<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/KAPAL-NELAYAN-RADAR-BALI.jpeg" alt="Ilustrasi kapal nelayan. (Dok.Radar Bali/JPG)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal nelayan. (Dok.Radar Bali/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok melakukan klaim sepihak atas zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna. Salah satu cara pemerintah agar pengklaiman tersebut tidak terjadi adalah dengan mengirimkan kapal-kapal penangkap ikan ke Natuna.  "Ya mereka harus mengisi armada-armada kapal laut berbendera Indonesia, nelayan Indonesia di sana (Natuna), penuhi lah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dengan kapal-kapal Indonesia sehingga orang juga tau kalau itu (Natuna) ada yang punya," ujar Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan di kantornya, Kamis (9/1).  Maka dari itu kapal para nelayan Indonesia harus melaut dan menangkap ikan di perairan tersebut. Saat ini, pemerintah juga akan melakukan pengiriman 120 kapal dari pantai utara (Pantura) Jawa untuk melaut di Natuna.  "Jawa Tengah itu sudah menyanggupi akan mengirimkan 120 kapal ke Natuna, nelayan-nelayan kita harus memanfaatkan sumber daya di sana," kata Ketua Dewan Pakar KNTI Alan F. Karopitan.  Alan menyebut saat ini terdapat kekosongan sekitar 540 kapal di Natuna. Dengan begitu, pemerintah harus mengisi kekosongan itu dengan mengarahkan para nelayan yang dekat dengan WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) 711 tersebut.  "Kalau ada yang diarahkan kesana sudah bagus. Dari segi izin sebetulnya memungkinkan, karena boleh menangkap ikan di wilayah WPP yang berdekatan, misalnya perairan Laut Jawa (WPP-NRI 712) dan Natuna kan dekat, boleh aja, laut Natuna dan Selat Malaka (WPP-NRI 571) kan juga masih dekat," tambah Alan.  Dani juga menyampaikan, salah satu alasan perairan Natuna masih kekurangan pelayanan di karenakan dalam 5 tahun terkahir pemerintah memperketat perizinan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.  "Menurut saya, belajar dari pengalaman ini, penting agar pemerintah mulai coba melihat perairan di ZEE itu mendorong kapal-kapal besar menangkap di sana, itu menjawab konflik perebutan wilayah," ujarnya.  Apabila para nelayan dialihkan ke perairan Natuna, hal itu disebut dapat mempertegas bahwa kawasan tersebut berada dibawah kedaulatan Indonesia.   "Jadi kalau kita dorong nelayan2 itu menangkap di ZEE saya kira banyak hal yg bisa dijawab, satu peningkatan produksi perikanan kita," tutup Dani.

Saran KNTI Kepada Nelayan Natuna Saat Hadapi Klaim Sepihak Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menlu-Retno-Dhimas-Ginanjar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menegaskan soal batas-batas dan sikap tegas Indonesia menyikapi klaim Tiongkok terhadap perairan Natuna. Retno menegaskan Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim sepihak yang dilakukan siapapun termasuk Tiongkok di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Hal itu ditegaskannya kembali dalam pidatonya di Pernyataan Pers Tahunan Menteri, Rabu (8/1).  Menurut Menlu Retno, mengenai diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, terdapat tiga prioritas. Pertama, meningkatkan intensitas perundingan baik untuk batas maritim dan batas darat.  Untuk batas maritim, antara lain dengan Malaysia menformalkan batas laut teritorial di segmen Laut Sulawesi dan selanjutnya merundingkan segmen Selat Malaka. Kemudian dengan Vietnam untuk batas ZEE, Filipina untuk batas landas kontinen, Palau untuk batas ZEE, dan, Timor Leste setelah demarkasi batas darat selesai.  Untuk batas darat, prioritas antara lain demarkasi dengan Malaysia di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad, dan finalisasi demarkasi dengan Timor Leste sesuai agreed principles yang sudah disepakati. Menlu Retno menegaskan pihak manapun jangan ada yang mengusik prinsip kedaulatan perairan Indonesia termasuk soal Natuna.  "Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia. Bahwa klaim apapun, oleh pihak manapun, harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982," tegasnya.  Menlu Retno menjelaskan Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak diakui oleh hukum internasional. Kedua, melindungi tumpah darah Indonesia.  "Sebagaimana negara lain, isu kedaulatan dan integritas teritori merupakan hal yang tidak dapat ditawar sama sekali. Kedaulatan dan wilayah teritori Indonesia tidak dapat ditawar oleh siapapun juga, kapanpun juga," tukasnya.  Menlu Retno berjanji Indonesia akan terus melawan negara asing yang secara jelas memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme di Indonesia. Sebab hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip Piagam PBB.  "Selain itu, Indonesia akan terus mengarusutamakan isu yang menjadi aset bangsa, termasuk kemajemukan, demokrasi, toleransi, dan pemberdayaan perempuan," tandasnya.

