<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/30/IMG_7736-2553782037.jpg" alt="Badan Kesbangpol Tapin dan unsur gabungan cabut paksa plang organisasi terlarang Khalifatul Muslimin (KM), di Rantau, Kabupaten Tapin, Selasa (29/7). (M Rastaferian/Antara)" width="100%">
<figcaption>Badan Kesbangpol Tapin dan unsur gabungan cabut paksa plang organisasi terlarang Khalifatul Muslimin (KM), di Rantau, Kabupaten Tapin, Selasa (29/7). (M Rastaferian/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, mencopot paksa atribut plang organisasi terlarang Khilafatul Muslimin (KM) di Desa Kelumpang, Kecamatan Bungur, usai pengurus perkumpulan tersebut mengabaikan peringatan. Kepala Badan Kesbangpol Tapin Aulia Ulfah mengatakan, tindakan ini merupakan langkah tegas setelah peringatan tertulis dan batas waktu 1x24 jam tidak dipatuhi pengurus organisasi tersebut. &rdquo;Kami sudah beri kesempatan untuk diturunkan secara sukarela, namun tidak diindahkan. Maka kami ambil tindakan tegas dengan menurunkan paksa,&rdquo; ujar Aulia Ulfah seperti dilansir dari Antara. Dia menegaskan langkah pencabutan paksa plang KM telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Organisasi tersebut telah dilarang secara nasional karena bertentangan dengan ideologi Pancasila dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). &rdquo;Mereka memiliki misi membentuk negara sendiri. Ini tidak bisa ditoleransi,&rdquo; ucap Aulia Ulfah. Aulia mengungkapkan, plang serupa pernah dipasang di Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, pada 2021 hingga 2023 dan terdata 14 anggota yang berasal dari satu keluarga. Meskipun sudah ditindak, oknum tersebut terus mencoba memasang kembali karena pendekatan persuasif tidak digubris, pihaknya melakukan tindakan sesuai aturan. Meskipun di lokasi terbaru itu belum ditemukan aktivitas anggota, menurut dia, keberadaan atribut organisasi terlarang itu tetap dianggap berbahaya. &rdquo;Pemasangan plang itu menandakan niat membangun basis, kami tak ingin kecolongan,&rdquo; tutur Aulia. Dia menyebutkan bahwa sebagian besar aktivitas kelompok itu kini terdeteksi di luar wilayah Tapin, seperti Kabupaten Paser (Kalimantan Timur) dan Sebuku (Kabupaten Kotabaru). &rdquo;Kita tetap awasi agar paham mereka tidak berkembang di Kabupaten Tapin,&rdquo; ujar Aulia. Penertiban plang Khalifatul Muslimin itu dilakukan bersama unsur gabungan dari BIN, TNI-Polri, Satpol PP, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tapin.

Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin, Kalsel, mencopot paksa atribut plang organisasi terlarang Khilafatul Muslimin

Badan Kesbangpol Tapin Copot Paksa Atribut Organisasi Terlarang Khilafatul Muslimin

