<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Panitia seleksi (Pansel) baru saja mengumumkan 40 nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang lolos tes tulis. Dari 40 nama itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti sejumlah kandidat yang berlatar institusi penegak hukum lain. Yakni kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, ada setumpuk persoalan yang mesti diulas lebih lanjut dalam seleksi capim KPK. Khususnya mengenai dominasi kandidat dengan latar belakang aparat penegak hukum.&nbsp; "Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, setidaknya 40 persen kandidat (16 orang) yang lolos berasal dari lembaga penegak hukum, baik aktif maupun purna tugas. Ini tentu menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat tentang independensi pansel dalam bekerja," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8). Kurnia menjelaskan, potensi keberpihakan yang berlebih pada aparat penegak hukum disinyalir sedang terjadi pada proses seleksi kali ini. Dia menduga, Pansel seperti meyakini mitos yang keliru terkait adanya keharusan aparat penegak hukum mengisi struktur Komisioner KPK.&nbsp; Menurut Kurnia, ada beberapa poin penting berkenaan dengan hasil seleksi kali ini. Pertama, Pansel bisa dianggap melanggar pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jika indikasi memberikan karpet merah terbukti.&nbsp; "Adapun peraturan perundang-undangan itu telah memandatkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum," jelasnya. Kedua, keberadaan aparat penegak hukum di level Komisioner KPK berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan akan mengganggu independensi lembaga. Sebab, pasal 11 UU KPK mengamanatkan bahwa lembaga antirasuah itu diminta untuk memberantas korupsi di lembaga penegak hukum.&nbsp; "Bagaimana penegakan hukum KPK akan objektif jika komisionernya berasal dari lembaga penegak hukum?" cetus Kurnia. Sementara menyangkut independensi, lanjut Kurnia, kandidat dari Polri, Kejaksaan, atau Mahkamah Agung berpotensi memiliki loyalitas ganda. Sebab, saat kelak menjabat sebagai Komisioner KPK, secara administratif kedinasan, mereka masih berada di bawah kekuasaan lembaganya terdahulu. Yang dipimpin oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung.&nbsp; "Atas kondisi ini, masyarakat khawatir penanganan perkara di KPK tidak objektif. Lagipun, jika dipandang calon-calon dari kalangan penegak hukum memiliki kompetensi yang mumpuni, mengapa mereka tidak diberdayakan di lembaga asalnya?" imbuh Kurnia. Data yang diperoleh JawaPos.com, ada 15 capim KPK berlatar aparat penegak hukum yang lolos tes tulis. Berikut daftarnya: &nbsp; Polri:&nbsp; <ol> <li>Irjen Djoko Poerwanto (Kapolda Kalteng)</li> <li>Irjen Didik Agung Widjanarko (Deputi Korsup KPK)</li> <li>Komjen RZ Panca Putra (Sekretaris Utama Lemhanas)</li> <li>Komjen Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)</li> <li>Irjen (purn) Sang Made Mahendra Jaya&nbsp;</li> <li>Brigjen Rakhmad Setyadi (Stafsus Menpan RB)</li> <li>Komjen Agung Setya Imam Effendi (Sekretaris Utama BIN)</li> </ol> &nbsp; Jaksa: <ol> <li>Andi Herman</li> <li>Fitroh Rohcahyanto&nbsp;</li> <li>Harli Siregar&nbsp;</li> <li>Sugeng Purnomo</li> </ol> &nbsp; Hakim <ol> <li>Albertus Usada</li> <li>Ibnu Basuki Widodo&nbsp;</li> <li>Minanoer Rachman&nbsp;</li> <li>Rios Rahmanto</li> </ol> &nbsp; &nbsp; &nbsp;

ICW menyoroti banyaknya calon berlatar Polri, Jaksa, dan Hakim yang lolos tes tulis capim KPK. Bila terpilih, khawatir ada loyalitas ganda.

