<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/IMG-20230712-WA0169-1351985514.jpg" alt="Ilustrasi penembakan dengan memakai senjata api. (ANTARA/doc.Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan dengan memakai senjata api. (ANTARA/doc.Pixabay)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penggerebekan judi sabung ayam berujung tiga nyawa melayang. Mirisnya, ketiga itu adalah anggota Polri yang bertugas menggerebek judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada Senin (17/3) sore. Mereka adala Kapolsek Negara Batin, Iptu Lusiyanto dan dua anak buahnya.</p> <p>&ldquo;Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya tiga anggota Polri saat menjalankan tugas demi menegakkan hukum yang berkeadilan serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat,&rdquo; kata Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Rudianto Lallo kepada wartawan, Selasa (17/3).</p> <p>Rudianto mengecam aksi penembakan tersebut. Dia menekankan, apapun alasannya tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan di mata hukum. Karena itu, diperlukan investigasi menyeluruh dan penyelidikan yang transparan agar otak di balik penembakan tiga anggota Polri ini bisa segera terungkap.</p> <p>&ldquo;Kami meminta penyelidikan kasus ini dilakukan secara transparan dan profesional agar kemudian tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Siapapun yang terlibat dalam perkara ini harus segera di tindak tegas tanpa pandang bulu,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Legislator Dapil Sulawesi Selatan I (Sulsel) ini berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat menaruh perhatian lebih terhadap para keluarga tiga anggota Polri tersebut. Apalagi, ketiganya gugur saat menjalankan tugas menegakkan hukum.</p> <p>&ldquo;Kami berharap Kapolri dapat memastikan ketiga almarhum dan keluarga mendapatkan haknya, baik secara hukum maupun kesejahteraan,&rdquo; terangnya.</p> <p>Rudianto pun menegaskan, Komisi III akan mengawal ketat jalannya proses penyelidikan kasus penembakan ini. Serta akan memastikan bahwa kasus ini diselidiki secara profesional tanpa tebang pilih, meski ditengarai tempat sabung ayam itu milik anggota TNI Kopral Kepala inisial B dan Pembantu Letnan Satu inisial L.</p> <p>&ldquo;Jika benar nantinya hasil penyelidikan menyebutkan bahwa ada keterlibatan oknum TNI, maka hal itu tidak bisa dibiarkan dan harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,&rdquo; tegasnya.</p> <p>&ldquo;Sekali lagi saya menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Sebagaimana diketahui, sebanyak tiga anggota Polres Way Kanan gugur saat menggerebek lokasi perjudian sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Peristiwa nahas itu terjadi pukul 16.50 WIB, Senin (17/3).</p> <p class="class-paragraph">Ketiga anggota polisi yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Polres Way Kanan Iptu Lusiyanto, serta dua anak buahnya yakni Bripka Petrus Apriyanto dan Bripda Ghalib Surya Ganta. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan oleh orang tak dikenal.</p>

Penggerebekan judi sabung ayam berujung tiga nyawa melayang. Mirisnya, ketiga itu adalah anggota Polri yang bertugas menggerebek judi sabung