<div id="m#msg-f:1765767395559937907" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Pesantren-Ukhuwah-Islamiyyah-Khilafatul-Muslimin-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Sejumlah Santri melakukan aktivitas di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Khilafatul Muslimin, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/6/2022). 65 santri pria dan 49 santri putri yang mayoritas adalah anak anggota Khilafatul Muslimin tinggal di Pesantren ini. Pon" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Santri melakukan aktivitas di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Khilafatul Muslimin, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/6/2022). 65 santri pria dan 49 santri putri yang mayoritas adalah anak anggota Khilafatul Muslimin tinggal di Pesantren ini. Pon</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-footer spacer collapsible"> <div id="m#msg-f:1765767395559937907" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kelompok Khilafatul Muslimin berencana membuat kegiatan di Kota Serang, Banten pada Minggu (14/5) besok. Kegiatan kelompok Khilafatul Muslimin itu mendapatkan penolakan dari sejumlah kelompok. Diantara penyebabnya, nilai-nilai yang dianut kelompok Khilafatul Muslimin bertentangan dengan Pancasila.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diantara kelompok yang menolak kegiatan itu adalah Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII). Ketua DPW MPII Banten Caiyik menuturkan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 tidak bisa diotak-atik apalagi ditentang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keempatnya harus dipegang teguh oleh semua elemen bangsa Indonesia," jelasnya di Jakarta pada Sabtu (13/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan tidak boleh ada ruang dan celah bagi ideologi yang bertentangan dengan empat pilar tersebut. Untuk itu, pria yang akrab disapa Gus Ayik itu menentang kegiatan yang digelar oleh kelompok Khilafatul Muslimin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menolak setiap bentuk gerakan apapun dan dari manapun yang dapat mengganggu kerukunan, persatuan bangsa, dan keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan ini, Gus Ayik mengimbau seluruh warga Banten dan sekitarnya tidak mudah terprovokasi oleh pemikiran kelompok yang mempertentangkan Pancasila dan agama. "Sebagai Barisan Pemuda Kader Ulama Bervisi Kebangsaan, MPII Banten Menghimbau Seluruh Warga Banten Untuk Selalu Mengikuti Himbauan MUI," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara khusus Gus Ayik menyampaikan ada lima aspirasi yang mereka bawa, menyikapi kegiatan Khilafatul Muslimin itu. Diantaranya adalah keutuhan NKRI dan Pancasila wajib dipegang teguh oleh seluruh elemen anak bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak boleh ada ruang dan celah bagi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI untuk tumbuh apalagi berkembang di seluruh wilayah Indonesia.&nbsp;"Menolak kegiatan kelompok Khilafatul Muslimin di Banten dan semua kelompok lainnya yang mencoba menentang terhadap konsensus Pancasila dan NKRI," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, mereka menolak setiap bentuk gerakan apapun dan dari manapun yang dapat mengganggu kerukunan, persatuan bangsa, dan keutuhan NKRI. Organisasi MPII juga menghimbau seluruh warga Banten untuk selalu mengikuti himbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memahami Islam secara Wasathiyah (moderat) dan komitmen menjaga Pancasila dan NKRI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu MUI Kota Serang juga merespon rencana kegiatan Khilafatul Muslimin itu. Ketua MUI Kota Serang K.H. Hidayatullah merespon terkait undangan dari Khilafatul Muslimin Wilayah Jabodetabek-Banten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MUI Kota Serang tidak akan hadir dan menolak kegiatan Khilafatul Muslimin tersebut yang rencananya akan dilaksanakan di wilayah Kota Serang," Hidayatullah saat konferensi pers di Kantor MUI Kota Serang pada Jumat (12/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menjelaskan MUI Kota Serang belum mendapatkan informasi perizinan dari pihak kepolisian terkait dengan kegiatan tersebut. MUI Kota Serang menilai, proses hukum terhadap pimpinan Khilafatul Muslimin di beberapa daerah terkait hendak mendirikan negara Khilafah yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Gus Ayik mengimbau seluruh warga Banten dan sekitarnya tidak mudah terprovokasi oleh pemikiran kelompok yang mempertentangkan Pancasila.

Dicap Menentang Pancasila, Kegiatan Khilafatul Muslimin di Banten Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220712_194058.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cirebon, Jawa Barat, memfasilitasi 15 jamaah Khilafatul Muslimin keluar dari organisasi tersebut dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.  "Ikrar ini kita harapkan bukan hanya sekadar seremonial saja, tetapi mereka benar-benar keluar dari organisasi tersebut," kata Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis di Cirebon, Selasa (12/7).  Azis mengaku bersyukur anggota Khilafatul Muslimin Kota Cirebon dapat berikrar setia kepada NKRI hanya cukup menggunakan pendekatan diskusi.  Ia merasa lega tak perlu menggunakan cara lain untuk membuat 15 warga yang sempat bergabung dalam Khilafatul Muslimin berikrar setia kepada NKRI dan Pancasila. Azis berharap setelah berikrar, mereka benar-benar kembali kepada NKRI dan meninggalkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.  Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar mengatakan pihaknya sudah memonitor anggota Khilafatul Muslimin cukup lama. Dan, ketika terjadi kegaduhan, maka mereka bisa didekati secara persuasif.  Ia menambahkan pergerakan jamaah Khilafatul Muslimin Kota Cirebon yang terdiri atas tiga kepala keluarga (KK) itu hanya mengadakan pengajian rutin, penggalangan infak, dan syiar. "Kegiatan rutin mereka ini taklim dan syiar yang dilakukan empat bulan sekali secara serentak dan kali ini mereka sudah sepakat kembali kepada NKRI," katanya.  Deklarasi keluar dari organisasi dilaksanakan di Mapolres Cirebon Kota. Mereka membacakan deklarasi pembubaran diri dan menandatangani ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prosesi penandatanganan ikrar disaksikan langsung jajaran Forkopimda Kota Cirebon, Kemenag Kota Cirebon, FKUB, MUI, dan tokoh masyarakat.