ICW Soroti Banyaknya Sosok Berlatar Polri, Jaksa, dan Hakim Lolos Seleksi Capim KPK, Khawatir Muncul Loyalitas Ganda   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/Eks-Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Di-Periksa-Dewas-KPK-Dery-Ridwansah-4JPG-3360855474.jpg" alt="Nasib Firli Bahuri atas dugaan pelanggaran kode etik bakal ditentukan Dewas KPK pada Jumat (8/12)." width="100%">
<figcaption>Nasib Firli Bahuri atas dugaan pelanggaran kode etik bakal ditentukan Dewas KPK pada Jumat (8/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan menggelar pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran kode etik terhadap Komisioner KPK Firli Bahuri pada Jumat (8/12). Dewas KPK bakal menentukan nasib Firli Bahuri tersebut. "Rencananya Jumat (8/12) pagi ini Dewas melakukan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran etik pak FB," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dikonfirmasi, Jumat (8/12). Pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan setelah Dewas KPK memeriksa seluruh saksi, serta pihak terlapor, dalam hal ini Firli Bahuri. "Dalam pemeriksaan pendahuluan oleh Dewas secara tertutup tersebut akan diputuskan apakah kasus FB lanjut ke sidang etik atau tidak," ucap Syamsuddin. Dewas KPK telah memeriksa Firli Bahuri sebanyak dua kali, pada Selasa (5/12). Usai menjalani pemeriksaan, Firli Bahuri yang berstatus tersangka kasus dugaan pemerasan oleh Polda Metro Jaya memilih bungkam. Firli juga telah diperiksa Dewas KPK pada Senin (20/11) lalu. Saat itu, Firli mengaku didalami Dewas KPK terkait dugaan pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan dirinya oleh Dewas KPK. Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Firli telah diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK. Namun, Polda Metro Jaya belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, penahanan tersangka merupakan kewenangan tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. "Ya ikuti saja prosedurnya, tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subyektif, namun kemudian sepanjang itu masih dimaknai bisa ditoleransi oleh penyidik saya kira semuanya tetap berproses," ucap Sigit di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/12). Terpenting dalam kasus ini, pihaknya berkomitmen untuk membawa perkara yang menjerat Firli Bahuri ke pengadilan. Ia pun memastikan, Polri tak pandang bulu dalam menangani kasus korupsi ini. "Dan saya kira yang penting bagaimana kasus ini dituntaskan," tegas Sigit. Firli disangkakan melanggar Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP.

Pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan setelah Dewas KPK memeriksa seluruh saksi, serta pihak terlapor, dalam hal ini Firli Bahuri.

Hari Ini Dewas KPK Tentukan Nasib Firli Bahuri Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/GUFRON.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengakui, pihaknya sudah menggelar ekspose kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Ghufron mengatakan, pihaknya masih mendalami keterlibatan oknum eksternal di lembaga antirasuah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedang dalam penyelidikannya, sudah beberapa kali di ekspose, tapi kita masih terus ingin kembangkan kepada pihak-pihak di luar yang ditemukan di awal," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menyebut, setelah menemukan bukti yang kuat terhadap semua pihak yang terlibat, pihaknya berjanji akan mengumumkannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita masih mengembangkan. Nanti, pada saat sudah clear melibatkan siapa saja, nanti kita progresnya akan disampaikan," tegas Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012751416/legislator-minta-pemkot-medan-terbuka-soal-dugaan-pungli-sembilan-kepala-sekolah">Legislator Minta Pemkot Medan Terbuka Soal Dugaan Pungli Sembilan Kepala Sekolah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi&nbsp;KPK&nbsp;Asep Guntur menjelaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan secara komprehensif perkara dugaan&nbsp;pungli&nbsp;dan pemotongan uang dinas Rp 550 juta. Dua peristiwa hukum itu diduga melibatkan pegawai&nbsp;KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011824282/viral-pungli-di-kua-deli-serdang-urus-buku-nikah-bayar-rp-600-ribu">Viral Pungli di KUA Deli Serdang, Urus Buku Nikah Bayar Rp 600 Ribu!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti kalau tidak masuk kategori perkara yang ditangani&nbsp;KPK&nbsp;itu akan diserahkan kepada APH lain. Bisa kepada Kepolisian ataupun kepada Kejaksaan," ucap Asep, Rabu (28/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep memastikan,&nbsp;KPK&nbsp;berupaya agar tindak kejahatan itu tidak kembali terulang. Terlebih,&nbsp;KPK&nbsp;merupakan lembaga antikorupsi yang tidak pernah memandang toleransi setiap kasus-kasus korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak pernah ada toleransi terhadap pelaku-pelaku kriminal tindak pidana korupsi, khususnya yang terjadi di&nbsp;KPK&nbsp;ini,&rdquo; tegas Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Temuan&nbsp;pungli&nbsp;di Rutan&nbsp;KPK&nbsp;itu sebelumnya diungkapkan Dewan Pengawas (Dewas)&nbsp;KPK&nbsp;yang diduga terjadi pada Desember 2021-Maret 2022. Berdasarkan hasil sementara, temuan praktik rasuah di internal&nbsp;KPK&nbsp;itu mencapai Rp 4 miliar.</div> </div>

Temuan pungli di Rutan KPK itu sebelumnya diungkapkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang diduga terjadi pada Desember 2021-Maret 2022.