Kecam Kasus Penembakan, Komisi III DPR Minta Usut yang Tewaskan 3 Anggota Polri Diusut Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/Anggota-DPD-Alfiansyah-alias-Komeng-Dery-RidwansahJPG-2553967836.jpg" alt="Anggota DPD Alfiansyah alias Komeng memberikan hak suaranya saat sidang pemilihan pimpinan DPD masa jabatan 2024-2029 di Ruang Paripurna Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Alfiansyah alias Komeng memberikan hak suaranya saat sidang pemilihan pimpinan DPD masa jabatan 2024-2029 di Ruang Paripurna Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemilu 2024 menjadi isu politik terhangat yang dibicarakan publik sepanjang tahun ini. Kejutan terjadi saat PPP untuk kali pertama gagal lolos ke Senayan sejak partai itu berdiri 51 tahun silam. Kegagalan terjadi saat PPP dipimpin oleh Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono.</p> <p>Meski berkoalisi dengan PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 dengan mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres dan cawapres, nyatanya PPP tidak mendapat efek jas dan gagal mencapai ambang batas parlemen 4 persen. Sebaliknya, PDIP justru lolos sebagai partai pemenang pertama dengan meraih 16,72 persen suara nasional pada Pileg 2024.</p> <p>Bila pada Pemilu 2019 terdapat sembilan partai politik yang lolos parlemen, kini pada Pemilu 2024, hanya ada delapan parpol yang punya wakil. PPP terlempar ke luar parlemen.</p> <p>Nasib serupa juga dialami Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, hingga Partai Perindo yang gagal lolos parlemen lantaran raihan suara mereka tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen.</p> <p>Momen lain yang jadi perhatian publik pada pemilu legislatif tahun ini adalah masuknya sejumlah artis, selebritis dan anak cucu para mantan presiden ke parlemen. Termasuk pelawak Alfiansyah Bustami Komeng.</p> <p>Kemudian, terjadi perubahan susunan komisi di DPR, menyesuaikan dengan komposisi Kabinet Merah Putih yang gemuk. Jumlah komisi yang tadinya 11 bertambah menjadi 13.</p> <p>Berikut ulasan selengkapnya tentang momen-momen di Pemilu Legislatif 2024.</p> <ol> <li><strong> Minus PPP, 8 Parpol Petahana Kembali Lolos ke Parlemen</strong></li> </ol> <p>Sebanyak 8 partai politik petahana kembali lolos ke parlemen berdasarkan hasil Pileg 2024. Bukan lagi 9 seperti tahun 2019, karena PPP harus gigit jari usai gagal memenuhi ambang batas parlemen.</p> <p>PPP sempat memperjuangkan kelolosannya ke parlemen lewat gugatan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sayangnya, perjuangan itu tidak membuahkan hasil.</p> <p>Sejak kali pertama menjadi peserta pemilu pada tahun 1977, ini kali pertama PPP tidak memiliki satupun wakil di senayan. Padahal, dalam sejarahnya PPP selalu meraih suara di atas 4 persen di setiiap pemilu.</p> <p>Ambang batas parlemen diatur dalam Pasal 414 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pasal itu, dijelaskan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional, untuk bisa diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.</p> <p class="class-paragraph">Pada Pemilu 2019, PPP meraih 5,32 persen suara sah. Hasil itu membuat PPP berada di urutan keenam setelah Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, dan PAN. Dengan perolehan suara tersebut, PPP mendapat sebanyak 38 kursi.</p> <p>Tak hanya PPP yang gagal lolos. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dikomandoi Kaesang Pangarep, Partai Hanura, dan Partai Perindo yang juga gencar melakukan kampanye bernasib sama. Mereka kembali gagal lolos ke Senayan.</p> <p>Delapan parpol petahana yang kembali lolos ke Senayan adalah PDIP dengan 16,72 persen suara sah, Golkar (15,29), Gerindra (13,22), PKB (10,62), Nasdem (9,66), PKS (8,42), Demokrat (7,43), dan PAN (7,24).</p> <ol start="2"> <li><strong> Anak Cucu Mantan Presiden Hingga Artis Duduk di Senayan</strong></li> </ol> <p>Sejumlah anak dan cucu mantan Presiden RI berhasil duduk di parlemen melalui hasil Pileg 2024. Sebagian dari mereka mampu menempati jabatan-jabatan strategis di parlemen, lantaran meraih suara terbanyak saat Pileg 2024.