<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/gLwYPCUGudlyX4soxhhW1ye0FD4S6hp0eCLYKJhR-4043318451.jpg" alt="Diana Amaliyah Verawatiningsih dilantik sebagai anggota DPRD Jatim. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Diana Amaliyah Verawatiningsih dilantik sebagai anggota DPRD Jatim. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kursi Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jawa Timur resmi berganti penghuni. Melalui proses administrasi yang bergulir sejak September 2025, Diana Amaliyah Verawatiningsih&nbsp;kini&nbsp;kembali ke Indrapura. Dia resmi ditunjuk sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan Agus Black Hoe untuk sisa masa jabatan 2024&ndash;2029. Pengucapan sumpah jabatan berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Kamis (5/2) sore. Dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono. Disaksikan para seluruh anggota legislatif lainnya dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, proses PAW berjalan penuh khidmat. Setelah pelantikan jabatan, Deni mengucapkan selamat atas kembalinya Diana sebagai wakil rakyat. Diana menduduki kursi Komisi D DPRD Jawa Timur. Deni meminta Diana bisa menjalankan tugas ke dewanan dan partai dengan baik.&nbsp; &rdquo;Nggak ada arahan khusus. Intinya sebagai legislatif, Diana termasuk kami semua harus bisa melayani dan mengedepankan kepentingan rakyat,&rdquo; kata Deni. <h3>​Fokus Perlindungan Kawasan Karst dan DAS&nbsp;</h3> Menjabat sebagai anggota Komisi D DPRD Jatim, Diana menegaskan komitmen untuk mengawal isu lingkungan hidup melalui jalur kebijakan di parlemen. Penekanan khusus diberikan pada perlindungan kawasan karst dan daerah aliran sungai (DAS) yang selama ini dinilai masih minim proteksi hukum secara spesifik. &rdquo;​Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian saya adalah perlindungan kawasan karst. Selama ini perspektif publik dan pemangku kepentingan terhadap karst masih sangat terbatas, yakni hanya dianggap sebagai deretan batuan kapur biasa. Padahal, karst memiliki fungsi ekologis yang vital sebagai penyimpan cadangan air tanah,&rdquo; kata Diana. Dia menilai&nbsp;regulasi yang ada saat ini, yakni Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), belum cukup kuat untuk memitigasi kerusakan di wilayah sensitif tersebut. ​Untuk memperkuat fungsi proteksi tersebut, Diana berencana mendorong lahirnya Perda khusus yang mengatur perlindungan wilayah karst dan daerah aliran sungai. Dengan adanya regulasi yang lebih spesifik, diharapkan terdapat kepastian hukum mengenai zonasi yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh aktivitas pembangunan maupun industri. &rdquo;​Langkah ini dipandang penting mengingat tantangan krisis air dan perubahan iklim yang kian nyata. Di mana kawasan karst menjadi benteng terakhir pertahanan ekologis bagi ketersediaan air bersih masyarakat di sekitarnya,&rdquo; tandas Ketua DPC PDIP Kabupaten Magetan itu. &nbsp;

Diana Amaliyah Verawatiningsih dilantik sebagai anggota DPRD Jatim untuk sisa masa jabatan 2024-2029, fokus pada perlindungan lingkungan

