<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1797760575140698467" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Menristek-Bambang-Brodjonegoro-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro." width="100%">
<figcaption>Bambang Brodjonegoro.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Astra International Tbk (ASII) menyetujui pengangkatan eks Menteri Keuangan pada masa Presiden Jokowi periode 2014-2016, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro atau akrab disebut Bambang Brodjonegoro sebagai Komisaris Independen Perseroan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014601135/mengandung-vitamin-a-b6-c8-simak-8-manfaat-buah-nangka-mulai-dari-kecantikan-hingga-cegah-kanker">Mengandung Vitamin A, B6, C8, Simak 8 Manfaat Buah Nangka Mulai dari Kecantikan hingga Cegah Kanker</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada hari ini, Selasa (30/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Disetujui pengangkatan Bapak Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Komisaris Independen Perseroan," kata Chief of Corporate Affairs, Riza Deliansyah dalam konferensi pers secara daring pada Selasa (30/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, dalam RUPST seluruh pemegang saham sepakat untuk menerima pengunduran diri Johannes Lomas sebagai Direktur Perseroan. Pada saat yang sama, disetujui pulai Hsu Hai Yeh sebagai Komisaris serta Thomas Junaidi Alim Widjaja sebagai Direktur Perseroan.<br /> <br />"Telah diterima pengunduran diri Johannes Loman sebagai Direktur Perseroan dan disetujui pula pengangkatan Ibu Hsu Hai Yeh sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Rudy sebagai Direktur Perseroan, dan Bapak Thomas Alim Widjaja sebagai Direktur Perseroan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga dengan demikian susunan Dewan direksi dan Komisaris Perseroan Astra International berubah menjadi sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Dewan Komisaris Perseroan</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Komisaris: Prijono Sugiarto</div> <div dir="auto">Komisaris Independen: Sri Indrastuti Hadiputranto</div> <div dir="auto">Komisaris Independen: Apinont Suchewaboripont</div> <div dir="auto">Komisaris Independen: Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro</div> <div dir="auto">Komisaris Independen: Muliaman Darmansyah Hadad</div> <div dir="auto">Komisaris: Anthony John Liddell Nightingale</div> <div dir="auto">Komisaris: Benjamin William Keswick</div> <div dir="auto">Komisaris: John Raymond Witt</div> <div dir="auto">Komisaris: Stephen Patrick Gore</div> <div dir="auto">Komisaris: Benjamin Herrenden Birks</div> <div dir="auto">Komisaris: Hsu Hai Yeh</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Direksi Perseroan</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Direktur: Djony Bunarto Tjondro</div> <div dir="auto">Direktur: Suparno Djasmin</div> <div dir="auto">Direktur: Shiew Sin Cheok</div> <div dir="auto">Direktur: Gidion Hasan</div> <div dir="auto">Direktur: Henry Tanoto</div> <div dir="auto">Direktur: Santosa</div> <div dir="auto">Direktur: Gita Tiffani Boer</div> <div dir="auto">Direktur: FXL Kesuma</div> <div dir="auto">Direktur: Hamdani Dzulkarnaen Salim</div> <div dir="auto">Direktur: Rudy</div> <div dir="auto">Direktur: Thomas Junaidi Alim. W</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, RUPST Astra International juga menyepakati pembagian dividen tunai sebesar Rp 421 per saham dengan total mencapai Rp 17 triliun pada akhir bulan depan, tepatnya pada Jumat, 31 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, ASII telah membagikan dividen interim sebesar Rp 98 per saham pada 31 Oktober 2023 dengan total sebesar Rp 3,97 triliun. Dengan demikian, total dividen ASII yang dibagikan pada tahun buku 2023 mencapai Rp 519 per saham dengan total mencapai Rp 21 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga sisanya sebesar Rp 17 triliun atau Rp 421 setiap saham akan dibayarkan pada 31 Mei 2024 kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 15 mei 2024 pukul 16.00 WIB. Adapun sisanya, sebesar Rp 12,8 triliun dibukukan sebagai laba ditahan perseroan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014601078/propam-dalami-hubungan-brigadir-ridhal-dengan-pengusaha-yang-dikawal-sejak-2021">Propam Dalami Hubungan Brigadir Ridhal dengan Pengusaha yang Dikawal Sejak 2021</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara total, PT Astra International Tbk (ASII) telah membukukan laba bersih sebesar Rp 33,83 triliun sepanjang tahun 2023 atau naik 16,91 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp28,94 triliun. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

dalam RUPST seluruh pemegang saham sepakat untuk menerima pengunduran diri Johannes Lomas sebagai Direktur Perseroan

