<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/WhatsApp-Image-2025-12-26-at-173528-903801729.jpg" alt="Beasiswa pra sejahtera di Kota Surabaya diupayakan agar tepat sasaran dan berkelanjutan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Beasiswa pra sejahtera di Kota Surabaya diupayakan agar tepat sasaran dan berkelanjutan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Beasiswa pra sejahtera di Kota Surabaya diupayakan agar tepat sasaran dan berkelanjutan. program ini memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso menegaskan komitmen mengawal penyaluran beasiswa tersebut. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur mengapresiasi Pemprov Jatim dalam meningkatkan kualitas SDM melalui penyaluran Beasiswa Pra Sejahtera, khususnya di Kota Surabaya. &rdquo;Saat ini sekitar tiga ribuan murid di Surabaya telah menerima manfaat dari program tersebut,&rdquo; kata Ketua DPC Gerindra Surabaya itu seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, jumlah ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga pra sejahtera agar tetap bisa mengenyam pendidikan. &rdquo;Totalnya sekitar tiga ribuan murid yang menjadi penerima manfaat dari Beasiswa Pra Sejahtera,&rdquo; tutur politikus muda penghobi olahraga ini. Cahyo menyebut, pelaksanaan program dari sisi teknis sudah berjalan baik, termasuk besaran bantuan yang diberikan kepada siswa. Nominal yang diterima mampu membantu penguatan ekonomi keluarga serta mempermudah akses pendidikan. &rdquo;Secara teknis, nominal satuan yang diberikan kepada penerima manfaat sudah cukup membantu penguatan ekonomi dan kemudahan akses pendidikan bagi anak-anak kita,&rdquo; tutur alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini. Selain besaran bantuan, Cahyo juga memberi perhatian pada efektivitas dan ketepatan sasaran penerima. Dia menyampaikan bahwa pendataan penerima manfaat menunjukkan perkembangan positif. &rdquo;Kami melihat efektivitas dan ketepatan penerima manfaatnya, dan data penerima saat ini sudah sangat baik,&rdquo; kata politikus asal Dapil Jatim 1 Kota Surabaya ini. Meski demikian, Cahyo mendorong peningkatan kualitas pendataan agar program benar-benar menyasar pelajar yang membutuhkan. Dia menyebut pentingnya pembaruan data secara berkala. &rdquo;Ke depan kami berharap data penerima bisa terus ditingkatkan agar program ini betul-betul tepat sasaran,&rdquo; ujar Cahyo. Cahyo menegaskan tujuan utama Beasiswa Pra Sejahtera bukan hanya membantu biaya pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas SDM Jawa Timur secara berkelanjutan. Dia berharap program ini terus diperkuat dan diperluas. &rdquo;Beasiswa ini harus benar-benar diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan dan mampu meningkatkan kualitas SDM Jawa Timur,&rdquo; tandas Cahyo.

DPRD Jatim mengapresiasi penyaluran Beasiswa Pra Sejahtera di Kota Surabaya demi memperluas akses pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM

Cahyo Harjo Kawal Penyaluran Beasiswa Pra Sejahtera di Surabaya, Sebut Dapat Tingkatkan Kualitas SDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/07/WhatsApp-Image-2024-03-07-at-202206-4156360345.jpg" alt="Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta KH Muhammad Thamrin." width="100%">
<figcaption>Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta KH Muhammad Thamrin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polemik Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menjadi sorotan publik. Salah satunya anggota legislatif Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Komisi E KH Muhammad Thamrin. Pria yang karib disapa Kiai Thamrin itu mengatakan, hal tersebut bukti kurangnya sinkronisasi kebijakan dan lemahnya komunikasi publik Pemprov DKI. &rdquo;Pada masa sulit seperti ini harga-harga kebutuhan pokok sedang naik, mekanisme yang terkesan tertutup dalam penentuan kriteria dan desil bagi siswa dan mahasiswa yang mendapatkan KJP dan KJMU khususnya di Jakarta membuat kita semua bertanya dan kesal, karena banyaknya pembatalan kepada siswa dan mahasiswa yang sebelumnya dapat, apalagi ada dalam satu keluarga, di mana ada anak yang dapat dan ada anak yang tidak dapat,&rdquo; kata Thamrin, Kamis (7/3). Meskipun info terbaru dari Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, Rabu (6/3), intinya tidak ada pembatalan status untuk penerima lanjutan KJMU karena klasifikasi desil pada data Regsosek tidak lagi menjadi dasar dalam pemenuhan persyaratan penerima. Thamrin yang mendapatkan suara terbanyak sementara se-DKI Jakarta pada Pileg 2024 menambahkan, pembatalan status dapat terjadi bila mahasiswa melanggar larangan KJMU yang sudah diketahui siswa dan mahasiswa penerima. Dia menyayangkan minimnya sosialisasi bahwa penerima lanjutan harus melakukan input data kembali. &rdquo;Ini sudah menjadi polemik, kami bersyukur jika ini kembali normal. Ini menambah keyakinan kita sekaligus mengonfirmasi apa yang dikeluhkan masyarakat, bahwa sepeninggal Gubernur Anies, Jakarta mengalami kemunduran dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan,&rdquo; ucap KH Muhammad Thamrin.

Polemik KJP dan KJMU menjadi sorotan publik. Hal itu bukti kurangnya sinkronisasi kebijakan dan lemahnya komunikasi publik Pemprov DKI

Polemik KJP dan KJMU, PKS Sebut Bukti Kurangnya Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/rencana-1.jpg" alt="Stadion Mattoanging, di Makassar. Arnas Padda/Antara" width="100%">
<figcaption>Stadion Mattoanging, di Makassar. Arnas Padda/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan belum bisa memastikan waktu kelanjutan tender proyek pembangunan kembali Stadion Andi Mattalatta eks Mattoangin. Sebab, masih berperkara hukum di pengadilan.  ”Soal Stadion Mattoangin ini tidak bisa dilaksanakan tender, karena masih ada proses gugatan hukum di pengadilan,” ungkap anggota Komisi E Andre Prasetyo Tanta seperti dilansir dari Antara di gedung DPRD.  Menurut dia, tender kelanjutan pembangunan stadion tersebut belum bisa dilaksanakan karena berproses hukum. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel tidak berani melanjutkan tender.  Meski demikian, menurut dia, pihak Dispora Pemprov Sulsel tetap akan melanjutkan tender apabila perkara gugatan lahan di PN Makassar yang kini sedang bergulir sudah ada keputusan final atau berkekuatan hukum tetap (inkrah).  ”Dispora tidak bisa melaksanakan tender kalau masih ada gugatan hukum yang sedang berjalan. Ini harus menunggu putusan gugatan inkrah baru bisa dilaksanakan kembali tender pembangunan stadion,” kata Andre Prasetyo Tanta, legislator Fraksi Nasdem itu.  Sejauh ini, menurut dia, DPRD Sulsel terus mendorong pihak terkait agar masalah hukum tersebut dapat terselesaikan dengan cepat. Sehingga, stadion kebanggaan masyarakat Makassar dapat dibangun kembali setelah dirobohkan total pada Oktober 2020.  ”Kami di DPRD akan terus mendorong agar bisa cepat ditenderkan untuk membangun kembali stadion kebanggaan kita bisa segera ada,” tutur Andre Prasetyo Tanta.  Sebelumnya, DPRD Sulsel telah menyetujui anggaran pembangunan Stadion Mattoangin sebesar Rp 60 miliar untuk tahun anggaran 2023. Selain itu, Pemprov Sulsel telah mengajukan anggaran besar dari APBN guna kelanjutan pembangunan stadion.  Namun, pengerjaan stadion belum bisa dilakukan meski ada anggaran tersedia. Sebab, masih berproses gugatan perdata diajukan penggugat masing-masing Andi Ilhamsyah Mattalatta dan Teddy Anwar yang mengklaim lahan tersebut miliknya.  Walaupun Pengadilan Negeri Makassar memutuskan Pemprov selaku tergugat menang di tingkat PN Makassar, tetapi penggugat telah mengajukan upaya hukum banding satu tingkat di atas PN Makassar. Kepala Biro Hukum Sekretariat Pemprov Sulsel Marwan menyatakan, tetap berkomitmen membangun stadion. Hanya saja harus berhati-hati karena masih ada persoalan hukum terkait lahan dan ganti rugi dari penggugat yang belum tuntas.  ”Kalau semua tuntas dan kita menang secara inkrah baru aman di sisi hukum. Mengenai kesiapan teknis dan anggaran tentu akan disiapkan,” kata Marwan.