Perkuat Komisi D DPRD Jatim, Diana Prioritaskan Isu Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/Screenshot_2025-07-22-14-19-52-855_comwhatsapp-edit-1037629856.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di kelas. Dinas Pendidikan Surabaya kesulitan menambah kelas karena kesulitan lahan.&nbsp;(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di kelas. Dinas Pendidikan Surabaya kesulitan menambah kelas karena kesulitan lahan.&nbsp;(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya berencana merenovasi sebanyak 15 bangunan SD negeri pada tahun ini (2025). Namun, persoalan lahan menjadi kendala sehingga sulit dilaksanakan. Salah satunya SDN Gunung Anyar Tambak, Jalan Wiguna Timur, Gunung Anyar.&nbsp;Secara bangunan sekolah tersebut memiliki dua lantai. Namun, belum bisa menampung seluruh rombongan belajar (Rombel). Akibatnya, agar aktivitas belajar tetap berjalan, pihak sekolah menerapkan dua shift. Yakni pagi dan siang.&nbsp; "Walau (SD) sudah dua lantai, tapi belum cukup menampung seluruh rombel pada satu waktu. Akibatnya, pemakaian kelas harus bergantian, pagi dan siang," kata Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati. "Idealnya kan semua kelas belajar di pagi hari. &nbsp;Itu lebih nyaman, baik bagi siswa maupun orang tua. Orang tua bisa mengantar anak pagi hari, lalu melanjutkan ke kantor tanpa harus bolak-balik," ujar Ajeng Wira Wati.&nbsp; Ketua Fraksi Gerinda DPRD Surabaya itu telah menyampaikan persoalan tersebut ke Dispendik Surabaya. Ajeng meminta pemkot segera menindaklanjuti laporanya dan memberikan solusi yang terbaik. Sehingga, sistem belajar dua shift tak lagi terjadi.&nbsp; Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan &nbsp;akses lahan yang terbatas menjadi kendala dalam proses pelaksaan dilapangan. Misalnya, lokasi pembangunan tidak memiliki lahan kosong. Secara otomatis perluasan bangunan tidak bisa dilakukan. Solusinya menurut dia, pembangunan dilakukan secara vertikal. Selain itu, terbatasanya akses jalan kerap menjadi kendala yang kami hadapi.&nbsp; "Sempitnya jalan membuat kendaraan material sulit menuju ke lokasi. Apalagi kalau sekolah berada di permukiman padat penduduk. Walaupun tidak semua, namun banyak warga yang merasa terganggu atas aktivitas renovasi bangunan," kata Yusuf.&nbsp; Meski begitu, Dispendik tetap mencarikan solusi yang terbaik. Pihaknya mensiasatinya memanfaatkan kelas yang belum melakukan jam belajar secara full. Misalnya kelas 1 dan 2. Para siswa hanya belajar beberapa jam. Yakni dari pukul 07.00 - 10.00. Sehingga &nbsp;ruangan bisa digunakan dengan kelas lain. Dengan begitu, siswa yang belajar pada shift dua, tidak pulang pada sore hari. "Tahun ini ada 15 SDN yang akan direnovasi. Mulai dari renovasi kecil hingga penambahan ruang kelas," ujar Yusuf.

Dinas Pendidikan Surabaya merencanakan renovasi 15 SD, namun terkendala lahan. Sekolah terpaksa terapkan sistem dua shift.

Terkendala Akses dan Lahan, Upaya Pemkot Surabaya Tambah Kelas Sulit Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/Gkm2v9GcVMCVJV6bh7YxzqQpmTT8WXjcd2ifg42Y-4111897620.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Abdul Ghoni Mukhlas Ni" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Abdul Ghoni Mukhlas Ni</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Aturan jam malam bagi anak yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, mendapat apresiasi dari Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Abdul Ghoni Mukhlas Ni'am. Dia menilai aturan jam malam bagi anak sangat tepat diterapkan, mengingat saat ini kasus kenakalan remaja, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga pergaulan bebas, makin marak di masyarakat. &ldquo;Ini bukan sekadar membatasi ruang gerak anak, tetapi bagian dari upaya membentuk lingkungan sosial yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang mereka (anak),&rdquo; tutur Ghoni di Surabaya, Senin (23/6). Dari sisi pendidikan, Ghoni menilai, pembatasan aktivitas anak di malam hari bisa meningkatkan kualitas belajar. Anak-anak yang pulang dan istirahat tepat waktu akan lebih siap menjalani kegiatan sekolah keesokan hari. Dia mengatakan, keberhasilan aturan ini tergantung pada peran aktif orang tua. &ldquo;Kalau anak belum pulang jam 10 malam, orang tua harus turun tangan. Jangan dibiarkan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat,&rdquo; seru Ghoni. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.4/12681/436.7.8/2025 tentang Pembatasan Jam Malam Bagi Anak, tertanggal 20 Juni 2025. "Ini upaya kita bersama dalam menjaga keamanan kota. Saya berharap inisiatif ini muncul dari kesadaran kolektif warga untuk menjaga lingkungan masing-masing," tutur Eri baru-baru ini. Dalam SE itu, dijelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun pemberlakuan jam malam bagi anak dimulai pukul 22.00 - 04.00 WIB. Selama durasi tersebut, anak di Surabaya dilarang untuk melakukan aktivitas di luar rumah atau tempat tinggal, dilarang berkumpul di tempat umum tanpa pengawasan orang tua atau keluarga. Kemudian dilarang melakukan aktivitas yang berdampak buruk dan mengarah pada tindakan kriminalitas, dilarang mengikuti komunitas yang berpotensi menimbulkan kenakalan remaja. Terakhir, dilarang berada di lokasi dan komunitas yang berpotensi membahayakan keselamatan anak, seperti warung kopi, warung internet, penyedia game online, jalanan, dan tempat berbahaya lainnya.

