<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kivlan-zen-ridwan-jpc.jpg" alt="Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen ditemani istri tercintanya, Dwitularsih Sukowati di PN Jakarta Pusat, Rabu (29/1). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen ditemani istri tercintanya, Dwitularsih Sukowati di PN Jakarta Pusat, Rabu (29/1). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Startegis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen divonis empat bulan penjara dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Kivlan Zen terbukti bersalah menggunakan senjata api beserta amunisi secara ilegal.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama empat bulan dan 15 hari," kata Ketua Melih Hakim, Agung Suhendro membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (24/9).  Majelis hakim meyakini, Kivlan Zen terbukti bersalah memiliki senjata api dan amunisi secara ilegal. Hakim memerintahkan senjata api dan semua peluru yang dimilikinya disita untuk dimusnahkan.  "Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan," tegas Hakim Suhendro.  Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan putusan. Hal yang memberatkan, Terdakwa Kivlan Zen tidak mengakui tindakannya yang meresahkan resah.  Sementara itu, hal-hal yang meringankan, Kivlan belum pernah menjalani hukuman pidana, mempunyai tanggung jawab keluarga, umur yang sudah tua. Bahkan, sejumlah tugas negara yang pernah dilakukan Kivlan juga meringankan hukumannya.  Kivlan Zen dinilai berjasa sewaktu berdinas sebagai anggota TNI AD, dalam tugas operasi di wilayah Papua dan Timor Timur. "Bahwa terdakwa berjasa dalam tugas misi menjaga perdamaian untuk penyelesaian pemberontakan Nur Yisuari dengan pemerintah Filipina pada tahun 1995-1996. Bahwa terdakwa mempunyai jasa terhadap negara dalam tugas rahasia membebaskan WNI yang disandera di negara Filipina pada tahun 2016," pungkas Hakim Suhendro.  Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kivlan Zen dituntut tujuh bulan penjara dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Kivlan Zen divonis melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Miliki Senpi Ilegal, Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kivlan-zen-ridwan-jpc.jpg" alt="Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen ditemani istri tercintanya, Dwitularsih Sukowati di PN Jakarta Pusat, Rabu (29/1). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen ditemani istri tercintanya, Dwitularsih Sukowati di PN Jakarta Pusat, Rabu (29/1). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen dituntut tujuh bulan penjara dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini, terdakwa Kivlan Zen terbukti bersalah menggunakan senjata api beserta amunisi secara ilegal.  "Menuntut, terdakwa Kivlan Zen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak," kata Jaksa Andri Saputra membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/8).  "Menuntut, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kivlan Zen selama tujuh bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan perintah terdakwa segera dimasukkan ke dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan," sambungnya.  Jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan tuntutan terhadap Kivlan Zen. Hal yang memberatkan, Kivlan Zen meresahkan masyarakat serta berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.  Sedangkan hal-hal yang meringankan, Kivlan Zen belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, sudah berumur 74 tahun, berjasa dalam misi menjaga perdamaian pada 1995/1996, pernah mendamaikan pemberontakan Moro Misuari dengan Presiden Philipina, Fidel Ramos.  Kivlan juga dinilai telah berjasa bagi bangsa Indonesia dalam tugas rahasia membebaskan sandera di Pulau Sulu, Philipina. Tak hanya itu, Jaksa menilai Kivlan Zen mendapat banyak bintang jasa berkaitan dengan karier militernya.  