<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/Mahfud-dan-Rieke-835469727.jpeg" alt="Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Mahfud MD saat bersama Rieke Dyah Pitaloka." width="100%">
<figcaption>Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Mahfud MD saat bersama Rieke Dyah Pitaloka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Deklarasi Nasional Laju Indonesia #GAMA2024 digelar di Graha Mahameru, Surabaya, Sabtu, (11/11). Acara itiu dihadiri oleh perwakilan massa dari berbagai profesi yang selama ini terlibat berbagai kegiatan sosial kemanusiaan bersama Laju Indonesia. Deklarasi ini dihadiri pula oleh Cawapres Mahfud MD, yang turut melantik Ketua Laju Indonesia untuk Jawa Timur, Fuad Benardi. Ketua Umum Laju Indonesia, Rieke Diah Pitaloka menandai deklarasi nasional dengan pembacaan "Panca Dharma GAMA", yaitu pertama memperjuangkan Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali ke amanat Pembukaan Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dharma GAMA kedua adalah memperjuangkan terwujudnya lima bidang Kesejahteraan Rakyat, terpenuhinya hak konstitusional rakyat atas sandang, pangan dan papan; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan, pekerjaan yang layak dan lima jaminan sosial; kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM; serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik Adapun dharma GAMA ketiga , yaitu memperjuangkan kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi nasional ( evidence based policy). Dharma GAMA keempat yaitu memperjuangkan lahirnya Big Data Indonesia berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi sebagai data dasar kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Terakhir, Dharma GAMA kelima adalah memperjuangkan hadirnya Otonomi Daerah dalam Perspektif NKRI melalui Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Presisi. Mahfud menyambut antusias Panca Dharma GAMA, ia mengaku setuju dan siap berkomitmen. "Saya sangat setuju dan berkomitmen menjadikan Panca Dharma GAMA yang diajukan oleh Laju Indonesia menjadi bagian perjuangan untuk terwujudnya Indonesia Unnggul," ujarnya. Menurut Mahfud, hal yang tidak boleh terlewati dari upaya menjalankan kelima dharma ini adalah dengan ditegakkannya pemberantasan korupsi. Tanpa pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme visi misi, serta kebijakan pembangunan sebagus apa pun tidak mungkin terwujud. "Mas Ganjar, sebagai Calon Presiden dan saya sebagai Calon Wakil Presiden memiliki komitmen teguh terhadap hal tersebut," imbuhnya. Dalam arahannya, Mahfud pertama kali berterima kasih atas dukungan Laju Indonesia. "Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya Cawapres Mas Ganjar, menerima dukungan dan Panca Dharma GAMA2024. Insyallah akan menjadi basis perjuangan kami berdua jika terpilih. Akan menjadi bagian tema perjuangan Ganjar-Mahfud menuju Indonesia Unggul," tutur Mahfud. Diingatkan oleh Mahfud mewujudkan berbagai program pemerintahan, tidak mudah jika pemerintahan tidak punya pemimpin yang kuat. Pemimpin yang dimaksud adalah yang mampu mengendalikan pemerintahan untuk lajunya Indonesia. Menurut Mahfud, seorang pemimpin harus bersih dari korupsi dan punya komitmen dalam penegakan hukum. Sudah saatnya hukum benar-benar berkeadilan dan tidak tebang pilih pada siapa pun. "Sekarang ini adalah momentum yang sangat tepat untuk melakukan pergantian pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu. Jadi jangan takut menerima intimidasi. Jangan terbujuk dengan rayuan uang dari pemimpin yang tak punya nilai yang ditawarkan," tegas Mahfud.

Tanpa pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan sebagus apa pun tidak mungkin berjalan baik.

