<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/erick-dok-humas.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan terkait pengangkatan sosok-sosok yang sempat mengundang pertanyaan dan kontroversi di masyarakat menjadi Komisaris BUMN. Selain pengangkatan Abdi Negara Nurdin, KH Said Aqil Siradj yang menjabat Komisaris Utama PT KAI (Persero).  Menurutnya, pengangkatan Said Aqil juga mempertimbangkan aspek yang dibutuhkan untuk mengembangkan PT KAI (Persero). Isu sosial menjadi alasan untuk memuluskan proyek-proyek yang tengah digarap oleh KAI.  "Tapi lihat dong ketika kami angkat NU. Juga menjadi bagian membangun ekonomi kita. Ini hal positif, toh memang di industri kereta api itu ada dua isu yang besar, satu sosial, pembebasan lahan LRT, kereta api cepat, isu double track, apakah hanya bisa dijelaskan secara ekonomis? Tidak, harus ada penjelasan sosial," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Rabu (2/6).  Erick melanjutkan, sosok lainnya seperti Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama BTN. Pihaknya berharap Chandra Hamzah dapat menyelesaikan persoalan hukum di BTN. Begitu pula dengan pengangkatan mantan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo sebagai Komut BNI.  "Pak Agus Marto bayangin dari Gubernur BI, Menkeu mau jadi komut BNI karena semua figur-figur ini percaya transformasi yang ada di Kementerian BUMN dan para BUMNnya yang tadi,” ungkapnya  Erick berharap, dengan penunjukan para komisaris dapat meningkatkan kontribusi perusahaan BUMN ke kas negara. Sebab saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membutuhkan pemasukan lebih dalam mengatasi defisit anggaran akibat Covid-19.  “Seperti perbankan seperti telkom dan memberikan dividen sebanyak-banyaknya supaya Kemenkeu perlu mendapatkan alternatif income yang sekarang punya defisit anggaran besar tidak hanya bergantung dengan pajak tapi ada pemasukan lain," pungkasnya.

Alasan Menteri BUMN Angkat Said Aqil Hingga Abdee Slank Jadi Komisaris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Bhima-Yudistira.jpg" alt="Ekonom Celios Bhima Yudhistira" width="100%">
<figcaption>Ekonom Celios Bhima Yudhistira</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut objektif dalam menilai kinerja manajemen perusahaan pelat merah. Tak terkecuali kontrol pada dewan komisaris yang punya peran vital dalam mengawasi arah perusahaan. Hal itu menyikapi pro-kontra pengisian jabatan komisaris oleh mereka yang punya kedekatan secara politik.  Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara mengatakan, BUMN dianggap sebagai barometer pengaturan negara terhadap dunia usaha atau korporasi.  ”Kalau BUMN diisi oleh orang yang tidak tepat, kinerja pasti berpengaruh,” ujar Bhima kemarin (31/5).  Menurut Bhima, komisaris di BUMN harus paham membaca laporan keuangan, paham seluk-beluk industri, dan yang paling penting paham mempraktikkan good corporate governance atau tata kelola yang baik. ”Kalau latar belakangnya kejauhan, nanti juga berefek pada kinerja BUMN. Misalnya, ada fraud, tapi komisaris tidak paham cara mengawasinya atau justru diam saja. Itu gawat juga,” terang Bhima.  Terlebih, saat ini BUMN menargetkan sejumlah anak usaha bisa go public alias melantai di bursa. Keberadaan komisaris dianggap sangat memengaruhi kepercayaan investor. ”Ini kok menempatkan orang yang tidak tepat, ya sudah saya jual sahamnya dan cari perusahaan lain. Begitu yang ada di benak investor,” beber Bhima.  Keberadaan komisaris, lanjut Bhima, juga menyangkut soal trust yang dibangun dari karyawan ke direksi dan komisaris. Kapabilitas dan background elemen pimpinan akan turut dicermati para karyawan. ”Jika jajaran puncak nggak paham bisnis, nggak punya visi hanya karena politik balas budi, wah repot sekali. Karyawan bisa alami demotivasi. Buat apa kerja keras, naik jenjang karier kalau karier puncaknya saja diisi orang yang tidak kompeten,” tegas Bhima.  Sementara itu, dalam menggerakkan ekonomi nasional, BUMN tidak bisa sendirian. Dibutuhkan sinergi yang baik dengan pihak swasta di berbagai sektor. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian BUMN memastikan akan bekerja sama dengan swasta dalam berbagi beban pengerjaan proyek.  Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury menuturkan, pihaknya tengah menghapus persepsi banyak proyek dikuasai BUMN.