Penyidik Cari Pihak Eksternal yang Turut Terima Aliran Pungli Petugas Rutan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kpk-geledah-rumah-bupati.jpg" alt="CARI BARANG BUKTI: Sejumlah petugas KPK melakukan penggeledahan di Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo, kemarin. (HARYANTO TENG/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CARI BARANG BUKTI: Sejumlah petugas KPK melakukan penggeledahan di Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo, kemarin. (HARYANTO TENG/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua hari berturut-turut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan dalam kasus OTT Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Kemarin (11/1) giliran rumah dinas dan ruang kerja bupati di kompleks Pendapa Delta Wibawa yang diperiksa penyidik lembaga antirasuah tersebut. Penyidik KPK datang sekitar pukul 10.00.  ”Datang dua mobil. Didampingi polisi,” kata Rizal Muzakki, petugas jaga pendapa, kemarin. Rizal tidak mengizinkan awak media untuk masuk. ”Dapat perintah suruh dijaga, tidak boleh ada yang masuk,” imbuhnya.  Pantauan Jawa Pos, terlihat dua mobil Toyota Kijang Innova hitam bernopol L 1000 GO dan S 1275 ZH terparkir di depan rumah dinas bupati. Beberapa orang yang mengenakan rompi KPK tampak keluar masuk pendapa. Hingga pukul 23.50, belum ada tanda-tanda petugas selesai menggeledah. Lampu pendapa masih terang. Dua mobil masih terparkir di tempat yang sama. Beberapa kali petugas terlihat berkomunikasi menggunakan telepon.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang dikonfirmasi membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Namun, dia tidak memerinci langkah penyidik itu. ”Kami tidak detik per detik mengontrol penyelidik maupun penyidik untuk mengumpulkan barang bukti,” kata dia kepada Jawa Pos.  Yang jelas, imbuh Ghufron, penyidik telah mengantongi izin penggeledahan dari dewan pengawas. ”Sudah meminta izin kepada dewan pengawas sejak kemarin (Jumat, 10/1, Red),” ucapnya.  Sebagaimana diketahui, sebelum di pendapa, KPK telah menggeledah tiga lokasi lain. Masing-masing kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo serta dua rumah di Jalan Yos Sudarso VI Nomor 1A dan di Desa Janti, Kecamatan Tarik, Sidoarjo.  Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin menyatakan, pihaknya kooperatif terhadap upaya penggeledahan yang dilakukan KPK. Terkait dengan kuasa hukum bagi Saiful Ilah, Cak Nur –sapaan akrab Nur Achmad Syaifuddin– mengatakan bahwa pihaknya belum membahasnya. ”Biasanya dari pihak keluarga. Kalau di pemda belum musyawarah,” ucap dia.  Cak Nur mengaku Jumat lalu sudah bertemu dengan keluarga Abah Ipul, sapaan Saiful Ilah. Namun, pertemuan tidak membahas kuasa hukum.  Kasus OTT KPU  Hingga kemarin, Harun Masiku, penyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, belum menyerahkan diri ke KPK. Namun, KPK tampaknya belum mengambil langkah yang lebih tegas.  Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, sejauh ini pihaknya hanya mengeluarkan imbauan agar Harun menyerahkan diri. ”Sampai hari ini (kemarin, Red) KPK masih terus mencari tersangka HAR (Harun Masiku). Kami meminta yang bersangkutan segera menyerahkan diri,” ucapnya.  KPK meminta Harun maupun pihak-pihak lain yang terlibat kasus tersebut bersikap kooperatif. ”Bersikap kooperatif tidak hanya akan membantu penyidik menyelesaikan perkara lebih cepat. Tapi juga memberi kesempatan yang bersangkutan menjelaskan terkait perkara tersebut,” tuturnya.  Di bagian lain, Polri siap membantu KPK menemukan Harun. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, kemampuan Polri mencari buron tidak perlu dipertanyakan. ”Sudah sering dilakukan Polri,” ujar mantan Kabidhumas Polda Metro Jaya itu.  Namun, tentu Polri membutuhkan sejumlah persyaratan. Salah satunya, buron tersebut telah masuk daftar pencarian orang (DPO). ”Selama DPO itu telah dikirim ke Polri, kami pasti mencarinya,” ujar Argo.

