<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/salat-id-al-akbar.jpg" alt="KHUSYUK: Ratusan jamaah menjalankan salat Tarawih di Masjid Al Akbar Surabaya. Pengelola sudah membuka pendaftaran online untuk peserta salat Id. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KHUSYUK: Ratusan jamaah menjalankan salat Tarawih di Masjid Al Akbar Surabaya. Pengelola sudah membuka pendaftaran online untuk peserta salat Id. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Klaster baru Covid-19 bermunculan. Salah satunya klaster Tarawih. Setelah Pati, Sragen, dan Banyumas, penularan virus korona baru terjadi di Banyuwangi.  Dilansir Radar Banyuwangi, pasien Covid-19 di Dusun Yudomulyo, Desa Ringintelu, Kecamatan Bangorejo, terus bertambah. Dari hasil pemeriksaan rapid test antigen pada Sabtu (8/5) oleh petugas medis Puskesmas Kebondalem, ada tambahan sembilan warga yang positif. Satu di antaranya adalah warga Desa/Kecamatan Bangorejo.  Sabtu lalu Satgas Penanganan Covid-19 dan tim medis dari Puskesmas Kebondalem memeriksa 52 warga.  Mereka terdiri atas warga dari Dusun Yudomulyo, Desa Ringintelu; Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo; dan Desa Bangorejo. ”Yang kami rapid antigen pernah kontak dengan pasien Covid-19 dari Dusun Yudomulyo,” ujar Kepala Puskesmas Kebondalem dr Hamami.  Hingga saat ini warga yang telah menjalani rapid test antigen sebanyak 267 orang. Dari jumlah itu, 53 orang dinyatakan positif dan meninggal dunia tujuh orang. ”Atas arahan dari dinas kesehatan, probable tidak masuk kategori meninggal karena korona. Jadi, yang meninggal itu hanya enam orang karena satu orang probable,” ungkapnya.  Dari 53 orang yang positif terpapar Covid-19, jelas Hamami, tiga orang menjalani perawatan di rumah sakit. Lalu, empat pasien positif menjalani isolasi mandiri dan dipantau khusus. Kemarin (9/5) satu pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Dusun Yudomulyo dikirim ke RSUD Genteng karena kondisinya terus menurun. ”Jadi, sekarang yang dirawat di rumah sakit menjadi empat orang,” beber dia.  Rencananya, pemeriksaan rapid antigen kembali dilaksanakan hari ini (10/5). Ada 52 orang yang akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Puskesmas Kebondalem. ”Besok (hari ini, Red) kita kembali rapid,” kata Hamami.  Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tidak kendur dalam menegakkan protokol kesehatan (prokes) masyarakat di wilayahnya. Menjelang Lebaran, kata dia, mobilitas masyarakat meningkat. ”Jangan sampai kita lengah, terutama dari klaster-klaster kerumunan karena kegiatan-kegiatan. Baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan keagamaan,” tuturnya kemarin.  Berkaca pada pengalaman, terdapat tren kenaikan kasus pada hari raya keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal pada 2020 serta libur tahun baru. ”Ada beberapa daerah ada klaster Tarawih, masuk ke masjid tanpa masker, (jarak) rapat. Ini bukan soal agamanya. Ini soal masalah protokol kesehatannya,” imbuh Tito.  Mantan Kapolri itu menekankan, penurunan persebaran menjadi momentum yang harus dijaga. Dengan begitu, tidak terjadi ledakan kasus seperti di India dan beberapa negara lainnya. Salah satu kunci utama agar konsisten dalam penanganan Covid-19 di daerah adalah kekompakan di level forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda).  Munculnya klaster Tarawih juga menjadi perhatian Kementerian Agama (Kemenag). Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin ikut memantau implementasi surat edaran panduan ibadah Ramadan di tengah pandemi. ”Secara umum, surat edaran itu dijalankan dengan baik,” katanya.  Namun, Kamaruddin tidak memungkiri, ada yang kurang baik menjalankan prokes di masjid atau musala. Dia berharap masyarakat, khususnya para takmir, mengawal pelaksanaan surat edaran tersebut. Termasuk para penyuluh agama Islam (PAI) agar ikut mengedukasi atau melakukan sosialisasi prokes di masjid.  Di sisa bulan Ramadan, Kamaruddin berharap masyarakat menjaga kedisiplinan menerapkan prokes di masjid atau musala. Termasuk saat pelaksanaan salat Idul Fitri. Kemenag sudah mengeluarkan panduan pelaksanaan salat Idul Fitri. Misalnya, jamaah salat Id wajib memakai masker. Kemudian, jumlah jamaah maksimal separo dari daya tampung/kapasitas normal.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/05/2021/muncul-klaster-tarawih-dan-bukber/">Muncul Klaster Tarawih dan Bukber</a>  Juru Bicara Kemenkes terkait Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyatakan, seluruh pihak harus bergotong royong dalam melawan Covid-19. Adanya klaster jamaah Tarawih di beberapa daerah seharusnya menjadi peringatan bahwa protokol kesehatan harus dijalankan. Hal itu juga bertujuan untuk mengantisipasi adanya klaster salat Id. Pemerintah tak ingin ada klaster baru. ”Perkuat aturan prokes ketat dan tingkatkan fungsi posko tangguh dalam penerapan PPKM mikro,” ucapnya.  Nadia tidak bisa memprediksi apakah ke depan terjadi lonjakan kasus atau tidak.  Menurut dia, hal tersebut harus dilihat dari tren peningkatan kasus. Selain itu, bergantung pada kecepatan satgas di daerah dalam melakukan intervensi untuk menekan laju kasus. ”Termasuk sanksi, memperbanyak tracing, testing, dan tata laksana lebih dini,” ungkapnya.