15 Anggota Khilafatul Muslimin Cirebon Ikrar Setia kepada NKRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/khilafatul-muslimin.jpg" alt="UCAP JANJI: Para simpatisan Khilafatul Muslimin membacakan deklarasi kebangsaan setia kepada NKRI dan Pancasila di Balai Pemuda. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UCAP JANJI: Para simpatisan Khilafatul Muslimin membacakan deklarasi kebangsaan setia kepada NKRI dan Pancasila di Balai Pemuda. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 53 anggota Khilafatul Muslimin menyatakan ikrar setia terhadap NKRI dan Pancasila. Mereka juga mengakui UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan bernegara. Ikrar itu dibacakan di Balai Pemuda, Kamis (30/6).  Pembacaan ikrar disaksikan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta serta Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto. Hadir juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kapolrestabes Akhmad Yusep Gunawan, dan unsur forkopimda lainnya. ”Warga Khilafatul Muslimin mengakui NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika,’’ kata Khoiri Hidayat, salah seorang anggota, yang diikuti warga Khilafatul Muslimin lainnya.  Ikrar itu berisi lima poin pernyataan. Mereka menyatakan tidak anti dengan Pancasila, NKRI, dan tidak anti kebinekaan. Khilafatul Muslimin juga tidak memusuhi Pancasila sekaligus bukan musuh Pancasila. Dalam ikrar pernyataan juga disebutkan bahwa mereka hanya jemaah taklim, bukan sebuah negara. Mereka siap hidup berdampingan dengan segenap lapisan masyarakat secara harmonis dan menjunjung tinggi asas kebinekaan.  ”Bersama seluruh elemen negeri, kami bertekad siap menjaga dan mempertahankan Pancasila,’’ tegas mereka.  Sebanyak 53 anggota Khilafatul Muslimin yang berkumpul kemarin datang dari sejumlah daerah. Selain Surabaya, ada yang berasal dari Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Malang, Bondowoso, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep.  Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mengapresiasi deklarasi tersebut. Dia menyatakan, selama ini warga Surabaya dan Jatim pada umumnya hidup rukun dalam bingkai NKRI. Para pendiri bangsa, lanjut dia, sudah sepakat menjadikan Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara.  ”Tapi jika dalam satu keluarga ada anak yang nakal, tentu kita jewer. Supaya tetap berada di jalan yang benar,’’ katanya memberi perumpaan.  Nico pun mengajak warga Khilafatul Muslimin untuk hidup dalam bingkai NKRI sepenuhnya. Yaitu, menerima Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan bermasyarakat.  Berbagai perbedaan pandangan yang bisa menunjukkan resistensi harus disudahi.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, pemkot akan melakukan pendampingan kepada warga Khilafatul Muslimin. Salah satunya, mendata mereka yang masuk daftar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mereka akan diberi intervensi melalui pemberdayaan.  Adapun untuk kelangsungan lembaga pendidikan di bawah Khilafatul Muslimin, pemkot akan memfasilitasi. Caranya, menggandeng Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Khilafatul Muslimin Surabaya Raya Janji Setia ke NKRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220630-WA0007.jpg" alt="Kelompok Khilafatul Muslimin Surabaya Raya mendeklarasikan untuk setia kepada Pancasila dan NKRI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kelompok Khilafatul Muslimin Surabaya Raya mendeklarasikan untuk setia kepada Pancasila dan NKRI. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kelompok Khilafatul Muslimin Surabaya Raya mendeklarasikan untuk setia kepada Pancasila dan NKRI. Deklarasi ini diikuti oleh 52 orang.  Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, deklarasi ini diharapkan membawa hal positif. Sekaligus menegaskan jika Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai filosofi dasar negara.  "Sekarang ini adalah waktunya gotong royong, karena musyawarah mufakat sudah dilakukan, jadi kita gotong royong mari mengisi masing-masing dengan komponen yang ada, dengan semua sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur," kata Nico.  Lebih lanjut, Nico menjelaskan, perbedaan-perbedaan yang ada harus dibungkus oleh Pancasila, di bawahnya diikat Bhineka Tunggal Ika. Sehingga perbedaan tidak harus menjadi masalah.  "Mudah-mudahan kedepan gotong royong yang kita laksanakan bisa membawa hal yang lebih baik untuk bangsa dan negara ini, khususnya di Jawa Timur dan Surabaya," imbuhnya.  Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto mengatakan, kegiatan ikrar sumpah setia ini harus mendapat apresiasi. Sebab, ikrar diucap tanpa ada paksaan.  "Hal tersebut merupakan wujud dari keutuhan nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Selanjutnya diharapkan kepada warga Jatim agar tetap kompak dan menjaga keutuhan NKRI," ucapnya.

