<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/04/WAPRES-2740460298.jpg" alt="Wapres RI Ma&rsquo;ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS memimpin rapat pembahasan mengenai capaian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wapres RI Ma&rsquo;ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS memimpin rapat pembahasan mengenai capaian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama 16 anggota dari berbagai kementerian menggelar rapat pleno KNEKS, di Auditorium Sektertariat Wapres RI, di Jakarta Jumat (4/10/2024) Rapat dipimpin langsung Wapres RI Ma&rsquo;ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS. Agenda utama dalam rapat ini mencakup pembahasan mengenai capaian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air, serta highlight perkembangan terkini di sektor tersebut. Saat memberikan sambutan, Wapres menyapa peserta rapat termasuk Arsjad Rasjid yang dipanggilnya sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Selain Arsjad, Wapres juga menyapa beberapa menteri seperti Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Saat menyapa Arsjad, Wapres melontarkan guyonan kepadanya. &ldquo;Pak Arsjad, masih Ketua Kadin. Pak Arsjad,&rdquo; kata Wapres yang disambut tawa peserta rapat. Kadin, salah satu wadah organisasi terbesar di Indonesia, dilandai dualisme kepemimpinan setelah Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketum Kadin dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin pada September 2024. Belakangan, Arsjad dan Anindya bersepakat mengakhiri konflik setelah dimediasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, demgan keduanya sepakat menggelar Munas Kadin setelah pelantikan Presiden RI. &nbsp;

Wapres Ma'ruf Amin memimpin rapat soal capaian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Wapres Ma'ruf Amin Pimpin Rapat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Becandai Arsjad Soal Kadin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/PANRB-26-B-1697076115.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menghadap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma&rsquo;ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jumat (26/04)." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menghadap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma&rsquo;ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jumat (26/04).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menghadap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma&rsquo;ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jumat (26/04). Dalam pertemuan ini, Menteri Anas melaporkan strategi dan progres penguatan kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Ia menyampaikan bahwa Wapres menyampaikan beberapa arahan dan masukan terhadap penataan kelembagaan KNEKS. Pemerintah berharap agar hasil dari penataan kelembagaan ini memperkuat pemerintah dalam memajukan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. &ldquo;Pemerintah concern pada penguatan kelembagaan KNEKS ini sebagai salah satu bagian ikhtiar menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia,&rdquo; ujarnya. Penataan kelembagaan KNEKS ini dalam prosesnya telah melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait, serta telah memasuki tahap akhir penyelesaian. &ldquo;Penguatan kelembagaan KNEKS ini dilakukan mulai dari penajaman fungsi, penguatan hingga ke komite di daerah,&rdquo; ungkapnya. Dalam pertemuan ini, Menteri Anas juga melaporkan terkait pembukaan 110.553 formasi aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama. Formasi tersebut diantaranya adalah penyuluh agama, penghulu, dosen di perguruan tinggi keagamaan negeri, dan lain sebagainya. Wapres menyampaikan apresiasi atas langkah kolaboratif Kementerian PANRB dan Kementerian Agama yang membuka ruang lebih luas pada formasi ASN bidang keagamaan hingga pendidikan keagamaan.