</p> <p>Sebut saja Puan Maharani. Putri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri itu kembali menduduki jabatan Ketua DPR RI.</p> <p>Bahkan, cucu Megawati, yang juga anak Puan, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani atau Pinka Hapsani juga duduk menjadi anggota DPR. Tepatnya di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.</p> <p>Kemudian, anak Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto kini menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI periode 2024&ndash;2029. Komisi ini membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan.</p> <p>Selanjutnya, ada putra bungsu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) yang kini kembali duduk di Senayan untuk periode 2024&ndash;2029. Bahkan, Edhi kini menduduki jabatan Wakil Ketua MPR RI.</p> <p>Tak hanya mereka yang lahir dari kekuasaan, sejumlah artis dan selebritis ibu kota juga kini banyak menapaki karir di Senayan. Terdapat artis pendatang baru maupun petahana yang kini menjadi wakil rakyat di DPR.</p> <p>di Fraksi Demokrat ada Dede Yusuf dan Dina Lorenza; Fraksi Golkar punya Ashraff Abu dan Henry Indraguna; PDIP ada Rieke Diah Pitaloka, Denny Cagur, Junico Siahaan, dan Once Mekel.</p> <p>Sementara, di Gerindra ada Ahmad Dhani, Rachel Maryam, Mulan Jameela, dan Melly Goeslaw; lalu PAN ada Primus Yustisio, Verrel Bramasta, Eko Patrio, Pasha Ungu, dan Uya Kuya; PKB ada Tommy Kurniawan dan Arzeti Bilbina; dan Nasdem ada Nafa Urbach. Sedangkan di DPD RI ada Alfiansyah Bustami Komeng.</p> <ol start="3"> <li><strong> Pakai Foto Tak Biasa di Surat Suara, Komeng Raih Suara Terbanyak DPD se-Indonesia</strong></li> </ol> <p>Alfiansyah Bustami Komeng, atau yang akrab dipanggil Komeng, menjadi pembicaraan publik saat hari pemungutan suara 14 Februari lalu.</p> <p>Di antara 54 calon anggota DPD asal Jawa Barat, foto Komeng paling menarik perhatian karena tak biasa. Alih-alih memasang foto dengan jas dan pose formal, Komeng memilih menggunakan foto mengenakan kemeja biru dengan ekspresi membuka mulut yang lucu khas pelawak 54 tahun itu.</p> <p class="class-paragraph">Foto Komeng pun mudah dikenali, apalagi dia merupakan salah satu pelawak paling populer di era 90-an. Hasilnya, dia meraih 5.399.699 suara atau 22,7 persen, hampir seperempat dari total suara sah pemilihan anggota DPD di Jabar.</p> <p>Raihan itu juga menjadikan Komeng sebagai peraih suara tertinggi untuk pemilihan DPD RI di seluruh Indonesia.</p> <ol start="4"> <li><strong> Komisi di DPR bertambah jadi 13</strong></li> </ol> <p>Membengkaknya komposisi kementerian Kabinet Merah Putih era pemerintahan Presiden Prabowo juga berdampak pada komposisi fraksi di DPR RI. Jumlah komisi sebelumnya pada peiode 2019&ndash;2024 yang hanya 11, kini bertambah 2, sehingga total menjadi 13 komisi.</p> <p>Keputusan penambahan komisi itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-3 masa persidangan I tahun sidang 2024&ndash;2025. Keputusan penambahan komisi itu sesuai dengan hasil rapat pimpinan-pimpinan fraksi di DPR pada Senin, 14 Oktober 2024.</p> <p>Adapun 13 komisi itu memiliki bidang dan mitra kerja berbeda-beda, menyesuaikan kebutuhan kementerian Kabinet Merah Putih.</p> <p>Komisi I membidangi pertahanan, luar negeri, dan informatika; Komisi II membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur; Komisi III soal penegakkan hukum.</p> <p>Lalu Komisi IV bidang pertanian, kehutanan dan kelautan; Komisi V bidang infrastruktur dan perhubungan.</p> <p>Kemudian Komisi VI bidang perdagangan, Kawasan perdagangan, pengawasan persaingan usaha, dan BUMN; Komisi VII bidang perindustrian dan UMKM, Pariwisata dan ekonomi kreatif, sarana publikasi.</p> <p>Sementara, Komisi VIII bidang agama, sosial, perempuan, dan anak; Komisi IX bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial; Komisi X bidang pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi;</p> <p>Sedangkan Komisi XI bidang keuangan dan moneter, perencanaan pembangunan nasional, dan sektor jasa keuangan; Komisi XII bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi; serta Komisi XIII bidang regulasi reformasi dan HAM.</p>

