<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Vaksin-Moderna-Untuk-Tenaga-Kesehatan-Dery-Ridwansah-7-1-1.jpg" alt="Vaksin COVID-19 Moderna yang akan disuntikan kepada tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Cilincing, Jakarta, Senin (9/8/2021). Pemerintah Indonesia mendatangkan sebanyak 1,5 juta dosis vaksin Moderna untuk vaksinasi ketiga bagi tenaga kesehatan, mengin" width="100%">
<figcaption>Vaksin COVID-19 Moderna yang akan disuntikan kepada tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Cilincing, Jakarta, Senin (9/8/2021). Pemerintah Indonesia mendatangkan sebanyak 1,5 juta dosis vaksin Moderna untuk vaksinasi ketiga bagi tenaga kesehatan, mengin</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Kesehatan merespons pemakaian Vaksin Nusantara oleh beberapa pejabat. Masyarakat diminta memahami bahwa vaksin itu masih masuk tahap penelitian.  Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi kemarin (28/8) menyampaikan, Vaksin Nusantara dapat diakses masyarakat. Namun, penyuntikan vaksin itu merupakan pelayanan berbasis penelitian secara terbatas. Masyarakat harus memahami risiko dari penyuntikan vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu.  ”Masyarakat yang menginginkan Vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nanti diberi penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh peneliti,” kata Nadia. Jika pasien setuju, Vaksin Nusantara baru bisa diberikan.  Sejauh ini, pengembangan Vaksin Nusantara baru memasuki tahap penelitian. Penelitian tersebut berdasar nota kesepahaman atau MoU antara Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan TNI Angkatan Darat pada April lalu. Bunyi perjanjian itu adalah penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-CoV-2.  Dia menegaskan bahwa Vaksin Nusantara tidak dapat dikomersialkan lantaran autologous atau bersifat individual. ”Sel dendritik bersifat autologous. Artinya, materi yang digunakan dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri,” jelas dia. Dengan demikian, produk vaksin itu tidak bisa digunakan untuk orang lain. ”Jadi, produknya hanya bisa dipergunakan untuk diri pasien sendiri,” tambah Nadia.  Sementara itu, kemarin Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan Vaksinasi Kolaborasi Kebangsaan yang digelar di Taman Cappelen, Kebun Raya Bogor. Kegiatan itu diperuntukkan para pelajar berusia 12–18 tahun dan menyasar sekitar 1.250 peserta. Kegiatan vaksinasi serupa dilaksanakan secara serentak di sejumlah wilayah lain dengan total peserta mencapai 16.279 orang.  Presiden meminta kegiatan vaksinasi terus dilaksanakan. Tujuannya, tercipta kekebalan komunal di masyarakat. ”Kalau ada kekurangan vaksin, segera sampaikan ke gubernur atau langsung ke menteri. Sehingga semuanya bisa segera rampung, cepat selesai vaksinasinya,” ujar Jokowi.  Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan pelaksanaan PPKM ke Sulawesi. ”Penerapan PPKM di Sulawesi mulai membuahkan hasil. Selama Agustus ini, kasus aktif mulai turun rata-rata -8,77 persen,” katanya.  Di antara enam provinsi di wilayah Sulawesi, lima provinsi turun cukup signifikan. Hanya Sulawesi Tengah yang masih naik angkanya. Namun, pada minggu ke-3 dan 4 Agustus ini mulai melandai dan trennya menurun. Rata-rata kasus aktif 9.032 pada minggu ke-4, turun dari minggu sebelumnya dengan rata-rata 10.054 kasus.

