<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-15-at-16.47.30.jpeg" alt="Diskusi publik soal subsidi BBM bagi kalangan nelayan (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Diskusi publik soal subsidi BBM bagi kalangan nelayan (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dialokasikan Pemerintah dianggap tidak tepat sasaran. Pasalnya, tidak semua masyarakat lapisan bawah merasakan efek dari subsidi yang nominalnya mencapai Rp 502 triliun itu.  Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengklaim, kalangan nelayan adalah sektor yang paling tidak merasakan subsidi BBM. Alias sulit mengakses BBM  subsidi. Berdasar hasil survei yang digelar KNTI pada 2021, ternyata 82 persen nelayan kecil tidak memiliki akses untuk mendapat BBM bersubsidi.  "Nelayan Indonesia hanya berlayar di wilayah kepualaun. Bukan di zona ekonomi ekslusif (ZEE) yang sumber daya ikannya jauh lebih kaya. Mereka harus membeli BBM jenis solar dengan harga Rp 6.800. Sebelum naik, solar seharga Rp 5.150 harus dimembeli dengan harga Rp 6 ribu hingga Rp 7 ribu per liter," papar Dani Setiawan di sela-sela diskusi publik soal subsidi BBM yang digelar di Jakarta, Selasa (15/11).  Artinya, sambung Dani Setiawan, jika harga solar sekarang Rp 6.800 per liter, nelayan harus membeli mencapai Rp 9.000 per liter. "Nelayan kecil yang hidupnya jauh lebih sulit, harus membeli BBM jauh di atas harga pasar," sebut Dani.  Dia menyebut, nelayan harus mendapatkan surat untuk mendapatkan solar bersubsidi. Untuk mendapatkan surat itu, prosedurnya  rumpit. Akses nelayan jauh. Bahkan ada nelayan yang tidak mengetahui adanya BBM bersubsidi.  Adapun diskusi yang digelar secara hybrid itu bertajuk Urgensi Subsidi Tepat Sasaran di Tengah Krisis Energi Global. Selain Dani Setiawan, diskusi juga menghadirkan pengamat ekonomi energi Mawardi.  Dia menyebut, fiskal Indonesia untuk membayar subsidi sekitar Rp 502 triliun. Kalau anggaran itu digunakan untuk pertanian dan nelayan, bisa berdampak ekonomis yang tinggi bagi masyarakat bawah. Dalam konteks energi fosil atau minyak bumi sumbernya semakin berkurang. Sebab, sumur energi itu semakin tua dan menyusut.  Dia mengenang masa kejayaan Indonesia sempat menjadi produsen minyak dengan lebih 1 juta barel per hari (BPH). Kini lifting itu hanya mencapai 600 ribu BPH. Kondisi itu sangat kontras dengan Singapura. Negara tetangga itu bisa menjadi pengekspor minyak. Padahal Singapura tidak memiliki sumur minyak.  Dani menyebut, rata-rata subsidi solar selama lima tahun terakhir dialokasikan sebanyak 15,5 juta liter. Namun, hanya 12 persen (1,9 juta liter) yang diperuntukkan ke sektor perikanan. "Tapi dari jumlah tersebut yang terserap hanya 2 persen. Sisanya entah menguap ke mana. SPBU untuk nelayan pun sangat langka dan sulit dijangkau," jelasnya.  Pengamat Ekonomi Energi Mawardi menganggap subsidi energi langsung tunai lebih tepat sasaran dibandingkan lewat BBM. Pasalnya, sekitar 60 persen konsumsi BBM diserap sektor transportasi.  "Jika subsidi langsung seperti untuk rumah tangga miskin, itu mempunyai fleksibilitas dalam membelanjakannya. Sementara subsidi BBM rawan akan terjadinya deviasi seperti inovasi tangki kendaraan dan lainnya juga lebih banyak dinikmati kalangan masyarakat mampu," paparnya.