Setelah OTT KPK Sepekan: Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – ’’Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.’’.  Itulah salah satu sumpah dan janji yang dibaca oleh lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK saat dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara kemarin. Mereka dilantik bersama dengan lima pimpinan baru KPK.  Para anggota Dewas KPK bersumpah menjaga independensi. Bersumpah tak akan mau diintervensi siapa pun, termasuk presiden. Pegangan mereka adalah UU KPK.  Lima nama anggota Dewas KPK itu adalah Tumpak Panggabean yang menjabat ketua, kemudian Albertina Ho, Artidjo Alkostar, Syamsudin Haris, dan Harjono. Empat nama terakhir menjadi anggota. Mereka dilantik bersamaan dengan lima pimpinan baru KPK.  Penegasan untuk menjaga independensi tersebut disampaikan lagi oleh Harjono saat diwawancarai wartawan. Dia mengatakan, meski dibentuk presiden, jajaran dewas tidak otomatis tunduk kepada presiden. Sebaliknya, pihaknya akan menjalankan fungsi sebagaimana amanat UU. ”Prinsip utamanya kan profesional dan independen,” katanya.  Jokowi mengatakan, lima nama tersebut adalah orang-orang baik dan punya kapasitas yang dibutuhkan. ”Memiliki kapabilitas, integritas, dan kapasitas dalam hal-hal yang berkaitan dengan wilayah hukum,” ujarnya seusai pelantikan. Jokowi mengaku sengaja memilih anggota dengan latar belakang yang berbeda. Mulai hakim pidana, mantan hakim konstitusi, hingga akademisi. Harapannya, kombinasi itu bisa memberi warna dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap KPK. Jokowi berharap keberadaan dewas akan memaksimalkan kerja KPK sehingga tercipta pemerintahan yang bersih. ”Pemberantasan korupsi bisa sistematis. Sehingga betul-betul memberikan dampak yang baik bagi ekonomi, bagi negara kita,” imbuhnya.  Sementara itu, Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean mengatakan, pihaknya akan menjalankan fungsi sebagaimana Undang-Undang (UU) KPK. Secara umum dewas bertugas memastikan kerja pemberantasan korupsi dilaksanakan secara benar oleh KPK. Untuk target ke depan, Tumpak ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan jajaran komisioner. Nanti hal-hal yang dikerjakan pimpinan KPK akan diawasi. ”Tapi jangan lupa, kami bukan penasihat, bukan. Kami tidak akan mencampuri teknis perkara yang dilakukan KPK,” tegasnya.  Untuk memaksimalkan kerja dewas, Tumpak mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan aturan etik internal. ”Walaupun undang-undang tidak mencantumkan, tentu secara internal dewas harus punya kode etik,” ucapnya. Plt ketua KPK periode 2009–2010 itu menambahkan, meski menimbulkan penolakan publik, faktanya UU KPK sudah disahkan menjadi hukum positif. Sehingga harus dilaksanakan secara maksimal.  Artidjo Alkostar menyadari, kehadiran dewas menimbulkan skeptisme publik. Namun, dia memastikan akan bekerja profesional dan tetap menjaga independensi. Sikap itu juga akan dia jalankan dalam pengawasan terhadap kerja penyidik KPK. Termasuk dalam izin penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan. Semuanya didasarkan pada mekanisme, bukan kepentingan.  ”Ukurannya nanti ya kemasukakalan. Harus wajar. Ada bukti tertentu yang cukup. Ya, standar koridor hukum sudah jelas,” ujar Artidjo. Dia memastikan bakal bekerja secara lurus. ”Itu tentu sesuai undang-undang. Bagaimana prosedur izinnya,” tutur dia.  Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebutkan, mekanisme perizinan penyadapan tidak akan menjadi persoalan. Berdasar pengalamannya di pengadilan, selama ini penegak hukum lain melakukan hal yang sama dan izin selalu diberikan. ”Saya kan kerja di pengadilan juga. Izin-izin berjalan dengan lancar, biasa, tidak ada masalah,” ungkapnya. Yang terpenting adalah dasar permintaan penyadapan. ”Ya lihat dulu to permasalahannya seperti apa,” imbuhnya. Komisioner dan Dewas KPK akan berdiskusi lebih lanjut untuk membahas teknisnya.  Pada bagian lain, sebagian pegawai KPK masih mempersoalkan pembentukan dewas dan pemilihan pimpinan baru KPK. Meski begitu, Ketua KPK Firli Bahuri tidak mempermasalahkannya. Dia yakin pimpinan dan pegawai akan berkolaborasi dengan baik. Mengenai 12 pegawai KPK yang memilih mengundurkan diri, Firli menganggapnya biasa saja. Dia mengklaim bahwa mundurnya sejumlah pegawai KPK tidak terkait dengan pimpinan baru ataupun perubahan kelembagaan. Sejak dulu, ungkap dia, pegawai mundur sudah terjadi sebagai dinamika normal. ”Waktu saya deputi (di KPK, Red), tiga orang mengundurkan diri. Satu karena nikah, dua karena bekerja di instansi lain, tiga dia mendapat pekerjaan lain. Sama dengan 12 ini, jadi itu tidak ada kaitan,” bebernya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/5-Dewan-Pengawas-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsuddin Haris membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsuddin Haris membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2</figcaption>
</figure> Ketua KPK Firli Bahuri memberi kata sambutan saat serah terima jabatan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). (Dery Ridwansah/ JawaPoss.com)  Firli juga optimistis tidak akan ada masalah dengan dewas. Masing-masing akan menjalankan fungsinya. ”Yang mana yang lemah, kita perkuat. Biasa saja, kita bangun KPK lebih baik,” tuturnya. Firli menegaskan, ke depan tidak akan ada perbedaan antara pencegahan dan penindakan. Sebab, semuanya akan dikerjakan.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap Dewas KPK dan pimpinan yang baru dapat menangani korupsi dengan lebih intensif. ”Tapi lebih pada upaya pencegahannya ya, bukan penindakannya,” kata dia di sela-sela kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2019 di Kota Banjarbaru kemarin.  Ma’ruf menerangkan, mekanisme pencegahan korupsi itu sudah ada. Dia meminta mekanisme tersebut dijalankan supaya kesempatan untuk korupsi bisa dihilangkan.  Menurut ketua umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, pencegahan korupsi sangat penting. Sebab, jika korupsi sudah terjadi, otomatis uang negara sudah diambil koruptor. Tidak mudah mengembalikan kerugian itu.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai lima anggota Dewas KPK merupakan orang-orang baik. Mereka punya komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. ”Selamat lah. Saya ke istana ingin mengucapkan selamat,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan kemarin.  Soal pelaksanaan tugas nanti, kata Mahfud, aturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya akan menjadi acuan. Dia meminta publik melihat terlebih dahulu kinerja dewas. Mahfud optimistis lima anggota dewas akan memperkuat pemberantasan korupsi.

