<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/21/IMG-20250221-WA0050-2645640401.jpg" alt="Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2). (Dok. Kemendagri)" width="100%">
<figcaption>Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2). (Dok. Kemendagri)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto merespons adanya pelaporan pelaksanaan retret kepala daerah oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan, retreat kepala daerah merupakan amanat dari undang-undang (UU), di mana mereka harus memberi pembekalan kepada para kepala daerah baru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi begini, yang pertama, retreat ini adalah mandat dari UU. Jadi kami harus memberikan pembekalan kepada kepala daerah baru," kata Bima Arya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bima menjelaskan, jika ada perubahan dalam hal lokasi, waktu, dan jumlah peserta, maka pemerintah harus menyesuaikan. Ia tak memungkiri, selama ini pembekalan kepala daerah biasanya hanya digelar di Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015722396/selamat-tinggal-hidup-melarat-5-weton-diramalkan-bakal-panen-rezeki-dan-menjadi-orang-sukses-weton-anda-termasuk">Selamat Tinggal Hidup Melarat, 5 Weton Diramalkan Bakal Panen Rezeki dan Menjadi Orang Sukses, Weton Anda Termasuk? </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, karena Pilkada 2024 digelar secara serentak, maka semakin banyak kepala daerah yang mengikuti pembekalan dalam satu waktu. Karena itu, Bima menekankan pihaknya melakukan penyesuaian anggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika ada penyesuaian dalam hal tempat, jumlah peserta, dan waktu, maka kami melakukan penyesuaian perencanaan penganggaran dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku," tegas Bima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bima mengaku, retret kepala daerah dibiayai oleh APBN tanpa membebani APBD. Dia pun mengeklaim pelaksanaan retret kepala daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah sudah sesuai aturan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kami pastikan, semua dilakukan sesuai dengan aturan. Dan prosesnya tentu telah secara cermat menimbang semua dan tidak ada APBD, semua dibiayai oleh APBN kita," ujar Bima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015722395/5-jenis-hobi-yang-bisa-membuat-masa-pensiun-lebih-bahagia-dan-bermakna-cek-apa-saja">5 Jenis Hobi yang Bisa Membuat Masa Pensiun Lebih Bahagia dan Bermakna: Cek Apa Saja!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait pelaksanaan pembekalan atau retret kepala daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Pelaksanaan retret kepala daerah di Akmil Magelang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita menduga bentuk pembinaan dan pendidikan kepala daerah tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena tidak ada nuansa semi militernya. Itu kecurigaan awalnya," ungkap aktivis antikorupsi, Feri Amsari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Feri mengungkapkan, pihaknya melakukan penelusuran terkait dugaan kejanggalan retre kepala daerah. Ia menyebut, adanya konflik kepentingan dari penyelenggaraan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/015722379/selama-ramadhan-baznas-fokuskan-bantuan-kemanusiaan-palestina-ke-gaza-dan-libatkan-warga-lokal-jadi-konseling">Selama Ramadhan, Baznas Fokuskan Bantuan Kemanusiaan Palestina ke Gaza dan Libatkan Warga Lokal Jadi Konseling</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Teman-teman peneliti dilakukan penelusuran, penelitian yang memperlihatkan beberapa kejanggalan. Salah satunya penunjukkan PT Lembah Tidar Indonesia, yang merupakan perusahaan yang punya korelasi dengan kekuasaan," ucap Feri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Feri juga mengungkapkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa retret kepala daerah juga tidak mengikuti standar tertentu yang sebenarnya. Padahal, pengadaan itu harus dilakukan secara terbuka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita merasa janggal misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru. Dan dia mengorganisir program yang sangat besar se-Indonesia. Padahal dalam proses pengadaan barang dan jasa ada prinsip kehati-hatian," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Wamendagri Bima Arya Sugiarto merespons adanya pelaporan pelaksanaan retret kepala daerah oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke KPK.