Singgung Nepotisme, Mahfud MD Tandatangani Panca Dharma GAMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/bursa-karbon-indonesia-400688168-2869147322.jpg" alt="Ilustrasi Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pendiri Bumi Global Karbon (BGK) Foundation Achmad Deni Daruri mengatakan, interpol sudah memperingatkan adanya auditor pihak ketiga untuk perdagangan karbon kelas tinggi yang sangat rentan terhadap suap atau kolusi. Tujuannya manipulasi hasil sehingga money laundering subur terjadi. Mereka dipekerjakan oleh skema seperti Mekanisme Pembangunan Bersih Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memverifikasi proyek karbon. &rdquo;Pencuci uang dapat menggunakan kombinasi dana yang diperoleh secara legal dan ilegal untuk membeli turbin dan panel tenaga surya di negara berkembang yang pengawasan dan peraturannya lemah,&rdquo; papar Deni. Menurut Deni, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepatutnya belajar dari kasus-kasus money laundering di perdagangan karbon di dunia maupun lokal. &nbsp;Di antaranya, PT Carbon Capital Indonesia (CCI), yang diduga melakukan pencucian uang Rp 1,3 triliun melalui skema perdagangan karbon. Deni menjelaskan, PT CCI membeli hak emisi karbon dari perusahaan-perusahaan kehutanan dengan harga murah, kemudian menjualnya dengan harga tinggi kepada perusahaan-perusahaan asing, terutama dari Eropa. &rdquo;Selisih harga tersebut diduga masuk ke rekening-rekening pribadi petinggi PT CCI, serta rekening-rekening offshore di Singapura dan Hongkong,&rdquo; ungkap Deni.&nbsp; Selain itu, lanjut dia, dugaan kasus PT Rimba Makmur Utama (RMU), yang mengklaim memiliki proyek pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Kalimantan Tengah. &rdquo;Proyek ini diduga melibatkan pemalsuan dokumen, penipuan, dan penggelapan dana dari investor asing,&rdquo; kata Deni. Berdasar laporan Global Witness, organisasi non-pemerintah yang mengawasi perdagangan sumber daya alam, PT RMU menerima lebih dari US$ 65 juta dari perusahaan-perusahaan di Singapura, Hongkong, dan Dubai, tanpa memberikan bukti bahwa proyeknya benar-benar menghasilkan pengurangan emisi. &nbsp;Selain itu, PT RMU juga diduga melakukan praktik monopoli dan korupsi dalam proses perizinan proyek.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Ada juga dugaan kasus korupsi lain dalam proyek pengelolaan hutan gambut di Kalimantan Tengah, yang melibatkan sejumlah pejabat dan pengusaha. Proyek tersebut, diduga menggunakan skema bursa karbon untuk menyalurkan uang hasil korupsi sebesar Rp 1,9 triliun, dengan mengklaim bahwa proyek tersebut dapat mengurangi emisi karbon sebesar 2,6 juta ton per tahun,&rdquo; papar Achmad Deni Daruri.&nbsp; Deni menambahkan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bursa Karbon, seharusnya memberikan pedoman yang jelas dan tegas mengenai pencegahan dan penindakan money laundering dalam transaksi karbon. Namun, aturan tersebut masih sangat lemah dan tidak memadai. &rdquo;Beberapa kelemahan yang dapat ditemukan, antara lain tidak ada definisi yang eksplisit tentang money laundering dalam konteks bursa karbon, sehingga menyulitkan identifikasi dan pelaporan kasus-kasus yang terjadi. Juga tidak ada kewajiban bagi penyelenggara bursa karbon untuk melakukan due diligence terhadap para pelaku pasar, baik pembeli maupun penjual kredit karbon, untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas ilegal atau mencurigakan,&rdquo; tutur Achmad Deni Daruri.

BGK Foundation sebutinterpol sudah memperingatkan adanya auditor pihak ketiga untuk perdagangan karbon kelas tinggi yang sangat rentan suap

Founder BGK Ingatkan Auditor Nakal Cari Cuan di Bursa Karbon

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/IMG_5027-2461189737.jpg" alt="Gibran Rakabuming Raka bekal cawapres Prabowo saat di Balai Kota Solo." width="100%">
<figcaption>Gibran Rakabuming Raka bekal cawapres Prabowo saat di Balai Kota Solo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang kini resmi diumumkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 kembali naik karena dugaan kolusi dan nepotisme. Gibran Rakabuming Raka bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman diketahui telah dilaporkan oleh Erick Samuel Paat terkait dugaan kolusi dan nepotisme. Dilansir melalui Radar Solo, pada Selasa (24/10) Gibran Rakabuming Raka telah buka suara soal pelaporan atas dirinya dengan dugaan kolusi dan nepotisme pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan bahwa perkara tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada KPK dan membiarkan masyarakat melakukan penilaian masing-masing. Perlu diketahui, pelaporan terkait kolusi dan nepotisme yang melibatkan Gibran bersama Jokowi hingga Anwar Usman dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara pada Senin (23/10) kemarin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013106583/dilaporkan-ke-kpk-atas-tuduhan-nepotisme-bersama-jokowi-kaesang-dan-anwar-usman-begini-respon-gibran">Dilaporkan ke KPK atas Tuduhan Nepotisme Bersama Jokowi, Kaesang dan Anwar Usman, Begini Respon Gibran</a> Dimana, penyebab pelaporan tersebut dikarenakan pihak TPDI menganggap bahwa putusan MK yang diketok oleh Anwar Usman merupakan salah satu upaya untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres. Menanggapi hal tersebut, Gibran selaku Wali Kota Solo sekaligus cawapres Prabowo hanya akan menyerahkan seluruhnya kepada KPK. &ldquo;Biarkan ditindaklanjuti KPK ya, mangga, mangga,&rdquo; ucap Gibran dikutip&nbsp;JawaPos.com&nbsp;melalui Radar Solo di Balai Kota Surakarta, Selasa (24/10). Selain itu, ia juga merasa bahwa putusan MK beberapa akhir ini memang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Maka dari itu, putra sulung Presiden Jokowi itu menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat. Ia bahkan juga menyampaikan terdapat banyak pihak yang mencibir kinerja dan kualitasnya sebagai kepala daerah yang baru 2,5 tahun memimpin Kota Solo. &ldquo;Ya saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai (hasil putusan MK syarat cawapres Pilpres 2024, Red) Biar warga yang menilai (ragukan jadi cawapres, Red),&rdquo; imbuhnya. ***

Gibran selaku Wali Kota Solo angkat bicara terkait dugaan kolusi dan nepotisme yang diajukan kepada dirinya.

