Aplikasi JawaPos.com