Sulitnya Nelayan Mengakses BBM Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/tni-al-ajak.jpg" alt="LINTAS NEGARA: KSAL Laksamana TNI Yudo Margono (tengah) menghadiri acara IMSS 2021 kemarin. (DISPENAL FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LINTAS NEGARA: KSAL Laksamana TNI Yudo Margono (tengah) menghadiri acara IMSS 2021 kemarin. (DISPENAL FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada November mendatang, wajah TNI akan berganti. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun akan digantikan oleh orang baru. Diperkirakan pimpinan militer akan berasal dari matra laut, yakni KSAL Laksamana Yudo Margono.  Mengenai hal itu, Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menyampaikan masih menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Itu kewenangan presiden siapa panglima mantra laut, darat atau udara. Jadi saya menyerahkan saja kepada presiden," ungkapnya kepada JawaPos.com, Senin (20/9).  Kata dia, mau dari matra apapun, Panglima TNI selanjutnya harus bisa menjaga teritori dari para pihak asing. Khususnya untuk wilayah laut yang sering kecolongan dengan masuknya kapal asing, seperti yang baru saja terjasi di perairan Natuna Utara.  "Mau siapapun mau panglima-nya, laut, darat, udara, dia punya kewajiban untuk menjaga teritori republik," ujarnya.  Diharapkan, komandan militer yang baru benar-benar bisa menciptakan wilayah yang damai dan dapat mensejahterakan masyarakatnya, terutama nelayan.  "Siapa pun pilihan presiden, tidak ada kompromi untuk menjaga kedaulatan masyarakat. Harus mengoptimalkan penjagaan Tanah Air kita," pungkas Dani.  Sebelumnya, Pengamat Politik Universitas 17 Agustus 45 (Untag) Jakarta, Fernando Ersento Maraden Sitorus berpendapat bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang taat terhadap undang-undang. Dengan demikian, dapat diprediksi bahwa Panglima TNI mendatang berasal dari matra laut. Besar potensinya KSAL Laksamana Yudo Margono.  "Berdasar UU TNI, kali ini matra AL berkesempatan mengisi posisi Panglima TNI. Selain itu Presiden Jokowi juga berkepentingan untuk menjaga soliditas dukungan TNI,” ujar Fernando Ersento Maraden Sitorus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/9).

Kata KNTI Soal Pengganti Panglima TNI yang Diprediksi dari Matra AL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/menhan-prabowo-di-PAL-antara.jpg" alt="Menhan Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada penyerahan kapal selam buatan PT. PAL Indonesia yang bekerja sama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korea Selatan, Alugoro-405 di Galangan Kapal PT PAL Indonesia, Surabaya, Rabu" width="100%">
<figcaption>Menhan Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada penyerahan kapal selam buatan PT. PAL Indonesia yang bekerja sama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korea Selatan, Alugoro-405 di Galangan Kapal PT PAL Indonesia, Surabaya, Rabu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berencana membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis Frigate tipe Arrowhead 140 dari Inggris. Hal ini dilakukan untuk menghalau ancaman adanya kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia, khususnya Natuna Utara.  Menanggapi hal itu, Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menyampaikan, kerjasama ini adalah langkah positif untuk bisa menjaga kedaulatan laut di dalam negeri.  "Kita menganggap itu kerjasama positif dalam rangka mempertahankan kedaulatan terutama dalam aktivitas pencurian ikan di laut kita, tetapi juga kita sering kali melakukan kerjasama pengadaan alutsista hampir setiap tahun tidak berhenti," tutur dia ketika dihubungi JawaPos.com, Senin (20/9).  Mantra Angkatan Laut (AL) TNI pun harus didorong terkait dengan pengadaan alat-alat alutsista tersebut yang diorientasikan untuk menjaga perairan Indonesia yang luas ini. Kapal-kapal tersebut pun harus benar-benar ada di wilayah batas laut Indonesia.  "Nanti kapal jenis apa yang diadakan, itu harus kesana juga, tidak semata-semata menigkatkan kapasitas persenjataan angkatan bersenjata kita," imbuh dia.  "Jadi dengan kesadaran bahwa laut ini adalah simbol kedaulatan republik, wilayahnya luas sekali dan Indonesia itu bisa dikatakan berdaulat kalau dia bisa menjaga lautnya, bukan hanya daratnya," sambung Dani.  Dengan begitu, para nelayan-nelayan pun bisa memanfaatkan kekayaan sumber daya kita yang ada di laut yang sangat kaya ini. Pengadaan alutsista ini harus bisa dimanfaatkan secara optimal, bukan untuk gagah-gagahan dan perang-perangan saja.  "Untuk menjaga mengawal nelayan-nelayan kita yang beroperasi di laut dalam itu 12 mil keatas kan, negara-negara lain kan coast guard ngawal nelayan-nelayan yang mau menangkap (ikan), lah ini gimana kita, nelayan di sana, coast guard ada di sana (Natuna Utara) tapi nggak dikawal, mereka (asing) dikawal coast guard kita nggak dikawal. Rawan banget," ujar dia.  "Jadi kalau ada orang menangkap ikan di laut Natuna, orang lain kan juga segan, berarti ada orang di sana. Jadi itu memperbanyak armada perikanan kita di natuna sehingga mereka bisa melakukan pengawasan juga sehingga tidak hanya mengandalkan aparat," pungkasnya.