53 Orang Terpapar Covid-19 saat Tarawih, Waspada Klaster Baru Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG-20200909-WA0077-1.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud M.D. Humas Kemenko Polhukam/Antara" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud M.D. Humas Kemenko Polhukam/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku gembira mendapatkan laporan bahwa pelaksanaan tahap-tahap pilkada sejauh ini, tidak menimbulkan klaster baru Covid-19. Sebab, semua tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.  ”Saya gembira dengar laporan Bawaslu dan KPU tadi. Kenapa, karena sebelum pilkada disetujui dulu, terjadi protes supaya ditunda karena saat ini sedang covid. Tapi alhamdulillah, hingga menjelang empat minggu lagi ke pemungutan suara, proses pilkada sejauh ini tidak menimbulkan klaster baru Covid-19 di berbagai daerah Indonesia,” ujar Mahfud saat arahan persiapan Pilkada 2020 di depan para ketua KPU, ketua Bawaslu, dan Forkopimda se-Jogjakarta di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Sabtu (7/11).  Sejauh ini, proses dan tahap pilkada sudah lebih dari 50 persen. Khusus untuk tiga kabupaten di Jogakarta yang akan menggelar pemilihan kepala daerah sebagaimana yang dilaporkan Bawaslu, ditemukan 5 pelanggaran selama kampanye. Tidak satu pun dari pelanggaran itu yang terkait dengan protokol kesehatan.  ”Oleh karena itu, melalui Gunung Kidul ini saya berpesan kepada seluruh KPU dan Bawaslu serta Forkopimda di seluruh Indonesia untuk menjaga pilkada ini agar selesai dengan baik, tanpa muncul klaster baru Covid-19 dari tahap-tahap yang masih akan kita hadapi hingga 9 Desember,” kata Mahfud.  Pesan Menko Polhukam itu sangat beralasan karena Pilkada Serentak 2020 itu akan melibatkan 309 kabupaten dan kota untuk memilih 270 kepala daerah. ”Kenapa melibatkan 309 kabupaten kota, karena provinsi yang menggelar pemilihan gubernur, juga akan ada kampanye di setiap kabupaten kota di wilayah itu,” lanjut Mahfud.  Pilkada 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia pada 9 Desember. Jumlah tersebut terdiri atas pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sedangkan pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi dan  pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KynWJd49Mps&ab_channel=jawapostvofficial

Mahfud MD: Pilkada Serentak Jangan Jadi Klaster Baru Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/93B1D167-4F5E-4B89-B9ED-D1DB7E4AC940.jpg" alt="Fasilitas cuci tangan yang disediakan di depan kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogjakarta sebagai salah satu upaya pemenuhan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Fasilitas cuci tangan yang disediakan di depan kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogjakarta sebagai salah satu upaya pemenuhan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Tim Pakar Satgas Covid-19 Bidang Perubahan Prilaku, Turo Wongkaren menegaskan, pihaknya tidak segan menegur setiap orang yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Utamanya, disiplin 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer dan menjaga jarak.  Menurutnya, edukasi atau mengingatkan untuk patuh protokol kesehatan merupakan hal terpenting untuk memutus rantai penularan Covid-19.  "Memberi tahu untuk menginformasikan ke masyarakat mengenai protokol kesehatan itu penting. Kalau bahasa saya, (menegur) 'minta maaf ingat dong pakai masker, ingat dong jaga jarak'," kata Turo dalam diskusi daring yang disiarkan BNPB, Sabtu (31/10).  Jika sudah diingatkan lalu tidak diindahkan, sambung Turo, tim satgas Covid-19 tak segan memberikan hukuman terhadap mereka yang abai terhadap disiplin protokol kesehatan. Dia pun mengharapkan, masyarakat selalu patuh menerapkan protokol kesehatan.  "kita harapkan adalah masyarakat melaksanakan protokol kesehatan," ujar Turo. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/11/01/222234/covid-19-berpotensi-menular-saat-masyarakat-menggelar-demonstrasi">Covid-19 Berpotensi Menular Saat Masyarakat Menggelar Demonstrasi</a></li> </ul> Selain itu, lanjut Turo, tim satgas penanganan Covid-19 juga selalu mengingatkan masyarakat untuk bisa menjaga iman, imun dan aman. Upaya ini agar masyarakat bisa memproteksi diri untuk bisa terhindar dari Covid-19.  Menurut Turo, menjaga iman untuk selalu percaya bahwa kesehatan adalah milik Tuhan. Sehingga harus bisa menjaga diri dari wabah Covid-19.  "Kedua itu imun, itu artinya hal-hal yang perlu kita lakukan misalnya berolahraga memakan vitamin dan hal-hal yang lain, tidur cukup. Sehingga kita bisa menjaga imun," ungkap Turo.  Terkhir yakni aman, dengan cara patuh menerapkan 3M. Terlebih pada setiap kesempatan tim satgas selalu mengingatkan dengan slogan 'ingat pesan ibu', itu tidak lain dengan menerapkan protokol kesehatan.  "Semua ini diharapkan bisa membuat perilaku masyarakat berubah," pungkasnya.