Aturan jam malam bagi anak di Surabaya mendapat dukungan dari DPRD, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Dukung Aturan Jam Malam, DPRD Surabaya Minta Orang Tua Aktif Tak Hanya Andalkan Aparat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/2jHyxuXppNJDR75vwjIIkJb3YhEYWdaKq0F5wGfC-939905910.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i menyoroti kondisi keuangan RSUD Eka Candrarini yang tekor. Pendapatan rumah sakit baru itu bahkan tak sampai 5 persen dari target Rp 105 miliar. Dalam rapat evaluasi triwulan I tahun anggaran 2025, Imam mengatakan, hingga Mei 2025, pendapatan RSUD Eka Candrarini baru mencapai Rp 3,56 miliar atau sekitar 3,39 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. "Coba bayangkan, target Rp 105 miliar, tetapi hingga Mei baru terkumpul Rp 3,56 miliar. Itu pun dengan bed occupancy ratio hanya 17 persen. Artinya RS ini belum optimal sama sekali," tutur Imam di Surabaya, Senin (9/6). Dia menyayangkan pembangunan RS Eka Candrarini yang nyaris menghabiskan setengah triliun rupiah. Tapi belum dilengkapi peralatan medis CT Scan dan MRI yang bisa menunjang pendapatan. "Kalau fasilitas penting seperti CT Scan dan MRI belum ada, terus apa yang bisa diandalkan untuk mengejar target pendapatan dalam tujuh bulan tersisa," keluh Politikus asal Partai NasDem tersebut. Menurut Imam, anjloknya pendapatan RSUD Eka Candrarini juga menjadi bukti bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa perhitungan matang. "Bahkan ketika kami tanya langsung ke Direktur RS Suwandi dan BDH yang menyebut butuh minimal lima tahun untuk rumah sakit baru bisa mandiri secara finansial. Ini tidak bisa ujug-ujug langsung untung," terang Imam.&nbsp; Komisi D DPRD mendorong Pemkot Surabaya untuk melakukan evaluasi bersama. Termasuk mengkaji ulang rencana pembangunan RSUD Surabaya Selatan di Karangpilang dan RSUD Surabaya Utara (Lapangan Tembak). "Cita-cita membangun rumah sakit baru nanti dulu. Sekarang ini saja masih bleeding, jangan mikir yang lain dulu. Biarkan rumah sakit yang sekarang ini (RSUD Eka Candrarini) jalan dulu dengan sehat," tukas Imam.

Anggota DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, menyoroti rendahnya pendapatan RSUD Eka Candrarini yang baru mencapai 3,39 persen dari target Rp 105 M