Kelompok Khilafatul Muslimin Deklarasi Setia pada NKRI dan Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/306-khilafatul.jpg" alt="Puluhan anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Raya saat melakukan deklarasi kebangsaan dengan setia kepada Pancasila dan NKRI di Balai Pemuda Surabaya, Kamis (30/6). Bidhumas Polda Jatim/Antara" width="100%">
<figcaption>Puluhan anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Raya saat melakukan deklarasi kebangsaan dengan setia kepada Pancasila dan NKRI di Balai Pemuda Surabaya, Kamis (30/6). Bidhumas Polda Jatim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya memberikan pendampingan kepada 52 anggota organisasi Khilafatul Muslimin. Mereka telah mendeklarasikan kesetiaan kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Balai Pemuda Surabaya pada Kamis (30/6).  ”Kami akan memberikan pendampingan kepada mereka karena saat ini telah kembali menjadi bagian dari NKRI,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ​​​​​​seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Jumat (1/7).  Menurut dia, pemerintah kota akan memfasilitasi mereka mengakses lapangan kerja dan menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). ”Sebagian dari mereka masuk daftar MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), kami berikan pekerjaan, sama seperti warga Surabaya yang lain, kami tidak memperlakukan berbeda,” terang Eri.  ”Karena mereka sudah menyampaikan bahwa dasarnya adalah Pancasila dan NKRI, kami menjadi satu bagian yang utuh,” tambah dia.  Mengenai​​​​​​ lembaga pendidikan yang dikelola Khilafatul Muslimin di Surabaya, Wali Kota mengatakan, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Surabaya telah mengecek lembaga pendidikan tersebut. ”Ini kan seperti majelis taklim atau majelis yasin, tahlil,” ujar Eri.  Sebelumnya, Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Nico Afinta mengapresiasi kegiatan deklarasi yang dilakukan 52 orang anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Raya tersebut. ”Mudah-mudahan ini bisa membawa hal yang positif kepada saudara-saudara kita yang lain, bahwa pendiri bangsa kita sudah menyepakati Pancasila dan UUD 45 sebagai filosofi dan dasar negara kita,” ujar Nico.  Perbedaan-perbedaan yang ada sudah itu, kata Nico, dibungkus dengan Pancasila dan diikat Bhinneka Tunggal Ika. ”Itu adalah hal yang sudah disepakati seluruh bangsa, termasuk Khilafatul Muslimin. Mereka sudah menyepakati juga bahwa Pancasila menjadi bagian dasar dari mereka,” ucap Nico.  Nico berharap sifat gotong royong itu bisa membawa hal yang lebih baik untuk bangsa dan negara, khususnya Jawa Timur dan Surabaya.

