<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/JKT_Profil-Pimpinan-KPK_SALMAN-TOYIBI-1JPG-3451017292-558977678.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengingatkan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak untuk tidak melakukan pertemuan dengan pihak yang tengah berperkara di KPK, meski berstatus sebagai saksi. Hal ini setelah Johanis Tanak berada dalam satu acara dengan seorang saksi Direktur Utama Dana Pensiun Bank BRI, Ngatari. Diketahui, Johanis Tanak menghadiri acara pencegahan korupsi di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (7/10). Sebab, sehari sebelum acara tersebut, pada Senin (6/10), Ngatari diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC. "Seharusnya tidak boleh ketemu dengan orang yang sedang proses tindak pidana korupsi," kata Ketua Dewas KPK Gusrizal dikonfirmasi, Selasa (14/10). Gusrizal mengingatkan terdapat sanksi etik maupun pidana bagi setiap insan KPK, yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku. "Ada sanksi pidananya maupun kode etik," tegasnya. Pimpinan Dewas KPK berlatar belakang Hakim itu mengingatkan, seorang saksi perkara korupsi bisa saja menjadi tersangka hingga terdakwa. Karena itu, Pimpinan KPK seharusnya memahami batasan-batasn tersebut. "Tetap harus hati-hati juga, karena bisa aja saksi tersebut menjadi terdakwa," ucapnya. Meski demikian, Dewas KPK belum memutuskan lebih lanjut terkait dugaan pertemuan Johanis Tanak tersebut. Gusrizal menyatakan, pihaknya akan membicarakan terlebih dahulu soal dugaan pelanggaran etik tersebut. "Akan kami bicarakan dengan Dewas yang lain tentang hal ini," imbuhnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak angkat bicara soal tudingan yang menyasar dirinya diduga bertemu dengan salah satu saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) bank BUMN periode 2020-2024. Pertemuan itu terjadi saat Johanis menghadiri acara di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (7/10). Johanis berada pada satu acara yang sama dengan Ngatari. Namun, Johanis mengklaim tidak ada pelanggaran dalam kegiatan tersebut. "Apanya yang melanggar, saya dan tim datang untuk melaksanakan tugas sesuai persetujuan rekan Pimpinan KPK," klaim Johanis Tanak dikonfirmasi, Jumat (10/10). Sebab, Pasal 36 Undang-Undang KPK menyatakan bahwa Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Dalam acara tersebut, Johanis membahas soal membangun ekosistem bisnis bersih. Ia memastikan, kedatangannya ke acara tersebut tidak seorang diri, melainkan bersama pegawai KPK lainnya. Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa itu menegaskan, dugaan pelanggaran terjadi bila tidak ada persetujuan dari pimpinan lainnya. "Melanggar bila datang tanpa ada kepentingan dinas dan tanpa persetujuan pimpinan. Saya dan tim datang untuk urusan dinas, dan berdasarkan persetujuan pimpinan," pungkasnya.

Dewas KPK mengingatkan Johanis Tanak untuk tidak bertemu pihak berperkara meski berstatus saksi, sanksi etik dan pidana menanti.

Johanis Tanak Diingatkan Tak Temui Pihak Berperkara, Dewas KPK: Ada Sanksi Pidana dan Kode Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/Screenshot-2024-01-02-185006-2263791491.png" alt="Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri usai diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Bareskrim Polri. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri usai diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Bareskrim Polri. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Gusrizal menyatakan tidak semua penanganan atas pelanggaran kode etik insan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dibuka ke publik. Menurutnya, itu semata untuk menjaga marwah KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Gusrizal saat menjalani tes wawancara calon dewan pengawas (Dewas) KPK, di Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta Pusat, Kamis (19/9). "Untuk menjaga marwah KPK itu, tidak seluruhnya harus diekspos ke masyarakat. Ini untuk menjaga terhadap kredibilitas KPK tersebut," kata Gusrizal saat menjalani tes wawancara calon Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, tentunya Dewas KPK akan mencatat setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan setiap insan KPK. Hal itu diharapkan agar kesalahan pelanggaran etik itu tidak lagi terulang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentang pelanggaran tersebut harus dicatat, untuk ke depan jangan terjadi terulangi lagi," ucap Gusrizal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mertua dari komika Kiky Saputri itu menyatakan, dirinya terpanggil untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Mengingat, kepercayaan publik kepada KPK kini terbilang rendah di bawah aparat penegak hukum lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh sebab itu, saya terpanggil untuk masuk Dewas, dimana permasalahan atau sistemnya yang salah atau bagaimana, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu tidak berjalan dengan sempurna," tegas Gusrizal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Gusrizal memastikan akan melakukan klasifikasi pelanggaran etik, dengan harapan bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. "Kita lihat jenis pelanggaran tersebut. Jika menyangkut dengan pelanggaran berat tentu tidak akan menggunakan restoratif justice, penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik tersebut," pungkas Gusrizal.</div>