Vaksin Nusantara Tidak Bisa Digunakan Bersama, Bukan untuk Komersial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Presiden-Joko-Widodo-Menkes-Budi-Gunadi-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau vaksinasi Covid/19 massal di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021). Presiden Jokowi menyaksikan langsung vaksinasi tahap pertama tenaga kesehatan DKI Jakarta di Istora Sen" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau vaksinasi Covid/19 massal di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021). Presiden Jokowi menyaksikan langsung vaksinasi tahap pertama tenaga kesehatan DKI Jakarta di Istora Sen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan vaksin Covid-19 yang didapat dari hasil hibah dari negara sahabat bukan diperuntukan sebagai vaksin berbayar.  Menurut Budi, hibah vaksin Covid-19 yang diberikan Uni Emirat Arab (UEA) yakni Sinopharm semuanya diperuntukan bagi masyarakat Indonesia secara gratis.  "Saya ingin memastikan bahwa 500 ribu dan akan tambah lagi 250 ribu hibah pribadi dari raja EUA itu tidak dijual oleh Bio Farma. Hibah itu dipegang oleh kami, kami sangat hati-hati setiap mau mengeluarkan," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (13/7).  Budi menjelaskan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa hibah vaksin Covid-19 dari UEA diberikan kepada para kaum difabel yang berada di zona merah di Indonesia. Sehingga vaksin tersebut tidak untuk dijual ke masyarakat.  "Arahan Bapak Presiden vaksin ini tadinya mau dipakai untuk haji. Tapi karena tidak jadi, diarahkan ke difabel. Ini diberikan sebagai jatah pribadi ke difabel-difabel yang ada di zona merah," katanya.  Diketahui, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menerbitkan Permenkes Nomor 19/2021 sebagai perubahan kedua Permenkes Nomor 10/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/07/2021/bem-unnes-sebut-puan-the-queen-of-ghosting-ini-kata-demokrat/">Baca Juga: BEM Unnes Sebut Puan ‘The Queen of Ghosting’, Ini Kata Demokrat</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Dalam Permenkes 19/2021 tersebut diatur vaksinasi gotong royong bisa diberikan kepada individu dan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan atau vaksin berbayar.  Vaksin tersebut nantinya akan ada di delapan cabang Kimia Farma, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Bali. Kapasitasnya 1.700 orang per hari.  Sesuai keputusan Menteri Kesehatan, harga pembelian vaksin individu tersebut sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif vaksinasi Rp 117.910 per pelayanan.  Sehingga sekali suntik, konsumen harus membayar Rp 439.570. Sesuai aturan, harga tersebut sudah meliputi keuntungan perusahaan namun belum termasuk PPn.

Menkes: Vaksin Sinopharm Hasil Hibah UEA untuk Kaum Difabel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JKT-Vaksinasi-mandiri-Kimia-Farma-ditunda-haritsah-almudatsir-11-1705.jpg" alt="Sejumlha warga yang saudah terdaftar vaksin mandiri berkonsultasi dengan tenaga medis di Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat, Senin (12/7/2021). PT Kimia Farma (Persero) Tbk memutuskan menunda penyelenggaraan vaksinasi individu atau vaksin COVID-19 berbayar" width="100%">