Menteri Anas melaporkan kepada Wapres Ma'ruf Amin progres penguatan kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Menteri PANRB Bertemu Wapres Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/10/Untitleds-755328467.jpg" alt="Muslim Life Fair (Mufair) 2024 resmi dibuka sejak Jumat (8/3) di Hall B3 Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Muslim Life Fair (Mufair) 2024 resmi dibuka sejak Jumat (8/3) di Hall B3 Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Muslim Life Fair (Mufair) 2024 resmi dibuka sejak Jumat (8/3) di Hall B3 Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat. Muslim Lifefair tahun ini menjadi kick off dari rangkaian event National Halal Fair 2024, event akbar dari Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah (KNEKS) yang diselenggarakan secara serentak di 12 provinsi selama Ramadhan 1445 Hijriah. Sebanyak 130 booth peserta ekshibisi menjajakan produk mereka. Mulai dari fashion &amp; accessories, pendidikan islami, halal travel &amp; umrah, halal herbal, wedding syar&rsquo;i, kids &amp; baby product, islamic book and publisher, halal cosmetic, multi product, hingga kuliner halal aman dan sehat (KHAS). Plt Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat berharap, event tersebut dapat meningkatkan eskalasi pertumbuhan bisnis di sektor UMKM halal. Selain itu, memperluas kolaborasi untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. &rdquo;Muslim Lifefair dalam rangkaian National Halal Fair 2024 menjadi sarana strategis untuk meningkatkan image, pemasaran dan visibilitas produk halal sehingga literasi masyarakat mengenai penerapan ekonomi syariah juga meningkat,&rdquo; tutur Taufik Hidayat. Berdasar survei Bank Indonesia pada 2022, dia menjelaskan, indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah nasional baru mencapai 23,3 persen. Angka itu mengalami peningkatan dibandingkan indeks pada 2019 yang mendapatkan perolehan sebesar 16,3 persen. &rdquo;Jumlah itu masih jauh dari yang ditargetkan oleh Wakil Presiden RI Maruf Amin yakni sebesar 50 persen,&rdquo; ucap Taufik Hidayat. General Manager Lima Event Ilham Pradipta menambahkan, saat Ramadhan, harga kebutuhan biasanya meningkat. Untuk itu, diharapkan Muslim Lifefair, melalui Bazaar Murah Ramadan, dapat meringankan beban masyarakat. &rdquo;Kami berharap Muslim Lifefair dapat membantu pengunjung keluarga dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadhan sembari meningkatkan ilmu parenting,&rdquo; ucap Ilham Pradipta.

Muslim Life Fair 2024 dibuka sejak Jumat (8/3) di Hall B3 JIEXPO Kemayoran, menjadi kick off National Halal Fair dari KNEKS

Kembali digelar, Muslim LifeFair Berlangsung Meriah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/WhatsApp-Image-2023-05-26-at-195813-1388572753.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Anugerah Adinata Syariah yang digelar Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dari Menparekraf Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Anugerah Adinata Syariah yang digelar Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dari Menparekraf Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih juara umum dalam ajang Anugerah Adinata Syariah yang digelar Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di The Tower BSI, Jakarta Selatan, Jumat (26/5). Predikat juara umum tersebut diraih setelah Jatim mengantongi enam penghargaan sekaligus dari 10 kategori. Yakni Juara 1 Kategori Industri Halal; Juara 1 Kategori Inkubasi Usaha Syariah; Juara 2 Kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren; Juara 2 Kategori Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat; Juara 1 Kategori Keuangan Mikro Syariah; dan Juara 5 Kategori Keuangan Syariah. Sebanyak 25 provinsi turut ambil bagian dalam kompetisi. KNEKS yang diketuai Wakil Presiden Ma'ruf Amien bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Penghargaan juara umum tersebut diserahkan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selain itu, Gubernur Khofifah juga menerima penghargaan kategori yang diserahkan Menparekraf Sandiaga Uno dan Menkeu Sri Mulyani. Gubernur Khofifah mengungkapkan, capaian yang membanggakan tersebut tidak mungkin diraih tanpa kontribusi dari para stakeholder baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se Jatim. Termasuk seluruh elemen masyarakat di Jatim khususnya dunia usaha dan dunia industri serta perguruan tinggi. &rdquo;Perekonomian syariah memang menjadi salah satu fokus di Jatim. Sebab, sebagian besar penduduk Jatim merupakan umat muslim. Sehingga potensi industri halal dan keuangan syariah di Jatim begitu besar,&rdquo; terang Khofifah. Dengan membangun ekosistem industri halal di Jatim, Gubernur Khofifah optimistis dapat mengembangkan pangsa pasar industri halal hingga ke mancanegara lebih luas lagi. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amien yang juga Ketua Harian KNEKS, mengapresiasi kerja keras Pemprov Jatim dalam menggerakkan perekonomian dan keuangan syariah. &rdquo;Jatim keluar sebagai juara umum dengan perolehan juara pertama di 3 kategori, ini menunjukkan bahwa perekonomian dan keuangan syariah di daerah-daerah sudah mulai tumbuh positif,&rdquo; ujar Ma&rsquo;ruf Amin. Menurut wapres, bergeraknya roda perekonomian dan keuangan syariah di daerah tidak terlepas dari peran pemangku kebijakan, terutama pemimpin daerah. Peran pemimpin daerah di setiap provinsi itu krusial untuk mengoptimalkan tiap sektor ekonomi syariah. Wapres menjelaskan, peran pemimpin daerah mulai dari mengarahkan kebijakan pembangunan hingga menggali dan mengoptimalkan sektor ekonomi syariah unggulan di daerah masing-masing. Dia mendorong para kepala daerah agar bisa memberikan dukungan berkelanjutan terhadap program ekonomi dan keuangan syariah di setiap daerah dan melakukan penguatan sinergi dan keselarasan program antara pusat dan daerah. &rdquo;Kami mendorong upaya konkret untuk memperluas diseminasi informasi dan peningkatan literasi terkait potensi daerah dan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan negara,&rdquo; ujar Ma&rsquo;ruf Amin.

