<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/WhatsApp-Image-2024-08-03-at-205346-3418429107.jpg" alt="KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PWNU Jatim masa khidmat 2024-2029. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PWNU Jatim masa khidmat 2024-2029. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim masa khidmat 2024-2029. Dia terpilih secara aklamasi dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) NU Jatim di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (3/8). Terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketua PWNU Jatim bersamaan dengan Hari Lahir (Harlah) ke-125 Pesantren Tebuireng pada Sabtu (3/8). Tepat di tanggal yang sama pada 1899, Pesantren Tebuireng secara resmi berdiri. Harlah ke-125 Pesantren Tebuireng itu mengusung tema 125 Tahun Pesantren Tebuireng Merawat Islam Ahlussunnah wa Al-Jamaah yang Rahmatan lil Alamin. Keputusan terpilihnya Gus Kikin ini ditetapkan pada Sidang Pleno V Konferwil NU Jatim yang dipimpin jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Yakni H Amin Said Husni selaku Wakil Ketua Umum PBNU. Dia didampingi Gus Aizuddin Abdurrahman selaku Ketua PBNU. &rdquo;Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz ditetapkan sebagai Ketua PWNU Jatim masa khidmat 2024-2029,&rdquo; kata H Amin Said sembari mengetuk palu dalam sidang Pleno V itu dipusatkan di Universitas Hasyim Asy&rsquo;ari (Unhasy) Jombang.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Al-Fatihah,&rdquo; imbuh dia. Sebelumnya, Amin Said menjelaskan bahwa dalam NU ada dua mekanisme pemilihan ketua. Pertama, ditempuh dengan acara musyawarah mufakat. Kedua, dilakukan pemungutan suara berdasar tata tertib. Mekanisme kedua dilakukan karena ada dua bakal calon Ketua PWNU Jatim. Yakni KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dan KH Makki Nashir, yang tak lain Ketua PCNU Bangkalan sekaligus dzurriyah Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan. Dalam sidang penjaringan atau pemilihan bakal calon ketua tanfidziyah, Gus Kikin memperoleh 38 (88 persen) usul, sedangkan Kiai Makki mendapat dukungan 5 (12 persen) peserta sidang. Dengan begitu, Gus Kikin dianggap sah sebagai calon Ketua PWNU Jatim. Sementara Kiai Makki tidak memenuhi syarat sebagaimana tatib Konferwil NU Jatim yaitu minimal memiliki 30 persen usul. Adapun total hak suara ialah 43, karena PCNU Banyuwangi tidak memiliki hak suara dan PCNU Kediri tidak hadir.

KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim masa khidmat 2024-2029

Gus Kikin Terpilih Ketua PWNU Jawa Timur di Konferwil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/WhatsApp-Image-2024-01-11-at-153028-2598024564.jpeg" alt="KH Abdul Hakim Mahfudz, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng yang kini ditunjuk PBNU sebagai Pj Ketua PWNU Jatim." width="100%">
<figcaption>KH Abdul Hakim Mahfudz, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng yang kini ditunjuk PBNU sebagai Pj Ketua PWNU Jatim.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sejumlah film horor Indonesia yang diputar di bioskop marak menggunakan istilah dan simbol agama, terutama agama Islam. Namun, film-film tersebut masih boleh dirilis secara luas. Barulah saat film horor Indonesia berbau religi berjudul Kiblat akan dirilis dan sudah dipromosikan melalui trailer serta poster, banyak pihak yang menentang film tersebut. Mulai dari pemuka agama hingga warganet. Mereka bahkan meminta agar film Kiblat dilarang beredar di Indonesia. Tentangan dari berbagai kalangan tersebut karena materi promosi dan judul film Kiblat dianggap melenceng dari syariat Islam. Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang KH Abdul Hakim Mahfudz turut angkat suara terkait polemik film Kiblat tersebut. Ulama yang juga menjabat sebagai Pj Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur itu menilai film horor saat ini masih banyak yang minim dari segi edukasi. &rdquo;Film horor ini menurut saya dari sisi pendidikan kurang. Anak-anak harus menguasai dan memahami keilmuan, sehingga bisa memilih film yang punya misi pendidikan,&rdquo; kata KH Abdul Hakim Mahfudz pemuka agama yang akrab disapa Gus Kikin tersebut, Kamis (28/3), seperti dikutip dari Antara. Dia menambahkan, para sineas horor saat ini banyak yang kurang mempertimbangkan faktor pendidikan saat membuat film. &rdquo;Sekarang ini banyak film yang lebih mengutamakan kepentingan komersial dan mengabaikan sisi pendidikan,&rdquo; kata Gus Kikin. Dia berharap film yang dibuat dan diedarkan ke masyarakat, termasuk film horor bisa memperkuat identitas bangsa dan juga memperkokoh fondasi keilmuan. Menanggapi poster film Kiblat, yang memuat gambar orang yang sedang rukuk namun wajahnya menengadah ke atas, Gus Ikin mengaku tidak paham apa maksud dari pembuatnya. &rdquo;Kami tidak tahu dasarnya membuat adegan itu apa. Mungkin bercanda atau apa. Tapi jika betul melecehkan harus ditindak,&rdquo; tegas KH Abdul Hakim Mahfudz. Sementara itu, Leo Pictures yang memproduksi film Kiblat meminta maaf atas kontroversi yang ditimbulkan dalam pembuatan film horor tersebut.&nbsp;Permintaan maaf itu disampaikan setelah pihak Leo Pictures melakukan pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membahas film Kiblat. Selain meminta maaf, Leo Pictures juga akan mengganti judul dan poster film arahan sutradara Bobby Prasetyo, agar layak diedarkan dan tidak menimbulkan polemik.