Satgas Covid-19 Tak Segan Tegur Warga yang Abai Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PSX_20201009_061826.jpg" alt="Ratusan mahasiswa dan pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak omnibus law bentro bersama aparat keamanan yang berjaga dijalan Gubernur Suryo Surabaya, kemarin, Kamis (8/10/2020).Foto:Dipta Wahyu/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ratusan mahasiswa dan pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak omnibus law bentro bersama aparat keamanan yang berjaga dijalan Gubernur Suryo Surabaya, kemarin, Kamis (8/10/2020).Foto:Dipta Wahyu/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com­–Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berpendapat aksi demonstrasi yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang terjadi belakangan ini, berpotensi memunculkan klaster baru. Sehingga, memicu lonjakan Covid-19 di Tanah Air.  Ketua Tim Mitigasi PB IDI M. Adib Khumaidi seperti dilansir dari Antara di Jakarta mengatakan, peristiwa demonstrasi mempertemukan ribuan, bahkan puluhan ribu orang. Sebagian besar tidak hanya mengabaikan jarak fisik namun juga tidak mengenakan masker.  ”Berbagai seruan nyanyian maupun teriakan dari peserta demonstrasi tersebut tentu mengeluarkan droplet dan aerosol yang berpotensi menularkan virus terutama Covid,” kata Adib. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/10/2020/epidemiolog-ugm-sebut-unjuk-rasa-berisiko-transmisi-covid-19/">Epidemiolog UGM Sebut Unjuk Rasa Berisiko Transmisi Covid-19</a></li> </ul> Ditambah lagi banyaknya kemungkinan peserta demonstrasi yang datang dari kota atau wilayah yang berbeda. ”Jika terinfeksi, mereka dapat menyebarkan virus saat kembali ke komunitasnya,” ujar Adib.  Menurut dia, bukan merupakan tugasnya sebagai tenaga kesehatan untuk menilai mengapa orang-orang tersebut terlibat dalam demonstrasi. ”Dalam hal ini, kami menjelaskan kekhawatiran kami dari sisi medis dan berdasar sains. Hal yang membuat sebuah peristiwa terutama demonstrasi berisiko lebih tinggi daripada aktivitas yang lain. Bahkan, diperkirakan akan terjadi lonjakan masif yang akan terlihat dalam waktu 1–2 minggu mendatang,” papar Adib.  Dalam kondisi saat ini, lanjut dia, para tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sudah kelimpungan menangani jumlah pasien Covid yang terus bertambah. Adib menambahkan, selama pekan pertama Oktober sudah ada 5 dokter meninggal akibat Covid-19.  ”Total ada 132 dokter wafat akibat Covid. Para dokter yang wafat tersebut terdiri atas 68 dokter umum (4 guru besar), 62 dokter spesialis (5 guru besar), serta 2 residen,” ujar Adib.  Keseluruhan dokter tersebut berasal dari 18 IDI wilayah (provinsi) dan 61 IDI cabang (kota/kabupaten). Berdasar data provinsi, Jawa Timur sebanyak 31 dokter, Sumatera Utara 22 dokter, DKI Jakarta 19 dokter, Jawa Barat 11 dokter, Jawa Tengah 9 dokter, Sulawesi Selatan 6 dokter, Bali 5 dokter, Sumatera Selatan 4 dokter, Kalimantan Selatan 4 dokter, DI Aceh 4 dokter, Kalimantan Timur 3 dokter, Riau 4 dokter, Kepulauan Riau 2 dokter, DI Jogjakarta 2 dokter, Nusa Tenggara Barat 2 dokter, Sulawesi Utara 2 dokter, Banten 1 dokter, dan Papua Barat 1 dokter.  Hal tersebut karena lonjakan pasien Covid terutama orang tanpa gejala (OTG) yang mengabaikan perilaku protokol kesehatan di berbagai daerah juga meningkat. Bahkan, klaster-klaster baru penularan Covid terus bermunculan dalam beberapa minggu terakhir karena sejumlah wilayah di Indonesia mulai melepas PSBB dan membuka wilayahnya kembali untuk pendatang yang berarti lebih banyak orang yang menjalani aktivitas di luar rumah. ”Termasuk, peristiwa demonstrasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini,” ucap Adib.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zeGyWGUuhB4&ab_channel=JawaPos

IDI Sebut Klaster Demo Akan Picu Lonjakan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/tes-usap-1-1.jpg" alt="Seorang warga Temanggung menjalani tes usap. Heru Suyitno/Antara" width="100%">