Prabowo Lakukan Pengadaan Alutsista, KNTI Minta Jaga Kapal Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamanan-laut-diperketat-pemeriksaan-kapal-asing-digalakkan_m_191683.jpeg" alt="MV Fuyu ketika dibawa ke pelabuhan Lantamal IV Tanjungpinang." width="100%">
<figcaption>MV Fuyu ketika dibawa ke pelabuhan Lantamal IV Tanjungpinang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia kembali kecolongan dengan masuknya kapal asing asal Tiongkok di perairan Natuna Utara. Hal ini pun bukan kali pertamanya kedapatan kegiatan illegal fishing di laut Natuna Utara.  Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menyampaikan, terus masuknya kapal asing di wilayah tersebut akibat minimnya armada nelayan Indonesia yang beroperasi.  "Aktivitas kapal-kapal asing di laut Indonesia itu kan salah satunya dipicu karena sedikitnya armada perikanan kita yang beroperasi di wilayah laut terluar," kata dia kepada JawaPos.com, Senin (20/9).  Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar bisa lebih memperketat kawasan teritori laut di Tanah Air. Salah satunya dengan memberdayakan nelayan untuk melaut di sana.  "Harus melibatkan nelayan-nelayan juga dalam operasi pengawasan dan penangkapan, sehingga bisa melaporkan juga kejadian atau aktivitas ilegal di laut kita," tutur dia.  Khususnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI Angkatan Laut, diharapkan bisa berkoordinasi untuk mengatasi masalah yang tidak berkesudahan ini.  "Saya rasa kita harus menjaga kedaulatan teritori di laut kita, karena wilayah itu kan sangat kaya sekali sumber daya perikanannya," pungkas dia.

