<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/06/6a409213-86c6-4091-8dd5-5529f3cc7d7c-2378687057.jpg" alt="Sejumlah kiai sepuh NU berkumpul di Pesantren Tebuireng Jombang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kiai sepuh NU berkumpul di Pesantren Tebuireng Jombang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Forum Sesepuh &amp; Mustasyar Nahdlatul Ulama menggelar pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu (6/12). Forum membuat dua kesimpulan, yakni terkait banjir bandang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, serta konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru Bicara Forum Kiai Sepuh NU Abdul Muid mengatakan, terkait bencana di Sumatera dan Aceh keluarga besar NU menyampaikan belasungkawa. NU berharap bencana ini segera berlalu. </div> <div dir="auto">"Forum mendoakan agar masyarakat yang terdampak diberi kesabaran, ketabahan, keselamatan, serta segera mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Semoga Allah SWT berkenan mengangkat segala musibah ini," kata Abdul Muid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para kiai sepuh mendorong pemerintah agar bertindak maksimal dalam penanggulangan bencana ini. Sehingga, para korban tidak terus bertambah. "Forum mengharapkan pemerintah melakukan upaya maksimal dan optimal dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang tertimpa bencana," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016923791/ramalan-zodiak-sagitarius-dan-capricorn-minggu-7-desember-2025-mulai-dari-karier-cinta-keuangan-dan-kesehatan">Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn Minggu, 7 Desember 2025: Mulai dari Karier, Cinta, Keuangan, dan Kesehatan</a> Selain itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah tegas untuk mencegah bencana besar seperti ini terulang kembali. Yakni dengan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti merusak lingkungan secara masif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termasuk menindak tegas pihak-pihak baik individu maupun korporasi yang terbukti menyalahi aturan dalam mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div>Sementara, terkait konflik internal PBNU, para kiai sepuh menilai pemakzulan Yahya Cholil Staquf sebagai ketua umum tidak sah. Sebab, tidak memenuhi ketentuan yang tertuang dalam aturan PBNU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART," ucap Abdul Muid. Namun, para kiai sepuh menilai telah&nbsp;terjadinya pelanggaran serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum. Sehingga perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh. "Forum merekomendasikan agar Rapat Pleno untuk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi," pungkasnya.</div>

Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) menggelar pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang.

Hasil Ngumpul Kiai Sepuh di Tebuireng: Minta Pemerintah Serius Tangani Banjir hingga Pemakzulan Ketum PBNU Tidak Sesuai AD/ART