<figcaption>Seorang warga Temanggung menjalani tes usap. Heru Suyitno/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Klaster baru penularan Covid-19 muncul di Kelurahan Parakan Kauman, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Yakni klaster piknik saat penanganan klaster kondangan di lokasi yang sama belum selesai.  Bupati Temanggung M. Al Khadziq seperti dilansir dari Antara di Temanggung mengatakan, perkembangan kasus Covid-19 di Temanggung yang paling menonjol di Kecamatan Parakan. Dia menyampaikan klaster kondangan masih bertambah, ada klaster baru lagi yang muncul.  ”Ada satu rombongan warga Parakan Kauman yang melakukan piknik ke wisata air di Banjarnegara. Saat, pulang dari wisata air ini ada satu orang yang sakit lalu meninggal dunia dan saat dilakukan tes usap ternyata positif Covid-19. Kemudian satu rombongan piknik itu kita tes usap dan ada 9 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19,” ujar M. Al Khadziq. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/10/2020/klaster-kondangan-covid-19-di-temanggung-terus-bertambah/">Klaster Kondangan Covid-19 di Temanggung Terus Bertambah</a></li> </ul> Dia menuturkan, di Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, sekarang ada dua klaster yang sedang dilakukan pelacakan kontak erat dan ditangani untuk dibawa ke lokasi karantina. Selain di Parakan, kasus yang menonjol di Kabupaten Temanggung, ada beberapa titik yang sekarang sedang ditangani secara serius, yaitu ada di Kelurahan Walitelon ada suatu kasus yang melibatkan empat orang positif Covid-19, kemudian di Kecamatan Kaloran dan Kandangan.  ”Selain itu ada satu pondok pesantren yang sudah kita lakukan penanganan. Insya Allah dengan penanganan ini bisa kita bendung persebaran kasusnya,” terang M. Al Khadziq.  Dia menjelaskan, ada di ponpes di Pare ada tiga santri yang positif Covid-19 tetapi sudah dikarantina dan sudah dilakukan tes usap kepada santri-santri yang lain. Ternyata tidak menularkan ke yang lain, jadi sudah teratasi kasusnya.  Dia menyampaikan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Temangung sekarang kembali menerapkan pengetatan. Selain itu, terus melakukan kampanye-kampanye kepada masyarakat terhadap mereka yang positif dilakukan pelacakan kontak eratnya dan juga yang positif diminta untuk karantina di kabupaten.  ”Kalau yang bersangkutan tidak mau karantina di kabupaten dia harus menandatangani surat pernyataan dan harus ada surat kesanggupan dari pihak desa dan juga Satgas Jogotonggo setempat agar yang bersangkutan tidak keluar rumah selama masa karantina,” kata M. Al Khadziq.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1d4U3XeQdk8&ab_channel=JawaPos

Usai Klaster Kondangan, Muncul Klaster Piknik Covid-19 di Temanggung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Asrama-pekerja-Migran-Kelvin-Chng-ST-750x500-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Singapura tengah berjuang melawan munculnya klaster baru Covid-19 di asrama pekerja migran. Bisa dibilang, otoritas Singapura dibuat geram dengan infeksi di asrama pekerja migran tersebut. Maklum saja, Singapura sempat mengumumkan telah menuntaskan klaster Covid-19 di asrama pekerja migran. Namun, beberapa minggu kemudian muncul lagi penularan Covid-19.  Hal tersebut mengindikasikan bahwa Singapura cukup kesulitan menangani wabah di asrama pekerja migran. Maklum saja, penghuni asrama tersebut cukup banyak dan berasal dari pelbagai negara. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/03/09/2020/singapura-deteksi-klaster-baru-covid-19-di-asrama-pekerja-migran/">Singapura Deteksi Klaster Baru Covid-19 di Asrama Pekerja Migran</a></li> </ul> Ketika Singapura jatuh ke dalam resesi, para pejabat yang menghadapi tekanan kuat untuk menghidupkan kembali ekonomi memilih tindakan isolasi terbatas daripada tindakan keras sebelumnya. Namun, sebagian besar pekerja berupah rendah masih dikurung.  "Tidak banyak pilihan," kata Leong Hoe Nam, pakar penyakit menular di Rumah Sakit Mount Elizabeth. "Kami harus realistis. Kami membutuhkan aktivitas ekonomi untuk terus berjalan," imbuhnya.  Asrama pekerja migran berisi lebih dari 300.000 pekerja di industri seperti konstruksi dan pembuatan kapal. Itu menyumbang hampir 95 persen infeksi di Singapura yaitu lebih dari 57.000 infeksi. Ketika pihak berwenang menemukan virus yang mengamuk di asrama, mereka menutup penghuninya, melakukan pengujian yang kuat, dan memerintahkan penguncian nasional.  Hanya saja, rata-rata 45 infeksi baru setiap hari telah muncul di asrama sejak pihak berwenang menyatakan bulan lalu bahwa semua penghuni asrama pekerja migran telah pulih atau terbukti bebas dari Covid-19. "Itu hanya menunjukkan kesulitan dalam melawan virus ini," kata Michael Osterholm, seorang ahli penyakit menular di Universitas Minnesota yang memantau perkembangan wabah di Singapura.  