<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/Screen-Shot-2026-01-23-at-184401-1196694685.png" alt="Terdakwa Khariq Anhar (ketiga dari kanan) saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Khariq Anhar (ketiga dari kanan) saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa mahasiswa Universitas Riau, Khariq Anhar dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berujung demonstrasi pada akhir Agustus 2025 lalu. Hakim menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. &ldquo;Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum," kata Hakim Arlen Veronica membacakan putusan sela di PN Jakpus, Jumat (23/1). Hakim juga memerintahkan agar berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum. &ldquo;Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan,&rdquo; ucap hakim. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menguraikan secara jelas perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Khariq Anhar. Ketidakjelasan itu terutama terkait penggunaan frasa &ldquo;Aplikasi Canva atau Aplikasi Lainnya&rdquo; dalam surat dakwaan. Hakim menilai, frasa tersebut dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang digunakan terdakwa, namun mengandung ketidakpastian mendasar. Sebab, Canva merupakan aplikasi desain grafis berbasis cloud dengan karakteristik dan jejak digital yang berbeda dengan aplikasi lain seperti Adobe Photoshop, Microsoft Paint, Microsoft Word, aplikasi penyuntingan tangkapan layar bawaan ponsel, hingga ratusan aplikasi editing lainnya. &ldquo;Frasa &lsquo;atau aplikasi lainnya&rsquo; bersifat terlalu luas dan tidak terbatas sehingga dapat mencakup ribuan aplikasi. Padahal, jenis aplikasi yang digunakan memiliki implikasi teknis dan yuridis yang berbeda, terutama terkait digital forensik dan pembuktian elektronik,&rdquo; ungkap hakim. Menurut hakim, perbedaan aplikasi tersebut berpengaruh pada penentuan metadata yang harus diperiksa, analisis keaslian file, keahlian saksi ahli yang diperlukan, serta strategi pembelaan terdakwa. Dalam perkara teknologi informasi, spesifikasi teknis bukan sekadar detail prosedural, melainkan substansi dari perbuatan pidana itu sendiri. Majelis juga mempertimbangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil, serta Pasal 50 KUHAP yang menjamin hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas. Hak tersebut, menurut hakim, hanya dapat dilaksanakan secara efektif apabila terdakwa mengetahui secara jelas apa yang didakwakan kepadanya. "Ketidakjelasan mengenai aplikasi yang digunakan dinilai merugikan hak terdakwa," tegas Hakim. Padahal, berdasarkan barang bukti digital yang telah disita, termasuk sebuah iPhone 12 Pro Max, seharusnya Penuntut Umum dapat menentukan secara pasti aplikasi yang digunakan, bukan menggunakan rumusan alternatif terbuka. &ldquo;Penggunaan rumusan alternatif terbuka dalam kondisi data teknis tersedia dan dapat ditentukan secara pasti menunjukkan dakwaan tidak disusun secara cermat sebagaimana disyaratkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP,&rdquo; urai hakim. Majelis juga menyoroti inkonsistensi dakwaan. Di satu sisi, dakwaan menyebut terdapat aplikasi Canva dan Instagram di perangkat terdakwa. Namun, di sisi lain Penuntut Umum menggunakan frasa &ldquo;Aplikasi Canva atau Aplikasi Lainnya&rdquo;. &ldquo;Inkonsistensi ini menunjukkan ketidakcermatan dalam penyusunan dakwaan,&rdquo; tegas hakim. Atas dasar itu, majelis menerapkan asas in dubio pro reo dan favor rei, yakni setiap keraguan harus ditafsirkan menguntungkan terdakwa. Ketidakjelasan dakwaan dinilai berasal dari ketidakcermatan Penuntut Umum, bukan dari proses pembuktian. &ldquo;Keraguan tersebut harus ditafsirkan menguntungkan terdakwa dengan membatalkan dakwaan. Prinsip ini sejalan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,&rdquo; pungkas hakim. Dengan putusan ini, Khariq Anhar tidak lagi diadili dalam perkara tersebut dan hanya menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan penghasutan bersama terdakwa lain, yakni Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen, Staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, serta admin akun @gejayanmemanggil, Syahdan Husein. &nbsp;

Majelis hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa mahasiswa Universitas Riau Khariq Anhar