Dewan Pengawas KPK Bersumpah Jaga Independensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bawaslu-diminta-soroti-kebijakan-gaji-ke-13-pns-dan-dana-bansos-jokowi_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Muzani meminta hentikan serangan negatif terhadap tokoh yang mendukung Prabowo-Sandi. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Muzani meminta hentikan serangan negatif terhadap tokoh yang mendukung Prabowo-Sandi. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melantik lima orang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani pun menyambut baik lima senior punggawa hukum pilihan Presiden Joko Widodo itu.  Menurut Muzani, para dewan pengawas KPK itu sudah tentu orang-orang terbaik di bidangnya. Tentunya, Jokowi juga sudah melalui sejumlah pertimbangan sebelum memilih dan melantiknya.  "Yang ada di barisan Dewas KPK itu saya kira nama-nama yang cukup terpercaya di publik, nama-nama yang cukup teruji selama ini," ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/12).  Muzani meyakini, lima anggota Dewan Pengawas yang telah ditunjuk tersebut dapat memberikan kepercayaan kepada publik mengenai pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.  "Saya kira nama-nama itu yang baik untuk memberikan kepercayaan yang lebih tinggi kepada KPK," katanya.  Lebih lanjut, Sekertaris Jendral Partai Gerindra berpesan, agara para Dewan Pengawas tersebut bisa bersinergi dengan para pimpinan KPK. Sehingga nanti bisa menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan.  "Jadi semua instrumen apakah itu komisioner dan pengawas menjadi satu kesatuan dari proses pemberantasan korupsi dan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih," ungkapnya.  Adapun lima orang anggota Dewan Pengawas KPK pilihan Presiden Jokowi adalah, Artidjo Alkostar (mantan Hakim Mahkamah Agung), Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang)‎, Syamsuddin Haris (Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)‎, Harjono (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi),‎ dan Tumpak Hatarongan Panggabean (mantan Wakil Ketua KPK).  Dewan pengawas yang terdiri dari lima orang merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019.  Ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi. Namun, untuk pembentukan dewan pengawas yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung.  Dewan pengawas bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

MPR Berpesan, Dewas Harus Bisa Bersinergi dengan Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/konpres-KPK-TERAKHIR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama empat tahun terkahir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan 87 Operasi Tangkap Tangan (OTT). Bahkan dari operasi senyap itu, lembaga antirasuah telah menjerat 327 orang sebagai tersangka.  "KPK selalu mendapat petunjuk yang menjadi pembuka jalan ke dugaan perkara lain," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2016-2019 di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).  Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, kata Saut, tak pernah berhenti hanya pada perkara pokok. Menurutnya, lembaga antirasuah selalu mendapat petunjuk yang menjadi pembuka jalan ke dugaan perkara lain.  "Salah satu contohnya adalah OTT dalam perkara usulan dana perimbangan keuangan daerah. KPK kemudian menetapkan dua kepala daerah dan satu anggota DPR yang diduga terlibat dalam pengurusan dana perimbangan dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018," ucap Saut.  Bahkan, dalam OTT perkara suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi yang menyeret Gubernur Jambi Zumi Zola, juga bisa menahan 11 anggota DPRD di provinsi itu. Termasuk pengembangan dari OTT yang lain dalam perkara KONI, yang akhirnya menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ke dalam penjara.  "Sifat suap yang tertutup, pelaku memiliki kekuasaan dan alat bukti yang cenderung sulit didapatkan membuat praktek suap akan lebih dapat dibongkar melalui metode OTT. Selain itu, OTT dapat membongkar persekongkolan tertutup yang hampir tidak mungkin dibongkar dengan metode penegakan hukum konvensional," tegasnya  "Selain eksekusi, KPK harus melacak aset koruptor yang bersembunyi. Semua aset harus kembali ke kas negara untuk dipergunakan kemakmuran rakyat," pungkasnya.  q