Kivlan Zen dituntut melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kivlan Zen Dituntut 7 Bulan Penjara dalam Kasus Senpi Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/com-SIDANG-KIVLAN-ZEIN-FED5.jpg" alt="Kivlan Zein meninggalkan Gedung Tipikor, Jakarta, Rabu (12/2/20). Agenda sidang Putusan sela terpaksa d tunda karna Kivlan muntah2 . Kivlan Zen menjalani sidang lanjutan kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan peluru tajam. FOTO : FEDRIK TARIGAN/" width="100%">
<figcaption>Kivlan Zein meninggalkan Gedung Tipikor, Jakarta, Rabu (12/2/20). Agenda sidang Putusan sela terpaksa d tunda karna Kivlan muntah2 . Kivlan Zen menjalani sidang lanjutan kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan peluru tajam. FOTO : FEDRIK TARIGAN/</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal, Mayor Jenderal (Purn) TNI, Kivlan Zen mengaku senang bisa merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah bersama keluarga di rumah setelah massa penahanannya telah habis.  Kivlan Zen mengaku bahagia karena lebaran tahun ini bisa berkumpul dengan keluarga di rumahnya. Hal itu berbeda pada tahun sebelumnya. “Oh saya bahagia sekali, bahagia sekali berada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman-teman, pengacara semuanya. Ya saya sangat-sangat bahagia dan saya sangat bersyukur, dibandingkan dulu kan saya di dalam tahanan,” ucap Kivlan Zen seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Senin (25/5).  Namun demikian, perkara kasus dugaan kepemilikan senjata api yang menimpa dirinya masih terus berlanjut. sKivlan memberikan kepercayaan penuh kepada tim kuasa hukumnya untuk membantah dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).  “Pasti semua terbantahkan apa yang dituduhkan ke saya. Bebas yang sempurna itu nanti pada saat ketuk palu hakim bahwa saya tidak terbukti melakukan hal-hal yang dituduhkan,” katanya.  “Nah bebasnya itu lebih bahagia 100 persen, kalau sekarang saya masih 75 persen bahagia saya, 25 persen lagi itu bahagianya nanti bagaimana pak Tonin menyelesaikan (perkara di pengadilan),” pungkas Kivlan.  Sementara itu, Pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta mengatakan, Kivlan Zen telah berada di rumah sejak Desember 2019. Pada saat itu, ia menjadi tananan rumah. Akan tetapi, pada 2 Mei 2020 kemarin kata Tonin, kivlan sudah tidak lagi menjadi tananan rumah lantaran masa penahanannya telah habis.  “Jadi dia pokoknya tangal 29 Mei/30 Mei (2019) ditahan, tanggal 2 Mei (2020) sudah habis,” ucap Tonin Tachta, Minggu (24/5).  “Nah itu berapa? Setahun kurang kan. Jadi setahun aja, tapi di dalam itu kan ada dia dibantarkan sekitar September-Desember, jadi 3 bulan (penahanan di bantarkan), jadi sekitar 8 bulan (sudah ditahan),” jelasnya.  Penahanan itu diketahui saat mulai proses hukum di Kepolisian, di Kejaksaan hingga di Pengadilan yang kini masih berjalan. “Sehak Desember penjaranya kan di rumah gitu, gak boleh keluar rumah kan gitu sampai 2 Mei. Nah habis itu sudah habis waktunya gak usah ditahan lagi, nah sekarang mau kemana saja sudah boleh. Cuma sekarang masih terdakwa,”pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=A4h0E5fQ9dU  https://www.youtube.com/watch?v=5i98TffmmRk  https://www.youtube.com/watch?v=sVdGAJTlyKY

Bebas dari Penjara, Kivlan Zen Bahagia Rayakan Lebaran di Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/com-SIDANG-KIVLAN-ZEIN-FED5.jpg" alt="Kivlan Zein meninggalkan Gedung Tipikor, Jakarta, Rabu (12/2/20). Agenda sidang Putusan sela terpaksa d tunda karna Kivlan muntah2 . Kivlan Zen menjalani sidang lanjutan kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan peluru tajam. FOTO : FEDRIK TARIGAN/" width="100%">