Pemprov Jatim raih juara umum Anugerah Adinata Syariah yang digelar Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Jawa Timur Borong Penghargaan dan Juara Umum Anugerah Adinata Syariah KNEKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PRODUK-HALAL.jpg" alt="Ilustrasi busana muslim. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi busana muslim. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri produk halal. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank (LPEI) sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dalam peningkatan ekspor nasional turut mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia termasuk agenda menuju pusat produsen halal terkemuka dunia.  Berdasarkan Indonesia Halal Market Report 2021/2022, Indonesia memiliki peluang untuk menambah produk domestik bruto (PDB) melalui industri halal. Direktur Eksekutif LPEI, Rijani Tirtoso mengatakan, pihaknya memiliki mandat untuk meningkatkan ekspor nasional melalui pembiayaan, penjaminan asuransi, dan jasa konsultasi. Tidak hanya secara konvensional, namun juga dengan skema syariah.  "Hal ini juga sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan industri sertifikat halal. Kami telah menyalurkan pembiayaan kepada UKM sebesar Rp 84 triliun dimana 14,6 persen atau Rp 12,2 triliun dengan skema syariah," ujarnya dalam keterangan, Kamis (30/6).  Selain itu, LPEI juga memberikan dukungan kepada UMKM melalui program pendampingan dan pelatihan untuk mencetak para pelaku UMKM menjadi eksportir baru yang siap berdaya saing global tanpa terkecuali dari sektor industri halal. Dalam rangka meningkatkan dukungan kepada pelaku usaha ekspor, LPEI berkolaborasi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).  Fokus kolaborasi ini adalah untuk memberikan literasi dan edukasi terkait dengan akses pasar bagi produk halal serta fasilitas akses pembiayaan syariah. "Melalui jasa konsultasi, kami memiliki beberapa program yang komprehensif dan terpadu dengan bimbingan dari tingkat dasar hingga ke tingkat lebih lanjut. Setelah dianggap bankable dan berkualitas tidak menutup kemungkinan juga para pelaku UMKM akan difasilitasi business matching dan pembiayaan," lanjut Rijani.  Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang juga merupakan Koordinator Tim Percepatan Ekspor UKM Produk Halal mengungkapkan bahwa kolaborasi stakeholders sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produk halal terkemuka di Dunia. Sehingga pihaknya sangat mengharapkan kolaborasi dari berbagai pihak seperti pengusaha, lembaga keuangan, hingga pendidikan untuk mendukung industri halal Indonesia dapat lebih mengisi pangsa pasar dunia.