<figcaption>Sejumlha warga yang saudah terdaftar vaksin mandiri berkonsultasi dengan tenaga medis di Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat, Senin (12/7/2021). PT Kimia Farma (Persero) Tbk memutuskan menunda penyelenggaraan vaksinasi individu atau vaksin COVID-19 berbayar</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana PT Kimia Farma Tbk menjual vaksin Covid-19 akhirnya ditunda. Penundaan itu dipicu pro-kontra terkait dengan dugaan komersialisasi vaksin.  ”Jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula direncanakan dimulai Senin (12/7) kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” ujar Sekretaris PT Kimia Farma Tbk Ganti Winarno Putro kepada Jawa Pos kemarin.  Berdasar Permenkes Nomor 19 Tahun 2021, vaksinasi gotong royong (VGR) adalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan. VGR juga bisa diberikan kepada karyawan, keluarga, atau individu lain yang pendanaannya dibebankan kepada badan hukum atau badan usaha. Rencananya, vaksin yang dijual Kimia Farma adalah produk Sinopharm. Harga untuk dua dosis vaksin beserta biaya layanan vaksinasi mencapai Rp 879.140.  Ganti menjelaskan, besarnya animo dan banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memperpanjang masa sosialisasi VGR individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta. ”Terima kasih atas pemahaman para pelanggan dan animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal yang lebih cepat di Indonesia,” tuturnya.  Kimia Farma juga memberikan pemberitahuan kepada fasyankes. ”Ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Menunggu informasi dari pemerintah dan Kementerian BUMN,” tulis pengumuman yang terpasang di salah satu klinik Kimia Farma di Sidoarjo.  Rencana penjualan vaksin memang mengundang banyak reaksi. Beberapa pihak menolak rencana tersebut karena khawatir terjadi komersialisasi. Namun, ada juga yang setuju karena menganggap VGR individu merupakan pilihan yang tidak memaksa.  Polemik jual beli vaksin Covid-19, menurut LaporCovid-19, harus dihentikan. Sudah selayaknya vaksin Covid-19 didapatkan masyarakat secara gratis. ”Belum semua nakes mendapatkan vaksin,” ungkap Co-initiator LaporCovid-19 Ahmad Arif kemarin.  Dia memperlihatkan data Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang dirilis akhir Juni lalu. Arif memaparkan, di Aceh, ada 6.000-an tenaga kesehatan yang belum divaksin. Sekitar 5.000 nakes di Papua juga belum divaksin. Hal serupa terjadi di berbagai wilayah lain. ”Tidak etis kalau vaksin akhirnya dijual,” tegasnya.  Dia menyarankan agar vaksin yang telanjur dibeli pemerintah untuk program gotong royong itu disebarkan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Terutama untuk masyarakat kelompok rentan, termasuk nakes. ”Kalau alasannya adalah mempercepat vaksinasi, ya tidak mungkin vaksin dijual,” katanya.  Pendiri Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menyatakan, WHO mengeluarkan prinsip vaccine equity atau distribusi vaksin yang adil. WHO sudah memperkirakan suplai vaksin dunia tidak cukup pada awal pandemi. Karena itulah, akan ada perebutan vaksin antarnegara. ”Yang terjadi, belum berhasil (vaccine equity),” katanya.  Dia menegaskan, vaksinasi Covid-19 harus merata. Kelompok rentan juga harus mendapatkan vaksin. ”Kalau mau pindah ke berbayar, apakah kewajiban memvaksin kelompok rentan itu sudah dilakukan?” tanyanya.  Diah menegaskan, sejauh ini tidak ada alasan untuk membebankan biaya vaksin kepada masyarakat. ”Seharusnya tervaksin dulu. Kalau suplai vaksin sudah berlebih, baru ada opsi berbayar,” tuturnya.  Di sisi lain, kemarin Indonesia mendapatkan 10 juta dosis bahan baku vaksin Covid-19 dari Sinovac. Kedatangan vaksin tersebut merupakan tahap ke-21. Dengan kedatangan itu, jumlah vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku bertambah menjadi 115.500.280 dosis. Bahan mentah itu bakal diolah Bio Farma menjadi 93 juta dosis vaksin jadi Sinovac yang siap diberikan kepada masyarakat.  Terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan VGR bagi badan usaha maupun individu telah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dia menjelaskan, sesuai dengan peraturan menteri kesehatan, semua vaksin yang digunakan dalam program VGR bukan dari program vaksinasi massal gratis. ”Juga, tidak menggunakan vaksin yang berasal dari sumbangan ataupun hibah dari kerja sama bilateral dan multilateral seperti hibah dari UAE dan yang melalui GAVI/Covax,” ujarnya kemarin.  VGR individu merupakan perluasan dari program VGR untuk memberikan pilihan atau opsi yang lebih luas kepada masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi. Erick menyatakan bahwa seluruh pendanaan VGR tidak menggunakan APBN. ”Pengadaan vaksin yang digunakan di vaksinasi gotong royong dan pelaksanaannya menggunakan keuangan korporasi maupun pinjaman korporasi yang dilakukan holding farmasi BUMN. Sama sekali tidak menggunakan APBN,’’ tegasnya. ”Biaya vaksinasi gotong royong individu menggunakan kewajaran harga vaksinasi yang akan dikaji BPKP,” lanjutnya.  Erick menekankan pentingnya gotong royong dalam kondisi PPKM darurat ini. Terlebih, dengan angka kematian yang meningkat, diperlukan percepatan vaksinasi bagi masyarakat.  Mantan bos Inter Milan itu mengungkapkan, salah satu hasil rapat koordinasi kemarin sore adalah menyepakati hal baru terkait dengan penerima VGR untuk individu. Yakni, semua penerima VGR individu harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempatnya bekerja. ”Tentu data yang akan dipakai adalah data badan usaha atau lembaga yang telah terdaftar untuk vaksinasi gotong royong melalui Kadin dan divalidasi Kementerian Kesehatan. Hal ini akan diperinci lebih lanjut dalam sosialisasi vaksinasi gotong royong individu,” paparnya.  Penundaan itu membuat sejumlah warga kecewa. Di Sidoarjo, misalnya, sejak pagi puluhan orang datang ke Klinik Kimia Farma Sedati di Jalan Sedati Gede. Sebagian besar ingin mendaftar sekaligus mengikuti program vaksinasi berbayar. Tapi, ternyata rencana vaksinasi mandiri tersebut ditunda.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/07/2021/vaksin-covid-19-berbayar-rp-879-140-menkes-itu-kan-hanya-opsi/">Vaksin Covid-19 Berbayar Rp 879.140, Menkes: Itu Kan Hanya Opsi</a>  Pengumuman penundaan tertulis di kertas yang menempel pada tenda di depan klinik. Di kaca ruang depan klinik juga ada pengumuman serupa. Dalam pengumuman disebutkan bahwa penundaan tersebut sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Menunggu informasi dari pemerintah dan Kementerian BUMN.  Warga yang datang tidak hanya dari Sidoarjo. Banyak juga yang berasal dari Surabaya. Bahkan, ada warga yang sudah tiba pukul 05.00. Berharap bisa mendapat nomor antrean awal.

Vaksin Gotong Royong Hanya untuk Karyawan, Dibayar Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/kimia_fama_jual.jpg" alt="ALTERNATIF BARU: Kimia Farman di Senen, Jakarta, melakukan persiapan menjelang penjualan vaksin Sinopharm untuk umum yang dimulai hari ini. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ALTERNATIF BARU: Kimia Farman di Senen, Jakarta, melakukan persiapan menjelang penjualan vaksin Sinopharm untuk umum yang dimulai hari ini. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Masyarakat kini punya pilihan vaksinasi Covid-19. Yang mau gratisan bisa mengikuti program vaksinasi massal pemerintah. Yang ingin mendapat layanan dan vaksin berbeda bisa membeli di Kimia Farma mulai hari ini (12/7).  Vaksin di Kimia Farma dijual Rp 879.140. Tarif tersebut dihitung untuk dua kali vaksinasi. Perinciannya, harga vaksin per dosis dipatok Rp 321.660. Sementara itu, tarif layanan Rp 117.910 per dosis.  Vaksin berbayar itu merupakan bagian dari skema vaksin gotong royong yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021. Peraturan tersebut adalah perubahan kedua dari mekanisme vaksin gotong royong yang sebelumnya diatur dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021.  