Gibran Rakabuming Raka Buka Suara Terkait Pelaporan Dugaan Kolusi dan Nepotisme: Biarkan Ditindaklanjuti KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220520-WA0043.jpg" alt="Perwakilan perusahaan bersama Pj Sekdaprov Jatim usai penandatanganan pakta integritas. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Perwakilan perusahaan bersama Pj Sekdaprov Jatim usai penandatanganan pakta integritas. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seluruh perusahaan di Jawa Timur mulai mendapatkan sosialisasi manajemen dan komitmen untuk menjunjung integritas tinggi serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).  Hari ini, Jumat (20/5), PT Jatim Grha Utama (JGU) menggelar Deklarasi Good Corporate Governance (GCG) melalui penandatanganan tujuh pakta integritas untuk membentuk tatanan manajemen yang ideal. Tujuh pakta integritas tersebut yaitu Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis, Panduan Pelaksanaan Tugas SPI, Piagam (charter) Audit SPI, Pedoman Kepatuhan LHKPN, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Pedoman Pengendalian Gratifikasi penandatanganannya dilakukan kemarin.  Pj Sekdaprov Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan, membangun komitmen bersama sangat penting. Sebab, komitmen bersama akan menguatkan sinergi dan kolaborasi antarkelompok. Strategi itu sangat dibutuhkan perusahaan untuk mewujudkan satu produk industri.  ”Kami ingin deklarasi ini terus dijaga dan diaplikasikan,” kata Wahid.  Beberapa poin yang patut diperhatikan yakni melakukan pembenahan secara menyeluruh, penguatan satuan pengawas internal (SPI), serta proses rekrutmen SDM yang lebih ketat dengan lebih mengutamakan pada syarat profesional dan integritas. Kemudian, pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pihak yang berkompeten dan penerapan sistem reward and punishment.  Wahid meyakini, deklarasi tersebut bisa mendorong perusahaan menjadi sehat. Dengan begitu, iklim produksi bisa terwujud. Aktivitas internal manajemen akan semakin solid sehingga mampu meraih pencapaian yang positif.  Pakta integritas disebutnya sebagai dokuumen pernyataan atau janji kepada diri sendiri. Di dalamnya memuat komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta praktik suap.  Selain itu, pakta integritas juga berisi pernyataan kesanggupan dan kesediaan untuk melaksanakan pedoman tata kelola perusahaan (code of corporate governance), kebijakan pelaporan terhadap pelanggaran (whistle blowing system), serta pedoman perilaku (code of conduct) dengan sebaik-baiknya.  ”Ini sangat penting dan harus dimiliki setiap individu maupun kelompok, utamanya perusahaan,” ucap Wahid.  Direktur Utama PT JGU Mirza Muttaqien mengatakan, deklarasi tersebut merupakan komitmen bersama semua karyawan dan manajemen. Motivasinya adalah untuk mewujudkan sistem dan manajemen yang ideal.  Mirza menyatakan, deklarasi tersebut bukan hanya formalitas belaka. Semua karyawan dan manajemen akan menjaga semangat deklarasi tersebut. Aktivitas produksi berlangsung sesuai dengan koridor yang sudah disepakati bersama.  PT JGU merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) pemerintah provinsi Jawa Timur. Ada beberapa lini usaha yang dijalankan. Salah satunya perdagangan. Mirza mengatakan deklarasi itu juga dalam rangka mendorong pencapaian pertumbuhan dan kinerja positif perusahaan tersebut. Dengan begitu, kontribusi PT JGU terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Timur bisa meningkat.

Tanda Tangan Pakta Integritas, Perusahaan di Jatim Janji Bebas KKN

kolusi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kolusi

Berita Terkini

Singgung Nepotisme, Mahfud MD Tandatangani Panca Dharma GAMA

Founder BGK Ingatkan Auditor Nakal Cari Cuan di Bursa Karbon

Gibran Rakabuming Raka Buka Suara Terkait Pelaporan Dugaan Kolusi dan Nepotisme: Biarkan Ditindaklanjuti KPK

Tanda Tangan Pakta Integritas, Perusahaan di Jatim Janji Bebas KKN

Download Aplikasi JawaPos.com