Gelar RUPST, Astra International Angkat Bambang Brodjonegoro Jadi Komisaris Independen 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/universitas-Indonesia-UI-ist.jpeg" alt="Ilustrasi: Universitas Indonesia (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Universitas Indonesia (Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Perubahan peraturan pemerintah (PP) tentang statuta Universitas Indonesia (UI) justru memperlihatkan dua sisi yang berseberangan. Di satu sisi, rangkap jabatan seperti yang dilakukan Ari Kuncoro jadi legal. Namun, di sisi lain, rangkap jabatan juga memicu persoalan: apakah pengangkatan rektor UI sebagai wakil komisaris utama/independen BRI legal berdasar aturan lama?<br /> <br /> ”Kalau mengacu aturan yang lama, rektor jelas dilarang merangkap sebagai pejabat di BUMN. Otomatis, muncul pertanyaan, ’Pengangkatan (sebagai komisaris) sah atau tidak?” ujar praktisi hukum yang juga mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.<br /> <br /> Dasar hukum pengangkatan itu menjadi penting lantaran berkaitan dengan gaji dan fasilitas lain yang diterima Ari Kuncoro selama menjabat komisaris. ”Pertanyaan lain, setelah ini apakah rektor UI akan kembali diangkat menjadi komisaris dengan statuta UI yang baru atau dibiarkan dengan SK yang lama?” lanjut Febri.<br /> <br /> PP 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) diteken Presiden Joko Widodo untuk menggantikan PP 68/2013. Dengan regulasi baru tersebut, rektor serta pejabat teras UI lainnya tidak dilarang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN/BUMD atau perusahaan swasta. Berbeda dengan PP 68/2013 tentang Statuta UI yang melarang hal tersebut.<br /> <br /> Hingga kemarin (21/7), Ari belum membalas permintaan wawancara yang diajukan Jawa Pos. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp hanya dibaca.<br /> <br /> Terpisah, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Nizam mengungkapkan bahwa revisi PP itu digagas internal UI sejak 2019. Sesuai dengan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, PTN BH (perguruan tinggi negeri berbadan hukum) seperti UI memiliki otonomi penuh mengelola perguruan tinggi untuk urusan akademik maupun nonakademik. ”Termasuk dalam mengajukan perubahan statuta,” katanya kemarin (21/7).<br /> <br /> Guru besar UGM Jogjakarta itu menjelaskan, perubahan statuta tersebut dibahas bersama Kemendikbudristek sejak awal 2020 hingga 10 Mei 2021. Pembahasan perubahan itu melibatkan majelis wali amanat (MWA), rektorat, senat akademik, serta dewan guru besar. ”Statuta pada dasarnya adalah aturan tata kelola yang diinginkan dan dirancang perguruan tinggi,” jelas Nizam.<br /> <br /> Nizam menegaskan, statuta sebuah perguruan tinggi bisa direvisi. Pihak-pihak yang memiliki masukan lebih lanjut terkait dengan statuta UI saat ini dapat mengajukan revisi atau perubahan kepada organ-organ resmi di dalam UI. Terkait dengan pembahasan revisi statuta, dia menjawab diplomatis. ”Bergantung kepada pihak UI-nya,” katanya singkat.<br /> <br /> Selain Ari, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komaruddin Hidayat juga disorot karena menjadi komisaris independen Bank Syariah Indonesia (BSI). Padahal, statuta PTN BH di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dalam PP 23/2019 menegaskan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang rangkap jabatan.<br /> <br /> Saat dimintai tanggapan, Komaruddin tidak banyak berkomentar. ”UIII masih tahap persiapan. Diharapkan mulai berjalan normal pada 2024. (Sekarang, Red) masih pembangunan,” ujar dia (6/7).<br /> <br /> Mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan, ketika dirinya menjabat komisaris independen BSI, kegiatan belajar-mengajar di kampus UIII belum dimulai. Dia menegaskan bahwa dirinya independen. Tidak ada afiliasi dengan partai politik (parpol) mana pun.<br /> <br /> Lalu, ketika nanti pembelajaran UIII sudah berjalan, apakah Komaruddin memilih tetap menjadi komisaris di BSI atau sebagai rektor, dia juga tidak banyak berkomentar. ”Terserah pertimbangan wali amanah,” jawabnya singkat. Dia tidak mau berandai-andai.<br /> <br /> Rangkap jabatan juga dilakukan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Dwia Aries Tina Pulubuhu. Dia merangkap jabatan sebagai komisaris independen di PT Vale Indonesia Tbk. Statuta Unhas 52/2015 juga melarang rektor rangkap jabatan di badan usaha di dalam maupun di luar kampus.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/22/07/2021/ari-kuncoro-mundur-dari-wakil-komisaris-utama-bri/">Rektor UI Ari Kuncoro Mundur dari Wakil Komisaris Utama BRI</a><br /> <br /> Ungkapan kekecewaan juga disampaikan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Koordinator Media BEM SI Muhammad Rais menyatakan bahwa keputusan presiden mengubah aturan statuta itu seolah membenarkan julukan yang sebelumnya diberikan BEM UI, yakni king of lip service.<br /> <br /> Betapa tidak, sebelumnya, Jokowi pernah menegaskan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan bagi para menteri dan pejabatnya. Bahkan, saat itu dia menyebut satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua jabatan. ”Mungkin (ucapan tersebut) dianggap basi atau apa oleh presiden, tapi bagi kami janganlah pemerintah memberi contoh ketidakkonsistenan,” ungkapnya.<br /> <br /> Hal itu pun menimbulkan tanda tanya besar bagi para mahasiswa. Terutama soal seberapa istimewa sosok rektor UI hingga presiden bersedia mengubah aturan demi menyelamatkannya.

