<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/23/pelni-2929341165.jpg" alt="Kapal Pelni. (JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Kapal Pelni. (JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri meminta pemerintah memastikan kelayakan moda transportasi menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025, termasuk untuk moda transportasi laut. Mengingat, terjadi lonjakan penumpang kapal penyeberangan hingga 50 persen dibanding musim mudik pada 2024. "Kapal laut menjadi salah satu pilihan utama bagi pemudik, terutama di wilayah kepulauan dan daerah yang tidak terhubung dengan infrastruktur jalan yang memadai. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kapal yang digunakan dalam kondisi layak, aman, dan nyaman bagi para penumpang," kata Irine Yusiana Roba Putri. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat pergerakan orang pada musim mudik Lebaran 2025 mulai melonjak pada H-9 atau Sabtu (22/3). Khususnya untuk penumpang kereta api dan kapal feri yang mengalami kenaikan di atas 50 persen.&nbsp; Pemerintah juga memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada H-3 atau 28 Maret. Menurut Irine, lonjakan penumpang menjelang Lebaran sering kali menyebabkan kapal kelebihan kapasitas. &ldquo;Tentunya ini meningkatkan risiko keselamatan, terutama jika tidak ada pengawasan ketat terhadap jumlah penumpang dan muatan,&rdquo; ujar Irine Yusiana Roba Putri. Irine pun menyoroti masih ada kapal-kapal yang sudah berusia tua dioperasikan dan tidak mendapatkan perawatan yang optimal. Dia menyebut, kondisi ini bisa menyebabkan kendala teknis di tengah perjalanan seperti mesin mogok atau kebocoran kapal. Meskipun sudah ada regulasi terkait kelayakan kapal, namun implementasi di lapangan sering kali kurang maksimal. &ldquo;Dalam beberapa kasus, kapal yang seharusnya tidak beroperasi tetap digunakan karena lemahnya pengawasan," cetus Irine. Anggota Komisi bidang infrastruktur dan transportasi DPR tersebut meminta pemerintah untuk memberlakukan sanksi tegas bagi operator kapal yang melanggar aturan keselamatan. Termasuk pencabutan izin operasional jika ditemukan pelanggaran serius.&nbsp; &ldquo;Pemerintah juga harus mengawasi harga tiket agar tetap sesuai ketentuan dan mencegah praktik calo atau penipuan tiket palsu. Dan memastikan tersedianya alat keselamatan seperti pelampung dan sekoci dalam jumlah cukup untuk seluruh penumpang," tutur Irine Yusiana Roba Putri. Di sisi lain, Irine mengatakan kondisi cuaca yang buruk seperti gelombang tinggi dan angin kencang, sering menjadi ancaman bagi kapal penyeberangan. Khususnya bagi kapal dengan spesifikasi yang kurang memadai untuk menghadapi kondisi ekstrem. Irine mengingatkan penting bagi Pemerintah untuk terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) agar peringatan dini dapat cepat diketahui bila ada potensi cuaca buruk yang dapat membahayakan perjalanan kapal. &ldquo;Kondisi cuaca juga perlu dipantau secara terus-menerus oleh KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) dan pengelola kapal untuk menghindari dampak buruk cuaca ekstrem, khususnya yang saat ini sedang melanda Maluku Utara,&rdquo; tandas Irine Yusiana Roba Putri.

Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri meminta pemerintah memastikan kelayakan kapal laut menjelang mudik Lebaran 2025

 Komisi V DPR RI Ingatkan Tak Operasikan Kapal Tua untuk Transportasi Laut masa Mudik Lebaran 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/JKT2-PDIP-Perkarakan-Edy-Mulyadi-eca1.jpg" alt="Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Lasarus (kanan) memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/22). Lasarus angkat bicara terkait ucapan Edy Mulyadi yang menyebut Kalimantan tempat jin buang anak menyikapi rencana pemer" width="100%">
<figcaption>Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Lasarus (kanan) memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/22). Lasarus angkat bicara terkait ucapan Edy Mulyadi yang menyebut Kalimantan tempat jin buang anak menyikapi rencana pemer</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berharap, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana. Ia mengingatkan, pemotongan setiap pagu anggaran diharapkan diperhitungkan secara matang agar tak berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah," kata Lasarus kepada wartawan, Selasa (11/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lasarus mengingatkan, jika efisiensi yang memiliki tujuan baik namun dilakukan dengan gegabah bakal memiliki efek domino terhadap rakyat. Ia mencontohkan, kesejahteraan rakyat yang turun, banyaknya pengangguran hingga tak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian, terhadap kesejahteraan, pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator dari fraksi PDI Perjuangan itu menekankan, APBN bukan hanya bicara untung dan rugi. Namun, APBN bicara triger dan memberi kejut dalam pertumbuhan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, APBN harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar ekonomi masyarakat bergerak. Dia memaparkan, ada banyak dampak dari dihentikannya sementara pembahasan anggaran untuk infrastruktur seperti, berhentinya kegiatan sektor kontruksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Lasarus mengamini Komisi V DPR RI dalam posisi taat asas atau mengikuti mekanisme bernegara. Dalam hal ini, Komisi V DPR mematuhi instruksi presiden (inpres) terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian inpres itu ada turunannya surat edaran Menteri Keuangan, dikirim lah ke sini, posisi kami di sini hanya menyetujui, termasuk IKN," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015631713/rri-dan-tvri-buka-suara-soal-pengurangan-karyawan-dan-program-imbas-efisiensi-anggaran-presiden-prabowo">RRI dan TVRI Buka Suara Soal Pengurangan Karyawan dan Program Imbas Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lasarus tak mau berprasangka lebih jauh terkait diblokirnya anggaran untuk IKN. Dia meyakini, pemerintah punya alasan yang baik untuk menghentikan proyek pembangunan IKN tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita percayakan kepada pemerintah karena masih terlalu dini juga buat saya, kami semua yang ada di sini untuk mengatakan ini arahnya kemana, karena efisiensi dengan anggaran kurang lebih Rp300 triliun masih ada di posisi pemerintah, karena tidak mungkin itu disimpan tidak dipakai. Hanya mungkin pemerintah saat ini sedang mencari posisi mana yang perlu diefisiensi mana yang tidak perlu diefisiensi," ujar Lasarus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlepas dari diblokirnya anggaran untuk IKN, Lasarus justru lebih menyorot dipotongnya dana untuk sejumlah program yang bersifat wajib di Komisi V DPR RI, seperti preservasi. Preservasi merupakan program untuk merawat kondisi jalan di seluruh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dana preservasi adalah dana yang digunakan untuk kita merawat kondisi jalan supaya kondisi jalan yang bagus ini bertahan. Kalau ini tidak kita anggarkan kondisi jalan akan menurun," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita mau lebaran nih masa jalan pada hancur di seluruh Indonesia, karena preservasi ini untuk seluruh Indonesia, misal kemarin preservasi masih nol. Ini pasti semua akan diperbaiki," timpalnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Lasarus menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang akhirnya memutuskan melakukan rekonstruksi anggaran APBN Tahun 2025. Dia mengaku telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR guna menghentikan rapat kerja bersama para menteri sampai rekonstruksi anggaran itu rampung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak akan memakan waktu lama, tentu saya juga sebagai anggota DPR, Wakil Rakyat tidak boleh lama karena kalau semakin lama ini kan semua pada diam ini, contoh hari ini ada 2,5 juta pekerja kontruksi yang belum bisa bekerja, semua masih nunggu. Bisnis batu enggak gerak, bisnis pasir enggak gerak, bisnis semen enggak gerak. Semua masih pada posisi diam," pungkas Lasarus.</div>

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berharap, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana.