4 Tahun KPK, 87 OTT, 327 Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/DPR-Sahkan-5-Pimpinan-KPK-Terpilih-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) dan Pimpinan Sidang Fahri Hamzah (ketiga kanan) berfoto bersama Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri (tengah), Nurul Ghufron (kedua kanan), Nawawi Pomolango (kedua kiri), Alexander Marwata (kanan)," width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) dan Pimpinan Sidang Fahri Hamzah (ketiga kanan) berfoto bersama Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri (tengah), Nurul Ghufron (kedua kanan), Nawawi Pomolango (kedua kiri), Alexander Marwata (kanan),</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima pimpinan KPK pilihan Komisi III DPR hadir dalam rapat paripurna kemarin (16/9). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat memperkenalkan satu per satu pimpinan lembaga antirasuah periode 2019–2023 itu.  Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar.  Kemarin DPR mengesahkan lima pimpinan baru KPK yang terpilih melalui fit and proper test itu. ”Kami minta pimpinan ini bekerja secara profesional, kredibel, dan tidak menyerahkan mandat di tengah jalan,” papar Fahri Hamzah. Ketua Komisi III Azis Syamsuddin berharap pimpinan baru KPK bisa bekerja secara profesional dan kredibel. Sebab, tantangan ke depan semakin berat.  Anggota komisi III Arsul Sani menyatakan, saat ini terjadi kegaduhan di gedung KPK. Dia meminta Firli menyikapi kondisi tersebut secara bijaksana. Legislator asal dapil Jawa Tengah itu meminta pimpinan baru KPK konsisten menjalankan tugas selama lima tahun mendatang. ”Jangan sampai di tengah jalan menyerahkan mandat,” sindir Arsul.  Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno mengungkapkan, nama-nama komisioner KPK yang sudah disahkan akan dikirim ke Presiden Joko Widodo. Terkait dengan pelantikan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Yang jelas, komisioner KPK yang sekarang akan mengakhiri masa jabatan pada Desember nanti.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Jokowi-Is.jpg" alt="Presiden Jokowi saat meninjau kondisi karhutla di Riau, Senin (16/9). (Istimewa/Biro Pers Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat meninjau kondisi karhutla di Riau, Senin (16/9). (Istimewa/Biro Pers Setpres)</figcaption>
</figure> Presiden Jokowi saat meninjau kondisi karhutla di Riau, Senin (16/9). (Istimewa/Biro Pers Setpres)  Di bagian lain, Presiden Joko Widodo akhirnya merespons sikap pimpinan KPK yang menyerahkan mandat lantaran tidak puas atas rencana revisi UU KPK. Jokowi menyampaikan, dalam UU KPK tidak diatur soal pengembalian mandat.  ”Mengundurkan diri ada, meninggal dunia ada, terkena tindak pidana korupsi iya. Tapi, yang namanya mengembalikan mandat itu nggak ada,” ujarnya di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin.  Karena itu, mantan wali kota Solo tersebut berharap para pemimpin KPK bersikap bijaksana. ”KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi, bijaklah kita dalam bernegara,” imbuhnya. Terkait revisi UU KPK yang menjadi kegelisahan para pemimpin KPK, Jokowi menyebut prosesnya masih berlangsung. Dia mengajak publik untuk mengawasi.  Lantas, kapan bertemu pimpinan KPK? Jokowi menyatakan, pihaknya terbuka untuk berkomunikasi. Hanya, belum ada kecocokan waktu. ”Akan diatur waktunya.”

Pimpinan KPK Serahkan Mandat, Jokowi: Bijaklah Kita dalam Bernegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Giri-Suprapdiono-Fedrik.jpg" alt="Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kekhawatiran terhadap mandeknya kerja KPK muncul seiring dengan pengembalian mandat tiga komisioner –Agus Rahardjo, Laode M. Syarif, dan Saut Situmorang– kepada Presiden Joko Widodo. Namun, hingga kemarin, kekhawatiran itu tidak terjadi.  Direktur Dikyanmas (Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat) KPK Giri Suprapdiono menegaskan bahwa semua lini tugas KPK tetap berjalan seperti biasa. Mulai pencegahan, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Menurut dia, penyerahan mandat tersebut merupakan bentuk peringatan keras untuk presiden.  ”Itu (penyerahan mandat, Red) adalah peringatan keras bagi presiden sebagai kepala negara. Bahwa presidenlah penanggung jawab tertinggi negara untuk memperkuat pemberantasan korupsi,” tegas mantan direktur gratifikasi KPK itu kepada Jawa Pos.  Dia menambahkan, meski mandat telah diserahkan, bukan berarti kewenangan pimpinan hilang. ”Kewenangan hilang ketika presiden memutuskan melalui SK pemberhentian,” ungkap Giri.  