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/18/ekwRsFzgmaiMuvIDiC7srUrFZzhebf9y1FZOOX1F-2682201928.jpg" alt="Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi. (Humas Setwapres)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi. (Humas Setwapres)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang dinilai menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo dan Pengasuhnya, KH Anwar Manshur. Tayangan yang disiarkan pada 13 Oktober 2025 itu memicu kecaman publik, karena dianggap tidak profesional dan cenderung provokatif. Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, KH Masduki Baidlowi, mengatakan program tersebut tidak memenuhi prinsip jurnalistik yang berimbang atau cover both side. Ia menilai tayangan dengan judul &ldquo;Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok?&rdquo; sangat tidak pantas ditayangkan di televisi nasional. &ldquo;Jadi itu sangat sepihak, tidak cover both side. Kalau berita yang benar kan ada crosscheck, ini tidak ada. Sangat disayangkan, tidak profesional dan tendensius,&rdquo; kata Masduki Baidlowi, kepada wartawan, Selasa (14/10). Ia menegaskan, MUI meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) segera menindak tegas Trans7. Sebab, tayangan tersebut dinilai merugikan citra pondok pesantren, apalagi yang disinggung adalah pesantren besar dan tokoh penting di lingkungan Nahdlatul Ulama. &ldquo;MUI meminta sesuai regulasi agar KPI menegur Trans7 karena penyiarannya sangat tendensius. Yang disinggung ini pesantren besar, tokohnya juga pengurus PBNU,&rdquo; ujar Juru Bicara Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin itu. Masduki menilai, kasus ini bukan perkara sepele. Sebab isi tayangan dinilai tidak bermutu dan bahkan berpotensi menghina tradisi pesantren. Ia mengingatkan bahwa hal seperti ini dapat memicu reaksi emosional dari masyarakat jika tidak segera ditangani. &ldquo;Saya kira sangat berbahaya kalau tidak dilakukan tindakan oleh KPI. Bisa menimbulkan tanggapan yang emosional. Jangan sampai terjadi,&rdquo; tegasnya. Masduki menambahkan, alumni Pondok Pesantren Lirboyo juga telah melaporkan persoalan ini kepada MUI. Ia pun menegaskan, tayangan tersebut sarat dengan muatan tendensius yang mengarah pada pelecehan terhadap simbol keagamaan. &ldquo;MUI menegaskan KPI harus segera memanggil dan menegur Trans7, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam tayangan itu,&rdquo; urainya. Lebih jauh, Masduki menduga ada motif ideologis di balik tayangan tersebut. Ia mengingatkan agar media berhati-hati dalam mengangkat tema yang berkaitan dengan kehidupan pesantren. &ldquo;Jangan-jangan yang terlibat memiliki agenda tendensius karena ada perbedaan pemahaman secara ideologis. Ini berbahaya,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

MUI menyesalkan tayangan Trans7 yang dinilai menyinggung Kiai Anwar Manshur dan Pondok Pesantren Lirboyo, meminta KPI bertindak tegas.

MUI Sesalkan Narasi Trans7 dalam Tayangan yang Menyinggung Kiai Sepuh Ponpes Lirboyo Kediri Anwar Manshur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/20240812_135433-3471785685.jpg" alt="Sejumlah kiai sepuh gelar pertemuan bahas masalah terkait PKB di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (12/8). (Asmaul Chusna/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kiai sepuh gelar pertemuan bahas masalah terkait PKB di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (12/8). (Asmaul Chusna/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekitar 60 kiai sepuh dari berbagai daerah di Jawa Timur, berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, membahas terkait masalah dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengatakan, pertemuan itu digelar sebagai silaturahmi antara Rois Syuriah PWNU se-Indonesia. Yakni guna menindaklanjuti penugasan yang diberikan PBNU untuk mendalami terkait hubungan NU dan PKB. &rdquo;PBNU melalui tim panel yang dibentuk telah mengundang beberapa narasumber yang kami mohonkan informasi atau data pengalaman yang diberikan beliau dan proses pendalaman masih berlangsung,&rdquo; kata Amin Said Husni seperti dilansir dari Antara di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang. Dia menjelaskan, tim juga bersilaturahmi dengan pengurus Dewan Syuro PKB perwakilan sejumlah daerah. Misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan beberapa perwakilan lain untuk mendalami informasi. Pertemuan dengan Syuriah PWNU se-Indonesia ini, lanjut dia, diharapkan dari para kiai tersebut bisa membangun komunikasi dengan pengurus syuro di wilayah masing-masing untuk menggali informasi dan mendalami serta mengonfirmasi temuan awal atau informasi awal yang dihimpun oleh tim panel. Menurut dia, dari laporan awal, terdapat perubahan prinsip di PKB. Jika dibandingkan saat pertama di PKB pada 1998, dewan syuro saat itu pemegang supremasi kewenangan di struktur partai sebagaimana syuriah di NU yang mempunyai supremasi kewenangan di NU. &rdquo;Karena sejatinya PKB didirikan oleh PBNU dan tim yang dibentuk PBNU waktu itu dengan struktur mirip NU,&rdquo; terang Amin Said Husni. Dia menambahkan, di NU ada syuriah di PKB ada dewan syuro. Di NU ada tanfidziyah dan di PKB ada dewan tanfidz. Dewan syuro di PKB itu khas tidak bisa dibandingkan dengan partai lain. Dewan syuro tidak seperti penasihat di partai lain. Dewan syuro bukan seperti dewan pertimbangan di partai lain. &rdquo;Dewan Syuro PKB itu seperti satu dari dua kamar di PWNU. Perannya sangat sentral. Kami dapat informasi posisi kedudukan dan kewenangan dewan syuro tidak lagi seperti dulu. Makanya kami perlu pendalaman sesuai penugasan yang diberikan kepada kami,&rdquo; tutur Amin Said Husni. Dia juga belum bisa membuat kesimpulan serta langkah yang harus dilakukan PBNU. Sebab, menunggu hasil komunikasi dengan seluruh pihak. Sebenarnya, menurut dia, sudah mencoba komunikasi dengan PKB. Undangan diberikan ke Sekjen DPP PKB yang diberikan secara fisik serta soft copy juga diberikan lewat WhatsApp namun tidak hadir. &rdquo;Nanti pada saatnya kami buat kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana diperintahkan PBNU kepada kami. Secara teknis itu masih kami dalami,&rdquo; ucap Amin Said Husni dia. Pertemuan itu digelar tertutup dan dihadiri para kiai sepuh. Mereka di antaranya adalah Ketua PWNU Jatim terpilih yang juga pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dan pengasuh Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan Kota Kediri KH Anwar Iskandar. Selain itu, Pengasuh Pesantren Lirboyo Kota Kediri yang juga Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur terpilih KH Anwar Manshur, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrurrozi (Gus Fahrur), dan kiai sepuh lainnya.