"Untuk menjaga marwah KPK itu, tidak seluruhnya harus diekspos ke masyarakat. Ini untuk menjaga terhadap kredibilitas KPK tersebut," katanya

Mertua Kiky Saputri Sebut untuk Kembalikan Kepercayaan Publik Tak Semua Penanganan Pelanggaran Etik Harus Diekspos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/02/JKT_Raker-Komisi-III-DPR-dengan-KPK_Salman-Toyibi6-1842739914.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) bersama Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango (kiri) dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) bersama Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango (kiri) dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/7/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango enggan mengikuti jejak koleganya di KPK, Nurul Ghufron yang kembali mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029. Menurut Nawawi, internal KPK saat ini banyak persoalan yang harus diselesaikan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tidak ikutan lagi mendaftarkan diri. Terlalu banyak persoalan di lembaga ini dan itu bukan hanya soal Pimpinan," kata Nawawi kepada wartawan, Senin (15/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Alexander Marwata yang telah dua periode mengemban tugas sebagai wakil ketua KPK tidak bisa lagi mendaftar sebagai capim. Dia juga tidak berminat mendaftarkan menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Ia memilih untuk menikmati hidup sebagai pensiunan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak (daftar anggota Dewas KPK). Saya mau pensiun setelah di KPK," ucap pria yang karib disapa Alex itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex menyatakan, dirinya lelah melihat kondisi di KPK. Ia menilai, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen politik dan dukungan dari presiden.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan bermimpi pemberantasan korupsi berhasil jika tidak dilandasi political will dan dukungan penuh dari pimpinan tertinggi negeri,"&nbsp;timpal Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, KPK seharusnya menjadi lembaga yang mensupervisi penanganan perkara korupsi. Sehingga, semua surat perintah penyidikan (sprindik) kasus korupsi diterbitkan KPK, meskipun pelaksanaan penyidikannya dibantu&nbsp; Polri maupun Kejaksaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi, mereka harus melaporkan hasil penyidikannya ke KPK," ujar Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, dua pimpinan KPK yakni Nurul Ghufron dan Johanis Tanak kembali mendaftarkan diri menjadi Capim KPK periode 2024-2029. Kedua wakil ketua KPK itu melamar di batas waktu akhir pendaftaran, pada hari ini.</div>

"Jangan bermimpi pemberantasan korupsi berhasil jika tidak dilandasi political will dan dukungan penuh dari pimpinan tertinggi negeri".