DPRD Sulsel Belum Pastikan Pembangunan Stadion Mattoangin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-17521.jpg" alt="Ilustrasi pelajar di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar di Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hati orang tua mana yang tidak teriris melihat buah hatinya tak bisa masuk ke sekolah. Belum melunasi tunggakan di sekolah, siswa salah satu SMA di Surabaya dilarang masuk sekolah.  Orang tua dari MK, setiap hari berjualan makanan dan minuman ringan di depan SMA YP 17 Surabaya. Suaminya bekerja sebagai tambal ban.  ”Warung beberapa bulan ini sepi. Suami paling Rp 50 ribu per hari dapat uangnya,” kata orang tua MK kepada JawaPos.  MK menunggak biaya SPP per bulan sejak kelas dua. Kini, MK duduk di bangku kelas tiga. Biaya SPP kelas dua dan kelas tiga berbeda. Orang tua MK menyebutkan, SPP kelas dua kala itu sebesar Rp 600 ribu. Lalu, SPP kelas tiga Rp 872 ribu.  Selain menunggak biaya SPP, MK juga belum membayar uang gedung. Jika ditotal, MK menanggung utang kepada sekolahnya sejumlah Rp 12 juta lebih.  ”Saya sudah bawa uang Rp 1 juta karena pihak sekolah bilang minimal bawa Rp 3 juta dicicil dulu. Maksimal sampai 15 Februari ini, kalau nggak dicicil ya nggak bisa masuk,” terang orang tua MK.  Dia mendapatkan uang Rp 1 juta tersebut dari rentenir. Pinjam Rp 1 juta, Dia harus mengembalikan Rp 1,5 juta. Hingga kini, dia tak bisa berpikir dan kebingungan mencari uang Rp 3 juta.  Terpisah, Wakil Ketua Komisi E (Kesra) DPRD Provinsi Jawa Timur Hikmah Bafaqih mengatakan, prinsipnya sangat dilarang melarang anak tidak boleh ke sekolah karena soal keuangan. Jika itu lembaga swasta dan kesulitan, pihak orang tua mungkin bisa minta bantuan Pemkot Surabaya.  ”Sebab di Surabaya banyak bantuan untuk siswa tak mampu yang ber-KTP Surabaya,” papar Hikmah Bafaqih, politikus PKB itu.

Punya Tagihan Rp 12 Juta, Siswa di Surabaya Dilarang Masuk Sekolah

Komisi E

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komisi E

Berita Terkini

Cahyo Harjo Kawal Penyaluran Beasiswa Pra Sejahtera di Surabaya, Sebut Dapat Tingkatkan Kualitas SDM

Polemik KJP dan KJMU, PKS Sebut Bukti Kurangnya Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan

DPRD Sulsel Belum Pastikan Pembangunan Stadion Mattoangin

Punya Tagihan Rp 12 Juta, Siswa di Surabaya Dilarang Masuk Sekolah

Download Aplikasi JawaPos.com