RSUD Eka Candrarini Tekor, Komisi D DPRD Surabaya: Jangan Bangun RS Baru Dulu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/1002190526-2772311440.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ais Shafiyah Asfar. (Tim Ais/Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ais Shafiyah Asfar. (Tim Ais/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ais Shafiyah Asfar mengingatkan kepada warga supaya tidak lengah dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Sebab, kewaspadaan harus tetap menjadi prioritas utama. Politikus yang akrab disapa Ning Ais ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengantisipasi segala kemungkinan termasuk munculnya varian baru Covid-19. &rdquo;Saya mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk terus memperkuat langkah-langkah preventif, seperti sistem deteksi dini di puskesmas dan rumah sakit, serta pemantauan penyakit melalui surveilans aktif (SKDR). Kita tidak boleh lengah,&rdquo; kata Ais Shafiyah Asfar seperti dilansir dari Antara di Surabaya. Dia menyebut, kesiapan laboratorium rujukan dan fasilitas kesehatan harus kembali ditingkatkan. Termasuk aktivasi pemantauan penyakit mirip influenza (ILI) serta ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan. &rdquo;Peningkatan kapasitas laboratorium rujukan, aktivasi pemantauan penyakit mirip influenza (ILI) serta memastikan ketersediaan alat pelindung diri dan sarana kesehatan yang memadai sangat penting,&rdquo; ujar Ais Shafiyah Asfar. Tak hanya dari sisi fasilitas medis, Ning Ais juga menegaskan pentingnya edukasi masyarakat agar tak abai terhadap protokol kesehatan dalam hal ini penggerak komunitas seperti RT/RW harus dilibatkan secara aktif untuk menyampaikan informasi dan membentuk kesadaran kolektif. &rdquo;Edukasi kepada masyarakat juga harus terus digalakkan melalui Ketua RT/RW dan komunitas agar kesadaran kolektif dalam menjaga protokol kesehatan tetap terjaga,&rdquo; ujar Ais Shafiyah Asfar. Menurut Ning Ais, selama pandemi Covid-19 sebelumnya, peran komunitas dan kolaborasi warga menjadi salah satu kekuatan Surabaya dalam menekan penyebaran. Dia berharap semangat gotong royong tersebut tetap terjaga. &rdquo;Meskipun saat ini belum ada laporan kasus baru yang signifikan di Surabaya. Lebih baik mencegah daripada mengobati,&rdquo; ucap Ais Shafiyah Asfar. Kementerian Kesehatan baru-baru ini mengonfirmasi adanya peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara Asia Tenggara. Kendati situasi di Indonesia masih terkendali, pemerintah pusat sudah mulai mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan memastikan vaksinasi booster tetap tersedia.

DPRD Kota Surabaya mengingatkan kepada warga supaya tidak lengah dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19

Anggota DPRD Ingatkan Warga Tak Lengah Hadapi Lonjakan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/12/WhatsApp-Image-2024-03-12-at-142542-4179815117.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPRD Surabaya. (Dimas Nur/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPRD Surabaya. (Dimas Nur/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewi Merawati tak menyangka perlakuan CV Cipta Usaha Adinusa (CUA) terhadap dirinya. Mantan &nbsp;tempat kerja melaporkan dirinya ke pihak kepolisian atas tuduhan penggelapan barang milik perusahaan. Merasa difitnah, Dewi mengadukan persoalan tersebut ke Komisi D DPRD Surabaya.&nbsp; Dewi menjelaskan bekerja sebagai sales marketing bibit parfum di CV CUA pada Juli 2023. Namun pada November 2024, Dewi dipecat oleh pihak perusahaan. Yakni perusahaan melakukan pengakhiran hubungan kerja (PHK) dilakukan perusahaan atas tuduhan kalau dirinya sering tidak masuk.&nbsp; "Padahal kenyataannya tidak begitu. Saya tidak masuk karena izin sakit. Dan saya telah melampirkan surat keterangan dari rumah sakit saya berobat. Tapi pihak perusahaan tidak percaya, dan saya malah diberikan SP 2, dan berujung PHK," kata Dewi di DPRD Surabaya. Dewi keluar tanpa mendapatkan uang kompensasi apapun. Bahkan pihak CV CUA tidak memberikan haknya selama dia bekerja pada perusahaan tersebut. Antara lain membayar bonus atas prestasi penjualan dari April - November 2024 sebesar Rp 107 juta, dan menarik mobil yang diberikan perusahaan.&nbsp; "Perusahaan memberikannya saya mobil atas prestasi kerja, karena saya berhasil mencapai target penjualan. Dan mobil itu sudah resmi menjadi milik saya. Tapi setelah di PHK, mobil malah ditarik," ujarnya. Kemudian pihak perusahaan juga tidak memberikan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Meski awalnya kecewa di PHK, warga Dinoyo itu mengaku sudah memaafkannya, walaupun banyak hak saya yang belum diberikan.&nbsp; "Tapi, kenapa malah saya dituduh menggelapkan parfum senilai Rp 39 juta. Dan mereka melaporkan saya ke polisi," ujar Dewi. Dewi menilai sikap yang dilakukan perusahaan sudah keterlaluan. Sebab itu, Dewi akhirnya mengadu ke Komisi D DPRD Surabaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dewi Merawati adukan persoalan dituduh menggelapkan barang oleh mantan perusahaan CV CUA ke Komisi D DPRD Surabaya