Sekitar 60 kiai sepuh dari berbagai daerah di Jatim, berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, membahas masalah terkait PKB

60 Kiai Sepuh Bertemu di Pesantren Tebuireng Jombang Bahas PKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-sebut-nonmuslim-kafir-dinilai-jadi-langkah-nu-hapus-diskriminasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: NU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: NU</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Eks Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) Kiai Abdussalam Shohib menyebut banyak kiai sepuh yang menyayangkan pemberhentian Kiai Marzuki Musatamar sebagai Ketua PWNU Jatim. Pemberhentian itu dilakukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dua hari pasca pemberhentian Kiai Marzuki, dia mengaku mendapat banyak keluhan dari berbagai struktur NU di tingkat cabang Jawa Timur hingga dari luar daerah.&nbsp; &rdquo;Bahkan dari beberapa kiai sepuh yang mempertanyakan pemberhentian ini dan alasannya dan tentu kami tidak bisa menjawab dengan gamblang karena memang alasannya juga tidak jelas,&rdquo; ujar Gus Salam kepada wartawan.&nbsp; &rdquo;Tapi rata-rata semua pengurus NU di tingkat cabang prihatin dan menyesalkan,&rdquo; sambung dia. Penyesalan itu muncul, kata Gus Salam, lantaran kiprah dan kealiman Kiai Marzuki sudah terbukti di kalangan NU.&nbsp;&rdquo;Kok kemudian ada pemberhentian yang begitu mendadak dan tanpa alasan yang jelas,&rdquo; ucap Kiai Abdussalam Shohib. Paman dari Muhaimin Iskandar itu bahkan menyebut, ada kiai sepuh yang menggambarkan Kiai Marzuki sebagai orang yang lebih alim dibanding dengan Rois Am maupun Ketua Umum PBNU. &rdquo;Salah satu kiai sepuh yang dawuh menyampaikan seorang Kiai Marzuki yang begitu alim bahkan jauh lebih alim daripada Rois Am maupun Ketum PBNU kok sampai diberhentikan. Ini ada tanda-tanda apa?&rdquo; tanya Kiai Abdussalam Shohib. &rdquo;Maka saya pribadi menganalisis seakan-akan ini PBNU lebih mengutamakan pejabat dan komisaris dibandingkan dengan kiai,&rdquo; tandas Gus Salam. Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberhentikan KH Marzuki Mustamar dari jabatan ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim). Keputusan tersebut dinyatakan tidak berkaitan dengan isu politik, khususnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres). Pemberhentian KH Marzuki Mustamar tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Dalam surat itu tertulis, keputusan ditetapkan di Jakarta pada 16 Desember 2023. Berbagai interpretasi pun muncul. Termasuk yang menduga terkait dengan pilpres.&nbsp; &rdquo;Kabarnya, ada usul dari Syuriah PWNU Jatim. Dugaan saya, mungkin karena pilpres,&rdquo; kata KH Abdussalam Shobib, pengasuh Ponpes Denanyar Jombang yang juga mantan wakil ketua PWNU Jatim.&nbsp;