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/01/06/2021/rekam-jejak-panjang-abdee-hanya-mau-dikenal-sebagai-personel-slank/">Rekam Jejak Panjang, Abdee Hanya Mau Dikenal Sebagai Personel Slank</a>  ”Persepsi seperti ini kita harapkan pelan-pelan kita coba jembatani. Pak Menteri sendiri, Pak Erick, datang dari sektor swasta juga. Bagaimana kita bisa bersama-sama. Kemitraan antara BUMN dan sektor swasta ini kita harapkan betul,” ujar Pahala.  Program pemulihan ekonomi nasional akan bisa dilaksanakan dengan pengembangan di berbagai sektor, termasuk pada sektor-sektor di mana BUMN biasa beroperasi. Hal itu diharapkan mampu menjalin kemitraan antara BUMN dan pihak swasta atau masyarakat lainnya. Misalnya, melalui peran masing-masing pihak dalam pengembangan proyek strategis nasional (PSN). ”Karena PSN ini di satu sisi akan bisa mendorong perekonomian dan meningkatkan lapangan kerja serta kesempatan bagi masyarakat atau pihak swasta untuk bisa terus bermitra dengan BUMN,” jelas dia.

Kementerian BUMN Harus Objektif Menilai Dewan Komisaris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Slank-Album-Baru-Dery-Ridwansah-7...jpg" alt="Gitaris Slank Abdee saat Jumpa Pers di Jakarta, Kamis (22/8/2019). Slank kembali meluncurkan album barunya yang ditandai sebagai" width="100%">
<figcaption>Gitaris Slank Abdee saat Jumpa Pers di Jakarta, Kamis (22/8/2019). Slank kembali meluncurkan album barunya yang ditandai sebagai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ditunjuknya Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank menjadi Komisaris Independen Telkom menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun satu persatu sahabat gitaris Slank itu muncul mengungkapkan kesaksian mereka tentang sepak terjang Abdee selama ini.  Setelah Triawan Munaf, Anang Hermansyah dan sejumlah sahabat lain, kini giliran Andre Opa, Pemimpin Redaksi Majalah Musik Trx (2005-2016) yang juga angkat bicara. Dia menyatakan Abdee termasuk orang yang membidani lahirnya sejumlah startup termasuk digital musik distribution IM:Port musik yang hingga kini masih menjadi platform bagi musisi indie tanah air. Selain itu, Abdee juga sempat membuat Tips Inovasi dan Give.ID.  Abdee juga terlibat dalam sejumlah aktivitas. Di antaranya Konser Salam 2 Jari, Karnaval Kemerdekaan Khatulistiwa, Pontianak 2015, Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba 2016, Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan Bandung 2017, Tim Pembentukan Bekraf 2014, Ekspedisi Kapsul Waktu 2015, dan Konser Putih Bersatu 2019, dan yang lainnya.  “Orang yang saya kenal dekat sejak sekitar tahun 2000 ini memang spesial. Fast learner. Dia orang yang cepat belajar, bisa paham segala hal, bisa bicara semua isu, dan memahami setiap topik,” kata Andre Opa dalam keterangan tertulis diterima JawaPos.com, Senin (31/5).  Abdee, dalam catatan Andre Opa, sempat menjadi chairman untuk beberapa kegiatan yang melibatkan Presiden Jokowi. Seperti Karnaval Kemerdekaan 2015, 2016, dan 2017, serta Ekspedisi Kapsul Waktu Aceh-Merauke. Dia juga terlibat dalam Konser Putih Bersatu 2019 di GBK.  Selain itu, sejumlah aktivitas Abdee bahkan disebutnya menjadi standar untuk kerja-kerja profesional. Antara lain menjadi salah satu pakar pada Kantor Ditjen HKI Kemenkumham dalam kerangka pembuatan UU Hak Cipta serta membentuk LMKN dan menjadi Dewan Pengawasnya. Abdee juga pernah menjadi advisor di Kemkominfo dan Bekraf.  “Lebih spesifik lagi, dia adalah ketua tim perumus lahirnya Badan Ekonomi Kreatif dan menjadi Senior Advisornya ketika Bekraf resmi terbentuk,” terang Andre Opa.  Dia menambahkan, kesuksesan penyelenggaraan Asian Games 2018 juga tidak lepas dari peran Abdee dalam mempersiapkan tim pelaksana bersama Erick Thohir dan Wishnutama.  “Tapi kenapa tak banyak orang tak tahu tentang sepak terjangnya ini? Karena dia memang tak ingin. Dia selalu bilang, saya sudah punya panggung di Slank untuk urusan-urusan ini saya cukup di belakang layar saja,” katanya.  Pengangkatan Abdee Slank sebagai Komisaris Telkom ditunjuk bersamaan dengan mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro sebagai Komisaris Utama Telkom. Penunjukan dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir pada Jumat (28/5).