Jubir Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menegaskan, vaksin gotong royong yang disediakan Kimia Farma itu tidak hanya bisa diakses secara kolektif atau perusahaan. ”Bisa juga untuk perorangan,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (11/7).  Dia melanjutkan, skema vaksin baru itu tidak akan mengganggu program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah. Sebab, jenis vaksin dan sasaran penerimanya berbeda. ”(mekanisme baru, Red) Ini menggunakan vaksin Sinopharm,” jelasnya.  Kimia Farma pun menampik tudingan komersialisasi vaksin seiring adanya vaksinasi gotong royong (VGR) untuk individu. Sekretaris PT Kimia Farma Tbk Ganti Winarno Putro menuturkan, justru vaksin berbayar merupakan inisiatif Kimia Farma untuk membantu percepatan program vaksinasi di Indonesia. ”Tidak ada BUMN ataupun yang lain untuk melakukan komersialisasi,” ucapnya secara virtual kemarin.  Dia melanjutkan, angka kenaikan kasus positif Covid-19 beberapa waktu terakhir terus menanjak. Vaksinasi berbayar yang dimulai hari ini semata-mata dibuka untuk perluasan vaksinasi masyarakat yang belum mendapat akses vaksin. Dengan begitu, target herd immunity atau kekebalan komunitas lebih cepat tercapai.  Plt Dirut Kimia Farma Diagnostika (KFD) Agus Chandra menyatakan, sejak awal, vaksinasi gotong royong menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksinasi pemerintah. ”Vaksin gotong royong memakai Sinopharm, sedangkan vaksin pemerintah yang disediakan untuk masyarakat menggunakan Sinovac dan Astra Zeneca,” katanya.  Jubir Bio Farma (induk BUMN farmasi) Bambang Heriyanto menerangkan, VGR individu akan dilakukan di enam provinsi dengan kuota 40 ribu dosis. Dia memastikan harga yang ditawarkan telah sesuai dengan aturan. BUMN bersikap terbuka mengenai harga pengadaan dan telah di-review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ”Vaksinasi gotong royong diperluas untuk individu dan tetap harus selaras dengan program pemerintah,” terangnya.  Pihaknya menekankan, VGR individu diberikan kepada mereka yang belum mendapat akses dosis pertama dan kedua. VGR individu bukan berfungsi sebagai booster. Sebab, pemerintah belum memberikan ketentuan terkait booster. ”Jadi, bukan datang ke fasyankes lalu minta booster,” paparnya.  Vaksinasi Covid-19 yang dijalankan Kimia Farma bisa diakses masyarakat melalui tiga cara. Yakni, melalui aplikasi Kimia Farma Mobile, website www.kimiafarmaapotek.co.id, dan call center 1-500-255. Namun, sampai tadi malam, di tiga akses tersebut belum muncul layanan pendaftaran vaksinasi Covid-19 individual berbayar.  Saat Jawa Pos menghubungi call center, ternyata tidak tersambung dengan bagian pendaftaran. Kemudian, di aplikasi Kimia Farma Mobile, belum ada menu untuk pendaftaran vaksinasi Covid-19 individual berbayar. Sementara itu, di website www.kimiafarma apotek.co.id hanya ada keterangan menu Vaksinasi Gotong Royong Individu. Namun, saat diklik, keterangan halaman diproteksi dan harus memasukkan password.  Dengan sulitnya akses untuk mendaftar vaksinasi Covid-19 berbayar itu, belum bisa diketahui ketersediaan layanannya. Sebagaimana diketahui, untuk tahap awal, layanan vaksinasi Covid-19 berbayar hanya dibuka di dua titik. Yakni, Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat, dan Kimia Farma Pulogadung, Jakarta Timur. Berikutnya menyusul di Kimia Farma Blok M Jakarta, Kimia Farma Supratman di Bandung, dan lainnya.  Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemenkes Tjandra Yoga Aditma menyarankan agar Kimia Farma menyediakan dua macam layanan. Pertama, vaksin Covid-19 yang gratis, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Vaksin gratis itu tersedia bagi siapa pun yang datang ke apotek Kimia Farma. Kedua, apotek menyediakan vaksin Covid-19 berbayar. Vaksin tersebut disediakan bagi masyarakat yang menginginkan vaksin merek Sinopharm.  DPR Belum Tahu  Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyatakan, komisinya tak pernah tahu soal rencana vaksin gotong royong individual atau vaksin berbayar. Sebab, pemerintah tidak pernah menyampaikan kebijakan itu kepada komisi IX. Menurut dia, perubahan Permenkes juga tak pernah disampaikan kepada komisi yang membidangi masalah kesehatan itu.  Politikus PKB asal dapil Jatim III tersebut menegaskan, vaksin berbayar bertentangan dengan keputusan Presiden Joko Widodo. Sebab, presiden telah menggratiskan vaksin untuk rakyat. Karena itu, Ninik –sapaan Nihayatul Wafiroh– meminta vaksinasi gotong royong individual dibatalkan. ”Jangan hanya ditunda, tapi harus dibatalkan,” tegas perempuan kelahiran Banyuwangi itu saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Ninik mengaku sudah bertanya tentang vaksin berbayar di grup WA antara komisi IX dan Kemenkes. Namun, sampai sekarang belum ada jawaban. Pihaknya pun berencana memanggil Kemenkes. ”Secara formal, kami akan meminta penjelasan kepada Kemenkes,” tuturnya.  Saleh Partaonan Daulay, anggota komisi IX dari Fraksi PAN, menambahkan, komisinya belum mendengar atau membahas hal itu. Yang mereka tahu, vaksin gotong royong diperuntukkan perusahaan dengan banyak pekerja. Jadi, tidak dijual ke perseorangan. Saleh pun mengaku baru mendengar dari media tentang vaksin gotong royong yang boleh diakses individu. ”Makanya, kami juga heran. Di grup anggota komisi IX, hal ini sempat diperbincangkan dan dipertanyakan,” ungkapnya kemarin.  Dia mendesak pemerintah untuk menjelaskan kebijakan vaksin berbayar tersebut. Sebab, sejak awal, pemberian vaksin ditargetkan gratis bagi seluruh warga. Jika dijual, artinya akan menciptakan harga pasar dan bisa dijual bebas. Saleh khawatir hal itu malah menimbulkan komersialisasi.  Selain itu, dia mengkhawatirkan mekanisme pemberian vaksin berbayar tersebut. Jika vaksin gratis, penerima masih bisa diawasi. Kemudian, apabila timbul kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI), yang bersangkutan dapat segera ditangani. ”Apakah mekanisme pembelian vaksin di Kimia Farma ini juga akan dievaluasi dan diawasi, bagaimana koordinasinya dengan Komnas atau Komda KIPI.”  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/07/2021/dihujani-kritikan-dan-cibiran-kimia-farma-tunda-vaksinasi-berbayar/">Dihujani Kritikan dan Cibiran, Kimia Farma Tunda Vaksinasi Berbayar</a>  Vaksin Moderna  Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, suntikan dosis ketiga vaksin Covid-19 untuk para tenaga kesehatan (nakes) menggunakan vaksin Moderna dari Amerika Serikat. Lebih dari 3 juta dosis vaksin Moderna siap pakai tiba di Indonesia kemarin. ”Vaksin Moderna sama seperti vaksin mRNA lainnya. Merupakan vaksin dengan efikasi tinggi yang terbukti cukup ampuh digunakan di AS,” paparnya.  Dia menjelaskan, vaksin Moderna terbukti menekan laju penularan Covid-19. Selain untuk suntikan dosis ketiga nakes, vaksin Moderna juga menjadi suntikan pertama dan kedua masyarakat umum. Pada semester kedua 2021, akan tiba 290 juta vaksin yang harus disuntikkan dalam tempo enam bulan.  Menurut Budi, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia berjalan cukup cepat. Telah mencapai 52 juta suntikan dosis. Dia pun berharap target suntikan untuk 181,5 juta rakyat Indonesia segera tercapai.

Komisi IX DPR Minta Tidak Ada Komersialisasi Vaksin