Komisi V DPR Ingatkan Pemotongan Anggaran Negara Tak Menyasar yang Bersentuhan dengan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/06/WhatsApp-Image-2024-04-05-at-202414-1258355806.jpg" alt="Rombongan meninjau lokasi pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional di Kawasan Sudiang, Kecamatan Tamalanrea, Makassar." width="100%">
<figcaption>Rombongan meninjau lokasi pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional di Kawasan Sudiang, Kecamatan Tamalanrea, Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mendampingi tim Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja. Para pejabat itu sempat membahas kesiapan rencana pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional di Makassar, Sulawesi Selatan.&nbsp; &rdquo;Kami menyiapkan anggaran Rp 200 miliar di APBD Perubahan untuk akses pembangunan jalan menopang konektivitas kawasan stadion. Kami juga sementara menggambar (desain). Sehingga dana pusat nanti bisa difokuskan ke pembangunan stadion,&rdquo; kata Ramdhan seperti dilansir dari Antara.&nbsp; Menurut dia, stadion yang akan dibangun bertaraf internasional itu memiliki kapasitas 30 ribu penonton. Bahkan diharapkan bisa mencapai 50 ribu penonton. Hal itu menjadi mimpi masyarakat Sulsel dapat terwujud. &rdquo;Jadi, kami dari Komisi V DPR RI ingin memastikan kesiapan lahan dari rencana pembangunan stadion. Alhamdulillah, Pak Pj Gubernur beserta wali kota dan Bupati Maros memediasi untuk menyiapkan lahan sehingga APBN kita masuk mengintervensi pembangunan itu,&rdquo; papar Andi Iwan Aras.&nbsp; Menurut dia, DPR RI telah menyetujui menggelontorkan APBN atas usul pembangunan stadion dengan skema multiyears. Bahkan&nbsp;rencana pembangunan stadion itu merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo berdasar aspirasi masyarakat Sulsel.&nbsp; Pihaknya mengapresiasi upaya Wali Kota Makassar Danny Pomanto yang akan membangun akses jalan menuju stadion dengan alokasi dari APBD Perubahan senilai Rp 200 miliar. &rdquo;Insya Allah, tahun ini sudah bisa kita mulai pembangunannya (stadion). Untuk infrastruktur jalan, tidak akan jadi masalah karena akan ditangani Pak Wali di bawah arahan Pak Pj Gubernur,&rdquo; ujar Andi Iwan Aras.&nbsp; Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin berharap Presiden Joko Widodo segera melakukan groundbreaking atau peresmian awal pada Juli atau Agustus. Dijadwalkan presiden akan berada di Makassar bertepatan dengan acara peresmian Rumah Sakit Khusus Jantung, Otak, dan Kanker, di kawasan reklamasi Center Poin of Indonesia (CPI).&nbsp; &rdquo;Kawasan ini bukan hanya persoalan stadion saja, melainkan sebuah ekosistem hidup yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulsel yang terintegrasi yang disebut Mamminasata sebagai mana arahan Presiden Jokowi,&rdquo; tutur Bahtiar Baharuddin.

Rombongan Komisi V DPR RI kunjungan kerja membahas kesiapan pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional di Makassar