Nawawi Pomolango Enggan Ikuti Jejak Nurul Ghufron Daftar Lagi jadi Capim KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Ketua-Umum-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-4-3.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi Pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (6/1/2022), Pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), oleh Tim Satgas KPK pada Rabu (5/1/2022) siang. Selain menahan 9 orang termasuk Walikota dan sejulah pihak , K" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi Pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (6/1/2022), Pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), oleh Tim Satgas KPK pada Rabu (5/1/2022) siang. Selain menahan 9 orang termasuk Walikota dan sejulah pihak , K</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga guru besar mendukung pelaporan dugaan etik Firli Bahuri ke dewan pengawas (dewas) terkait kontroversi lagu himne dan mars KPK yang diciptakan Ardina Safitri, istri ketua KPK itu.  Mereka mendorong dewas menertibkan pelanggaran etik tersebut agar kredibilitas KPK dalam memberantas korupsi dapat pulih kembali.  Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Azyumardi Azra mengatakan, dewas sudah sepatutnya dapat lebih berperan membangun kembali KPK yang andal, kuat, kredibel, dan akuntabel dalam pemberantasan korupsi. ”Keadaan yang tidak kondusif (di KPK) ini disebabkan masih berlanjutnya kontroversi dan pelanggaran etik yang juga melibatkan Firli,” kata Azra dalam keterangan tertulisnya kemarin (17/3).  Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada Prof Sigit Riyanto menambahkan, apa yang terjadi dengan pimpinan KPK saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Bahkan, menunjukkan karakter yang tidak profesional dan niretika. ”Juga menunjukkan kepemimpinan institusi negara yang kacau,” tegasnya.  Menurut Sigit, kontroversi Firli yang berkali-kali terjadi jelas mengabaikan standar etik. Baik itu yang berkaitan dengan SMS blast, pemasangan baliho, hingga pelibatan istri dalam penciptaan lagu himne dan mars KPK. ”Itu (kontroversi Firli, Red) suatu karakter yang tidak layak sebagai seorang pengemban amanah untuk memimpin institusi pemberantasan korupsi,” ujarnya.  Sementara itu, Guru Besar FH Universitas Padjadjaran Prof Susi Dwi Harijanti menyebut, lahirnya Dewas KPK sejatinya bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Tugas dan cara melaksanakan fungsi dewas itu diatur dalam pasal 37B UU No 19/2019 tentang KPK.  Susi mengatakan, lahirnya Perdewas No 1/2020 yang diikuti dengan Perdewas No 2/2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK adalah bukti kesungguhan dewas dalam melaksanakan amanat UU. ”Sayangnya bukti itu hanya bernilai semantik belaka, tidak hendak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,” paparnya.  Susi pun menyinggung jejak rekam dewas yang diisi orang-orang hebat. Menurut dia, jejak rekam itu mestinya dibarengi dengan kemampuan menjalankan mandat undang-undang. ”(Kalau tidak menjalankan mandat, Red) salahkah kalau publik menjuluki (dewas) macan kertas?” singgung Susi.