PWNU Jatim menyebut banyak kiai sepuh yang menyayangkan pemberhentian Kiai Marzuki Musatamar sebagai Ketua PWNU Jatim

Eks Wakil Ketua PWNU Jatim Sebut Banyak Kiai Sepuh Pertanyakan Soal Pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/Screenshot_2023-07-22-10-37-23-531-edit_comandroidchrome-2299443524.jpg" alt="Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai Rapat Pleno Pemenangan Pilpres dan Pileg di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (19/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai Rapat Pleno Pemenangan Pilpres dan Pileg di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (19/6/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sejumlah kiai sepuh pengasuh pondok-pondok pesantren dijadwalkan menghadiri syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan 1 Abad NU yang digelar di Stadion Manahan Surakarta, Minggu besok. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/011797798/bakal-ramai-pengunjung-prapenjualan-tiket-giias-2023-diklaim-ludes-terjual">Bakal Ramai Pengunjung, Prapenjualan Tiket GIIAS 2023 Diklaim Ludes Terjual</a> &ldquo;Kehadiran para kiai sepuh ini menjadi penanda jika PKB tidak bisa dilepaskan dari para alim-ulama yang membidani kelahiran partai. Kehadiran para kiai khos ini juga menjadi penegas PKB sebagai partai yang menjadi pintu perjuangan para alim ulama dalam mewarnai berbagai kebijakan bangsa,&rdquo; ujar Ketua Panitia Harlah ke-25 KH Yusuf Chudori dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu. Gus Yusuf sapaan akrab KH Yusuf Chudori mengungkapkan deretan kiai sepuh yang hadir di antaranya adalah Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Anwar Mansur (Lirboyo), Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar (Al Amien, Kediri), KH Nurul Huda Djazuli (Ploso), dan KH Agoes Ali Masyhuri (Tulangan). Selain itu juga hadir para ibu nyai seperti Nyai Badriyah Djazuli, Nyai Lilik Cholidah Badrus, dan Nyai Djuwariyah Fawaid As&rsquo;ad. &ldquo;Kehadiran beliau-beliau ini tentu sangat berarti dan kami mengucapkan terima kasih karena di tengah kesibukan beliau-beliau mendidik santri masih menyempatkan diri untuk khidmah bersama PKB,&rdquo; katanya. Selain para kiai sepuh, kata Gus Yusuf syukuran Harlah ke-25 PKB dan 1 Abad NU juga dihadiri para ajengan maupun perwakilan pesantren di Pulau Jawa. Kehadiran para kiai sepuh, para pengasuh pesantren, para kiai muda, hingga para santri menunjukkan jika PKB tidak akan pernah lepas dari pesantren sebagai akarnya. &ldquo;PKB ini memang lahir dari pesantren dan menjadi alat perjuangan pesantren untuk Indonesia,&rdquo; jelas dia. Pengasuh Ponpes API Tegalrejo Magelang ini menegaskan ke-NU-an dan Keindonesiaan merupakan dua tema besar dari garis perjuangan PKB. Menurutnya PKB tidak bisa dilepaskan dari NU, sebaliknya NU juga tidak bisa meninggalkan PKB karena ikatan sejarah, nilai, hingga aktor perjuangan yang hampir sama. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/011797832/harapan-erick-thohir-sepanjang-seleksi-pemain-timnas-indonesia-u-17">Harapan Erick Thohir Sepanjang Seleksi Pemain Timnas Indonesia U-17</a> &ldquo;PKB dan NU ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kehadiran dua entitas besar ini merupakan aset bagi Indonesia untuk menciptakan kerukunan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi anak bangsa,&rdquo; ujar Gus Yusuf. (*) &nbsp;

