<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/AKSI-SUPORTER-USUT-TUNTAS-TRAGEDI-KANJURUAN-FEDRIK-TARIGAN-5.jpg" alt="Suporter sepak bola melakukan aksi solidaritas tragedi Kanjuruhan saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta, Minggu (30/10/2022).Pada aksinya mereka menuntut penuntasan tragedi Kanjuruhan secara transparan serta adil dan meminta PSSI untuk bert" width="100%">
<figcaption>Suporter sepak bola melakukan aksi solidaritas tragedi Kanjuruhan saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta, Minggu (30/10/2022).Pada aksinya mereka menuntut penuntasan tragedi Kanjuruhan secara transparan serta adil dan meminta PSSI untuk bert</figcaption>
</figure>Bentuk Tim Penyelidikan Pro-justitia Tragedi Kanjuruhan  JawaPos.com – Mulai bertugasnya komisioner baru Komnas HAM diharapkan bisa menuntaskan penyelesaian kasus kemanusiaan tragedi Kanjuruhan. Terutama dalam mengusut dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada peristiwa nahas 1 Oktober lalu.  Menurut pendamping hukum Tim Gabungan Aremania (TGA) Anjar Nawan Yusky, temuan faktual Komnas HAM terkait dengan tragedi Kanjuruhan yang dihasilkan komisioner sebelumnya di bawah kepemimpinan Ahmad Taufan Damanik belum cukup memuaskan. ”Komnas HAM (era Taufan Damanik, Red) semestinya tidak terlalu terburu-buru menyimpulkan tidak ada pelanggaran HAM berat,” kata Anjar kepada Jawa Pos.  Hasil temuan faktual Komnas HAM sebelumnya menyimpulkan tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM biasa. Komnas HAM tidak menemukan unsur sistematis dalam penembakan gas air mata yang menelan korban 135 orang tersebut. Hal itulah yang membuat Komnas HAM tidak mengategorikan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.  Anjar berharap Komnas HAM yang kini dinakhodai Atnike Nova Sigiro membuka penyelidikan baru terkait dengan dugaan pelanggaran HAM berat di peristiwa Kanjuruhan. Tentu saja, penyelidikan harus pro-justitia dengan cara membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan masyarakat.  Sekjen Federasi Kontras Andy Irfan menambahkan, pimpinan Komnas HAM yang sekarang harus menindaklanjuti temuan-temuan faktual yang dihasilkan dari penyelidikan dan pemantauan komisioner Komnas HAM yang lama. Dia juga menilai kesimpulan Komnas HAM tentang tragedi Kanjuruhan belum memuaskan.  Selain tragedi Kanjuruhan, Andy berharap komisioner baru Komnas HAM bisa bekerja maksimal memastikan agenda-agenda HAM dapat terwujud. Terutama memastikan pertanggungjawaban negara atas pelanggaran berat HAM dalam pembunuhan Munir Said Thalib hingga peristiwa kemanusiaan lain di Papua.  Sementara itu, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro belum berkomentar terkait dengan tuntutan Aremania mengenai penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat tragedi Kanjuruhan. Atnike belum merespons permintaan wawancara yang dikirim Jawa Pos.  Sebagaimana diberitakan, Komnas HAM melakukan serah terima jabatan (sertijab) komisioner pada Jumat (11/11). Total ada sembilan komisioner Komnas HAM yang akan menjabat sampai 2027. Yakni, Atnike Nova Sigiro, Prabianto Mukti Wibowo, Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Hari Kurniawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, Saurlin P. Siagian, dan Uli Parulian Sihombing.