Pemilu 2024 menjadi isu politik terhangat yang dibicarakan publik sepanjang tahun ini termasuk kegagalan PPP dan terpilihnya Pelawak Komeng.

Kaleidoskop 2024: PPP Gagal Lolos Parlemen, Anak Cucu mantan Presiden dan artis Masuk Senayan, hingga Fenomena Suara Terbanyak Komeng 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/20/Titiek-Soeharto-Dery-Ridwansah-1JPG-2348049221.jpg" alt="Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto hadir di pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo dalam sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto hadir di pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo dalam sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI telah menetapkan pimpinan dan anggota dari 20 alat kelengkapan dewan (AKD) dalam rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10). Dari 20 AKD tersebut, terdapat 13 komisi dan tujuh badan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari 13 komisi tersebut, fraksi Partai Nasdem dan Golkar paling banyak mendapatkan jatah ketua komisi, masing-masing tiga ketua komisi. Sementara, PDIP, Gerindra, dan PKB masing-masing mendapatkan dua jatah ketua komisi dan PAN satu jatah ketua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu yang menarik dari sekian nama ketua komisi di DPR tersebut, ada nama politikus Gerindra, Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto menjadi Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan dan kelautan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015226315/sering-merasa-orang-lain-tidak-mau-bergaul-dengan-anda-kemungkinan-besar-anda-punya-sikap-yang-problematik-dan-selalu-buat-masalah">Sering Merasa Orang Lain Tidak Mau Bergaul dengan Anda? Kemungkinan Besar Anda Punya Sikap yang Problematik dan Selalu Buat Masalah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Berikut daftar komisi dan pimpinannya:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Komisi I</strong></div> <div dir="auto">Ketua: Utut Adianto (PDIP)</div> <div dir="auto">Wakil Ketua: Budisatrio Djiwandono (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), Anton Sukartono (Demokrat).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Komisi II</strong></div> <div dir="auto">Ketua: Rifqinizamy Karsayuda (Nasdem)</div> <div dir="auto">Wakil Ketua: Aria Bima (PDIP), Bahtra (Gerindra), Dede Yusuf (Demokrat).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Komisi III</strong></div> <div dir="auto">Ketua: Habiburokhman (Gerindra)</div> <div dir="auto">Wakil Ketua: Dede Indra Permana (PDIP), Rano Alfath (PKB), Ahmad Sahroni (Nasdem).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Komisi IV</strong></div> <div dir="auto">Ketua: Siti Hediati Soeharto (Gerindra)</div> <div dir="auto">Wakil Ketua: Alex Indra Lukman (PDIP), Abdul Kharis (PKS), Ahmad Yohan (PAN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Komisi V</strong></div> <div dir="auto">Ketua: Lasarus (PDIP)</div> <div dir="auto">Wakil Ketua: Andi Iwan Darmawan (Gerindra), Syaiful Huda (PKB), Roberth Rouw (Nasdem).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015226309/bruno-moreira-bongkar-rahasia-bangkitkan-mental-skuad-persebaya-surabaya-jelang-duel-panas-lawan-psm-makassar">Bruno Moreira Bongkar Rahasia Bangkitkan Mental Skuad Persebaya Surabaya Jelang Duel Panas Lawan PSM Makassar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Komisi VI</strong></div> <div dir="auto">Ketua: Anggia Erma Rini (PKB)</div> <div dir="auto">Wakil Ketua: Adisatrya Suryosulisto (PDIP), Andre Rosiade (Gerindra), Eko Hendro Purnomo (PAN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Komisi VII</strong></div> <div dir="auto">Ketua: Saleh Partaonan Daulay (PAN)</div> <div dir="auto">Wakil Ketua: Evita Nursanti (PDIP), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Gerindra), Chusnunia Chalim (PKB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Komisi VIII</strong></div> <div dir="auto">Ketua: Marwan Dasopang (PKB)</div> <div dir="auto">Wakil Ketua: Abidin Fikri (PDIP), Abdul Wachid Gerindra), Anshori Siregar (PKS)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Komisi IX</strong></div> <div dir="auto">Ketua: Felly Estelita Runtuwene (Nasdem)</div> <div dir="auto">Wakil Ketua: Charles Honoris (PDIP), Putih Sari (Gerindra), Nihayatul Wafiroh (PKB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015226301/8-tips-dasar-bagi-orang-tua-untuk-mengajari-anak-tentang-literasi-keuangan">8 Tips Dasar bagi Orang Tua untuk Mengajari Anak tentang Literasi Keuangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Komisi X</strong></div> <div dir="auto">Ketua: Hetifah Syaifudin (Golkar)</div> <div dir="auto">Wakil Ketua: Esti Wijayanti (PDIP), Himmatul Aliyah (Gerindra), Lalu Hadrian Irfani (PKB), Mahfudz Abdurrahman (PKS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Komisi XI</strong></div> <div dir="auto">Ketua: Muhammad Misbakhun (Golkar)</div> <div dir="auto">Wakil Ketua: Dolfie (PDIP), Mohamad Hekal (Gerindra), Hanif Dakhiri (PKB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Komisi XII</strong></div> <div dir="auto">Ketua: Bambang Pati Jaya (Golkar)</div> <div dir="auto">Wakil Ketua: Dony Maryadi Oekon (PDIP), Bambang Haryadi (Gerindra), Putri Zulkifli Hasan (PAN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Komisi XIII</strong></div> <div dir="auto">Ketua: Willy Aditya (Nasdem)</div> <div dir="auto">Wakil Ketua: Andreas Hugo Pairera (PDIP), Sugiat Santoso (Gerindra), Rinto Subekti (Demokrat).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dari 13 komisi tersebut, fraksi Partai Nasdem dan Golkar paling banyak mendapatkan jatah ketua komisi, masing-masing tiga ketua komisi.