Dituduh Menggelapkan Barang dan Bonus Tidak Bayar, Dewi Wadul ke Dewan Surabaya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/29/WhatsApp-Image-2025-03-29-at-110912-1765396511.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kesejahteraan guru ekstrakurikuler menjadi perhatian Komisi D DPRD Surabaya. Guna mewujudkannya, berbagai upaya dilakukan. Salah satunya meminta Pemkot Surabaya meningkatkan pembayaran upah para pahlawan tanpa jasa tersebut. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati mengatakan Dinas Pendidikan Surabaya (Dispendik) Surabaya telah merumuskan kebijakan baru terkait anggaran untuk pelatih atau guru ekstrakurikuler. Pemkot Surabaya memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelatih. Sebelumnya anggaran untuk pelatih ekstrakurikuler hanya dihitung untuk 10 bulan. Tahun ini, mereka akan menerima upah selama 11 bulan penuh. Kebijakan yang dilakukan pemkot dinilai tepat. Sebab, dapat meningkatkan kesejahteraan para guru ekstrakurikuler. &rdquo;Kebijakan ini merupakan langkah positif dalam memberikan dukungan kepada para pelatih ekstrakurikuler yang memiliki peran penting dalam pengembangan bakat dan minat siswa di luar jam pelajaran utama,&rdquo; kata Ajeng. Dengan penetapan anggaran selama 11 bulan, dia berharap pelatih dapat menjalankan tugas mereka dengan fokus. Yakni tanpa khawatir akan masalah finansial. Kemudian Ajeng Wira Wati juga berharap Surabaya dapat terus mencetak generasi muda yang berprestasi. Tidak hanya dalam bidang akademik, namun dalam hal berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mampu mengasah keterampilan serta bakat siswa secara maksimal. &rdquo;Saya juga berharap para pelatih bisa terus termotivasi untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam membimbing dan mengasah bakat siswa. Sehingga siswa berprestasi di berbagai bidang terus tercipta,&rdquo; ujar Ajeng Wira Wati, Ketua Fraksi Gerindra itu.

Komisi D DPRD Surabaya minta pemkot memperhatikan kesejahteraan guru ekstrakurikuler dengan meningkatkan pembayaran upah

Komisi D DPRD Surabaya Dorong Kesejahteraan Guru Ekstrakurikuler

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/1001754795-2005545362.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Surabaya Zuhrotul Mar" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Surabaya Zuhrotul Mar</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi D DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah meminta BPJS Kesehatan mempercepat proses klaim rumah sakit. Itu supaya kinerja rumah sakit meningkat demi kepuasan layanan kesehatan masyarakat. Dia mengatakan, pihaknya mendapat banyak keluhan dari banyak pihak salah satunya dari tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di rumah sakit karena sering jasa pelayanan mereka tertunda. &rdquo;Saya pernah mendapatkan keluhan kalau jasa pelayanan nakes ini tertunda. Bahkan sampai setahun lebih. Penyebabnya klaim dari rumah sakit ke BPJS Kesehatan itu tertahan,&rdquo; kata Zuhrotul Mar'ah seperti dilansir dari Antara, Jumat (7/2). Kebanyakan alasan karena masalah administrasi tetapi dia menilai hal itu dirasa kurang pas. Karena di setiap rumah sakit sudah ada verifikator dari BPJS Kesehatan, sehingga masalah administrasi ini bisa selesai di tingkat bawah. &rdquo;Kami berharap BPJS Kesehatan segera mencairkan klaim rumah sakit yang masih tertunda. Agar tidak mengganggu operasional rumah sakit swasta. Kalau negeri ada subsidi, tapi kalau swasta ya bisa terganggu,&rdquo; ujar Zuhrotul Mar'ah. Hal senada diungkapkan Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Komisariat Surabaya dr Didi Darmahadi Dewanto SpOg. Dia mengatakan, rata-rata pembayaran klaim rumah sakit di Surabaya memang masih ada yang tertunda dengan persentase beragam antara 5 sampai dengan 10 persen dari total klaim. &rdquo;Dengan klaim yang tertunda itu memang tidak berdampak besar bagi rumah sakit. Namun jika lebih dari 10 persen akan membuat operasional terganggu,&rdquo; papar Didi Darmahadi Dewanto. Dia menyebut perlu ada penyesuaian soal aturan BPJS Kesehatan salah satunya angka batasan klaim untuk setiap jenis penyakit karena ada beberapa yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan. &rdquo;Seperti bedah saraf, bedah ortopedi itu biasanya besar. Biasanya akan dirujuk ke rumah sakit, nah rumah sakit yang menangani ini yang terbebani dengan biaya yang besar,&rdquo; terang Didi Darmahadi Dewanto.