Minta Komisioner Baru Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/atnike.jpg" alt="RAPAT MARATON: Puan Maharani (dua dari kanan) bersama jajaran pimpinan DPR saat rapat paripurna yang mengesahkan sembilan anggota Komnas HAM periode 2022-2027 kemarin. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>RAPAT MARATON: Puan Maharani (dua dari kanan) bersama jajaran pimpinan DPR saat rapat paripurna yang mengesahkan sembilan anggota Komnas HAM periode 2022-2027 kemarin. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – DPR mengesahkan sembilan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2022–2027 kemarin (4/10). Ketua DPR Puan Maharani berharap semua anggota terpilih Komnas HAM dapat melindungi hak-hak rakyat secara maksimal. ’’Khususnya hak-hak perempuan,’’ ujar Puan.  Pengesahan anggota Komnas HAM dilakukan dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan I Tahun Sidang 2022–2023 di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.  Rapat tersebut menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR mengenai calon anggota Komnas HAM pada 30 September lalu. Dari 14 kandidat, 9 orang terpilih sebagai calon anggota Komnas HAM. ’’Semoga dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan amanah,” kata Puan yang memimpin rapat paripurna.  Sembilan anggota terpilih Komnas HAM itu adalah Atnike Nova Sigiro, Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, Saurlin P. Siagian, dan Uli Parulian Sihombing.  Jumlah komisioner bertambah dibandingkan periode sebelumnya yang hanya tujuh orang. Dengan bertambahnya jumlah anggota Komnas HAM, kinerja mereka diharapkan semakin efektif dan lebih cepat dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.  Dari sembilan anggota yang ditetapkan DPR, Atnike terpilih sebagai ketua Komnas HAM. Puan pun mengapresiasi terpilihnya Atnike sebagai ketua baru yang menggantikan Ahmad Taufan Damanik. Atnike menjadi perempuan pertama yang terpilih sebagai ketua Komnas HAM dalam sejarah Indonesia. ’’Semoga dengan terpilihnya ketua perempuan Komnas HAM, hak-hak perempuan Indonesia semakin terjamin,” ucap Puan. Nama-nama anggota terpilih akan dikirim ke Presiden Joko Widodo untuk dilantik.  Terpilihnya Atnike sebagai ketua Komnas HAM mendapat respons dari para pegiat HAM. Salah satunya, Haris Azhar. Haris yang bersama Atnike mendirikan Lokataru Foundation pada 2016 menyebut para komisioner baru Komnas HAM harus menerapkan standar etik tinggi untuk menghadapi kerumitan persoalan Komnas HAM. Baik persoalan internal maupun eksternal.  ”Akan menarik melihat mereka (Atnike dkk) menghadapi keruwetan di Komnas HAM,” terangnya.  Haris mengatakan, Komnas HAM punya banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan. Salah satunya, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. ”Penyelidikan kasus Munir yang belum lama ini dimulai Komnas HAM salah satunya,” ujarnya.

Atnike, Perempuan Pertama Pimpin Komnas HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Kantor-Komnas-HAM-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kantor Komnas HAM. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor Komnas HAM. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI menyetujui sembilan komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 hasil keputusan Komisi III DPR dalam sidang paripurna, Selasa (4/10).  Pengambilan keputusan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, setelah mendengar laporan yang disampaikan Komisi III DPR terkait jalannya proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test hingga rapat pleno.  "Sidang dewan yang terhormat, sekarang, perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan komisi III atas hasil uji kelayakan anggota Komnas HAM periode 2022-2027 dapat disetujui?” kata Dasco kepada anggota dewan di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.  "Setuju," jawab para anggota dewan.  Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengakui adanya penambahan komisioner Komnas HAM yang semula tujuh menjadi sembilan orang. Hal itu merupakan usulan DPR RI.  "jumlahnya bertambah dan itu merupakan usulan DPR," ucap Arsul.  Berikut 9 komisioner Komnas HAM pilihan DPR untuk periode 2022-2027:  1. Abdul Haris Semendawai 2. Anis Hidayah 3. Atnike Nova Sugiro 4. Hari Kurniawan 5. Prabianto Mukti Wibowo 6. Pramono Ubaid Tanthowi 7. Putu Elvina 8. Saurlin P. Siagian 9. Uli Parulian Sihombing.