Menlu Retno: Tak Ada Tawar Menawar Soal Kedaulatan Perairan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Jumly-Hendra-Eka.jpg" alt="Jimly Asshiddiqie. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Jimly Asshiddiqie. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Batas wilayah Natuna diklaim oleh Tiongkok sebagai miliknya. Tak pelak, pemerintah Indonesia menyiapkan pasukan TNI untuk melakukan operasi siaga di wilayah Natuna.  Terkait hal itu, anggota DPD, Jimly Asshiddiqie mengusulkan Pemerintah Indonesia melakukan tindakan penenggelaman kapal apabila ada kapal Tiongkok yang masuk di perairan Natuna.  "Ada baiknya kebijakan yang dipraktikkan oleh Ibu Susi Pudjiastuti diterapkan lagi. Jadi semua kapal pencuri itu ditembak, ditenggelamkan," ujar Jimly kepada wartawan, Senin (7/1).  Jimly menegaskan, tindakan itu perlu dilakukan karena Tiongkok telah dengan sengaja mencuri ikan di wilayah Indonesia. Walaupun sahabat tapi Tiongkok harus mengakui kedaulatan Indonesia. "Jadi bukan masalah hubungan antarnegara. Tetapi pelaku pencurian ikan tersebut," katanya.  Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan Indonesia adalah negara yang cinta damai. Walaupun sahabat dengan Tiongkok namun pengusiran di perairan Indonesia harus terus dilakukan. "Kita tidak suka perang, bukan takut perang tapi pengusiran harus dilakukan," ungkapnya.  Dunia Internasional mengakui bahwa Perairan Natuna adalah wilayah Indonesia. Itu dilihat dari Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Maka seharusnya Tiongkok bisa mengakui juga Natuna adalah wilayah Indonesia.  "Kalau dilihat di peta, pulau Natuna jauh sekali dengan daratan Tiongkok. Maka terlalu jauh kalau Tiongkok mengklaim," imbuhnya.  Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.  Retno menyampaikan, dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 telah menetapkan bahwa perairan Natuna masuk ke dalam ZEE Indonesia. Oleh karena itu, dia meminta Tiongkok mematuhi aturan tersebut. Retno juga mengatakan, dalam rapat koordinasi para menteri sepakat untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

Soal Natuna, Jimly Minta Pemerintah Terapkan Program Susi Pudjiastuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dahnil-anzar-sebut-selama-ini-anggaran-belanja-alutsista-dinomorduakan_m_.jpg" alt="Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di Hotel Shangri-La Jakarta, Minggu (30/3)." width="100%">
<figcaption>Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di Hotel Shangri-La Jakarta, Minggu (30/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan strategi menangkal konflik dengan negara lain. Dahnil mengatakan bahwa strategi Indonesia sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, dan prinsip pertahanan Indonesia akan defensif bukan ofensif.  Dahnil menyampaikan hal tersebut setelah adanya klaim sepihak dari pemerintah Tiongkok mengenai wilayah Natuna yang bukan bagian dari wilayah Indonesia. "Maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua, prinsip defensif. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," ujar Dahnil dalam keterangannya, Senin (6/1).  Menurut Dahnil, langkah damai bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior. Langkah damai yang dipilih tentu adalah jalur diplomasi. Secara resmi, Menhan Prabowo Subianto menyepakati langkah damai yang sedang dibahas.  Langkah damai tersebut menurut Dahnil ada empat. Pertama telah melanggar ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) Indonesia menolak klaim RRT terkait traditional fishing ground yang tidak memiliki landasan hukum. Kedua, menolak klaim atas penguasaan Laut Natuna Selatan.  Kemudian ketiga adalah akan dilakukan operasi di Laut Natuna oleh TNI secara intensif. Keempat peningkatan kegiatan ekonomi disekitar wilayah ZEE Indonesia atau laut Natuna.  "Jadi keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara," ungkapnya.  Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.  Retno menyampaikan, dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 telah menetapkan bahwa perairan Natuna masuk ke dalam ZEE Indonesia. Oleh karena itu, dia meminta Tiongkok mematuhi aturan tersebut. Retno juga mengatakan, dalam rapat koordinasi, para menteri sepakat untuk melakukan patroli di wilayah ZEE di perairan Natuna.