Tiga Guru Besar Dukung Pelaporan Etik Firli ke Dewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menerima keputusan Dewan Pengawas KPK yang menjatuhkan sanksi etik berat terhadapnya. Sebab, dirinya dinilai terbukti melanggar kode etik, karena berhubungan dengan pihak berperkara Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial.  "Saya menerima tanggapan Dewas. Saya terima dan tidak ada upaya-upaya lain. Saya terima," kata Lili usai menjalani sidang putusan etik di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/8).  Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean telah menyatakan, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman prilaku. Lili dijatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.  "Mengadili menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani," ujar Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan amar putusan etik di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.  "Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis," imbuhnya.  Dalam menjatuhkan putusan etik ini, Majelis Etik Dewas KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Lili dinilai tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.  "Terperiksa selaku pimpinan KPK seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pelaksanaan IS KPK. Namun terperiksa melakukan sebaliknya," ujar Anggota Dewas KPK, Albertina Ho.  Sementara itu, hal yang meringankan Lili dinilai mengakui perbuatannua dan belum pernah dijatuhi sanksi etik.  Lili diyakini Majelis Etik Dewas KPK menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial ke orang nomor satu di Kota Tanjungbalai tersebut. Sebab setiap insan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbuny, dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh KPK.  Lili terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Diberi Sanksi Etik Berat oleh Dewas KPK, Lili Siregar: Saya Terima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dinyatakan terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman prilaku. Lili oleh Majelis Etik Dewan Pengawas KPK dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.  "Mengadili menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan amar putusan etik di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/8).  "Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan, demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis," imbuhnya.  Dalam menjatuhkan putusan etik ini, Majelis Etik Dewas KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Lili dinilai tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.  "Terperiksa selaku pimpinan KPK seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pelaksanaan IS (Integritas, Sinergi, Keadilan, Profeisonalisme, dan Kepemimpinan) KPK. Namun terperiksa melakukan sebaliknya," ujar Anggota Dewas KPK, Albertina Ho.  Sementara itu, hal yang meringankan Lili dinilai mengakui perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi etik.  Lili diyakini Majelis Etik Dewas KPK menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial ke orang nomor satu di Kota Tanjungbalai tersebut. Sebab setiap insan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbuny, dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh KPK.  Lili terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar Terbukti Melanggar Kode Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/LILI-SIREGAR-KPK-Ali.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Lili dilaporkan ke Dewas KPK oleh sejumlah pegawai lembaga antirasuah pada Rabu (9/6).  "Perwakilan 75 pegawai KPK melaporkan Lili Pintauli Siregar atas dugaan pelanggaran kode etik integritas berupa menghubungi pihak berperkara dan menggunakan jabatan dan pengaruh untuk kepentingan pribadi," kata mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko kepada JawaPos.com, Rabu (9/6).  Pelaporan ini dilayangkan oleh tiga pegawai KPK yakni Sujanarko, Rizka Anungnata dan Novel Baswedan.  Sujanarko bersama pihak pelapor lain mengapresiasi Dewas KPK karena dinilai menjaga kultur dan budaya KPK usai memberikan hukuman berat dan memecat AKP Stepanus Robin Pattuju. Ini karena melakukan pelanggaran kode etik berupa berhubungan langsung dengan tersangka.  "Sebenarnya kami sangat bersedih atas situasi ini, dimana kejadian ini yaitu jual beli perkara terjadi lagi di KPK, setelah kasus yang sama dilakukan oleh AKP Suparman yang memeras seorang saksi dari PT Industri Sandang Nusantara bernama Tin Tin Surtini tahun 2005," ungkap Sujanarko.  Dalam laporannya, Lili disebut menyalahi prinsip integritas yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbunyi, insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung. Ini jika Lili terbukti berkomunikasi dengan pihak berperkara.  Lebih lanjut, Lili pun diduga menggunakan posisinya sebagai Pimpinan KPK, untuk menekan Wali Kota Tanjungbalai Syahrial dalam urusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis, di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai.  Jika hal ini benar, Lili diduga menyalahi prinsip integritas yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbunyi, insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi.  Sebelumnya, Wakil KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan klarifikasi soal namanya yang belakangan ini dikaitkan dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Lili menegaskan, dirinya tidak pernah berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial (MS).  "Saya tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka MS terkait penanganan perkara yang bersangkutan, apalagi membantu dalam penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK," kata Lili di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (30/4).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/31/05/2021/dewas-kpk-segera-periksa-lili-pintauli-siregar/">Dewas KPK Segera Periksa Lili Pintauli Siregar</a>  Lili tak memungkiri, sebagai pimpinan KPK terikat dengan kode etik dan peraturan KPK yang melarang untuk membangun komunikasi dengan pihak berperkara. Terlebih Syahrial diduga tersangkut dugaan kasus dugaan suap lelang jabatan di Pemkot Tanjungbalai.  "Saya tentu terikat dengan kode etik dan juga peraturan KPK yang melarang untuk berhubungan dengan pihak-pihak yang berpekara," ucahp Lili menandaskan.