DPR RI Sepakati 9 Komisioner Komnas HAM dalam Rapat Paripurna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/AJUDAN.jpg" alt="Ajudan atau aide de camp (ADC) Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Polisi Ferdy Sambo usai diperiksa oleh Komnas HAM beberapa waktu lalu di Jakarta. ANTARA/Muhammad Zulfikar." width="100%">
<figcaption>Ajudan atau aide de camp (ADC) Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Polisi Ferdy Sambo usai diperiksa oleh Komnas HAM beberapa waktu lalu di Jakarta. ANTARA/Muhammad Zulfikar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI segera memeriksa ajudan atau aide de camp (ADC) Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Polisi Ferdy Sambo yang sebelumnya berhalangan hadir untuk memberikan keterangan terkait kematian Brigadir J.  "Berikutnya penambahan keterangan dari ajudan yang kemarin belum datang karena ada di luar kota," kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Sabtu.  Enam ajudan Irjen Polisi Ferdy Sambo termasuk Bharada E sebelumnya telah diperiksa Komnas HAM pada Selasa (26/7). Namun, satu orang ajudan pada hari tersebut tidak memenuhi pemeriksaan oleh lembaga HAM tersebut.  Tidak hanya ajudan, Komnas HAM juga akan memeriksa orang-orang yang berada di sekitar lingkup Irjen Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathi untuk mengumpulkan sejumlah informasi atau keterangan yang dibutuhkan.  Setelah memeriksa ajudan dan orang-orang yang terkait dengan Irjen Polisi Ferdy Sambo termasuk Putri Candrawathi, Komnas HAM mengagendakan pemeriksaan uji balistik dan hal lainnya yang dapat mendukung proses penyelidikan kematian Brigadir J.  Selain itu, Komnas HAM juga masih akan mengumpulkan data-data terkait pemeriksaan siber dan digital forensik. Sebab, pengumpulan keterangan sebelumnya belum selesai dilakukan.  Terpisah, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat ikut mengawasi proses pengungkapan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.  Saat ini, tim khusus dan internal Polri masih terus bekerja untuk mengungkap kebenaran dalam kasus tersebut. Termasuk tim eksternal dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Komnas HAM sesuai tugas dan tanggungjawabnya ikut mengawal proses pengungkapan kasus.

Komnas HAM Segera Periksa Ajudan Ferdy Sambo Yang Belum Hadir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/e-ktp-belum-merata-komnas-ham-pendataan-penduduk-kacau-balau_m_211212.jpeg" alt="Ilustrasi e-KTP yang bisa menjadi sumber masalah dalam pilkada serentak karena kepemilikian yang belum merata." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi e-KTP yang bisa menjadi sumber masalah dalam pilkada serentak karena kepemilikian yang belum merata.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapati beberapa pelanggaran HAM. Permasalahan paling menonjol adalah banyaknya masyarakat yang belum terpenuhi hak pilihnya oleh negara. &ldquo;Banyak dari mereka belum memiliki e-KTP ataupun Surat Keterangan (Suket) sebagai syarat memilih. Nah pertanyaannya, kalau kalau orang belum perekaman sama sekali bagaimana?" ungkap Komisioner Komnas HAM Amiruddin di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/5). Masalah lain juga muncul bagi pemilih yang baru akan berumur 17 tahun jelang waktu pemungutan suara tiba. Para pemilih seperti ini berkemungkinan kehilangan hak pilih sebab tidak sempat melakukan perekaman maupun pembuatan Suket. "Misalnya begini, hari ini bulan ini dia belum 17 tahun, dia baru 17 tahun nanti pas seminggu menjelang pencoblosan bagaimana ini? Jelas saja pendataan data penduduk kacau balau," lanjut Amir. Fakta-fakta seperti itu merupakan tanda upaya pemerintah dalam melakukan pendataan penduduk belum maksimal. Namun di sisi lain Amir melihat jika pemerintah seolah-olah bangga dengan kinerjanya sama ini. "Ini kan refleksi dari kacau balaunya pendataan data kependudukan. Nah pemerintah selalu PD (percaya diri) mengatakan kita udah sekian persen rekam, ini buktinya," tegas Amir. Guna menyelesaikan permasalahan ini, Amir mendorong diterbitkannya perpu agar warga yang tidak memiliki e-KTP atau suket dapat melakukan pencoblosan menggunakan alternatif dokumen lain. Hal ini dianggap sebagai langkah tercepat menyelesaikan masalah ini. "Jalan keluarnya apakah dibuatkan perpu atau agreement antara Kemendagri, KPU, dan Bawaslu. Misalnya begini, mungkin dia tidak punya e-KTP tapi punya KK. Karena di kita ini identitas kependudukan kan banyak sekali ada KK, KTP, paspor. Nggak bisa Dukcapil bilang kalau masyarakatnya nggak punya (e-KTP) ya sudah," pungkas Amir.

E-KTP Belum Merata, Komnas HAM: Pendataan Penduduk Kacau Balau