Pj Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz menilai film horor saat ini masih banyak yang minim dari segi edukasi

Tanggapi Kegaduhan Film Kiblat, Pengurus PWNU Jawa Timur Menilai Film Itu Minim Nilai Edukasi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/WhatsApp-Image-2024-01-11-at-153028-2598024564.jpeg" alt="KH Abdul Hakim Mahfudz, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng yang kini ditunjuk PBNU sebagai Pj Ketua PWNU Jatim." width="100%">
<figcaption>KH Abdul Hakim Mahfudz, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng yang kini ditunjuk PBNU sebagai Pj Ketua PWNU Jatim.</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, yang juga Pj Ketua PWNU Jatim K.H.&nbsp;Abdul Hakim Mahfudz menegaskan tidak ingin NU terpecah apalagi di masa Pemilu 2024 ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013723670/setelah-terjaring-ott-sore-ini-kpk-umumkan-status-hukum-bupati-labuhan-batu">Setelah Terjaring OTT, Sore Ini KPK Umumkan Status Hukum Bupati Labuhan Batu </a> "Kalau untuk kepentingan NU, insya Allah nanti bersatu. Kalau ada orang yang terbelah itu karena ada kepentingannya. Saya tidak bayak kepentingan. Kami bersama-sama memikirkan kepentingan NU, organisasi ini berjalan baik, memberi manfaat," katanya di Jombang, Jumat. Gus Kikin, sapaan akrabnya juga menegaskan tidak pernah memberikan statemen dukungan untuk pasangan calon presiden yang bertarung dalam Pemilu 2024 ini. Namun, saat ada tamu dari tim maupun calon presiden dan calon wakil presiden yang hadir, ia tetap menerimanya. "Saya tidak pernah memberikan dukungan ke siapa. Semuanya datang ke sini dan saya harus menghormati tamu," katanya. Dia juga berharap seluruh jajaran untuk menjaga NU. Selain itu, diharapkan seluruh pihak terutama di akar rumput untuk menjaga persatuan bangsa. "Kalau NU memang memikirkan umatnya. NU kami jadikan wadah untuk membangun kebersamaan,&nbsp;ukuwah,&nbsp;dan persatuan. Itu yang penting," kata dia. Gus Kikin juga menegaskan memutuskan untuk menerima mandat dari PBNU menjadi Pj Ketua PWNU Jatim menggantikan K.H. Marzuki Mustamar. Ia mengaku menghormati keputusan yang sudah dikeluarkan dalam rapat PBNU tersebut. Untuk saat ini, pihaknya segera berkoordinasi dengan seluruh jajaran PWNU Jatim termasuk beberapa program yang sudah dijalankan dan melanjutkannya. Selain itu, berbagai inovasi yang sudah dibuat juga direalisasikan. Sebelumnya, PBNU memutuskan untuk mencopot jabatan K.H. Marzuki Mustamar dari Ketua PWNU Jatim. PBNU beralasan ada masalah internal sehingga PBNU memutuskan untuk mencopot jabatannya. Namun, K.H. Marzuki Mustamar mengakui memang menerima SP3 dari PBNU, antara lain soal menentang perintah PBNU. Ia pun tak memahami menentang seperti apa. Kemudian, soal acara NU Award 2023 yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. SP diberikan, pada acara yang digelar Maret 2023 tersebut. Namun, ia juga mengaku tak paham kesalahannya. Ada juga soal Konfercab PCNU Jombang yang sudah berjalan, yang secara tiba-tiba PBNU mengirimkan surat yang mengakui pemilihan&nbsp;syuriah,&nbsp;tapi tidak mengakui&nbsp;tanfidziyah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013723587/kecaman-internasional-memuncakpuluhan-wartawan-kembali-tewas-dalam-aksi-pengeboman-israel-di-gaza">Kecaman Internasional Memuncak,&nbsp;Puluhan Wartawan Kembali Tewas dalam Aksi Pengeboman Israel di Gaza</a> Namun, ia mengaku legowo dengan keputusan tersebut. Ia menerimanya sebagai takdir sehingga harus mematuhi keputusan organisasi. (*)