Pemkot Surabaya Dampingi Anggota Khilafatul Muslimin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/306-khilafatul.jpg" alt="Puluhan anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Raya saat melakukan deklarasi kebangsaan dengan setia kepada Pancasila dan NKRI di Balai Pemuda Surabaya, Kamis (30/6). Bidhumas Polda Jatim/Antara" width="100%">
<figcaption>Puluhan anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Raya saat melakukan deklarasi kebangsaan dengan setia kepada Pancasila dan NKRI di Balai Pemuda Surabaya, Kamis (30/6). Bidhumas Polda Jatim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 53 orang anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Raya melakukan deklarasi kebangsaan dengan setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi itu dilaksanakan di Balai Pemuda Surabaya, Kamis (30/6).  Deklarasi Kebangsaan setia kepada Pancasila dan NKRI tersebut dilakukan di hadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, Forkopimda Surabaya, dan tokoh agama. Lima pernyataan deklarasi yang diikrarkan anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Raya adalah warga Khilafatul Muslimin sejak dahulu mengakui negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.  Kedua, warga Khilafatul Muslimin tidak antiPancasila, tidak antiNKRI dan tidak antikebhinnekaan. Khilafatul Muslimin bukan musuh Pancasila dan tidak akan memusuhi Pancasila. Keempat, Khilafatul Muslimin adalah jamaah bukan negara, bersama seluruh elemen negeri ini bertekad siap menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh. Terakhir, warga Khilafatul Muslimin bertekad senantiasa hidup berdampingan dengan segenap lapisan masyarakat secara harmonis dan menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika.  Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Nico Afinta mengapresiasi kegiatan deklarasi yang dilakukan 53 orang anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Raya tersebut. Dia berterima kasih kepada semua pihak yang turut membantu sehingga anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Raya mengucapkan sumpah setia kepada Pancasila dan NKRI.  ”Mudah-mudahan ini bisa membawa hal yang positif kepada saudara-saudara kita yang lain, bahwa pendiri bangsa kita sudah menyepakati Pancasila dan UUD 45 sebagai filosofi dan dasar negara kita,” ujar Nico.  Perbedaan-perbedaan yang ada sudah itu, kata Nico, dibungkus dengan nama Pancasila dan diikat Bhinneka Tunggal Ika. ”Itu adalah hal yang sudah disepakati seluruh bangsa, termasuk Khilafatul Muslimin. Mereka sudah menyepakati juga bahwa Pancasila menjadi bagian dasar dari mereka,” ucap Nico.  Nico berharap sifat gotong royong itu bisa membawa hal yang lebih baik untuk bangsa dan negara, khususnya Jawa Timur dan Surabaya.

Khilafatul Muslimin Surabaya Raya Deklarasi Setia NKRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Pesantren-Ukhuwah-Islamiyyah-Khilafatul-Muslimin-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Sejumlah Santri melakukan aktivitas di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Khilafatul Muslimin, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/6/2022). 65 santri pria dan 49 santri putri yang mayoritas adalah anak anggota Khilafatul Muslimin tinggal di Pesantren ini. Pon" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Santri melakukan aktivitas di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Khilafatul Muslimin, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/6/2022). 65 santri pria dan 49 santri putri yang mayoritas adalah anak anggota Khilafatul Muslimin tinggal di Pesantren ini. Pon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar menjamin anak-anak yang sempat menempuh pendidikan di sekolah yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin dapat bimbingan lebih lanjut. Hal ini guna mencegah para siswa terpapar ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.  "Kami akan terus mengoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk terus melakukan langkah antisipasi, terutama bagaimana kita memberikan kegiatan pembimbingan lanjutan. Bagaimanapun anak-anak bangsa yang telah bersekolah di tempat-tempat itu harus kita urus," kata Boy kepada wartawan, Selasa (21/6).  Boy mengatakan, BNPT dan kementerian/lembaga terkait kini tengah duduk bersama pemerintah daerah yang di wilayahnya terdapat sekolah terafiliasi Khilafatul Muslimin. Menurutnya, anak-anak tetap berhak mendapat haknya dalam menerima informasi yang benar.  "Kementerian di tingkat pusat sampai di pemerintah daerah sedang dalam proses agar mereka yang sekolahnya ditutup dapat dicarikan solusi terbaik," jelasnya.  Sebelumnya memang muncul desakan agar sekolah yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin tidak ditutup begitu saja. Salah satunya dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang meminta agar pemenuhan hak anak atas pendidikan tetap tersalurkan.