Wali Kota Makassar dan Komisi V DPR RI Bahas Pembangunan Stadion Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220531_204656.jpg" alt="Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengungkap sejumlah temuan atau permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022. Salah satunya penyalahgunaan aturan penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) oleh oknum tertentu.  ”Kemudian jalur terakhir itu ada SKTM. Jadi mereka bisa masuk lewat surat keterangan tidak mampu. Tapi SKTM juga dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (6/7).  Setelah dilakukan verifikasi, kata dia, ternyata ada orang tua siswa yang mampu secara ekonomi tetapi menggunakan SKTM dalam PPBD. Temuan lain, masih ada oknum orang tua siswa menitipkan anaknya pada oknum pejabat, termasuk pada anggota dewan.  Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, sejumlah anggota dewan yang tidak melakukan hal itu atau menolak permintaan orang tua siswa tersebut, malah kena getahnya yakni menjadi korban perundungan di media sosial.  ”Soal titipan saya kira ini memang tidak bisa lepas dari upaya-upaya orang tua menghubungi pejabat, seperti anggota dewan, supaya anaknya masuk ke sekolah yang mereka inginkan,” papar Abdul Harris Bobihoe.  Dia meminta warga untuk memanfaatkan jalur yang sudah disediakan Dinas Pendidikan dalam PPDB. Yakni jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi.  ”Seharusnya mereka menggunakan jalur-jalur itu jangan kemudian ke anggota dewan minta surat itu kan kasihan anggota dewan di-bully (menjadi korban perundungan) terus. Kami ingin menegakkan PPDB berjalan dengan baik jangan sampai kami sendiri harus melanggar,” ucap Abdul Harris Bobihoe.  Harris mengatakan, masih ada penyimpangan dilakukan masyarakat demi menyekolahkan anak mereka ke tempat yang dianggap sekolah favorit. Seperti memaksakan diri memasuki zonasi terdekat sekolah agar dapat diterima, padahal jarak rumah anak dengan sekolah yang sebenarnya puluhan kilometer.  ”Pada era saat ini tidak ada lagi namanya sekolah favorit. Hal itu harus dihapuskan. Ada orang tua maunya di SMA 3, kalau begitu gini saja di Bandung kita namanya semua sekolah SMA 3 saja. Begitu ya jadi biar anggapan ini berhenti,” tutur Abdul Harris Bobihoe.  Dia menambahkan, pada dasarnya sistem PPDB yang disiapkan dinas pendidikan sudah bagus. Namun, ulah sejumlah orang membuat permasalahan terus ada atau ditemukan.  ”Saya kira bukan sistemnya (PPDB) yang tidak baik tapi memang intervensi dari beberapa orang itu, akan terus terjadi. Mereka mencari jalan. Oknum-oknum itu akan mencari jalan demi masuk sekolah yang dianggap favorit,” ucap Abdul Harris Bobihoe.

DPRD Jabar Ungkap Temuan Penyalahgunaan SKTM di PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/0_IMG-20211016-WA0014-1.jpg" alt="Belasan orang perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Guru & Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Jawa Barat (GTKHNK 35+) dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35 Tahun ke atas mendatangi Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Humas DPRD Jabar" width="100%">
<figcaption>Belasan orang perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Guru & Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Jawa Barat (GTKHNK 35+) dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35 Tahun ke atas mendatangi Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Humas DPRD Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Belasan orang perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Guru &amp; Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Jawa Barat (GTKHNK 35+) dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35 Tahun ke atas mendatangi Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka mengadukan nasibnya kepada legislatif terkait tes PPPK  2021.  ”Jadi kedatangan mereka untuk mempertanyakan regulasi PPPK dan evaluasi hasil pengumuman hasil tes PPPK guru 2021,” kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Haris Bobihoe, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (16/10).  Haris mengatakan, secara normatif pihaknya sudah memahami keluhan para guru honorer dan tenaga kependidikan. Yang harus dilakukan saat ini adalah perbaikan data guru honorer.  ”Kita akan meminta penambahan kuota mengingat Jabar penduduknya salah satu terbanyak di Indonesia, distribusi formasi yang harus jelas, kami akan berkoordinasi bersama dispendik dan BKD mengenai formasi guru di Jawa Barat,” kata Haris.  Abdul Haris menekankan bahwa Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus memformulasikan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait. ”Kami minta kepada dispendik dan BKD akan melakukan evaluasi terhadap kendala yang ada pada proses tahap penerimaan guru P3K,” terang Haris.  Dia juga mengapresiasi langkah yang ditempuh para guru honorer dan tenaga kependidikan selama ini. Pihaknya siap mengawal tuntutan tersebut ke pemerintah pusat.  ”Kami akan komunikasikan bersama pemerintah pusat dalam hal ini Komisi X DPR,” papar Haris.  Sementara, itu Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya berpesan agar kepada semua penyelenggara mulai dari pusat sampai daerah untuk selalu melakukan evaluasi berkala. Hal itu agar ke depan apabila ada kekurangan bisa diperbaiki pada tahap selanjutnya.  ”Harapan kami mohon ada evaluasi bagi semua penyelenggara di pusat maupun di provinsi dan di daerah sebagai pemberi input agar kekurangan di tahap satu bisa diperbaiki di tahap dua dan tiga dan kalo memang masih ada kekurangan bisa diperbaiki tahun depan lagi,” tambah Abdul Hadi Wijaya.