<figcaption>Kivlan Zein meninggalkan Gedung Tipikor, Jakarta, Rabu (12/2/20). Agenda sidang Putusan sela terpaksa d tunda karna Kivlan muntah2 . Kivlan Zen menjalani sidang lanjutan kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan peluru tajam. FOTO : FEDRIK TARIGAN/</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang pembacaan putusan sela terhadap Mayjen (Purn) Kivlan Zen. Dia merupakan terdakwa kasus kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal.  Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri menunda sidang karena Kivlan Zen sedang menderita sakit, Sehingga tidak hadir ke ruang sidang, pada Rabu (19/2). Kivlan disebut tengah mendapat perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.  "Pembacaan putusan sela kita tunda sampai terdakwa sembuh," kata Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri di PN Jakarta Pusat, Rabu (19/2).  Saifudin mengharapkan, pembacaan putusan sela harus dihadiri oleh terdakwa. Namun, penasihat hukum Kivlan, Tonin Tachta menyatakan, kliennya perlu menjalani pengobatan selama 10 hari.  "Itu pun kalau tidak ada kendala kesehatan yang gimana-gimana," pinta Tonin.  Tonin membeberkan, Kivlan menderita sakit kronis paru-paru, batuk dan asma. Dia menyebut, Kivlan mendapat perawatan di RSPAD Gatot Subroto sejak Selasa (18/2).  "Dirawat di RSPAD sejak Selasa malam," jelas Tonin.  Kivlan Zen didakwa terlibat dalam kepemilikan empat pucuk senjata api dan 117 peluru ilegal. Empat senjata api itu terdiri dari pistol laras pendek jenis revolver merk Taurus kaliber 38 mm, pistol laras pendek jenis Mayer hitam kaliber 22 mm, pistol laras pendek jenis revolver kaliber 22 mm dan senjata api laras panjang rakitan kaliber 22 mm.   Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019. Usai Pilpres 2019 digelar, sempat terjadi kerusuhan di Bawaslu dan sebagian di DKI Jakarta.  Kivlan Zen didakwa dengan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Tak Bisa Hadir Sidang Putusan Sela, Kivlan Zen Alami Sakit Paru-paru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kivlan-zen-ridwan-jpc.jpg" alt="Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen ditemani istri tercintanya, Dwitularsih Sukowati di PN Jakarta Pusat, Rabu (29/1). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen ditemani istri tercintanya, Dwitularsih Sukowati di PN Jakarta Pusat, Rabu (29/1). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen menegaskan, dirinya tidak bersalah seperti apa yang telah didakwakan jaksa penuntut umum (JPU). Purnawirawan Jenderal TNI ini menyebut, kasus yang menjeratnya telah direkayasa.  "Jadi saya tidak salah one hundred persen," kata Kivlan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/1).  Mantan Kepala Komando Strategi Angakatan Darat (Kostrad) ini mengungkapkan, kasus yang menjeratnya sengaja di rekayasa oleh Kepolisian dalam hal ini Kapolri pada saat itu Tito Karnavian. Tito pun, kata Kivlan disuruh langsung oleh Wiranto selaku Menkopolhukam saat itu.  "Ini semua rekayasa dari polisi atas perintah Tito. Tito atas perintah dari Wiranto. Wiranto musuhan sama saya karena Wiranto saya tuntut," tegasnya.  Kivlan pun merasa kasihan dengan Tito dan juga Jaksa yang menuntutnya pada kasus ini. Dia memandang, kasus yang menjeratnya dipaksa oleh Wiranto yang saat itu untuk menuduhnya yang menjadi otak kerusuhan 21-22 Mei 2019.  "Tito sebenarnya ga salah, dia diperintah dari Wiranto, kasian polisi ini. Dia terpaksa merekayasa. Jaksa juga saya sayang sama Jaksa, tapi mereka dipaksa supaya 21-22 Mei yang dia rancang itu saya," sesal Kivlan.  Kivlan yang nampak ditemani istrinya masih mengenakan seragam purnawirawan TNI AD untuk menjalani proses persidangan. Bahkan, Kivlan yang masih dalam kondisi tidak sehat harus berjalan dibantu dengan tongkat yang dibawanya.  "Saya masih sakit bukan kena korona, saya kena paru-paru. Untung saya enggak kena korona, kalian kena nih semuanya," tukas Kivlan berkelakar.  Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Kivlan Zen terlibat dalam kepemilikan empat pucuk senjata api dan 117 peluru ilegal. Empat senjata api itu terdiri dari pistol laras pendek jenis revolver merk Taurus kaliber 38 mm, pistol laras pendek jenis Mayer hitam kaliber 22 mm, pistol laras pendek jenis revolver kaliber 22 mm dan senjata api laras panjang rakitan kaliber 22 mm.  Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019. Usai Pilpres 2019 digelar, sempat terjadi kerusuhan di Bawaslu dan sebagian di DKI Jakarta. Kivlan Zen didakwa dengan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Kivlan Zen Berkelakar, Untung Saya Enggak Kena Korona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/habil-marati-ridwan-jpc.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Habil Marati, terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan hukuman satu tahun pidana. Majelis hakim menilai, anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu terbukti memberikan uang kepada Kivlan Zan untuk membeli senjata api ilegal.  "Menyatakan terdakwa Habil telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, membantu melakukan tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai dan menyimpan suatu senjata api dan amunisi," kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri membacakan amar putusan di PN Jakarta Pusat, Senin (27/1).  Vonis terhadap Habil ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang memvonisnya dengan hukuman dua setengah tahun penjara. Pertimbangan hukuman ini, untuk hal yang meringankan majelis hakim menilai Habil belum pernah menjalani proses hukum. "Untuk hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan meresahkan masyarakat," ucap Saifuddin.  Dalam amar putusan, perbuatan Habil dilakukan bersama-sama dengan Kivlan Zen, Helmi Kurniawan alias Iwan, Tajudin alias Udin, Azwarmi, Irfansyah alias Irfan, Adnil dan Asmaizulfi alias Vivi.  Majelis hakim menyatakan, Kivlan Zen bertemu Helmi Kurniawan di Monumen Lubang Buaya pada 1 Oktober 2018. Pertemuan itu dilakukan untuk meminta mencarikan senpi ilegal dan berjanji akan mengganti uang pembelian. Senpi yang diminta Kivlan Zen itu dibeli Helmi dari Asmaizulfi alias Vivi, tanpa peluru yang tidak dilengkapi surat resmi seharga Rp 50 juta.  Kivlan kemudian bertemu dengan Helmi alias Iwan dan Tajudin alias Udin di RM Padang Sederhana, Kelapa Gading pada 9 Februari 2019. Dalam pertemuannya, Kivlan menyerahkan uang sebesar SGD 15 ribu dari Habil ke Helmi Kurniawan untuk ditukarkan ke dalam bentuk rupiah.  Helmi alias Iwan kemudian menukarkan uang yang diterimanya dari Habil di Money Changer Dollar Time Premium Forexindo dengan nilai sebesar Rp 151,5 juta yang kemudian diserahkan kepada Kivlan.  Kivlan Zen lantas mengambil uang Rp 6,5 juta untuk keperluan pribadinya. Sedangkan sisanya, Rp 145 juta diserahkan kepada Helmi alias Iwan untuk mengganti uang pembelian senjata api pertama. Tak cukup sampai disitu, Kivlan kemudian memerintahkan Helmi Kurniawan untuk menemui terdakwa dan berpesan apabila diberi uang oleh terdakwa agar dilaporkan kepada Kivlan Zen.  Uang yang diserahkan Kivlan Zen itu kemudian digunakan Helmi alias Iwan untuk diserahkan ke Tajudin alias Udin sebesar Rp 25 juta. Uang itu dilakukan untuk membiayai operasional pemantauan mata-matai Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan.  Atas perbuatannya, Habil divonis melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Terdakwa Kepemilikan Senjata Api Habil Marati Divonis 1 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kivlan-zein-istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus kepemilikan senjata api Kivlan Zen, meminta agar majelis hakim menolak dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Kivlan menginginkan, majelis hakim memutus bebas dirinya dari jeratan hukum.  "Hakim dapat mengambil keputusan yang adil dan menolak dakwaan serta membebaskan terdakwa dari pekara ini, menyatakan terdakwa dibebaskan dari penahanan setelah putusan ini diucapkan," kata Kivlan membacakan nota keberatan atau eksepsi di PN Jakarta Pusat, Rabu (22/1).  Mantan Kepala Staf Komando Strategi Angkatan Darat ini menilai, dakwaan JPU tidak menjelaskan rinci asal usul senjata api dan peluru yang didakwaan kepadanya. Oleh karena itu, purnawirawan TNI ini pun memandang dakwaan Jaksa tidak cermat.  "Tidak disebutkan dari mana asal peluru tajam, demikian juga terhadap empat senjata api oleh penuntut umum. Sehingga kebenaran memasukkan ke Indonesia atau keluar dari Indonesia tidak pernah dijelaskan sehingga tidak lengkap dakwaan tersebut," tegas Kivlan.  Purnawirawan jenderal TNI bintang dua ini pun membantah, perbuatan yang dakwaan Jaksa terhadapnya. Dia mengaku tidak pernah memerintahkan Helmi Kurniawan alias Iwan untuk mencari senjata api ilegal untuk bertemu dengan Habil Marati.  Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Kivlan Zen terlibat dalam kepemilikan empat pucuk senjata api dan 117 peluru ilegal. Empat senjata api itu terdiri dari pistol laras pendek jenis revolver merk Taurus kaliber 38 mm, pistol laras pendek jenis Mayer hitam kaliber 22 mm, pistol laras pendek jenis revolver kaliber 22 mm dan senjata api laras panjang rakitan kaliber 22 mm.  Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019. Usai Pilpres 2019 digelar, sempat terjadi kerusuhan di Bawaslu dan sebagian di DKI Jakarta. Kivlan Zen didakwa dengan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Kivlan Zen Minta Dibebaskan dari Kasus Kepemilikan Senjata Api

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kivlan-zein-istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kepemilikan senjata api, Kivlan Zen memakai seragam TNI saat hendak menjalani sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi terkait kasus yang menjeratnya. Mantan Kepala Staf Komando Strategi Angkatan Darar ini beralasan, seragam kebesarannya itu dipakai sebagai bentuk perlawanan.  Kivlan dengan tegas menyebut, bahwa kasus yang menjeratnya merupakan bentuk rekayasa. Alasan ini mengapa dia memakai baju kebesarannya itu. "Ini seragam untuk purnawirawan kalau pakai label putih. Saya memakai ini karena saya direkayasa oleh Wiranto, Luhut, Tito oleh semua pejabat negara merekayasa," kata Kivlan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1).  Kivlan pun lagi-lagi menegaskan, bahwa kasus yang menjeratnya merupakan rekayasa. Dia menyebut, kasusnya merupakan rekaya Luhut Binsar Panjaitan dan Tito Karnavian. "Jadi saya akan buktikan bahwa ini rekayasa dan ada komunikasi mereka merekayasa, terutama Luhut dan Tito. Ada nanti kita buktikan di pengadilan," tegas Kivlan.  Kendati demikian, Kivlan yang sebelumnya terbaring sakit mengaku saat ini belum sepenuhnya sehat. Namun, dia menghormati harga dirinya sehingga mendatangi persidangan. "Belum sehat, tapi karena kehormatan saya juga sehat. Kehormatan dan harga diri saya," pungkasnya.  Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Kivlan Zen terlibat dalam kepemilikan empat pucuk senjata api dan 117 peluru ilegal. Empat senjata api itu terdiri dari pistol laras pendek jenis revolver merk Taurus kaliber 38 mm, pistol laras pendek jenis Mayer hitam kaliber 22 mm, pistol laras pendek jenis revolver kaliber 22 mm dan senjata api laras panjang rakitan kaliber 22 mm.  Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019. Usai Pilpres 2019 digelar, sempat terjadi kerusuhan di Bawaslu dan sebagian di DKI Jakarta.