Perairan Natuna Utara Kecolongan Kapal Tiongkok, KNTI Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Nasi-Ikan-KKP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu program Kelautan dan Perikanan (KKP) di tengah pandemi Covid-19 adalah pembagian nasi ikan. Bantuan itu diberikan kepada masyarakat yang sedang terdampak wabah virus Korona.  Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menilai, program pembagian nasi ikan yang digagas oleh KKP sebagai langkah positif. Hal itu juga sekaligus sebagai bentuk kepedulian KKP terhadap nasib para nelayan di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, kini penjualan ikan merosot tajam, sehingga harus ada peran pemerintah agar mereka tetap eksis di laut.  “Jadi apapun inisiatif yang bertujuan untuk mendorong tingkat konsumsi ikan di masyarakat saat ini, adalah langkah positif yang bisa membantu nelayan, termasuk penyediaan bantuan pangan dalam bentuk nasi ikan seperti yang dilakukan KKP,” kata Dani dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (7/5).  Dani juga menyebut langkah tersebut juga sebagai upaya KKP untuk mempromosikan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya mengkonsumsi ikan bagi masyarakat. Apalagi di tengah pentingnya menjaga daya tubuh di masa-masa pandemi ini.  “Saya pikir ini bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya di Indonesia,” ujarnya.  Ia juga mengimbau, agar kegiatan itu harus berorientasi kepada pergerakan roda ekonomi rakyat di masa pandemi. Sehinggga, nelayan bisa terus melaut, karena hasil tangkapannya selalu laku di pasaran di tengah-tengah krisis akibat Covid-19 tersebut.  “Lewat program ini, KKP sekaligus juga menggalang kerjasama dengan warung-warung makan rumahan, ibu-ibu di kampung nelayan, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Jika hal ini terus dilakukan dan dalam skala yang terus diperluas, saya yakin hal ini menjadi contoh gerakan gotong-royong nasional yang amat penting di masa krisis seperti sekarang,” katanya.  Seperti diketahui, selama satu bulan Kementerian KKP menyalurkan nasi bungkus yang berisi ikan dan lauk pauk lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Uang untuk pembelian nasi ikan merupakan hasil patungan para pegawai KKP di seluruh Indonesia.  Gerakan sosial ini digagas langsung oleh Menteri Edhy Prabowo sebagai bentuk solidartitas kemanusian di tengah pandemi Covid-19 yang sudah dua bulan lebih melanda Indonesia.‎  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FlO5l8d3_cY  https://www.youtube.com/watch?v=2yAFBwUHwt0  https://www.youtube.com/watch?v=Qe7qEHeGgZ0

KNTI Dukung Program Nasi Ikan KKP Diperluas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/KKP-Oke.jpg" alt="Menteri KKP Edhy Prabowo di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (7/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri KKP Edhy Prabowo di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (7/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Surat Keterangan Melaut di ZEE Laut Natuna Utara menggunakan kapal cantrang. Kebijakan ini disebut begitu kontradiktif dengan aturan yang sudah ada sebelumnya.  Larangan penggunaan alat tangkap cantrang telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 71 Tahun 2016. Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan, seharusnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mencabut regulasi tersebut terlebih dahulu sebelum memperbolehkan penggunaan cantrang.  "Secara normatif, mengizinkan tanpa ada perubahan regulasi akan memunculkan ketidakpastian dan inkonsistensi hukum. Sebaiknya konsisten dengan tahapan dalam konsultasi publik. Kan aturannya belum direvisi, masa sudah jalan?" kata dia kepada JawaPos.com, Minggu (23/2).  Padahal, Dani menyebut, Permen yang dikeluarkan era Susi Pudjiastuti itu dibuat sebagai upaya melestarikan alam, khususnya kelautan di Indonesia. "Pemerintah sudah mengakomodasi berbagai pandangan terkait pelarangan penggunaan alat tangkap yang dianggap merusak lingkungan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan," kata dia.  Daripada mengizinkan kembali penggunaan cantrang, Edhy disarankan untuk memprioritaskan masyarakat pesisir Natuna dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. "Dorong agar nelayan-nelayan di sana 'naik kelas', sehingga pemanfaatannya optimal. Menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya di laut Natuna," pungkasnya.  Seperti diketahui, Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dibuat ketika Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini dikeluarkan mengingat alat tangkap cantrang bisa merusak terumbu karang serta mengambil semua ikan yang terjaring tanpa sisa.