Saat virus muncul lagi di asrama, para pekerja harus menghilangkan kecemasan akan masa depan mereka. Sementara itu, para bos proyek harus berpikir ulang karena kehilangan pekerja. "Proyek sedang dimulai dan dihentikan lagi," kata Nixon Loh, manajer umum Loh dan Loh Construction yang 70 dari 280 pekerjanya diperintahkan untuk kembali ke rumah mereka.  Alih-alih menutup asrama sepenuhnya, Singapura sekarang bertaruh pada taktik yang berbeda. Otoritas membiarkan pekerja pergi bekerja tetapi dengan tes Covid-19 berulang, jarak sosial yang lebih besar, pemantauan ketat, dan isolasi cepat dari kontak dekat.  "Kami yakin bahwa tes berulang ini, rutinitas yang telah ditentukan, akan terus memungkinkan kami untuk menyingkirkan hal ini dan dapat mengendalikan virus Korona," kata Tan See Leng, Menteri Kedua untuk Tenaga Kerja.  Ada juga risiko penyebaran diam-diam karena beberapa infeksi baru menghasilkan gejala, sementara tes polymerase chain reaction (PCR) mungkin tidak mendeteksi virus pada saat usap. Beberapa kasus baru menunjukkan positif pada tes yang mendeteksi antibodi, menunjukkan kemungkinan infeksi masa lalu yang tidak dapat lagi menyebar dan menginfeksi orang lain.  Dengan semakin banyaknya klaster baru yang terinfeksi virus, banyak pekerja yang dikarantina dalam beberapa minggu setelah melanjutkan pekerjaan. Beberapa takut akan terinfeksi lagi. "Rasanya seperti berada di penjara," kata pekerja konstruksi Habibur Rahman. "Kami hanya ingin kembali ke kehidupan normal. Kami ingin bekerja penuh waktu agar dapat menghasilkan dan mengirim uang ke rumah," imbuhnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SbVTmOyu1-w

Singapura Dibuat Geram dengan Klaster Covid-19 di Asrama Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-pilkada-coblosan-pemilu.jpg" alt="Ilustrasi. Bagus/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Bagus/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kememdagri) mempertimbangkan opsi penundaan pelantikan pemenang Pilkada 2020, yang terbukti melanggar protokol kesehatan Covid-19. Opsi ini untuk memastikan keseriusan para pasangan calon, termasuk partai pengusung dalam mencegah penanganan wabah Covid-19.  "Kepatuhan para paslon, timses dan massa pendukung terhadap protokol kesehatan Covid-19 mutlak diperlukan, sebagaimana tercantum dalam PKPU dan juga aturan lainnya. Sehingga memang tidak ada pilihan kecuali menjalankannya," kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga dalam keterangannya, Selasa (8/9).  Kastorius menuturkan, opsi penundaan pelantikan mendapat sambutan baik dalam rapat koordinasi optimalisasi dukungan pelaksanaan Pilkada dan penanganan Covid-19, antara Kemendagri dengan penyelenggara Pemilu yakni, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Senin (7/9) kemarin.  Kemendagri, lanjut Kastorius, menekankan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 merupakan prioritas pemerintah yang tak bisa diabaikan dalam Pilkada dan harus dijalankan dengan serius. Menurutnya, pencegahan penyebaran virus korona ada pada tahapan Pilkada.  "Jangan sebaliknya, karena abai terhadap protokol, lalu Pilkada menjadi kluster baru penularan. Keadaan seperti ini tidak kita inginkan," cetus Kastorius.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/09/2020/pilkada-serentak-jokowi-kesehatan-masyarakat-adalah-segalanya/">Pilkada Serentak, Jokowi: Kesehatan Masyarakat Adalah Segalanya</a>  Berdasar pada data kejadian pendaftaran bakal pasangan calon, dari sekitar 650 bapaslon yang mendaftar, terdapat sekitar 260 bapaslon yang melanggar. Menurutnya, Peraturan KPU terkait pelanggaran protokol kesehatan dapat dilakukan, karena dari hasil monitoring jumlah yang menaati protokol lebih banyak dibanding yang melanggar.  "Kemendagri serta stakeholder lainnya akan mendaya-gunakan semua instrumen penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol Covid 19," ujar Kastorius.  Selain opsi menunda pelantikan paslon yang melanggar protokol kesehatan, lanjut Kastorius, opsi lain yang mengemuka adalah menunjuk pejabat dari pusat sebagai pejabat sementara (Pjs) Kepala daerah jika daerah tersebut terbukti melanggar protokol kesehatan secara signifikan di masa Pilkada.  "Penundaan pelantikan diusulkan berlangsung dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan. Sanksi ini dikenakan kepada paslon yang terbukti berkali-kali melakukan pelanggaran protokol kesehatan kampanye Pilkada," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OP6BMy7OOBU