Asal Ada Usulan, Statuta UI Bisa Dibahas untuk Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/jadi-komisaris-independen-pengamat-ini-ingin-kembalikan-fungsi-bri_m_163670.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Rabu (19/10) kemarin telah melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Dalam rapat itu, perseroan memutuskan untuk mencopot Adhyaksa Dault dari posisi komisaris independen. Posisinya kemudian digantikan oleh Rofikoh Rokhim.</p><br /> <p>Selain itu, BUMN perbankan itu juga memberhentikan Sunarso sebagai Wakil Direktur Utama dan Randi Anto sebagai Direktur Konsumer. Kemudian jabatan wakil direktur utama dihapus.</p><br /> <p>Menanggapi hal tersebut, Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan jika dirinya ingin mengembalikan fungsi BRI ke awal masa pendiriannya baik di sektor kredit maupun keuangannya.</p><br /> <p>"Tapi mungkin barangkali BRI ini adalah bank yang paling besar, bank wong cilik sebenarnya karena menurut saya kemungkinan besar BRI harus kembali pada fungsi awal pendirian BRI," katanya di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (19/10).</p><br /> <p>Hanya saja, saat ini dirinya masih belum tahu lebih rinci tugas pokok dan fungsinya sebagai komisaris independen. Untuk itu, dirinya perlu melakukan penyesuaian diri dengan mengikuti beberapa agenda perseroan.</p><br /> <p>"Saya baru saja ditunjuk menjadi komisaris independen BRI. Tentu saja mungkin ada tugas yang harus saya jalankan, terus terang saya belum tahu karena memang belum rapat," tandasnya.</p>

Jadi Komisaris Independen, Pengamat Ini Ingin Kembalikan Fungsi BRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/raline-shah-dari-5cm-hingga-jabatan-komisaris_m_149612.jpeg" alt="Raline Shah" width="100%">
<figcaption>Raline Shah</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Aktris Raline Shah mendadak jadi perbincangan. Hal itu menyusul penunjukan dirinya sebagai Komisaris Independen AirAsia Indonesia.</p><br /> <p>Jabatan tersebut tentu menjadi pengalaman baru bagi Raline Shah. Sebab selama ini dia dikenal hanya sebagai pemain film dan model. Bagaimana sebenarnya perjalanan kehidupan Raline Shah?</p><br /> <p>Raline Shah lahir di Jakarta, pada 4 Maret 1985 silam. Cewek berumur 32 tahun itu merupakan seorang aktris berkebangsaan Indonesia berdarah Melayu.</p><br /> <p>Dia awalnya dikenal saat menjadi salah satu dari finalis Puteri Indonesia 2008. Pada ajang itu dirinya terpilih menjadi puteri terfavorit.</p><br /> <p>Setelah momen itu, tawaran terus berdatangan dari dunia hiburan pada Raline Shah. Antara lain menjadi untuk acara Kitchen Beib di Global TV, bintang iklan, maupun berakting. Dia juha mendapatkan pendidikan tinggi dari National University of Singapore di bidang ilmu politik, dan meraih gelar B.A in Political Science and New Media &amp; Communications (Hons).</p><br /> <p>Sejak saat itu, karier Raline Shah semakin gemilang di bidang perfilman. Apalagi ketika membintangi film pertamanya yang meraih sukses besar pada 2012, yakni 5 cm. Berkat film Surga Yang Tak Dirindukan, dia juga dinominasikan sebagai Aktris Pendukung Terbaik pada Festival Film Indonesia 2015.</p><br /> <p>Namun pada hari ini, nama Raline Shah kini justru menjadi topik perbincangan bukan karena sumbangsih di dunia akting. Secara mengejutkan dia ditunjuk sebagai Komisaris Independen AirAsia Indonesia.</p><br /> <p>Seperti diketahui, AirAsia Indonesia hari ini mengumumkan telah menunjuk Raline Shah sebagai Komisaris Independen. Penunjukan ini menyusul persetujuan mutlak dari para Pemegang Saham PT Indonesia AirAsia kemarin.</p><br /> <p>Komisaris Utama AirAsia Indonesia, Pin Harris mengatakan bahwa pihaknya sangat senang menyambut Raline masuk ke dalam jajaran Komisaris. Seperti juga AirAsia, dia telah menginspirasi banyak masyarakat Indonesia untuk menjelajahi dunia melalui film-film yang dibintanginya.