LPEI dan KNEKS Kolaborasi Dukung Ekspor Industri Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/melantai-di-bursa-efek-indonesia-bri-syariah-bidik-dana-rp-1-triliun_m_193551.jpeg" alt="Ilustrasi Bank BRI Syariah, salah satu bank syariah anggota HImbara yang akan dimerger selain Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank BRI Syariah, salah satu bank syariah anggota HImbara yang akan dimerger selain Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengungkapkan masih rendahnya literasi masyarakat terhadap keuangan syariah menjadi tantangan pengembangan keuangan syariah Indonesia secara keseluruhan  Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo mengatakan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi peranan kunci dalam peningkatan indutri lembaga jasa keuangan syariah kedepannya.  “Berbagai stakeholder bersama-sama juga dengan KNEKS meluncurkan brand ekonomi syariah pada minggu lalu sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran terkait ekonomi dan keuangan syariah,” ujarnya dalam webinar bertajuk Tantangan &amp; Peluang Ekosistem Keuangan Syariah 2021 dan Iconomics Syariah Award 2021, Jumat (29/1).  Ventje menuturkan, terkait perbankan syariah, tantangan lainnya diantaranya, kurangnya permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha. Serta, belum optimalnya pemanfaatan produk dan jasa keuangan syariah oleh pemerintah.  “Keterbatasan produk dengan harga yang kurang kompetitif, dan orientasi lebih terfokus pada pasar retail,” imbuhnya.  Sementara, untuk tantangan pasar modal syariah, lanjutnya, yakni peran sukuk korporasi dan saham syariah yang masih belum optimal. Dalam hal ini, penerbitan sukuk terutama sukuk korporasi dan jumlah investor yang masih minim, pasar sekunder belum likuid, dan terdapat ketidakpastian terkait aspek perpajakan untuk struktur akad tertentu dalam penerbitan sukuk.  Sedangkan tantangan pada dana sosial keagamaan, diantaranya regulasi yang belum spesifik mengatur wakaf tunai untuk diinvestasikan pada aset tetap seperti real estat, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran dana sosial keagamaan, dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dana sosial keagamaan.  "Perlunya penguatan struktur manajemen lembaga pengelolaan dana sosial keagamaan," tuturnya.  Terakhir, terkait tantangan keuangan mikro syariah, Ventje menambahkan, ketidakcukupan modal dan terbatasnya sumber pendanaan, lemahnya sistem teknologi informasi dan manajemen, dan kurangnya efektivitas dalam sistem pengawasan.

Ini Sederet Tantangan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, pihaknya bersama pemerintah tengah berupaya membuat industri keuangan syariah Indonesia menjadi pemain global. Perry mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang industri ekonomi syariah.  Menurutnya, banyak negara di dunia bahkan negara dengan penduduk Muslim minoritas, saat ini mengembangkan ekonomi syariah dan ikut menjadi pemain besar di sektor ini. "Bahkan negara yang minority mengembangkan itu," ujarnya calam acara diskusi virtual, Senin (30/11).  Perry menambahkan, bahkan Tiongkok pun telah menjadi eksportir terbesar baju Muslim. Sementara itu, Korea Selatan menjadi produsen kosmetik halal terbesar yang disertai pengembangan pariwisata halal.  Begitu juga dengan Jepang yang juga mengembangkan industri halal dan pariwisata halal. Selain itu, negara tetangga seperti Thailand mempunyai visi untuk menjadi dapur halal dunia.  Hal tersebut yang membuat Indonesia juga semangat untuk mengembangkan ekonomi syariah. "Sesuai arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita sudah bentuk KNEKS sebagai komitmen politik tinggi untuk bersama bergotong royong berjamaah kembangkan ekonomi keuangan syariah," katanya.  Di Indonesia sendiri, kata Perry, pengembangan ekonomi syariah nasional semakin diperluas seperti di perbankan, pasar modal, mobilisasi wakaf, zakat hingga membuat halal supply chain sejak 2015. Bahkan, kampanye sosialisasi literasi ekonomi syariah terus digencarkan.  Berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy tahun 2020-2021, Indonesia masuk 10 besar pemain ekonomi syariah. Untuk industri makanan halal, Indonesia berada di peringkat 4. Sedangkan di industri fesyen Muslim Indonesia berada di peringkat 3 setelah UEA dan Turki.  Selanjutnya, di industri farma kosmetik halal, Indonesia berada di peringkat 6. Sementara di industri pariwisata halal dan keuangan, Indonesia berada di peringkat 6.  Melihat perkembangan industri halal dunia dan peringkat Indonesia tersebut, Perry pun menyatakan komitmen BI bersama pemerintah dan stakeholder lain untuk membawa Indonesia menjadi pemain besar dunia. "Ini pendekatan model bisnis ekonomi yang memang terus perlu kita kembangkan," tuturnya.  https://www.youtube.com/watch?v=nRG8UOXzfQ4

Negara-negara Maju Bersaing di Industri Halal, RI Tak Mau Ketinggalan

KNEKS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KNEKS

Berita Terkini