Daftar Ketua dan Wakil Ketua 13 Komisi DPR, Titiek Soeharto Pimpin Komisi IV yang Membidangi Pertanian hingga Kelautan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-6JPG-995845527.jpg" alt="Ketua DPR periode 2024-2029 Puan Maharani Berpidato saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR periode 2024-2029 Puan Maharani Berpidato saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa kini alat kelengkapan dewan (AKD) pada komisi di DPR menjadi 13. Terdapat penambahan 2 komisi dari sebelumya 11 komisi pada DPR RI periode 2019-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan menyatakan, penambahan 2 komisi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan rencana penambahan pos kementerian pemrrintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah baru saja selesai melaksanakan rapim dan rakonsul pertama setelah pelantikan. Ini sesuai dengan mekanismenya, kami baru selesai tadi menyepakati bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR bahwa ada penambahan 2 komisi di DPR," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015195618/bukan-hanya-jimin-bts-berikut-deretan-artis-yang-dirugikan-dari-komedian-lee-jin-ho">Bukan Hanya Jimin BTS, Berikut Deretan Artis yang Dirugikan dari Komedian Lee Jin Ho</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan menjelaskan, kesepakatan penambahan 2 komisi baru DPR itu untuk menyinergikan kinerja lembagai legislatif dengan eksekutif. Sehingga diharapkan, DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dengan optimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penambahan 2 komisi di DPR untuk bisa ikut menyelaraskan atau menyinergikan dengan rencana pemerintah yang akan datang dengan penambahan kementerian-kementerian seperti yang direncanakan oleh pemerintah sehingga memang ada keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif,&rdquo; ucap Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Puan, mitra kerja untuk Komisi I hingga Komisi XI masih akan sama dengan periode DPR sebelumnya. Sementara, mitra kerja Pemerintah untuk 2 komisi baru akan menunggu nomenklatur kabinet Prabowo yang akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;(Mitra kerja) komisi I sampai komisi XI masih tetap. Komisi XII dan XIII-nya nanti akan menyesuaikan&nbsp; seperti apa kementerian yang akan diumumkan oleh pemerintah yang akan datang,&rdquo; ungkap Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015195584/ketahui-6-buah-yang-harus-dihindari-oleh-penderita-diabetes-berisiko-sebabkan-tingginya-kadar-gula-apa-saja">Ketahui 6 Buah yang Harus Dihindari oleh Penderita Diabetes, Berisiko Sebabkan Tingginya Kadar Gula, Apa Saja? </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait dengan pimpinan AKD, Puan menyatakan fraksi-fraksi di DPR sudah memutuskan dengan mekanisme musyawarah mufakat sesuai dengan aturan yang ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alhamdulillah, (penentuan pimpinan AKD) secara musyawarah dan mufakat kami bisa menyelesaikan secara baik, tenang, damai, adem ayem keputusan tentang komposisi dan kesepakatan siapa (pimpinan AKD),&rdquo; ujar Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sesuai dengan proporsionalitasnya, jumlah anggota yang ada, siapa yang kemudian memimpin komisi-komisi dari 13 komisi yang ada, AKD yang ada,&rdquo; imbuhnya.</div>

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa kini alat kelengkapan dewan (AKD) pada komisi di DPR menjadi 13.

Sah! DPR Punya 13 Komisi, Puan Sebut untuk Menyeleraskan Pemerintahan Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/JKT_Audiensi-hakim-dengan-Pimpinan-DPR_Salman-Toyibi02-4046182588.jpg" alt="(kiri-kanan) Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad memimpin audiensi dengan perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>(kiri-kanan) Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad memimpin audiensi dengan perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, pihaknya akan menyelesaikan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) dan 13 komisi pada DPR periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10).</div> <div dir="auto">Dasco menyebut, pimpinan DPR akan melakukan rapat finalisasi pembentukan 13 komisi DPR tersebut pada pukul 14.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kita akan finalisasi nanti jam 14. Jadi nanti jam 14 kita akan finalisasi di DPR untuk kemudian dibawa ke Rapim (rapat pimpinan) dan Bamus (badan musyawarah) pada hari Senin," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015185791/benarkah-gen-z-yang-punya-second-account-instagram-mengalami-gejala-depresi-berikut-penjelasannya">Benarkah Gen Z yang Punya Second Account Instagram Mengalami Gejala Depresi? Berikut Penjelasannya </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah finalisasi terhadap 13 komisi yang dibentuk, nantinya akan disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada Selasa (15/10) mendatang. Ia mengamini, telah pihaknya melakukan rapat secara maraton agar komisi-komisi di DPR 2024-2029 segera bekerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Insyaallah Selasa kita akan paripurnakan. Dan Selasa itu juga kita akan secara marathon melantik pimpinan-pimpinan AKD agar hari Rabu dan seterusnya sudah bisa mulai bekerja efektif," ucap Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyebut, jumlah 13 komisi di DPR yang sudah beredar di publik. Ia tak menampik, 13 komisi itu menyesuaikan dengan jumlah kementerian dan badan di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015185741/rahasia-garis-telapak-tangan-berpola-m-dan-x-ternyata-menyimpan-makna-penting-bagi-pemiliknya">Rahasia Garis Telapak Tangan Berpola M dan X, Ternyata Menyimpan Makna Penting Bagi Pemiliknya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komisi yang ada itu akan menyesuaikan dengan kementerian yang akan menjadi mitra. Nah sehingga hari ini kita masih koordinasi untuk finalisasi dengan calon pemerintahan yang baru," tegas Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, terdapat 13 komisi di DPR dengan mitranya masing-masing dengan jumlah 7 hingga 13 mitra dalam satu komisi. Hal ini berarti ada penambahan 2 komisi dari DPR periode sebelumnya yang berjumlah 11 komisi.&nbsp;</div>

DPR akan menyelesaikan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) dan 13 komisi pada DPR periode 2024-2029.