Pakai Seragam Purnawirawan TNI, Kivlan Zen Sebut Kasusnya Direkayasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Kivlan-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen dialihkan status tahanannya menjadi tahanan rumah. Hal itu atas persetujuan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Majelis Hakim. Status Kivlan berubah sejak 12 Desember 2019 dan berakhir pada 26 Desember 2019.  "Iya benar, sekarang jadi tahanan rumah sejak 12 Desember," kata Tonin Tacha selaku Pengacara Kivlan Zen saat dikonfirmasi, Selasa (17/12).  Tonin mengatakan pemindahan status tahanan Kivlan berdasarkan surat dari kepala pusat kesehatan angkatan darat Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Tertanggal 4 Desember 2019 dengan nomor B/3463/XII/2019.  Selain menjadi tahanan rumah, Kivlan juga diperbolehkan melakukan pemeriksaan kesehatan setiap minggu, dengan tetap dikawal oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.  "Setiap hari Selasa dan Kamis melakukan program fisioterapis," tambah Tonin.  Meski sudah menjadi tahanan rumah proses hukum Kivlan tetap berjalan. Mantan Kakostrad itu pun akan tetap menjalani persidangan sesuai jadwal yang ditetapkan.  Sementara itu, Dir Tahti Polda Metro Jaya, AKBP Barnabas membenarkan status Kivlan menjadi tahanan rumah. Namun, dia tak merinci alasan keputusan itu diambil. Sebab, surat resminya belum diterima oleh Polda Metro Jaya.  "Tanya lawyernya (alasan jadi tahanan rumah). Surat juga belum sampai di kita. Tadi kita baru hubungi kejaksaannya, surat baru akan dikirim," pungkas Barnabas.  Diketahui, Kivlan telah menjadi tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan oleh Jalaludin. Laporan itu terdaftar dengan nomor : LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019.  Kivlan dilaporkan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoaks dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan atau Pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan atau Pasal 163 bis jo Pasal 107.  Kivlan sendiri sudsh menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9). Dia didakwa Menguasai 4 pucuk senajata api dan 117 peluru tajam.  Jaksa Fahtoni mengungkapkan, Kivlan menyerahkan uang Rp 25 juta kepada Tajudin. Uang tersebut sebagai imbalan memata-matai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Alasan Kesehatan, Kivlan Zen Akhirnya Jadi Tahanan Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Kivlan-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kepemilikan senjata api dan peluru ilegal, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen turut angkat bicara soal insiden penusukan yang menimpa Menko Polhukam Wiranto. Dalam video yang diberikan tim kuasa hukum, Kivlan mengaku prihatin dengan peristiwa tersebut.  Kuasa Hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta mengirimkan video Kivlan yang masih terbaring di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto karena sakit infeksi paru-paru mengucapkan keprihatinannya atas apa yang menimpa mantan Panglima Abri tersebut. Dia mendoakan Wiranto cepat sembuh. "Assalamualaikum Pak Wiranto, semoga cepat sembuh," kata Kivlan dalam videonya, Selasa (15/10).  Kivlan mendoakan agar Wiranto selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Meski Wiranto belakangan kerap bergesekan dengan Kivlan pasca kasus yang menimpanya, namun Kivlan tetap berharap Wiranto bisa sembuh dan kembali beraktivitas lagi. Dia pun juga berharap kesembuhan pada dirinya.  "Saya sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa Pak Wiranto, semoga Allah memberikan perlindungan kepada Pak Wiranto dan juga kesembuhan kepada kita berdua," ujar dia.  Kivlan juga mempersembahkan bunga bagi Wiranto dalam video itu. Karena masih lemah dan diinfus, bunga dipegang oleh seorang perempuan yang mendampingi Kivlan. Kata Kivlan, bunga itu adalah tanda kalau semua manusia bersaudara.  "Hari ini saya menyampaikan rasa prihatin saya dan rasa simpati saya kepada Pak Wiranto dan semoga Allah melindungi kita berdua, terima kasih. Bunganya sebagai suatu tanda bahwa semua manusia adalah persaudaraan," pungkasnya.

Dalam Video Kivlan Zen: Pak Wiranto, Semoga Cepat Sembuh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kivlan zen

Berita Terkini