Berdasar pantauan Jawa Pos, aktivitas pegawai KPK memang libur saat akhir pekan kemarin (14/9). Meski begitu, penjagaan tetap dilakukan petugas pengamanan dalam (pamdal) dan sekuriti. Mereka bertugas seperti biasa di gedung KPK.  Kerja pencegahan korupsi juga masih dilakukan KPK. Salah satunya, Jelajah Dongeng Antikorupsi di Jogjakarta. Kegiatan itu berada di bawah kewenangan Direktorat Dikyanmas KPK. Saut Situmorang bahkan masih hadir dalam acara yang berlangsung hingga hari ini (15/9) itu.  Giri menegaskan, tugas pemberantasan korupsi terus berjalan dan akan tetap berjalan meski ada terpaan krisis seperti sekarang. ”Pemberantasan korupsi akan tetap jalan walau gonjang-ganjing krisis KPK belum surut,” kata Giri.  Sementara itu, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan, definisi "menyerahkan mandat” tidak ada dalam terminologi hukum. Dengan demikian, sikap tiga pimpinan KPK yang menyerahkan mandat dan pengelolaan KPK kepada presiden tidak memiliki dampak hukum. ”Menyerahkan mandat itu tidak ada poinnya,” tuturnya.  Pimpinan KPK, kata dia, semestinya bertarung habis-habisan menyelamatkan lembaga antirasuah dari serangan-serangan pelemahan. Atau, paling tidak mereka menunjukkan kerja terbaiknya pada akhir masa jabatan. Terhitung tiga bulan lagi periode pimpinan KPK jilid IV berakhir. ”Sebetulnya mereka (pimpinan KPK) nggak boleh mundur, harus bertarung,” tegasnya.  Mantan Wakil Ketua KPK Haryono Umar berpendapat sama. Selama belum ada jawaban atau keputusan dari presiden, pimpinan KPK saat ini masih sah menjalankan kewajibannya. ”Mereka tidak bisa menghentikan pekerjaannya. Penetapan tersangka masih tetap jalan,” jelasnya.  Bagi dia, dalam waktu sisa masa tugas sekitar tiga bulan, keputusan tersebut tidak optimal. Presiden dalam menjawab atau merespons pengembalian tanggung jawab tersebut juga butuh waktu.  Menurut Haryono, sebaiknya saat ini pimpinan KPK menyiapkan suksesi pergantian periode. Mulai membereskan urusan administrasi maupun laporan kasus-kasus yang dituntaskan dan yang masih berjalan. Dengan begitu, pimpinan KPK periode berikutnya dapat melanjutkannya.  Sementara itu, Presiden Joko Widodo belum buka suara terkait keputusan komisioner mengembalikan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada presiden. Sepanjang hari kemarin, presiden beraktivitas di Istana Kepresidenan Bogor. Agendanya internal. Sejumlah awak media yang berjaga hingga kemarin sore tidak mendapatkan penjelasan apa pun dari Jokowi.

Komisioner KPK Masih Bisa Tetapkan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-perketat-pratoli-di-sekitar-rumah-komisioner-kpk_m_.jpg" alt="Rumah Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif dilempar Bom Molotov" width="100%">
<figcaption>Rumah Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif dilempar Bom Molotov</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi memperketat pengamanan pascateror di kediaman dua pucuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka pun sudah berkoordinasi dengan juru bicara komisi antirasuah Febri Diansyah. Namun kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, pihak KPK menyatakan saat ini pengamanan sudah dirasa cukup. "Pada prinsipnya dari segi mitigasi ancaman saat ini cukup. Apabila ada eskalasi ancaman meningkat dari hasil analisis dan SOP dari KPK, apabila mau ada penambahan, kepolisian sudah menyiapkan," ujarnya di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (10/1). Hingga kini kata Dedi, pihaknya hanya memperketat patroli di sekitar kediaman pimpinan KPK. Tak hanya di rumah Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, namun juga di rumah Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, dan Alexander Marwata. "Jika perlu penebalan, kita tebalkan. Tapi saat ini yang bisa dilakukan polisi melakukan patroli secara intens di kediaman pimpinan KPK. Sebelumnya, benda mencurigakan mirip bom pipa ditemukan di kediaman Ketua KPK di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Bekasi, Rabu (9/1) sekitar pukul 06.30 pagi. Polisi pun memastikan bahwa itu adalah bom palsu yang diduga hanya untuk menakut-nakuti. Sedangkan pada hari yang sama, dua buah botol berisi spiritus yang merupakan bom molotov ditemukan di kediaman Wakil Ketua KPK Laode M Syarif sekitar pukul 05.30 WIB. Tepatnya di Jalan Kalibata Selatan, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Polisi Perketat Patroli di Sekitar Rumah Komisioner KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisioner kpk

Berita Terkini