Guru Honorer Adukan Nasibnya ke DPRD Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/SRIWIJAYA-JATUH.jpg" alt="Ilustrasi Sriwijaya Air Sj 182 (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sriwijaya Air Sj 182 (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan, Komisi V DPR segera memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu dilakukan untuk meminta penjelasan terkait peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di Kepulauan Seribu, Sabtu (9/1).  ’’Kami akan undang dan panggil Kemenhub sebagai pemegang regulasi, otoritas penerbangan dan perusahaan untuk menanyakan peristiwa tersebut,’’ kata Syarief seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, DPR RI baru memulai Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020–2021 pada Senin (11/1), sehingga agenda Rapat Kerja dengan Kemenhub, otoritas penerbangan, dan perusahaan penerbangan akan dilakukan setelah pembukaan masa sidang.  Syarief menilai, Raker tersebut sangat mendesak untuk segera dilakukan karena banyak berita yang simpang siur terkait musibah jatunya pesawat Sriwijaya Air tersebut. ’’Ada yang katakan pesawat tersebut sudah rusak sejak terbang dari Makassar, diperbaiki lalu terbang lagi ke Jakarta, kemudian ke Pontianak dan akhirnya terjadi kecelakaan,’’ ujarnya.  Menurut dia, Komisi V DPR juga ingin mengetahui apakah kecelakaan tersebut berkaitan dengan kesalahan manusia atau karena masalah pada pesawat.  Politisi Partai Nasdem itu tidak menampik adanya persoalan di internal Sriwijaya sehingga pengawasan penerbangan tidak maksimal dari maskapai, yang misalnya menyebabkan komponen terkait syarat-syarat penerbangan tidak bisa dipenuhi.  ’’Kita tahu di internal Sriwijaya ada persoalan sehingga pengawasan tidak maksimal dari maskapai bahkan dulu beberapa komponen terkait syarat penerbangan di hari-hari tertentu tidak bisa dipenuhi misalnya jumlah pegawai dikurangi. Itu laporan yang masuk kepada kami sehingga akan kami minta keterangan dari Kemenhub,’’ katanya.  Sebelumnya, Kemenhub mengonfirmasi pesawat Sriwijaya Air SJY 182 Rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada Sabtu pukul 14.40 WIB. Total penumpang pesawat tersebut adalah sebanyak 50 orang terdiri dari 40 dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi. Lalu ditambah 12 orang yaitu 6 kru aktif dan 6 kru ekstra.  Saat ini tim penyelamat telah menurunkan sejumlah kapal untuk melakukan pertolongan, yaitu kapal dari KPLP Ditjen Perhubungan Laut, Kapal Basarnas (3 kapal dan 3 kapal karet, 2 sea rider), dan Kapal TNI Angkatan Laut (KRI Lalat, KRI Kurau, KRI Siwar, dan KRI Cut Nyak Dien yang sedang menuju tempat diduga jatuhnya persawat. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IcOENmXFwRM  &nbsp;

Pesawat Sriwijaya Air Kecelakaan, Komisi V Akan Panggil Kemenhub

Komisi V

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komisi V