Eksepsi Dikabulkan Hakim, Khariq Anhar Bebas di Kasus ITE yang Berujung Demonstrasi Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/kgariq-anwar-932305305-2319790184.jpeg" alt="Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau, Khariq Anhar. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau, Khariq Anhar. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Khariq Anhar. Aktivis mahasiswa tersebut menjadi salah seorang tersangka dalam kasus dugaan penghasutan yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Putusan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Sulistyo Muhamad Dwi Putro itu pun menuai protes dari pendukung Khariq Anhar.&nbsp; Meski ada penyesuaian jadwal, sidang putusan terhadap gugatan praperadilan yang diajukan oleh beberapa tersangka kasus dugaan penghasutan aksi demo akhir Agustus lalu tetap berjalan pada Senin (27/10). Putusan atas gugatan yang diajukan oleh Khariq Anhar dibacakan lebih dulu. Dalam putusannya, Hakim Sulistyo menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Khariq Anhar.&nbsp; &rdquo;Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,&rdquo; putus Hakim Sulistyo.&nbsp; Kepada PN Jaksel, Khariq Anhar mengajukan gugatan praperadilan melalui 2 nomor perkara. Pertama perkara nomor 131/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL yang berkaitan dengan penetapan tersangka. Kedua perkara nomor 128/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL berkenaan dengan penyitaan. Kedua perkara itu ditujukan kepada termohon Polda Metro Jaya.&nbsp; Atas putusan tersebut, sejumlah pendukung Khariq Anhar yang berada di PN Jaksel sempat menyuarakan protes. Mereka meminta agar Khariq dan beberapa tersangka kasus penghasutan lainnya dibebaskan. Tidak hanya lewat teriakan, mereka juga sempat membentangkan alat peraga berisi kalimat dukungan kepada pemohon dan kritikan. Meski sempat cekcok dengan petugas keamanan, kondisi bisa diredakan.&nbsp; Andrie Yunus sebagai kuasa hukum menyesalkan putusan praperadilan yang sudah dibacakan oleh hakim tunggal di PN Jaksel. Dia menilai putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa hakim terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas kewajiban melaksanakan peradilan yang adil bagi semua pihak.&nbsp; &rdquo;Hakim terlibat dalam pelanggaran HAM dan ini merupakan alarm tanda bahaya bagi kebebasan demokrasi kita,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Selain Khariq Anhar, dalam sidang praperadilan di PN Jaksel hari ini, juga akan dibacakan putusan gugatan praperadilan yang dimohonkan oleh 3 tersangka kasus penghasutan lainnya. Yakni Syahdan Husein, Muzaffar Salim, serta Delpedro Marhaen yang tidak lain adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation. Sidang dijadwalkan berlangsung siang hingga sore hari ini.&nbsp;

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Khariq Anhar.

Sempat Diwarnai Aksi Protes, PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Aktivis Mahasiswa Khariq Anhar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/kgariq-anwar-932305305-2319790184.jpeg" alt="Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau, Khariq Anhar. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau, Khariq Anhar. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Metro Jaya menangkap seorang aktivis mahasiswa sekaligus pegiat media sosial Khariq di Terminal I Bandara Soekarno Hatta pada Jumat (29/8) sekitar pukul 08.00 WIB. Ia ditangkap saat hendak pergi ke Pekanbaru. Pengacara publik dari LBH Jakarta sekakigus anggota Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) Fadhil Alfathan menduga penangkapan yang diiringi penyitaan dan penggeledahan ponsel, merupakan upaya penggembosan terhadap aksi massa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat.&nbsp; Tindakan tersebut juga merupakan bentuk penghalang-halangan terhadap kebebasan berekspresi. Ia juga menduga penangkapan ini merupakan upaya mencari &nbsp;&ldquo;kambing hitam&rdquo; atau &ldquo;scapegoat&rdquo; guna membuat situasi lebih terkendali, "Jika benar demikian, maka hal ini merupakan kriminalisasi dan aparat kepolisian justru memperpanas situasi, alih-alih mawas diri dan patuh terhadap proses hukum terhadap anggotanya serta desakan publik terhadap reformasi struktural Polri," ujar Fadhil dalam keterangannya, Sabtu (30/8). Khariq bukan hanya mahasiswa, tetapi juga pegiat media sosial yang aktif menyuarakan keresahan publik terkait demonstrasi 25&ndash;28 Agustus 2025. Polisi menuding Khariq melanggar Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 35 UU ITE. Menurutnya, penggunaan pasal dalam UU ITE ini merupakan pola lama yang terus berulang. "Penggunaan Undang-Undang ITE sebagai dasar untuk membungkam kritik dan ekspresi masyarakat merupakan suatu pola yang berulang. Secara substansi, penggunaan Pasal dalam UU ITE tersebut bermasalah sebab tidak memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang dituduhkan," jelasnya. Fadhil membeberkan sejumlah pelanggaran dalam penangkapan tersebut. Mulai dari tidak adanya surat perintah, keterbatasan akses bantuan hukum, hingga penyitaan handphone secara paksa. Ia mendesak Kapolda Metro Jaya segera menghentikan proses penyidikan terhadap Khariq. Komnas HAM, Ombudsman RI, dan LPSK juga diminta melakukan pemantauan atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. "Segera melakukan pemantauan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses kriminalisasi yang dilakukan kepada aktivis mahasiswa Khariq," tegasnya.