</p><br /> <p>"Sebagai sebuah perusahaan yang dinamis yang percaya akan pemberdayaan generasi muda, kami sangat bersemangat untuk dapat segera bekerja bersama dengan Raline yang membawa pengalaman, pengaruh serta cara-cara berpikir yang baru, yang dapat membawa AirAsia Indonesia menuju jenjang berikutnya," jelasnya.</p><br /> <p>Sementatra CEO Grup AirAsia, Tony Fernandes menilai Raline adalah seorang yang cerdas, berbakat, muda, dan independen. Hal itu menurutnya sama seperti yang dibutuhkan untuk membuat perusahaan tetap menjadi yang terdepan.</p><br /> <p>"Saya yakin dia akan dapat menawarkan perspektif segar terhadap situasi pasar menjelang rencana AirAsia Indonesia untuk melantai di bursa," ungkapnya.</p><br /> <p>"Kami juga ingin senantiasa relevan serta dekat dengan kaum muda dan generasi millenial. Dengan Raline, kami mampu meraih itu. AirAsia selalu berpikir out of the box," tutup Tony Fernandes.</p>

Raline Shah, dari 5cm Hingga Jabatan Komisaris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/airasia-indonesia-resmi-tunjuk-raline-shah-jadi-komisaris-independen_m_149611.jpeg" alt="Raline Shah" width="100%">
<figcaption>Raline Shah</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> AirAsia Indonesia telah resmi menunjuk Raline Shah sebagai Komisaris Independen. Penunjukan ini menyusul persetujuan yang dilakukan para Pemegang Saham PT Indonesia AirAsia, pada Senin (7/8).</p><br /> <p>Komisaris Utama AirAsia Indonesia, Pin Harris mengaku senang dan menyambut Raline masuk ke dalam jajaran Komisaris. Seperti juga AirAsia, ia telah menginspirasi banyak masyarakat Indonesia untuk menjelajahi dunia melalui film-film yang dibintanginya. Terlebih sebagai sebuah perusahaan yang dinamis AirAsia sangat komitmen ingin memberdayakan para generasi muda.</p><br /> <p>"Kami sangat bersemangat untuk dapat segera bekerja bersama dengan Raline yang membawa pengalaman, pengaruh serta cara-cara berpikir yang baru, yang dapat membawa AirAsia Indonesia menuju jenjang berikutnya," ujar Harris dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (8/8).</p><br /> <p>Sementara, CEO Grup AirAsia, Tony Fernandes mengatakan Raline adalah perempuan yang cerdas, berbakat, muda dan independen. Oleh sebab itu AirAsia sangat membutuhkan orang seperti Raline untuk membuat perusahaan tetap menjadi yang terdepan.</p><br /> <p>"Saya yakin ia akan dapat menawarkan perspektif segar terhadap situasi pasar menjelang rencana AirAsia Indonesia untuk melantai di bursa," katanya.<br /> <br />Tony menambahkan, pihaknya juga ingin senantiasa relevan serta dekat dengan kaum muda dan generasi millenial. Dengan Raline, dia mengaku yakin AirAsia akan mampu meraih itu. AirAsia selalu berpikir out of the box dan sementara beberapa pihak mungkin akan heran, hal-hal seperti inilah yang justru membuat kami senantiasa relevan dan unggul atas pesaing.</p><br /> <p>Sekadar informasi, Raline adalah pemegang gelar Bachelor of Arts di bidang Political Science and New Media and Communications dari National University of Singapore (NUS).</p><br /> <p>Raline pertama kali menuai popularitas pada tahun 2008 setelah keluar sebagai pemenang untuk kategori Puteri Indonesia Favorit dalam ajang pemilihan Puteri Indonesia, yang juga dikenal sebagai Miss Universe-nya Indonesia.</p><br /> <p>Sejak itu ia menjalani karir yang gemilang di bidang perfilman, dengan membintangi film pertamanya yang meraih sukses besar di tahun 2012, yakni 5 cm.</p><br /> <p>Ia pun dinominasikan sebagai Aktris Pendukung Terbaik pada 2015 dalam Festival Film Indonesia atas perannya dalam film &lsquo;Surga Yang Tak Dirindukan&rsquo;.</p>

AirAsia Indonesia Resmi Tunjuk Raline Shah Jadi Komisaris Independen