Diduga Langgar Kode Etik, Pimpinan KPK Lili Dilaporkan ke Dewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Gedung-KPK-ditutup-kain-hitam-Ali-3.jpg" alt="Logo KPK di Gedung Merah Putih ditutup kain hitam sebagai simbol keprihatinan. (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK di Gedung Merah Putih ditutup kain hitam sebagai simbol keprihatinan. (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas bersama dengan Pimpinan Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) telah menyelesaikan kode etik KPK yang baru. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK.  Dalam kode etik yang baru itu, ada satu nilai dasar yang diganti, yakni religiusitas menjadi sinergi. Langkah ini pun disesalkan oleh mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua. Menurutnya, penempatan religiusitas dalam kode etik merujuk pada sila pertama dalam Pancasila yang merupakan hasil diskusi dengan pegawai dan pimpinan KPK pada 2005 lalu.  "Nilai-nilai dasar KPK hasil diskusi sekitar 100 pegawai dan pimpinan KPK tahun 2005. Dasar filosofinya, sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 1 UUD 1945. KPK jilid satu sampai dengan jilid dua, nilai-nilai dasar pribadi KPK tersebut adalah integritas, profesional, produktivitas, transparan, kepemimpinan dan religiusitas," kata Abdullah dikonfirmasi, Senin (9/3).  Abdullah menyampaikan, jika religiusitas berada di urutan keenam, maka tidak berarti masalah religiusitas merupakan pilihan terakhir. Namun, nilai dasar lembaga yang saat ini telah direvisi menjadi keadilan, profesional, kepemimpinan, sinergisitas dan integritas diharapkan harus bernafaskan religiusitas, sesuai dengan sila pertama Pancasila.  Oleh karena itu, dalam kepemimpinan KPK jilid tiga, nilai religiusitas dinaikkan ke urutan pertama. Hal ini diharapkan untuk memastikan bahwa nilai-nilai kepribadian KPK itu seperti Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.  "Aplikasinya, syarat menjadi pegawai KPK adalah integritas dan profesional. Seorang diterima menjadi pegawai KPK jika nilai integritasnya minimal empat, dari rentang satu sampai dengan lima," ujar Abdullah.  Abdullah menduga, kini integritas KPK sudah mulai luntur. Sila pertama yang seharusnya menjadi pedoman berintegritas, kini pun tidak diaplikasikan terhadap rekrutmen pegawai, pejabat maupun pimpinan KPK.  "Ketika rekrutmen pegawai, pimpinan khususnya Biro SDM tidak memerhatikan persyaratan integritas, maka organisasi akan mengalami masalah, baik berkaitan kinerja lembaga maupun perilaku pimpinan dan pegawai," urai Abdullah menandaskan.

Nilai Religiusitas Hilang di Kode Etik, Abdullah: Integritas Luntur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Pelaksana-tugas-Plt-juru-bicara-KPK-Ali-Fikri-ridwan-jpc.jpg" alt="Juru bicara KPK, Ali Fikri - ridwan jpc" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK, Ali Fikri - ridwan jpc</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kode etik baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai disusun oleh Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK. Sejumlah poin dalam kode etik baru itu terdapat perubahan, salah satunya dalam nilai dasar lembaga yang tidak lagi mencantumkan aspek religiusitas.  Nilai religiusitas yang sebelumnya disebut secara eksplisit, serta dianggap melekat dan memayungi seluruh nilai dasar yang ada, kini diubah dengan nilai sinergi. Ini merupakan wujud penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2019 bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, KPK harus menjadikan aparat penegak hukum lain sebagai counterpart KPK.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, nilai religiusitas tersebut telah dicantumkan di dalam mukadimah kode etik dan pedoman perilaku KPK. Ali menyebut, nilai religiusitas merupakan aspek tertinggi dari lima lima nilai dasar lembaga.  "KPK memandang religiusitas merupakan nilai tertinggi yang memayungi seluruh nilai dasar yang ada dalam kode etik saat ini meliputi integritas, keadilan, profesionalisme, kepemimpinan dan sinergi," kata Ali kepada JawaPos.com, Senin (9/3).  Ali menuturkan, religiusitas merupakan pelaksanaan keyakinan beragama atau nilai-nilai sprititualitas yang diyakini kebenarannya berdasarkan agama dan kepercayaan masing. Sehingga hal ini dicantumkan dalam mukadimah kode etik dan pedoman perilaku KPK.  "Nilai religiusitas tersebut KPK cantumkan di dalam mukadimah kode etik dan pedoman perilaku KPK," tukas Ali.