Sejumlah kiai sepuh pengasuh pondok-pondok pesantren dijadwalkan menghadiri syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PK

Sejumlah Kiai Sepuh akan Hadiri Puncak Harlah PKB ke-25

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/1-ploso-kediri.jpg" alt="Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Putri, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, KH Abdurrahman Al Kautsar serta sejumlah Ketua PCNU di beberapa kota wilayah Jatim di PP Al Falah Putri, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Selasa (14/12)." width="100%">
<figcaption>Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Putri, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, KH Abdurrahman Al Kautsar serta sejumlah Ketua PCNU di beberapa kota wilayah Jatim di PP Al Falah Putri, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Selasa (14/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur kompak menjalankan perintah kiai-kiai sepuh untuk mendukung KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menjadi Ketua Umum PBNU.  ”Kami mengamankan dawuh kiai sepuh untuk mendukung dan mengusung KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum PBNU,” kata Gus Salam, sapaan akrab KH Abdussalam Shohib seperti dilansir dari Antara di Kediri.  Wakil Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdussalam Shohib menjelaskan, pertemuan itu adalah konsolidasi terakhir menjelang Muktamar NU di Lampung. PCNU se-Jatim diundang dalam acara di Pondok Pesantren Al Falah Putri, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.  KH Abdussalam Shohib mengatakan, dukungan pada sosok tersebut sebenarnya sudah lama, bahkan sudah dikeluarkan SK PWNU yang sifatnya mengikat organisasi. Pihaknya sudah bulat mengamankan keputusan PWNU Jawa Timur dengan semua PCNU di Jatim.  ”Dukungan ini sudah final, sudah lama, bahkan 2 bulan lalu sudah mengeluarkan SK PWNU yang sifatnya mengikat, bulat. Jatim mendukung KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU,” ujar KH Abdussalam Shohib, pengasuh Pesantren Denanyar, Kabupaten Jombang itu.  Menurut dia, kegiatan Muktamar NU di Lampung mendatang penuh dinamika dari berbagai aspek. Dia juga ingin agar nanti kegiatan Muktamar tetap menjaga persatuan, kekompakan, dan kebersamaan. Sehingga muktamar bisa berlangsung dengan baik, damai, sejuk, dan ada beragam pemikiran progresif untuk NU.  Hal yang sama diungkapkan pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Putri, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, KH Abdurrahman Al Kautsar. ”Kalau kami prinsipnya dari yang muda, kami di sini kumpul dalam rangka soliditas nderek dawuh Romo Kiai Anwar (KH Anwar Mansyur, Rois Syuriah PBNU Jatim) sebagai guru kami, beliau arahkan ke mana. Harapan kami, normatif agar NU benar-benar bisa lebih baik pada masa akan datang,” kata Gus Kautsar, sapaan akrabnya.  Sebagai organisasi yang besar, kata Gus Kautsar, regenerasi di tubuh NU harus terus dijaga. ”Prinsipnya sebuah organisasi yang mapan tentu bisa melahirkan generasi berikutnya. Dari kami tidak ada satu pun yang merasa ada kelemahan pimpinan Romo Kiai Said (KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU). Akan tetapi, organisasi yang mapan pasti mampu melahirkan generasi berikutnya,” papar Gus Kautsar.  Kegiatan itu, dihadiri seluruh PCNU se-Jatim termasuk jajaran pengurus PWNU Jatim. Hadir pula Pengasuh Pesantren Al-Falah Ploso Kabupaten Kediri Kiai Haji Nurul Huda Djazuli, Pengasuh PP Lirboyo Kediri sekaligus Rais Syuriah PWNU Jatim KH M. Anwar Manshur, Pengasuh PP Al Amien, Kota Kediri KH Anwar Iskandar, dan berbagai tamu undangan lain.