Strategi Pemerintah Tangkal Klaim Tiongkok Soal Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Andre-Rosiade.jpg" alt="Jubir BPN Andre Rosiade (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir BPN Andre Rosiade (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiande, menegaskan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tidak lembek terkait Natuna. Penegasan tersebut disampaikan setelah ada kesan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu terlalu lembek soal klaim Tiongkok terhadap natuna.  "Tidak benar Pak Prabowo lembek," tegas Andre kepada JawaPos.com, Senin (6/1).  Andre menegaskan sikap Prabowo sejalan dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang menegaskan akan menjaga wilayah Indonesia tersebut dari klaim Tiongkok. "Jadi tidak mungkin beliau (Prabowo Subianto) mengeluarkan pernyataan yang memperuncing masalah," katanya.  Menurut Andre yang juga anggota Komisi VI DPR itu, sikap Prabowo tidak lembek seperti yang diisukan saat ini. Andre memberikan contoh yakni Prabowo telah mengirimkan pasukan TNI ke Natuna untuk bersiaga.  "Yang jelas beliau sebagai Menhan sudah mengirimkan pasukan TNI ke Natuna," ungkapnya.  Diberitakan sebelumnya, Prabowo mengungkapkan akan mencari solusi terbaik dalam menghadapi Tiongkok terkait penyelesaian polemik klaim kepemilikan perairan Natuna. "Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun Tiongkok negara sahabat," ujar Prabowo.  ‎Indonesia sendiri telah melayangkan nota protes kepada Tiongkok terkait kapal Coast Guard mereka memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kementerian Luar Negeri menyatakan telah memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia yang berkedudukan di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.  TNI sendiri juga sudah siap siaga menyusul masuknya armada Tiongkok awal pekan ini. Operasi siaga tempur dilaksanakan Koarmada (Komando Armada) 1 dan Koopsau (Komando Operasi Angkatan Udara) 1.  Berdasarkan rilis dari Puspen TNI, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah disiapkan yakni lima KRI, satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing TNI AU.

Gerindra Bantah Prabowo Subianto Lembek Soal Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10731_28364_Fadli-Zon.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon&lrm; mendesak pemerintah Indonesia melayangkan protes keras kepada Tiongkok jikalau benar Negeri Tirai Bambu itu mengklaim kepemilikan atas perairan Natuna di Laut China Selatan (LCS). Sebab, ada peta yang mencantumkan perairan Natuna masuk dalam nine dotted lines wilayah Tiongkok.&nbsp; &quot;Jika memang terjadi klaim dari RRC kepada perairan Natuna, harus diprotes keras. Kalau dibiarkan akan memicu konflik lebih panjang, secara material pun kita dirugikan,&quot; ujarnya di kompleks parlemen,Senayan, Jakarta, Senin (16/11). Namun, Fadli juga menyarankan agar pemerintah meminta keterangan resmi dari Tiongkok. &quot;Paling tidak klarifikasi awal,&quot; sebutnya. Politikus Gerindra itu mengatakan, Presiden Joko Widodo bisa menanyakan langsung ke Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kebetulan, Jokowi -sapaan Joko Widodo- dan Jinping saat ini sama-sama sedang hadir pada pertemuan G20 di Turki. &nbsp;&quot;Presiden harus tanyakan ini kalau memang punya concern di LCS. Kenapa&nbsp;ada wilayah perairan maritim kita yang diklaim dalam bentuk peta&lrm;,&quot; pinta Fadli. &lrm;Ya, menurut politikus Gerindra itu, pemerintah harus proaktif. Sebab, Natuna mencerminan kedaulatan wilayah Indonesia. &quot;Jangan berdiam diri agar tidak ada wilayah baik itu daratan maupun lautan yang merupakan hak kedaulatan kita, diambil orang lain,&quot; ucapnya. Selain itu Fadli juga menyarankan agar pertahanan Indonesia di perairan Natuna diperketat. &quot;Patroli harus ada di setiap batas perairan kita,&quot; tandasnya. (dna/JPG)

Tiongkok Merasa Punya Natuna, Fadli Zon Minta Jokowi Jangan Diam Saja

klaim tiongkok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#klaim tiongkok