Komisi D DPRD Surabaya minta BPJS Kesehatan mempercepat proses klaim rumah sakit supaya kinerja rumah sakit meningkat demi kepuasan warga

DPRD Surabaya Minta BPJS Percepat Proses Klaim Rumah Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/WhatsApp-Image-2024-10-30-at-154039-2534559914.jpg" alt="Anggota DPRD Surabaya Ais Shafiyah Asfar melaksanakan reses tahun sidang ke-1 2024 di Kecamatan Simokerto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Surabaya Ais Shafiyah Asfar melaksanakan reses tahun sidang ke-1 2024 di Kecamatan Simokerto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar atau kerap disapa Ning Ais melaksanakan reses tahun sidang ke-1 2024 di Kecamatan Simokerto, Selasa (29/10). Anggota DPRD itu menjemput aspirasi masyarakat Kota Surabaya, terutama terkait isu-isu kesejahteraan masyarakat, terutama yang relevan dengan komisi yang menaungi Ning Ais di DPRD Kota Surabaya. Dalam reses di Simolawang 1 Kelurahan Simokerto, ratusan warga menghadiri kegiatan tersebut. Mereka antusias bertemu dengan wakil mereka di DPRD Kota Surabaya itu. Perempuan yang juga merupakan kandidat doktor di Universitas Airlangga itu, menyampaikan banyak terima kasih kepada warga Simokerto yang telah mempercayainya untuk menjadi wakil mereka di DPRD Kota Surabaya. &rdquo;Ini merupakan masa reses pertama saya dan saya pilih untuk tempat pertama saya reses ada di Kecamatan Simokerto. Dalam setahun setidaknya ada tiga kali reses perseorangan, akan tetapi di luar masa reses, kapan pun itu, masyarakat Kota Surabaya sangat saya persilakan untuk menyampaikan aspirasinya. Saya akan komitmen memperjuangkan apa saja yang baik bagi masyarakat dan kota Surabaya,&rdquo; Kata Ais Shafiyah, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat Kecamatan Simokerto pada kesempatan itu. Terutama terkait dengan masalah pelayanan kesehatan, besarnya jumlah iuran BPJS, hingga masalah biaya pendidikan. &rdquo;Sekarang sekolah tingkat SMA/SMK itu yang terkadang masih memberatkan kami untuk biaya SPP dan belum lagi pengeluaran lain, bahkan ada yang sampai putus sekolah karena biaya,&rdquo; ujar salah satu warga yang menyampaikan aspirasi kepada Ning Ais. Ning Ais menanggapi bahwa dulu SMA atau SMK negeri di Kota Surabaya bisa gratis. Dia menyatakan akan mendalami hal tersebut. &rdquo;Dulu itu setahu saya, SMA sederajat di Surabaya pernah gratis, namun kenapa sekarang tidak bisa, ini PR kita bersama dan perlu ditindaklanjuti ke depannya,&rdquo; kata Ais Shafiyah Asfar merespons aspirasi warga. Selain itu, Ning Ais juga berharap bahwa tidak ada satupun anak-anak di Surabaya yang putus sekolah apalagi hanya karena masalah biaya SPP. Dia menyampaikan, masyarakat dapat memanfaatkan janji kampanye Ning Ais yaitu Gaji DPRD untuk Rakyat. Program Gaji DPRD untuk Rakyat dapat dimanfaatkan sebagai solusi jangka pendek untuk warga yang mengalami kesulitan finansial terutama untuk kebutuhan pendidikan atau berobat. &rdquo;Bapak Ibu dapat memanfaatkan program saya, Gaji DPRD untuk Rakyat, program tersebut sudah saya jalankan sejak menerima gaji pertama bulan lalu, jadi jika ada yang membutuhkan bantuan mendesak untuk membayar SPP atau tambahan biaya berobat dapat memanfaatkan program saya. Jangan sampai ada anak-anak kita di Surabaya yang putus sekolah apalagi hanya karena masalah biaya,&rdquo; ujar Ais Shafiyah Asfar. Ning Ais mencatat semua aspirasi warga sekaligus akan menindaklanjuti agar permasalahan-permasalahan yang ada mendapatkan solusi ke depannya. &rdquo;Aspirasi Bapak Ibu semua sudah saya catat dan akan saya tindak lanjuti ke depannya, mulai dari permasalahan pelayanan kesehatan, perbaikan rumah ngaji, masalah biaya sekolah, ini akan saya kawal agar dapat penyelesaian yang lebih baik di kemudian hari,&rdquo; tutur Ais Shafiyah Asfar.