Edhy Bebaskan Penggunaan Cantrang, KNTI: Inkonsisten Aturan Sebelumnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT-serah-terima-jabatan-menteri-KKP-haritsah-almudatsir.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendapat banyak kritik atas kurangnya pemahaman pengelolaan kelautan. Salah satu kebijakan yang kontroversial adalah pengiriman 30 kapal cantrang ke laut Natuna Utara.  Padahal, jelas-jelas penggunaan alat cantrang telah dilarang lewat Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan Syukur Hariyanto mengatakan daripada mengirim kapal cantrang, lebih baik Edhy memberdayakan para nelayan tradisional di sana.  "Berdayakan masyarakat pesisir secara profesional untuk kemandirian nelayan. Natuna itu lautnya sangat dijaga kelestariannya, mereka (nelayan) tidak rakus mengambil ikan," kata dia kepada JawaPos.com, Minggu (23/2).  Edhy berdalih, pengiriman 30 kapal cantrang itu untuk merespons pengerukan yang dilakukan oleh Tiongkok. Sementara, menurut Edhy, nelayan yang beroperasi di Natuna sangat sedikit atau jelajahnya terbatas.  Menurut Bintan, permasalahan yang terjadi di Natuna dikarenakan para nelayan tradisional tidak memiliki fasilitas tangkap memadai. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah memberikan fasilitas yang cukup kepada para nelayan, bukan dengan penggunaan kapal cantrang.  "Bekali nelayan dengan perahu yang baik dan besar. Istilahnya, sampai ke Tiongkok pun nelayan Natuna berani melaut. Sekarang mereka tidak berani ke zona ZEE (zona ekonomi eksklusif) karena peralatan tidak memadai," tuturnya.  Melihat perkembangan di kelautan dan perikanan belakangan ini, Bintan menilai Edhy tak lebih cakap dibandingkan Susi Pudjiastuti dalam mengelola laut Indonesia. Diapun berharap, ke depan Edhy bisa lebih profesional dan mengutamakan kesejahteraan para nelayan.  "Susi lebih unggul dari segi pemahaman tehadap kebutuhan nelayan, serta pengambilan keputusan, sikap yang profesional tanpa ada tekanan atau intervensi dari menteri atau pejabat lain. Beliau benar-benar paham apa yang terbaik buat nelayan," tegas Bintan.

KNTI: Susi Lebih Paham Kebutuhan Nelayan dan Tidak Bisa Diintervensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ribuan-bayi-lobster-senilai-rp-15-m-nyaris-lolos-diselundupkan_m_.jpg" alt="10 ribu baby lobster senilai Rp 1,5 miliar nyaris lolos diselundupkan ke Singapura." width="100%">
<figcaption>10 ribu baby lobster senilai Rp 1,5 miliar nyaris lolos diselundupkan ke Singapura.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendukung rencana budidaya lobster yang dilakukan pemerintah. Namun, Indonesia harus untuk belajar dari negara yang lebih dulu melakukannya, yakni Vietnam dan Thailand.  "Budidaya lobster di Vietnam dan Thailand bukan hanya berimplikasi (berdampak) pada pendapatan negara, tapi juga berimplikasi pada kesejahteraan nelayan," ujar Ketua Harian KNTI Dani Setiawan di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1).  Vietnam bukanlah pemasok utama lobster di dunia. Akan tetapi, menurut Dani, budidaya lobster Vietnam adalah yang terbaik saat ini. "Yang mendorong budidaya lobster sejak akhir 1970 itu Vietnam, bahkan beberapa nelayan kita di Lombok itu belajar budidaya di Vietnam," tambahnya.  Meskipun mendorong untuk melakukan pengembangbiakkan lobster, ia juga meminta pemerintah untuk membangun perangkat atau fasilitas pendukung dengan baik.  "Melakukan budidaya jangan ditinggal sendirian, soal infrastruktur, permodalan, teknologi dan pendampingan. Pemerintah perlu mendorong satu model budidaya untuk pembesaran," katanya.  Namun, mengenai apakah budidaya mampu untuk peningkatan produksi lobster, pihaknya belum mengetahuinya. Sebab, butuh kajian terkait wilayah mana saja yang cocok untuk lokasi budidaya lobster.  "Lombok menjadi salah satu (lokasi budidaya), Aceh,dan wilayah Sumatera juga ada, perlu ada kajian untuk mengetahui sejauh mana pemerintah punya perhitungan atau estimasi target produksi yang akan kita capai dengan kita melihat budidaya lobster ini menjadi satu mekanisme yang baik," tutupnya.