Siang Ini DPR Rampungkan Pembentukan 13 Komisi di Parlemen 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/prabowo-BNI-3619843761.jpg" alt="Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutannya di acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (9/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutannya di acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (9/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI periode 2024-2029 memutuskan melakukan penambahan alat kelengkapan dewan (AKD) dengan menambah jumlah komisi menjadi 13. Komisi tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan, penambahan AKD baru dimaksudkan agar kerja-kerja di DPR semakin lebih efektif, menyusul rencana adanya penambahan pos kementerian di pemerintahan Prabowo, yang akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penambahan akan disesuaikan dengan kebutuhan presiden baru, Pak Prabowo. Ini supaya tidak terjadi penumpukan, artinya mitra kerjanya, biar efektif itu kita akan lakukan penambahan jumlah komisi," kata Cucun kepada wartawan, Kamis (10/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cucun mengatakan, DPR menyepakati Komisi menjadi 13 dari awalnya 11. Kemudian ada juga penambahan badan di DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah dicatat juga dalam UU APBN kemarin terkait penambahan jumlah menteri ini, baik nanti kementeriannya kemudian juga supporting anggaran DPR melalui Badan Anggaran sesuai dengan UU APBN, itu nanti dibicarakan bersama antara Pemerintah dengan DPR," ucap Cucun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, DPR berencana mengumumkan jumlah komisi dan badan di DPR pada 14 Oktober 2024. Cucun meyakini, semua AKD di DPR sudah terbentuk sebelum 20 Oktober, karena biasanya pihak pemerintah yang akan dilantik sudah memberikan kisi-kisi kepada DPR terkait nomenklatur kementerian.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pembentukan AKD pasti sebelum tanggal 20 Oktober. Kan akan dikirim juga ke DPR kisi-kisi nomenklatur yang akan dibikin di era kabinetnya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo nanti tinggal umumkan personalnya siapa saja," tegas Cucun.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Berikut daftar 13 komisi baru di DPR:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi I</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertahanan, Luar Negeri,dan Informatika</div> <div dir="auto">1. Kementerian Luar Negeri</div> <div dir="auto">2. Kementerian Pertahanan</div> <div dir="auto">3. Kementerian Komunikasi dan Informatika</div> <div dir="auto">4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU</div> <div dir="auto">5. Badan Intelijen Negara (BIN)</div> <div dir="auto">6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)</div> <div dir="auto">7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)</div> <div dir="auto">8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)</div> <div dir="auto">9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)</div> <div dir="auto">10. Dewan Pers</div> <div dir="auto">11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)</div> <div dir="auto">12. Komisi Informasi Pusat (KIP)</div> <div dir="auto">13. Lembaga Sensor Film (LSF)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi II</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur</div> <div dir="auto">1. Kementerian Dalam Negeri</div> <div dir="auto">2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</div> <div dir="auto">3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional</div> <div dir="auto">4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)</div> <div dir="auto">5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)</div> <div dir="auto">6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)</div> <div dir="auto">7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)</div> <div dir="auto">8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)</div> <div dir="auto">9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)</div> <div dir="auto">10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)</div> <div dir="auto">11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)</div> <div dir="auto">12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)</div> <div dir="auto">13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi III</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penegakan Hukum</div> <div dir="auto">1. Kejaksaan Agung</div> <div dir="auto">2. Kepolisian Negara Republik Indonesia</div> <div dir="auto">3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</div> <div dir="auto">4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung</div> <div dir="auto">5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi</div> <div dir="auto">6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial</div> <div dir="auto">7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)</div> <div dir="auto">8. Badan Narkotika Nasional (BNN)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi IV</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertanian, Kehutanan dan Kelautan</div> <div dir="auto">1. Kementerian Pertanian</div> <div dir="auto">2. Kementerian Kehutanan</div> <div dir="auto">3. Kementerian Kelautan dan Perikanan</div> <div dir="auto">4. Badan Urusan Logistik (Bulog)</div> <div dir="auto">5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)</div> <div dir="auto">6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)</div> <div dir="auto">7. Badan Karantina Indonesia</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi V</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Infrastruktur dan Perhubungan</div> <div dir="auto">1. Kementerian Pekerjaan Umum</div> <div dir="auto">2. Kementerian Perumahan Rakyat</div> <div dir="auto">3. Kementerian Perhubungan</div> <div dir="auto">4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</div> <div dir="auto">5. Kementerian Transmigrasi</div> <div