PWNU dan PCNU se-Jatim Bulat Dukung Gus Yahya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-24-at-22.10.35.jpeg" alt="SEPAKAT: 9 Kiai sepuh tokoh NU menyepakati pemunduran jadwal Muktamar ke-34 NU menjadi akhir Januari 2022." width="100%">
<figcaption>SEPAKAT: 9 Kiai sepuh tokoh NU menyepakati pemunduran jadwal Muktamar ke-34 NU menjadi akhir Januari 2022.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 belum kunjung final. Perdebatan waktu acara terus bergulir. Ada pihak yang minta digelar tepat waktu, ada pula minta diundur.  Sembilan kiai sepuh NU menyatakan sepakat Muktamar ke-34 NU dilaksanakan pada Januari 2022 dan bertepatan dengan Harlah NU ke-96.  “Saya lebih suka tarik napas dan mundur. Alasannya agar panitia bisa lebih leluasa dan penyelenggaraan Muktamar akan berlangsung lebih tertib,” ucap KH Muhsin Abdillah, Pimpinan Ponpes Darussa'adah di Jakarta, pada Rabu (24/11).  Muhsin Abdillah merupakan Rais Syuriah PWNU Lampung dan salah satu dari sembilan kiai sepuh yang hadir pada pertemuan Masyayih NU saat ditemui media pada hari Rabu (24/11).  Adapun kiai lain yang hadir pada pertemuan Masyayih NU itu adalah KH. Farid Wadjdy (Kaltim), KH. Abdul Kadir Makarim (NTT), KH. Bun Bunyamin (Jabar), KH. Anwar Manshur (Jatim), KH. Abuya Muhtadi Dimyati (Banten), KH. Kharis Shodaqoh (Jateng), Buya Bagindo Leter (Sumbar), dan KH. Manarul Hidayat (Jakarta).  Mereka mengajukan surat resmi ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pelaksanaan muktamar dimundurkan.  Dia menyebut beberapa kesepakatan lain Masyayih NU terkait pelaksanaan Muktamar NU ke-34.Antara lain, Muktamar ke-34 NU dapat berlangsung dalam suasana kekeluargaan, persaudaraan dan kebersamaan. Selain itu juga disertai suasana teduh, aman, damai dan harmonis.  Menurut Muhsin Abdillah, keinginan 9 Kyai itu juga sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang telah digelar sebelumnya.  Forum tersebut memutuskan jadwal pelaksanaan Muktamar. Selaini itu juga ada klausul pelaksanaan Muktamar dengan persetujuan pemerintah dengan mempertimbangkan urusan pandemi Covid-19.  Sebelumnya Panitia Pengarah (Steering Committee) Muktamar NU juga menegaskan bahwa muncurnya pelaksanaan Muktamar ke-34 NU murni karena pandemi Covid-19.  "Murni karena alasan pandemi, pemerintah akan menerapkan PPKM untuk mencegah penularan Covid-19 di libur akhir tahun," kata Muhammad Nuh yang merupakan Ketua Steering Committee (SC) Muktamar NU ke-34, Jumat (19/11).  Saat ini Panitia dan 9 Kyai menunggu keputusan PBNU dan Rekomendasi soal kapan muktamar ke-34 jadi digelar, hal itu akan dibahas oleh Ketua Umum dan Sekjen, Rais Aam dan Katib Aam PBNU.

9 Kiai Sepuh Dukung Rencana Pemunduran Muktamar Ke-34 NU

kiai sepuh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kiai sepuh

Berita Terkini