Budidaya Lobster, Indonesia Disarankan Contoh Vietnam dan Thailand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok-tni-al.jpg" alt="China Coast Guard 5302 di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna Utara yang terus diadang KRI, Senin (6/1). F. TNI AL Untuk Batam Pos" width="100%">
<figcaption>China Coast Guard 5302 di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna Utara yang terus diadang KRI, Senin (6/1). F. TNI AL Untuk Batam Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melihat ada indikasi Tiongkok ingin memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara. Pandangan KNTI tersebut merespons klaim sepihak Tiongkok pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.  "Itu Tiongkok akan memperluas pengaruh politik di Asia Tenggara ini. Ini akan jauh lebih besar dampaknya pada negara ASEAN kalau dibiarkan dan pendekatan hanya parsial. Ini akan berulang kembali di mana mereka melakukan klaim sebagai wilayah mereka," jelas Ketua Harian KNTI Dani Setiawan di kantornya, Jakarta, Kamis (8/1).  Dani melihat, Tiongkok ingin menujukkan taringnya sebagai negara paling berpengaruh di dunia selain Amerika Serikat. "Kasus ini untuk menunjukkan kekuatan bahwa Tiongkok merupakan negara super power baru. ini membuat Tiongkok memiliki ambisi untuk bisa memiliki peran penting, khususnya di Asia Tenggara," katanya.  Selain itu, menurutnya Tiongkok juga punya keperluan untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia di Natuna. Mengingat jalur tersebut memiliki banyak kekayaan alam, mulai dari perikanan hingga migas.  "Klaim mereka terhadap kedaulatan di wilayah perairan itu akan memiliki konsekuensi yang lain dalam konteks pemanfaatan SDA dan politik di kawasan ini," terangnya.  Maka dari itu, dia meminta pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah tegas menghadapi klaim Tiongkok tersebut. KNTI berharap pemerintah tak kompromi soal Natuna.  "Indonesia tidak boleh bernegosiasi. Tak boleh ditambahkan nine-dash-line buat jadi materi," tegasnya.

Nelayan Tradisional: Pemerintah Jangan Mau Kompromi soal Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok.jpg" alt="MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapal nelayan di perairan Natuna dikejar dan berkemungkinan untuk ditabrak apabila berpapasan dengan kapal coast guard Tiongkok. Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengungkapkan ancaman pihak Tiongkok itu menyebabkan nelayan Indonesia enggan untuk menangkap ikan di perairan lepas.  Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan, jika hal tersebut terjadi, maka Tiongkok dapat dituntut oleh pemerintah Indonesia. Sebab, hal tersebut melanggar hukum internasional.  Hukum internasional yang dilanggar adalah International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGS) 1972 (Peraturan Internasional untuk Mencegah Tabrakan di Laut) dan International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 (Konvensi Internasional untuk Keselamatan Kehidupan di Laut).  "Kalau itu bisa dibuktikan coast guard Tiongkok menabrak nelayan Indonesia diperairan ZTE (zona tangkap eksklusif) di Natuna Utara, itu melanggar hukum internasional dan pemerintah bisa mengadukan Tiongkok atas pelanggaran itu," tegasnya di Kantor DPP KNTI, Jakarta, Kamis (9/1).  Ia menyebutkan bahwa tindakan tersebut berpotensi merugikan Indonesia. Namun, jika hanya melintas, maka tidak ada masalah berdasarkan aturan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.  "Perairan ZTE itu kan boleh dilintasi sebenernya, tetapi Indonesia memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alam didalamnya, jadi selama mereka melintasi daerah itu, itu sih nggak ada masalah," tuturnya.  Dalam kasus Natuna, disebutkan bahwa kapal coast guard Tiongkok mengiringi nelayan mereka untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia tidak menerima hal tersebut.  "Mereka mengiringi nelayan Tiongkok menangkap ikan di perairan Natuna Utara, itu yang masalah, itu yang melanggar hukum internasional, itu kan mereka mengawal nelayan Tiongkok untuk menangkap ikan di sana, makanya itu kita persoalkan," tambahnya.  Sebelumnya Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengungkapkan nelayan di wilayahnya berhenti sementara untuk melaut. Hal itu karena nelayan Tiongkok akan menabrak perahu mereka jika berpapasan. ‎"Jadi mereka mau menabrak perahu nelayan kita kalau tidak lari,” ungkap Abdul Hamid.

Ancam Nelayan Natuna, KNTI: Tiongkok Langgar Hukum Internasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#knti

Berita Terkini