Kemendagri Tak Ingin Ada Klaster Baru Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Asrama-Pekerja-The-Straits-Times.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Singapura sempat mengumumkan berhasil menuntaskan klaster Covid-19 di asrama pekerja migran. Namun, pada Rabu (2/9), Otoritas Kesehatan Singapura menyampaikan telah mendeteksi klaster-klaster baru Covid-19 di asrama pekerja migran. Hal itu jelas mengejutkan karena sempat bersih dari infeksi. Ini menjadi tantangan Singapura dalam menahan persebaran virus yang sangat cepat menular. Kemunculan klaster baru tersebut besar kemungkinan merupakan kasus impor. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/03/09/2020/klaster-baru-covid-19-muncul-di-singapura-salah-satunya-tempat-wisata/">Klaster Baru Covid-19 Muncul di Singapura, Salah Satunya Tempat Wisata</a></li> </ul> Kebanyakan kasus-kasus di Singapura yang hampir sebanyak 57.000 berasal dari asrama-asrama yang berjubel yang dihuni lebih dari 300.000 orang dan sebagian besar para pekerja dari Asia Selatan yang dipekerjakan di sektor-sektor seperti konstruksi dan pembuatan kapal. Sebelumnya, Otoritas Singapura mengumumkan pada bulan lalu bahwa semua pekerja yang tinggal di asrama telah pulih atau bebas dari Covid-19. Hanya saja, seperti dilansir Reuters, lebih dua pekan terakhir klaster-klaster baru muncul. Pada Rabu (2/9), Kementerian Kesehatan mengatakan klaster-klaster baru penularan Covid-19 terdeteksi di tiga asrama pekerja migran setelah menemukan tautan di antara kasus-kasus sebelumnya. Di samping tes usap, Singapura juga melakukan tes serologis di asrama-asrama untuk menentukan apakah beberapa dari kasus ini merupakan infeksi saat ini atau sebelum-sebelumnya. Di antara 43 kasus baru di asrama yang terjadi Rabu (2/9), tes serologis memperlihatkan hasil sedikitnya 23 positif. Singapura sempat mendapat pujian internasional dalam menahan persebaran virus Korona. Kini, Singapura harus menjalankan karantina wilayah selama dua bulan setelah penularan massal di asrama-asrama. Singapura juga memulai karantina ketat dan menjalankan pengujian untuk asrama-asrama pekerja migran. "Pemerintah akan bertindak lebih agresif dan lebih dini pada asrama-asrama pekerja migran. Andai tahu lebih awal mengenai kasus tanpa gejala dan betapa mudahnya infeksi dapat menyebar," sebut Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Singapura Deteksi Klaster Baru Covid-19 di Asrama Pekerja Migran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Guru saat memberikan materi kepada murid di garasi teras yang dijadikan kelas di Pondok Labu, Tangerang Selatan, Jakarta (10/8/2020). Kegiatan ini terpaksa dilakukan karena murid mengalami kesulitan menguasai materi pelajaran saat proses belajar secara on" width="100%">
<figcaption>Guru saat memberikan materi kepada murid di garasi teras yang dijadikan kelas di Pondok Labu, Tangerang Selatan, Jakarta (10/8/2020). Kegiatan ini terpaksa dilakukan karena murid mengalami kesulitan menguasai materi pelajaran saat proses belajar secara on</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan pembukaan sekolah di zona kuning dan hijau telah melalui pertimbangan yang matang dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat di lingkungan satuan pendidikan.  "Saya ingin memberitahu bahwa prioritas utama pemerintah kesehatan dan keselamatan keluarga dan mempertimbangkan tumbuh anak-anak," jelas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evy Mulyani dalam Bincang Pagi KBR, Jumat (14/8).  Menurut dia, pembukaan ini tidak terburu-buru atau memiliki maksud tertentu. Pasalnya, memberikan pembelajaran tatap muka ini juga merupakan kewajiban bangsa dalam melaksanakan hak bagi setiap anak di Indonesia.  "Berdasarkan data, 88 persen zona kuning dan hijau di daerah ini adalah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) dan dengan penyesuaian SKB ini menjadi opsi untuk saudara-saudara kita yang berada di 3T untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka karena minimnya akses untuk PJJ," terangnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/08/2020/baru-berlangsung-2-hari-pembukaan-sekolah-muncul-6-klaster-covid-19/">Baru Berlangsung 2 Hari Pembukaan Sekolah, Muncul 6 Klaster Covid-19 </a></li> </ul> Prioritas kesehatan dan keselamatan ini juga ditunjukkan melalui pemenuhan beberapa syarat yang harus dipenuhi satuan pendidikan sebelum membuka kegiatan belajar mengajar secara langsung.  