dir="auto">6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)</div> <div dir="auto">7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi VI</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha</div> <div dir="auto">1. Kementerian Perdagangan</div> <div dir="auto">2. Kementerian BUMN</div> <div dir="auto">3. Kementerian Koperasi</div> <div dir="auto">4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)</div> <div dir="auto">5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)</div> <div dir="auto">6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)</div> <div dir="auto">7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)</div> <div dir="auto">8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi VII</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi</div> <div dir="auto">1. Kementerian Perindustrian</div> <div dir="auto">2. Kementerian Pariwisata</div> <div dir="auto">3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf</div> <div dir="auto">4. Kementerian UMKM</div> <div dir="auto">5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)</div> <div dir="auto">6. Lembaga Penyiaran Publik RRI</div> <div dir="auto">7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI</div> <div dir="auto">8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi VIII</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak</div> <div dir="auto">1. Kementerian Agama</div> <div dir="auto">2. Kementerian Sosial</div> <div dir="auto">3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</div> <div dir="auto">4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KP/AI)</div> <div dir="auto">5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)</div> <div dir="auto">6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)</div> <div dir="auto">7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)</div> <div dir="auto">8. Badan Pengelola Keuangan Haji (PH)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi IX</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial</div> <div dir="auto">1. Kementerian Kesehatan</div> <div dir="auto">2. Kementerian Ketenagakerjaan</div> <div dir="auto">3. Kementerian Kependudukan &amp; Pembangunan Keluarga</div> <div dir="auto">4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI</div> <div dir="auto">5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)</div> <div dir="auto">6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)</div> <div dir="auto">7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)</div> <div dir="auto">8. Badan Gizi Nasional</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi X</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendidikan, Olah Raga, dan Riset</div> <div dir="auto">1. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi</div> <div dir="auto">2. Kementerian Pendidikan Tinggi</div> <div dir="auto">3. Kementerian Kebudayaan</div> <div dir="auto">4. Kementerian Pemuda dan Olahraga</div> <div dir="auto">5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)</div> <div dir="auto">6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</div> <div dir="auto">7. Badan Pusat Statistik (BPS)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi XI</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan</div> <div dir="auto">1. Kementerian Keuangan</div> <div dir="auto">2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</div> <div dir="auto">3. Bank Indonesia (BI)</div> <div dir="auto">4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)</div> <div dir="auto">5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)</div> <div dir="auto">6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</div> <div dir="auto">7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)</div> <div dir="auto">8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)</div> <div dir="auto">9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)</div> <div dir="auto">10. BUMN (PMN, Privatisasi)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi XII</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Energi &amp; Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi</div> <div dir="auto">1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</div> <div dir="auto">2. Kementerian Lingkungan Hidup</div> <div dir="auto">3. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal</div> <div dir="auto">4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)</div> <div dir="auto">5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)</div> <div dir="auto">6. Dewan Energi Nasional (DEN)</div> <div dir="auto">7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)</div> <div dir="auto">8. Badan Informasi Geospasial (BIG)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi XIII</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hukum dan HAM</div> <div dir="auto">1. Kementerian Hukum</div> <div dir="auto">2. Kementerian HAM</div> <div dir="auto">3. Kementerian Sekretariat Negara</div> <div dir="auto">4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan</div> <div dir="auto">5. Komnas HAM</div> <div dir="auto">6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)</div> <div dir="auto">7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)</div> <div dir="auto">8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)</div> <div dir="auto">9. Sekretariat Jenderal DPR</div> <div dir="auto">10. Sekretariat Jenderal DPD</div> <div dir="auto">11. Sekretariat Jenderal MPR</div> <div dir="auto">12. Sekretariat Kabinet</div> <div dir="auto">13. Kantor Staf Presiden (KSP)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Badan Anggaran</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan</div> <div dir="auto">2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</div> <div dir="auto">3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</div> <div dir="auto">4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)</div> <div dir="auto">5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan</div> </div>