Respons Wamendagri Soal Retret Kepala Daerah Dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Desak-Firli-Mundur.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (31/8). Aksi teatrikal ini menunjukkan ilustrasi dua Pimpinan KPK yang tebukti melanggar kode etik, yakni Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakilnya Lili Pintauli Siregar.<br /> <br /> Firli terbukti melanggar kode etik karena bergaya hidup mewah, lantaran menyewa pesawat milik perusahaan swasta dalam perjalanannya dari Palembang ke Baturaja. Sementara itu, Lili terbukti melanggara kode etik karena berkomunikasi dengan pihak berperkara, dalam hal ini Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial.<br /> <br /> "Aksi teatrikal di depan KPK merespon fenomena selama ini, banyak sekali pejabat publik yang terbukti melanggar sejumlah ketentuan diantaranya putusan etik, pelanggaran HAM dan juga pelanggaran malaadministrasi kalau dalam konteks TWK kemarin," kata Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Kurnia Ramadhana di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (31/8).<br /> <br /> Aksi teatrikal itu menunjukkan seorang lelaki yang kepalanya ditutupi dengan tempat sampah bergambar helikopter dan tangan diborgol. Sementara itu disebelahnya nampak seorang perempuan berkerudung, berdiri di dalam bak sampah. Aksi teatrikal itu diibaratkan dua Pimpinan KPK yang melanggar kode etik dan pedoman prilaku.<br /> <br /> "Jadi simbolis yang kami sampaikan hari ini pejabat-pejabat publik yang terbukti melanggar sejumlah ketentuan itu tidak layak lagi menempati atau menduduki posisi tertinggi di instansi yang dia pimpin. Maka dari itu, setiap pejabat publik tersebut harus mengundurkan diri," tegas Kurnia.<br /> <br /> Kurnia menegaskan, sudah jelas disampaikan dalam banyak peraturan perundang-undangan, Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar seharusnya punya rasa malu ketika terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum atas kebijakan atau tindakannya yang dilakukan.<br /> <br /> Terkait hukuman pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan terhadap Lili dinilai menjatuhkan hukuman sangat ringan. Dia memandang, sanksi tersebut tidak sebanding apa yang sudah dilakukannya, dengan menemui pihak berperkara.<br /> <br /> "Dewas sudah menyebutkan ada dua tindakan yang terbukti, mulai dari memanfaatkan jabatan untuk kepentingan keluarga dan juga berkomunikasi dengan pihak-pihak yang sedang berperkara. Mestinya putusan Dewas itu meminta Lili berhenti sebagai Pimpinan KPK," cetus Kurnia.<br /> <br /> "Namun itu tidak cukup bagi kami, langkah selanjutnya adalah Dewas harus segera berkoordinasi dengan Kedeputian Penindakan KPK untuk menelusuri apakah perbincangan terkait perkara itu diwarnai dengan tindak pidana korupsi juga," imbuhnya.<br /> <br /> Menurutnya, Dewas KPK sudah mengetahui fakta, dari hasil pemeriksaan saksi dan juga terperiksa Lili Pintauli Siregar. Karena dalam putusannya, terbukti berkomunikasi dengan pihak berperkara.<br /> <br /> "Itu melanggar Pasal 65 UU KPK hasil putusan itu harus segera diantarkan dan dilaporkan ke kepolisian. Karena kepolisian mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengusut pelanggaran Pasal 65 dengan ancaman penjara 5 tahun," ungkap Kurnia.<br /> <br /> Oleh karena itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menegaskan, seharusnya Lili mundur dari kursi Pimpinan KPK. Sehingga tidak lagi terlibat dalam setiap penanganan perkara di KPK.<br /> <br /> "Lili seharusnya mundur dari jabatan Pimpinan KPK dan tidak boleh lagi terlibat dalam penanganan perkara tersebut, karena yang bersangkutan telah terbukti berkomunikasi dengan tersangka. Maka kami khawatir ada konflik kepentingan dibalik ikutnya Lili dalam proses penanganan perkara tersebut," pungkas Kurnia.<br /> <br /> &nbsp;

Koalisi Gelar Aksi Tolak Pelanggar Etik, Firli dan Lili Harus Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG-20210528-WA0047.jpg" alt="Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi" width="100%">
<figcaption>Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi 'Ruatan Rakyat Untuk KPK' di Gedung ACLC, Kuningan, Jakarta Selatan. Tampak para peserta aksi menggunakan topeng wajah empat Dewan Pengawas KPK dan satu Pimpinan KPK.<br /> <br /> Keempat anggota Dewas itu antara lain, Tumpak Hatorangan Panggabean, Syamsuddin Haris, Albertina Ho dan Harjono. Serta Ketua KPK Firli Bahuri. Mereka juga menyalakan dupa hingga menyiapkan sajen yang telah disiapkan. Mereka juga memegang sapu, dengan melempari keempat anggota Dewas dan Firli dengan bunga.<br /> <br /> "Aksi meruwat KPK sendiri untuk menghilangkan roh-roh jahat dari berbagai kalangan, utamanya pemerintah dan orang-orang di belakanganya terhadap KPK," kata peserta aksi, Sita Amsari di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/5).<br /> <br /> Sita menyampaikan, kondisi KPK saat ini sedang dalam keadaan darurat. Dia tak memungkiri, 51 pegawai KPK yang akan diberhentikan itu dapat melumpuhkan kinerja pemberantasan korupsi.<br /> <br /> "Jika kita diam maka sama saja berbuat kejahatan, maka dari itu aksi ini salah satu rangkaian dari kita untuk memberi peringatan kepada rakyat dan pemerintah bahwa anak kandung reformasi dalam hal ini KPK, harusnya kita bersihkan dari niat jahat dan kedaulatan rakyat harus kembali kepada rakyat," ungkap Sita.<br /> <br /> "Karena kebijakan-kebijakan saat ini sudah didominasi kepentingan oligarki. Oleh karena itu, saatnya nyalakan tanda bahaya," sambungnya.<br /> <br /> Sita mengharapkan, 51 pegawai KPK itu harus diberi keadilan. Dia memandang, tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK merupakan alat untuk menyingkirkan pegawai yang berintegritas.<br /> <br /> "51 pegawai KPK ini harus diberi keadilan, tidak sewajarnya diseleksi dengan mekanisme seperti itu, dengan pertanyaan seksis diskriminatif. Karena jika kita melanggengkan perlakuan seperti itu maka sama saja membiarkan rezim ini bertindak sewenang-wenang dan menghilangkan perlahan orang yang berintegritas," tegas Sita.

Gelar Aksi Ruatan Rakyat untuk KPK, Diharapkan Usir Roh Jahat