Tak Cantumkan Nilai Religiusitas di Kode Etik Baru, Begini Kata KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Dukung-RUU-KPK-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Lawan Korupsi berunjuk rasa di halaman gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Sabtu (14/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut DPR agar segera melakukan revisi terhadap Undang-undang KPK dan membubarkan wadah pegawai KP" width="100%">
<figcaption>Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Lawan Korupsi berunjuk rasa di halaman gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Sabtu (14/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut DPR agar segera melakukan revisi terhadap Undang-undang KPK dan membubarkan wadah pegawai KP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama dengan pimpinan KPK telah menyusun draft kode etik yang baru. Hal ini dilakukan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK. Kode etik yang baru ini berlaku untuk Dewas, Pimpinan dan Pegawai KPK yang keseluruhannya disebut sebagai Insan KPK.   Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyampaikan, terdapat tiga hal mendasar yang tercantum dalam Kode Etik KPK. Pertama, Dewan Pengawas KPK telah menyusun dan menetapkan Kode Etik Pimpinan dan Pegawai KPK. Kedua, Dewan Pengawas KPK akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.  “Ketiga, Dewan Pengawas KPK juga menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai,” kata Tumpak sebagaimana dilansir dari laman KPK, Senin (9/3).  Namun, terdapat perbedaan antara kode etik yang baru ini dengan kode etik sebelumnya. Dalam kode etik yang baru, dalam persidangan kode etik bila terjadi pelanggaran, pegawai dan pimpinan KPK akan disidang oleh dewan pengawas, sedangkan bila dewan pengawas melakukan pelanggaran, maka akan disidang oleh Majelis Kehormatan Kode Etik. Pada kode etik KPK sebelumnya, pegawai disidang oleh DPP, sedangkan pimpinan oleh Komite Etik.  Perbedaan lainnya, kode etik KPK yang baru, berlaku sama bagi semua insan KPK, yaitu dewan pengawas, pimpinan dan pegawai. Sedangkan pada kode etik sebelumnya, terdapat tambahan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku secara khusus bagi pimpinan dan penasihat.  Seperti kode etik KPK sebelumnya yang memuat lima nilai dasar lembaga, yakni keadilan, profesional, kepemimpinan, religiusitas dan integritas. Pada kode etik yang baru, nilai religiusitas diganti dengan nilai sinergi. Nilai religiusitas yang sebelumnya disebut secara eksplisit, dianggap melekat dan meresap ke dalam setiap insan manusia serta memayungi seluruh nilai dasar yang ada.  Perubahan nilai sinergi ini merupakan wujud penjelasan UU No. 19 Tahun 2019 bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, KPK harus menjadikan aparat penegak hukum lain sebagai counterpart KPK.  “Sinergi bukan berarti kompromi dan sinergi tidak menghilangkan independensi insan KPK,” ujar Tumpak.  Tumpak menjelaskan, nilai sinergi dalam Kode Etik KPK, di antaranya saling berbagi informasi, pengetahuan dan data untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan.  Sementara itu, anggota Dewan Pengawas KPK Harjono menjelaskan mengenai sanksi pelanggaran kode etik. Penerapan sanksi dilakukan, jika terdapat pelanggaran kode etik mulai dari jenis pelanggaran ringan, sedang dan berat.  “Diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, atau berat berdasarkan pada dampak atau kerugian yang ditimbulkan terhadap kedeputian atau sekretariat jenderal, komisi, dan atau negara,” ujarnya.  Sanksi ringan dimulai dengan teguran lisan dengan masa hukuman minimal satu hingga enam bulan. Sanksi sedang berupa pemotongan gaji pokok mulai 10 hingga 20 persen dalam kurun waktu enam bulan. Sanksi berat minimal yang bisa diterapkan adalah pemotongan gaji pokok 30 persen selama setahun dan hukuman maksimal diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai KPK.  Hal baru pada sanksi bagi pelanggar kode etik KPK adalah diumumkannya keputusan penjatuhan sanksi melalui portal internal oleh Sekjen dan eksekusi dituangkan dalam berita acara.

Kode Etik KPK Baru, Nilai Religiusitas Dihilangkan Diganti Sinergi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kode Etik KPK

Berita Terkini