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan, penambahan AKD baru dimaksudkan agar kerja-kerja di DPR semakin lebih efektif.

DPR Putuskan Tambah Komisi Menjadi 13, Ini Bocoran Lengkapnya

<p style="font-weight: 400;"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/373310872_18381890353030103_8735459911145537427_n-357962632.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI Komisi VIII, Tubagus Ace Hasan&nbsp;Syadzily. (Instagram.com/ ace.hasan.syadzily)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Komisi VIII, Tubagus Ace Hasan&nbsp;Syadzily. (Instagram.com/ ace.hasan.syadzily)</figcaption>
</figure> </p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>&nbsp;Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily menyampaikan pihaknya bersama pemerintah akan segera membahas dan menetapkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.</p> <p style="font-weight: 400;">Ace Hasan sebagai legislator DPR RI menyebutkan pembahasan besaran biaya haji agar memudahkan jamaah melunasi biaya haji karena memiliki waktu yang panjang.</p> <p style="font-weight: 400;">Ace Hasan menjelaskan harapannya DPR RI bisa memutuskan biaya haji pada bulan November 2024 mendatang.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Mudah-mudahan, biaya haji bisa kami putuskan November. Supaya ada waktu yang panjang untuk persiapan layanan terhadap jamaah,&rdquo; ujar Politisi Golkar tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Buat jemaah, juga ada persiapan setoran pelunasan,&rdquo; lanjut pria yang juga menjabat ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.</p> <p style="font-weight: 400;">Ace menjelaskan dalam waktu dekat Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).</p> <p style="font-weight: 400;">Lalu pihaknya kan melakukan rapat internal dengan Kemenag, Kemenkes, Maskapai hingga&nbsp;<em>stakeholder</em>&nbsp;lainnya.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/01787229/hari-pertama-564-orang-lunasi-biaya-haji-kuota-tambahan">Hari Pertama, 564 Orang Lunasi Biaya Haji Kuota Tambahan</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Nanti kita akan bahas bersama biaya haji tahun depan itu berapa. Kita tunggu usulan Pemerintah terlebih dahulu,&rdquo; pungkasnya.</p> <p style="font-weight: 400;">Ace menyampaikan fungsi DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji ialah menyusun atau membuat regulasi haji, menentukan biaya penyelenggaraan serta pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraannya.</p> <p style="font-weight: 400;">Pria yang sering disapa Kang Ace itu menjelaskan meski tingkat penyelenggaraan ibadah haji terus membaik dan meningkat.</p> <p style="font-weight: 400;">Namun Ace menilai masih ada beberapa temuan lapangan yang harus menjadi bahan evaluasi seperti muncul jamaah haji yang menggunakan visa ziarah.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Kemarin saya sampaikan ini visa haji ziarah gak boleh. Masak jamaah haji regular mau masuk bus sudah penuh,&rdquo; ungkapnya.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">&ldquo;Mau wuquf, tendanya sudah penuh. Biasanya mereka berangkat dari Singapura dulu, dari Malaysia dulu, terus ke Riyadh,&rdquo; lanjut Ace.</p> <p style="font-weight: 400;">Ia juga memaparkan jumlah jamaah haji lansia di musim haji 2023 mencapai 61.536 jamaah, sementara yang meninggal di sana mencapai 752 orang.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Ke depan hal-hal yang kurang pada tahun 2023 harus diperbaiki demi kenyamanan para jamaah haji selanjutnya,&rdquo; tutupnya.***</p>

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily siap-siap menetapkan besaran biaya haji 2024.

DPR RI dan Pemerintah Bersiap Tetapkan Biaya Haji 2024, Wakil Ketua Komisi VIII: Demi Kenyamanan Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Mantan Menko PMK yang kini menjabat sebagai Ketua DPR Puan Maharani memberikan sambutan saat serah terima jabatan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Muhadjir Effendy resmi menggantikan Puan Maharani sebagai Menko PMK. Foto:  Dery Ridwansa" width="100%">
<figcaption>Mantan Menko PMK yang kini menjabat sebagai Ketua DPR Puan Maharani memberikan sambutan saat serah terima jabatan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Muhadjir Effendy resmi menggantikan Puan Maharani sebagai Menko PMK. Foto:  Dery Ridwansa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> DPR RI periode 2019-2024 akan menyederhanakan hubungan antara kementerian dengan komisi-komisi di legislatif. Bila pada periode sebelumnya ada kementerian yang bermitra dengan lebih dari satu komisi di DPR, sekarang dipastikan tidak akan lagi terjadi. Satu kementerian hanya bermitra dengan satu komisi.<br /> <br /> "Alhamdulillah, kami berhasil menyusun satu kementerian bermitra dengan satu komisi sehingga nantinya komisi lebih fokus melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (29/10).<br /> <br /> Sebagai contoh, Puan menyebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya akan dibahas di komisi IV. "Semula dibahas di Komisi IV dan Komisi VII, sehingga sering lempar tanggung jawab, butuh energi dan waktu untuk koordinasi," imbuhnya.<br /> <br /> Politikus PDI Perjuangan itu mengharapkan kebijakan ini bisa membuat DPR memaksimalkan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah. Kesepakatan ini sendiri tercapai dalam Rapat Konsultasi DPR Pengganti Bamus yang dihadiri pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi, Senin (28/10). Selanjutnya akan disahkan dalam Rapat Paripurna Ke IV DPR RI Selasa (29/10) siang.<br /> <br /> Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, paripurna siang ini juga akan menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pembentukan 11 komisi DPR RI periode 2019-2024. "Jadi hari ini paripurna kita akan melakukan usulan menetapkan usulan dari fraksi-fraksi tentang anggota di komisi dan AKD," ucapnya.<br /> <br /> Dasco menuturkan, hampir seluruh fraksi DPR sudah menyetor AKD. Selanjutnya hanya tinggalkan dibacakan pada rapat paripurna. "Sampai dengan kemarin itu sudah ada 8 fraksi. Ada satu belum saya lupa, mungkin pagi ini sudah, tapi nanti kita cek lagi," pungkas Dasco.

Puan Ubah Sistem Hubungan Komisi DPR dengan Kementerian

Komisi DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komisi DPR

Berita Terkini