Jadi yang pertama, satuan pendidikan ini harus berada di zona hijau atau kuning. Kemudian juga mendapatkan izin dari pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolah satuan pendidikan tersebut dapat melakukan pembelajaran tatap muka atau tidak.  Selanjutnya, jika satuan pendidikan sudah diberikan izin, mereka pun harus memenuhi daftar periksa yang luar biasa ketat untuk kesehatan. Namun, keputusan anak diperbolehkan pergi ke sekolah atau tidak tetap ada di orang tua. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/12/08/2020/kemendikbud-pemda-yang-bertanggungjawab-penyebaran-klaster-covid-19/">Kemendikbud: Pemda yang Bertanggungjawab Penyebaran Klaster Covid-19</a></li> </ul> "Apabila orang tua siswa-siswi tidak nyaman bersekolah di satuan pendidikan yang sudah memenuhi syarat tersebut. Di masa ini, sekolah harus memenuhi pembelajaran jarak jauh karena menjadi hak orang tua dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, tidak ada sanksi juga," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=c1FKJKGDsI4

Kemendikbud: Pembukaan Sekolah Utamakan Kesehatan dan Keselamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-9-1.jpg" alt="Sejumlah murid antre mencuci tangannya saat memasuki jam makan siang Di SMP Negeri 2, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemkot Bekasi memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan. Enam sekola" width="100%">
<figcaption>Sejumlah murid antre mencuci tangannya saat memasuki jam makan siang Di SMP Negeri 2, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemkot Bekasi memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan. Enam sekola</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah telah mengizinkan sekolah di zona hijau dan kuning untuk kembali buka. Di Jatim, sekolah di zona kuning dan oranye bakal menjalankan uji coba pembelajaran tatap muka mulai 18 Agustus. Tapi hati-hati. Jangan sampai sekolah menjadi klaster baru penularan Covid-19.  Di Tulungagung, Jawa Timur, Satgas Covid-19 setempat menemukan seorang anak yang positif terinfeksi virus korona.  Bocah berusia 9 tahun itu diduga tertular dari ayahnya. Bocah tersebut termasuk anggota kelompok belajar secara luring. Petugas akhirnya melakukan tracing dan testing terhadap lima anak dan dua guru yang menjadi anggota kelompok belajar itu. Untungnya, hasilnya negatif. Meski demikian, Satgas Covid-19 mengimbau agar kegiatan luring dihentikan sementara.  Wakil Juru Bicara Satgas Covid-19 Tulungagung Galih Nusantoro mengatakan, kasus itu menjadi bahan evaluasi kegiatan luring di tempat lain. ’’Protokol kesehatan harus tetap dipatuhi, ini upaya untuk menekan angka penularan,” terang dia kepada Jawa Pos Radar Tulungagung.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/08/2020/sebanyak-289-anak-usia-sekolah-di-papua-positif-covid-19/">Sebanyak 289 Anak Usia Sekolah di Papua Positif Covid-19</a>  Di Bondowoso, beberapa SMA dan SMK telah melakukan pembelajaran tatap muka. Menurut Kepala Cabdin Jatim Wilayah Bondowoso-Situbondo Sugiono Eksantoso, sekolah daring banyak ruginya. ”Sangat tidak efektif, banyak masalah di lapangan,” kata Sugiono saat ditemui Jawa Pos Radar Bondowoso di ruang kerjanya kemarin. Karena itu, pihaknya mengizinkan sekolah tatap muka. ”Kita sudah tatap muka dengan jumlah terbatas dan menjalankan protokol kesehatan ketat,” imbuhnya. Semua guru dan siswa yang ke sekolah harus dideteksi suhu tubuhnya, cuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak saat kegiatan belajar-mengajar.  Sementara itu, di Kabupaten Tegal, beberapa guru, siswa, serta tenaga Tata Usaha (TU) SDN Bogares Kidul 02, Kecamatan Pangkah, menjalani tes swab. Sebab, seorang siswa di sekolah tersebut terkonfirmasi Covid-19. ”Siswa kami yang berinisial ZNK positif Covid,” jelas Sri Hayati, guru SDN Bogares 02, kepada Radar Tegal Rabu (12/8). Dia menjelaskan, jumlah siswa yang sempat kontak erat dengan ZNK 16 anak. Sedangkan guru dan TU, ada beberapa orang. Beruntung, hasil swab mereka negatif.  Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Tegal dr Joko Wantoro mengatakan, ZNK yang masih berusia 8 tahun itu berasal dari Desa Bogares Kidul, Kecamatan Pangkah. Pasien itu merupakan cucu B, 66, yang sebelumnya terpapar Covid-19. Pasien B yang bekerja sebagai sopir bajaj di Jakarta tersebut sekarang masih menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD dr Soeselo Slawi. Namun, lanjut Joko, sebelum dinyatakan positif Covid, ZNK sempat masuk sekolah selama tiga hari. Mulai Senin (20/7) hingga Rabu (22/7). Alhasil, kontak erat ZNK harus menjalani rapid dan swab test. Jumlah kontak erat ditemukan 29 orang. Mereka adalah teman sekolah, guru, dan teman mengaji di TPQ. ”Mereka sudah di-swab. Hasilnya negatif,” jelasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/11/08/2020/sma-smk-di-jatim-uji-coba-masuk-sekolah-18-31-agustus/">SMA-SMK di Jatim Uji Coba Masuk Sekolah 18–31 Agustus</a>  Sejumlah pihak memang menentang kebijakan pemerintah yang mengizinkan sekolah buka lagi. Sebab, pembelajaran tatap muka dianggap berpotensi menjadikan sekolah sebagai klaster baru penularan Covid-19.  Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Evy Mulyani mengatakan, jika ada satuan pendidikan atau sekolah terindikasi tidak aman, pemerintah daerah (pemda) wajib menutup kembali satuan pendidikan itu. Termasuk apabila ada daerah yang tingkat risiko penularan Covid-19-nya berubah menjadi berbahaya, lembaga pendidikan harus ditutup. Misalnya dari semula zona hijau menjadi oranye atau merah. Atau dari yang semula kuning menjadi oranye atau merah. ”Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah,” katanya kemarin.  Evy menuturkan, dalam menjalankan evaluasi itu, pemda didukung pemerintah pusat. Dia berharap dinas pendidikan dan dinas kesehatan di daerah bersama kepala satuan pendidikan berkoordinasi terus dengan satgas Covid-19 setempat.  Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, akan banyak bermunculan klaster Covid-19 di sekolah karena Kemendikbud melonggarkan pembelajaran tatap muka. ”Semua dokter sudah bilang jangan. Kok ngeyel,” cetusnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/10/08/2020/kpai-sebut-kurikulum-darurat-membingungkan-sekolah/">KPAI Sebut Kurikulum Darurat Membingungkan Sekolah</a>  Dia menegaskan, sejak terjadi pandemi pada Maret lalu, sampai sekarang tidak ada perbaikan pelaksanaan PJJ yang signifikan. Tidak ada panduan serta pendampingan secara lebih teknis dari Kemendikbud. Dalam situasi seperti saat ini, guru perlu mendapatkan pelatihan yang terorganisasi secara rapi. Dia menegaskan, mengelola SDM berbeda dengan mengelola aplikasi. ”Mengelola aplikasi tinggal memasukkan algoritma sudah beres. Mengelola SDM tidak bisa seperti itu,” cetusnya.    Lima Syarat  Dokter spesialis anak Soedjatmiko menuturkan, seharusnya sekolah ditutup setelah ada klaster baru di lingkungan itu. ”Murid pulang menularkan ke orang tua, nenek, atau kakek,” kata konsultan tumbuh kembang tersebut kemarin. Pemerintah harus tegas menyikapi hal itu. Jika tidak, penularan tidak akan berhenti. ”Kalau masih ingin juga membuka sekolah tatap muka, ada lima syarat yang harus dipenuhi,” ungkapnya.  Pertama, harus dipastikan kasus baru Covid-19 dan pasien dalam pengawasan di wilayah tersebut terus-menerus menurun. Tak hanya satu atau dua hari saja. Penurunan harus terjadi setidaknya selama dua minggu. Akan lebih baik lagi kalau tidak ada kasus baru. ”Kalau masih fluktuatif, maka tunda dulu,” imbuh dia.  Selanjutnya, organisasi wali murid harus mengecek kesiapan guru dan sarana di sekolah sebelum dibuka. Di sekolah harus ada penyemprotan disinfektan ke meja, kursi, pintu, hingga dinding. Selain itu, sekolah harus memiliki banyak wastafel dengan air mengalir dan sabun. Sekolah juga harus mampu mengatur jumlah, jarak, dan posisi anak. ”Guru dan murid yang demam, batuk, pilek, diare berobat dulu, istirahat tiga sampai lima hari,” ujarnya.  Persiapan juga harus dilakukan orang tua dan anak. Orang tua harus menyiapkan masker yang seukuran dengan wajah anak. Yang tak kalah penting adalah membiasakan anak untuk memakai masker. ”Orang tua harus melatih anaknya segera cuci tangan dan jangan berdekatan dengan orang lain,” tuturnya. Pastikan juga anak siap untuk memakai masker dan mencuci tangan. ”Tidak boleh saling pinjam barang.”  Kalau semua ketentuan itu terpenuhi, seluruh sekolah tidak serta-merta bisa dibuka. Soedjatmiko meminta sekolah dibuka secara bertahap. Dimulai dari jenjang SMA/SMK dan diamati selama dua minggu. Jika jenjang tersebut patuh protokol kesehatan, lanjut SMP dan tingkat di bawahnya. Hingga terakhir baru PAUD dan TK.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=zH3b3WFD3dQ

Siswa Bisa Menularkan Covid-19 ke Keluarga di Rumah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Klaster Baru Covid-19

Berita Terkini