Polda Metro Jaya menangkap aktivis mahasiswa Khariq di Bandara Soekarno Hatta, diduga sebagai upaya kriminalisasi dan pelanggaran HAM.

Polisi Jerat Aktivis Mahasiswa Khariq Dengan UU ITE, Tim Advokasi: Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/kgariq-anwar-932305305-2319790184.jpeg" alt="Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau, Khariq Anhar. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau, Khariq Anhar. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Metro Jaya menangkap seorang aktivis mahasiswa sekaligus pegiat media sosial Khariq di Terminal I Bandara Soekarno Hatta pada Jumat (29/8) sekitar pukul 08.00 WIB. Ia ditangkap saat hendak pergi ke Pekanbaru, Riau. Informasi ini diungkapkan Pengacara publik LBH Jakarta sekakigus anggota Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), Fadhil Alfathan. Ia mengatakan, Khariq ditangkap tanpa surat perintah. "Ketika ditangkap, Khariq tidak diberikan Surat Perintah Penangkapan atau pun administrasi penyidikan lainnya," ujar Fadhil dalam keterangannya, Sabtu (30/8). Fadhil mengatakan, setelah ditangkap, Khariq dibawa secara paksa ke Polda Metro Jaya dan diperiksa di Subdit IV Direktorat Reserse Siber. Dalam prosesnya, ia diduga mengalami pemukulan serta perlakuan kasar. "Dalam prosesnya, Khariq sempat mengalami kekerasan berupa pemukulan dan teriakan yang keras kepada dirinya," terangnya. Khariq bukan hanya mahasiswa, tetapi juga pegiat media sosial yang aktif menyuarakan keresahan publik terkait demonstrasi 25&ndash;28 Agustus 2025. Polisi menuding Khariq melanggar Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 35 UU ITE. Fadhil menduga penangkapan ini bertujuan melemahkan gerakan massa. "Penangkapan terhadap Khariq yang diiringi penyitaan dan penggeledahan ponselnya merupakan bentuk penghalang-halangan terhadap kebebasan berekspresi," tegasnya. TAUD menilai langkah aparat merupakan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Sebab, terdapat sejumlah pelanggaran dalam penangkapan tersebut. Mulai dari tidak adanya surat perintah, keterbatasan akses bantuan hukum, hingga penyitaan handphone secara paksa. TAUD juga menyoroti penggunaan pasal-pasal UU ITE yang disebut sering dipakai untuk membungkam kritik. &ldquo;Penggunaan Undang-Undang ITE sebagai dasar untuk membungkam kritik dan ekspresi masyarakat merupakan suatu pola yang berulang,&rdquo; ucapnya. Fadhil mendesak Kapolda Metro Jaya segera menghentikan proses penyidikan terhadap Khariq. Komnas HAM, Ombudsman RI, dan LPSK juga diminta melakukan pemantauan atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. &nbsp;

Aktivis mahasiswa Khariq ditangkap di Bandara Soekarno Hatta. Dia diduga dianiaya aparat, dan penangkapan tanpa surat perintah.

Aktivis Mahasiswa Khariq Ditangkap Polda Metro Jaya di Bandara, tanpa Surat Perintah

Khariq Anhar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Khariq Anhar

Berita Terkini

Eksepsi Dikabulkan Hakim, Khariq Anhar Bebas di Kasus ITE yang Berujung Demonstrasi Agustus

Sempat Diwarnai Aksi Protes, PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Aktivis Mahasiswa Khariq Anhar

Polisi Jerat Aktivis Mahasiswa Khariq Dengan UU ITE, Tim Advokasi: Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat

Aktivis Mahasiswa Khariq Ditangkap Polda Metro Jaya di Bandara, tanpa Surat Perintah

Download Aplikasi JawaPos.com