Rekam Jejak Panjang, Abdee Hanya Mau Dikenal Sebagai Personel Slank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Slank-Album-Baru-Dery-Ridwansah-7...jpg" alt="Gitaris Slank Abdee saat Jumpa Pers di Jakarta, Kamis (22/8/2019). Slank kembali meluncurkan album barunya yang ditandai sebagai" width="100%">
<figcaption>Gitaris Slank Abdee saat Jumpa Pers di Jakarta, Kamis (22/8/2019). Slank kembali meluncurkan album barunya yang ditandai sebagai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Abdi Negara Nurdin atau yang lebih dikenal dengan nama Abdee Slank menjadi Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk (Persero). Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mempertanyakan apakah gitaris Slank tersebut ahli di bidangnya. Sebab, dia berlatar belakang seorang musisi.  "Akhirnya nanti publik bertanya-tanya, di mana BUMN, di mana profesionalitasnya," ujar Ujang kepada JawaPos.com, Sabtu (29/5).  Bahkan, bukan kali ini saja Erick Thohir mengangkat orang yang belum teruji pada bidangnya. Seperti politikus PDIP Basuki Tjahja Purnama (Ahok) diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.  Kemudian ada nama politikus PDIP Budiman Sudjatmiko sebagai Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V). Selanjutnya politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago sebagai Komisaris Independen Pelindo I.  "Sekarang Jokowi, seolah-olah Menteri BUMN menempatkan orang-orang yang dinilai belum memiliki kapasitas. Kalau semua orang masuk, semua orang yang bukan ahlinya masuk bukan ditempatkan bukan bidangnya ini akan hancur," katanya.  "Di pemerintahan Jokowi ini parah karena menempatkan orang-orang partai yang dahulu zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) enggak ada," katanya.  Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini mengatakan, sebaiknya BUMN diisi oleh orang-orang profesional atapun pegawai yang sudah mengabdi lama di perusahaan pelat merah tersebut. Sehingga tidak menimbulkan nyinyir di publik.  "Jadi lebih baik dari kalangan profesional ataupun pegawai BUMN tersebut diangkat yang sudah bekerja cukup lama di BUMN," ungkapnya.  Sementara itu, terpisah Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengatakan memang di nagara-negara lain juga sama seperti Indonesia, orang yang punya jasa diberikan tempat di perusahaan-perusahaan milik pemerintah.  "Jadi menurut saya ini fenomena yang ada sejak Pak Jokowi dari 2014 karena ada banyak relawan Pak Jokowi jadi komisaris di BUMN dan ini dilanjutkan setelah kemenangan Pak Jokowi kedua di 2019," katanya.  Kunto mengaku wajar jika orang tersebut ditunjuk menjadi pemimpin di perusahaan pelat merah tersebut. Namun, penempatan tersebut harus berdasarkan kapasitas, kompetensi dari orang itu.  "Namun, biasanya posisi tertentu dinilai dari kapabilitas orang tersebut, kalau misalnya mas Abdee Slank jadi komisaris di Telkom apakah Mas Abdee punya kompetensi membantu Telkom yang akan akhirnya menjadi perusahaan lebih baik," ungkapnya.  Menurutnya, kalau orang tersebut ditunjuk tidak memiliki kapasitasnya, maka lebih baik menolak saja. Sehingga menerima menjadi pemimpin di perusahaan milik negara bukan karena ingin mendapatkan gaji yang besar.  "Mereka harusnya berkaca secara intelektual apakah memang posisi itu cocok atau hanya mengejar uangnya saja," pungkasnya.

Abdee Slank jadi Komisaris Telkom, Begini Kata Pengamat