Anggota DPRD Surabaya Ais Shafiyah Asfar melaksanakan reses tahun sidang ke-1 2024, menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Simokerto

Reses di Simokerto, Ais Shafiyah Serap Aspirasi Masyarakat, soal Pendidikan hingga BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/WhatsApp-Image-2023-12-01-at-202900-1324082187.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto meminta seluruh pengelola pusat perbelanjaan (mal) memperhatikan layanan publik (pengunjung). Utamanya yang berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan anak. Menurut Herlina, konsekuensi itu harus diambil sebagai kewajiban karena mal menyiapkan/menyewakan tenant penjualan barang kebutuhan bahkan tempat bermain untuk pengunjung (anak). Karena itu, hak kenyamanan dan keselamatan bagi anak juga harus diberikan. &rdquo;Sejatinya pengunjung pusat-pusat perbelanjaan itu didominasi anak-anak. Dan anak-anak lah yang menjadi majikan, karena orang tua seperti saya juga ini lebih banyak hanya berstatus sebagai pengantar saja,&rdquo; ucap Herlina Harsono Njoto. Menurut dia, jika mal tidak lagi bisa menjaga dan memperhatikan beberapa hal yang merugikan bagi pengunjung (anak), para orang tua akan lebih protektif menjaga anak-anaknya agar mencari lokasi alternatif lain yang lebih aman (ramah anak). &rdquo;Padahal mal tanpa pengunjung tidak akan bisa beroperasi, maka layanan ramah anak harus dijaga,&rdquo; jelas Herlina Harsono Njoto. Disinggung soal anaknya yang kehilangan ponsel di salah satu mal, politikus perempuan Partai Demokrat itu dengan santai mengatakan jika insiden itu bisa dijadikan sebagai contoh. &rdquo;Saya mensyukuri akhirnya musibah tersebut, bisa menjadi hikmah bagi banyak pihak,&rdquo; tutur Herlina Harsono Njoto. Herlina juga mendorong DP3APPKB atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Surabaya menindaklanjuti dengan mengundang mal yang ada terkait layanan untuk aduan anak di mal. Misal dengan pengumuman kehilangan yang disiarkan di mal, SOP respons cepat dari pihak security dan mal, hingga kotak kehilangan jika ada barang hilang dan ditemukan. &rdquo;Semua ini perlu dilakukan untuk percepatan penanganan layanan perlindungan terhadap pengunjung anak,&rdquo; ujar Herlina. &rdquo;Respons cepat dari pengelola saat ada keluhan dari pengunjung itu menjadi hal yang lebih penting, karena menyangkut layanan,&rdquo; papar Herlina. Dirut PT Sinar Galaxy Tarigan menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Seperti pihak kecamatan maupun dari seluruh mal di Surabaya. &rdquo;Kami menambah CCTV yang akan ditempatkan di beberapa titik blank spot untuk pengawasan,&rdquo; tegas Tarigan. Tarigan menambahkan, dalam kejadian beberapa waktu lalu, pihaknya meminta maaf dan akan membenahi manajemen agar kejadian tersebut tidak terulang lagi dan manajemen akan bertindak sesuai dengan prosedur. &rdquo;Nah dengan kejadian dengan ibu dan anak kemarin itu ya memang kami mohon maaf,&nbsp; Saya atas nama PT Sinar Galaxy&nbsp; mohon maaf Yang sebesar-besarnya nanti setelah kejadian ini, kita akan terus berkoordinasi,&rdquo; kata Tarigan.

Komisi D DPRD Surabaya meminta seluruh pengelola pusat perbelanjaan (mal) memperhatikan layanan publik, utamanya berkaitan dengan anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komisi D

Berita Terkini