BNPT Jamin Eks Murid Sekolah Khilafatul Muslimin Akan Dapat Bimbingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220620-WA0038.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta warga memperhatikan pengajian di sekitar rumahnya. Bila ada pengajian yang berindikasi mirip organisasi Khilafatul Muslimin, dia meminta warga untuk melapor.  ”Organisasi Khilafatul Muslimin diamankan Mabes Polri. Di Surabaya juga diamankan Polda Jatim. Kalau njenengan (Anda) cinta wilayah, cinta Surabaya, ketika melihat ada (organisasi) seperti itu silakan dilaporkan secepatnya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi kepada Kader Surabaya Hebat yang hadir dalam acara Ngobras (Ngobrol Santai Bareng Cak Eri dan Ning Rini) bersama Kader Surabaya Hebat (KSH) di Palm Park Hotel and Convention Hall Kaza Mall Surabaya, Senin (20/6).  Wali kota mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong-royong membangun Kota Pahlawan. Termasuk bersinergi mendukung kondusivitas agar terhindar dari radikalisme dan ekstremisme.  Eri menerangkan, salah satu hal yang bisa dilakukan kader dalam mendukung kondusivitas Surabaya adalah dengan menjadi informan. Sebab, kader beserta RT/RW dan LPMK sebagai warga setempat, lebih paham dan tahu kondisi wilayah.  ”Jadi, untuk RT/RW, LPMK, dan kader semua kalau ada sesuatu di luar kewajaran, segera diinformasikan kepada lurah dan camat. Karena yang lebih tahu wilayah setempat adalah warganya,” tutur Eri.  Eri meminta masyarakat Surabaya memiliki rasa empati dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Ketika di lingkungan RT ada organisasi di luar kewajaran, hal itu bisa segera diinformasikan.  ”Warga harus punya empati tinggi, punya perasaan indra yang tajam dan peduli lingkungan,” papar Eri.  Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya mengaku, selama ini melibatkan semua elemen masyarakat dalam membangun Kota Pahlawan. Dengan melibatkan semua pihak, dia meyakini kondusivitas Surabaya akan terus terjaga.  ”Saya ingin yang menjaga adalah kita semuanya. Jadi saya ingin membangun kota ini dari hati, dari seluruh warga dengan hatinya. Tidak saja satu orang yang membangun, tapi semuanya,” terang Eri.

Bila Ada Pengajian Mirip Khilafatul Muslimin, Eri Minta Warga Lapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-1-1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos " width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sumber uang sebagai dana operasional Khilafatul Muslimin akhirnya diungkap oleh polisi. Fakta baru itu terungkap dari hasil pendalaman dan penyelidikan Polda Metro Jaya.  Polisi menemukan Khilafatul Muslimin mewajibkan setiap anggotanya, yang berjumlah 14 ribu lebih untuk membayar infak minimal Rp1.000 setiap harinya. Uang yang terkumpul itu kemudian digunakan untuk operasional kelompok Khilafatul Muslimin.  Fakta baru itu diungkap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi, Kamis (16/6). “Semua ini warga-warganya, mulai dari tingkat paling bawah, wajib memberikan infaq, sodaqoh per hari minimal Rp1.000,” tuturnya.  Meski begitu, pihaknya masih akan terus melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui adanya aliran dana dari luar untuk operasional Khilafatul Muslimin. “Ini masih tahap penyelidikan dan sejak awal kami sudah berkoordinasi dengan PPATK,” ujar Hengki.  Uang yang terkumpul itu, salah satunya digunakan untuk menjalankan lembaga pendidikan milik kelompok yang berpaham mendirikan negara khilafah tersebut. “Pendidikannya bersifat gratis. Jadi masuk gratis, tapi wali muridnya akan dibaiat, wajib memberikan infak.”  Temuan lain berdasarkan penyelidikan sementara yang dilakukan polisi, usai tertangkapnya sejumlah pimpinan Khilafatul Muslimin. Selain itu, Khilafatul Muslimin juga memiliki 25 sekolah yang dibuat mirip dengan pondok pesantren.  Akan tetapi, kurikulum yang dterapkan di ponpes tersebut, sangat jauh berbeda dengan di ponpes pada lazimnya. Sedangkan untuk seluruh anggota, dibuatkan nomor induk warga (NIW) dan kartu tanda warga negara khilafah.  Namum sebelum menjadi anggota, seseorang harus lebih dulu menjalani baiat oleh khalifah atau amir daulah kewilayahan. “Apabila sudah di baiat, baru dinyatakan resmi menjadi warga Khilafatul Muslimin,” ungkap Hengki.

Polisi Ungkap Fakta Soal Sumber Uang Operasional Khilafatul Muslimin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Khilafatul Muslimin

Berita Terkini