PJ Ketua PWNU Jawa Timur K.H. Abdul Hakim Mahfudz menegaskan tidak ingin NU terpecah apalagi di masa Pemilu 2024 ini.

Gus Kikin Tegaskan Tidak Ingin NU Terpecah-belah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/62_cicit-838801806.png" alt="KH Abdul Hakim Mahfudz" width="100%">
<figcaption>KH Abdul Hakim Mahfudz</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tongkat kepemimpinan KH Marzuki Mustamar di PWNU Jawa Timur resmi berpindah ke KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin). Gus Kikin sebagai nakhoda baru PWNU Jawa Timur terpilih setelah Rapat Gabungan Syuriah dan Tanfidziyah Pengurus Besar NU (PBNU). Gus Kikin menuturkan, tawaran sebagai Ketua PWNU Jawa Timur sebetulnya sudah diberikan sejak beberapa waktu lalu. Namun, tawaran itu tak terlalu diseriusi oleh Cucu Hadratussyaikh Hasyim Asyari itu. &rdquo;Awalnya, saya ditawari untuk menjadi Ketua PWNU Jatim. Dan itu saya anggap biasa. Karena saya juga pernah berada di pengurus PWNU Jatim,&rdquo; ujar Gus Kikin seperti dilansir dari Radar Jombang, Jawa Pos Group. Gus Kikin menilai, apabila ada yang lain yang lebih layak dan cocok atau bagus untuk menjadi ketua, dia mempersilakan. &rdquo;Bagi saya kalau ada yang lain bersedia, lebih bagus. Tapi karena keputusan ini hasil rapat gabungan, ya sudah saya ikut keputusan rapat gabungan itu,&rdquo; tambah Gus Kikin. Sebelumnya, Cucu Hadratussyaikh Hasyim Asyari itu ditunjuk sebagai Pj Ketua PWNU Jawa Timur disampaikan Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Gus Kikin lantas menyusun strategi untuk masa kepemimpinannya. Gus Kikin menyatakan, setelah penunjukan itu, segera melakukan taaruf atau perkenalan kepada pengurus PWNU Jawa Timur. &rdquo;Inovasi-inovasi akan kita lakukan. Ya, intinya kita mengalir saja,&rdquo; tutur Gus Kikin. Terpisah, Gus Ipul menyampaikan, Gus Kikin akan menjabat hingga diselenggarakannya Musyawarah Wilayah NU Jawa Timur yang rencananya digelar pada Maret.

KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) menuturkan tawaran sebagai ketua PWNU Jawa Timur sudah lama disampaikan

Gus Kikin Sebut Tawaran Menjadi Ketua PWNU Jawa Timur Sudah dari Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/WhatsApp-Image-2024-01-11-at-153028-2598024564.jpeg" alt="KH Abdul Hakim Mahfudz, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng yang kini ditunjuk PBNU sebagai Pj Ketua PWNU Jatim." width="100%">
<figcaption>KH Abdul Hakim Mahfudz, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng yang kini ditunjuk PBNU sebagai Pj Ketua PWNU Jatim.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tongkat kepemimpinan KH Marzuki Mustamar di PWNU Jawa Timur resmi digantikan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin). Gus Kikin sebagai nakhoda baru PWNU Jawa Timur terpilih setelah Rapat Gabungan Syuriah dan Tanfidziyah Pengurus Besar NU (PBNU). Kabar Cucu Hadratussyaikh Hasyim Asyari itu ditunjuk sebagai Pj Ketua PWNU Jawa Timur disampaikan Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Gus Kikin lantas menyusun strategi masa kepemimpinannya. Seperti dilansir dari Radar Jombang Jawa Pos Group, Gus Kikin menyatakan bahwa setelah penunjukan itu segera melakukan taaruf atau perkenalan kepada pengurus PWNU Jawa Timur. &rdquo;Inovasi-inovasi akan kita lakukan. Ya, intinya kita mengalir saja,&rdquo; tutur Gus Kikin. Terpisah, Gus Ipul menyampaikan bahwa Gus Kikin akan menjabat hingga diselenggarakannya Musyawarah Wilayah NU Jawa Timur yang rencananya digelar pada Maret. Dia menegaskan, KH Marzuki Mustamar sebenarnya telah habis masa jabatan sejak September 2023. Kemudian mendapatkan SK perpanjangan sementara. Rapat gabungan yang dipimpin Rais Aam KH Miftachul Ahyar juga dihadiri Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf serta jajaran syuriah dan tanfidziyah tersebut, bulat menerima pemberhentian KH Marzuki dan pengangkatan Gus Kikin.

KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) resmi menggantikan KH Marzuki Mustamar sebagai ketua PWNU Jawa Timur

Terpilih Sebagai Pj PWNU Jawa Timur, Gus Kikin Bocorkan Strateginya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/62_cicit-838801806.png" alt="KH Abdul Hakim Mahfudz" width="100%">
<figcaption>KH Abdul Hakim Mahfudz</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menunjuk KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) menjadi Pj ketua PWNU Jawa Timur. Keputusan itu diambil melalui rapat gabungan antara jajaran pengurus Syuriah dan Tanfidziyah PBNU. "Alhamdulillah, rapat gabungan siang tadi (kemarin siang, Red) secara bulat menetapkan Gus Kikin menjadi Pj ketua PWNU Jatim menggantikan KH Marzuqi Mustamar,&rsquo;&rsquo; ujar Sekjen PBNU Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis, Rabu (10/1). Gus Ipul &ndash;sapaan Saifullah Yusuf&ndash; menegaskan, rapat gabungan itu dipimpin langsung oleh Rais Aam KH Miftachul Ahyar. Rapat juga dihadiri Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf. Gus Ipul mengatakan, Gus Kikin yang merupakan cicit pendiri NU Hadratussyaikh KH Hasyim Asy&rsquo;ari akan memimpin PWNU Jatim sampai musyawarah wilayah (muswil) terselenggara Maret nanti. Masa jabatan KH Marzuqi Mustamar sebenarnya telah berakhir pada September 2023. Namun, dia mendapat SK perpanjangan jabatan sementara sebelum akhirnya diberhentikan PBNU. Gus Ipul menegaskan, pemberhentian KH Marzuqi adalah masalah internal. "Pemberhentian itu telah memenuhi syarat. Jangan paksa kami membuka alasannya ke publik," kata Gus Ipul yang juga menjabat wali kota Pasuruan. Dia melanjutkan, Gus Kikin ditunjuk dengan beberapa alasan. Pertama, ulama 65 tahun itu telah berpengalaman. Bahkan, saat ini dia menjabat salah satu ketua PBNU. "Apalagi, beliau juga pengasuh Pesantren Tebuireng dan cicit Hadratussyaikh. Insya Allah beliau mampu menjalankan kepemimpinan organisasi dalam masa transisi ini," terangnya. (idr/c18/oni)

PBNU menunjuk KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) menjadi Pj ketua PWNU Jawa Timur. Keputusan itu diambil melalui rapat gabungan.

PBNU Tunjuk Cicit Pendiri NU KH Abdul Hakim Mahfudz Pimpin PWNU Jatim