<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Sertijab-Menko-Polhukam-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Wiranto: Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wiranto: Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Loyalis Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku senang dan bersyukur atas pengunduran diri Wiranto dari Ketua Dewan Pembina Hanura.  Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Inas Nasrullah Zubir bahkan menegaskan, mundurnya Wiranto berarti sama saja Hanura kembali selamat dan tak tenggelam. Karena menurutnya loyalis Wiranto yang masih ada hanya ingin menggerogoti Partai.  ‎"Jadi Alahamdulillah, dengan adanya pernyataan mundur dari Wiranto tersebut, maka Hanura memang benar-benar terselamatkan," ujar Inas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/12).  Lebih lanjut, Inas juga menegaskan, peserta Munas Partai Hanura 2019 yang saat ini masih berada di Hotel Sultan, tidak pernah peduli dengan pernyataan Wiranto.  "Rupanya peserta Munas tidak peduli dengan langkah Wiranto yang sangat tidak populer tersebut," katanya.  Sebelumnya, ‎Wiranto yang menggelar konferesi persi di Hotel Atlet, Senayan mengatakan, dirinya resmi mundur dari posisi Ketua Dewan Pembina Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).  ‎"Saya menjayatakan mudur dari ketua dewan pembina," ujar Wiranto dalam kobrensi persi di hital Altlet Century, Jakarta, Rabu (18/12).  Wiranto menjelaskan, mundurnya ini karena ingin fokus sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Sehingga tidak mungkin dirinya fokus di partai juga.  Alasan lain dirinya mundur karena saat ini Partai Hanura sudah keluar dari jalurnya. Karena Hanura yang ada saat ini selalu ingin berkonflik kepada dirinya. Sehingga tidak mungkin ia berada pada partai yang sudah keluar jalur.  "Saya melihat partai ini rohnya sudah berbeda, semangatnya sudah berbeda, selalu ingin berkonflik," pungkasnya. ‎

Wiranto Pilih Mundur, Loyalis OSO di Hanura Ucap Syukur  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpu-temui-wiranto-bahas-dualisme-hanura-ini-isi-pertemuannya_m_225493.jpg" alt="Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto (tengah) bersama Ketua Umum Oesman Sapta Odang (kiri)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto (tengah) bersama Ketua Umum Oesman Sapta Odang (kiri).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses pendaftaran calon legislatif (caleg) telah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun sejumlah masalah masih menghampiri Partai Hanura, sebab di internal partainya masih terjadi dualisme kepemimpinan. Ketua KPU, Arief Budiman mengaku dualisme ini dapat membuat gaduh proses dan tahapan pemilu. Meski demikian hal itu dipastikan tidak akan mengganggu proses berjalannya pemilu secara keseluruhan. "Ya dengan adanya konflik kan pasti berpotensi untuk timbul kegaduhan. Kalau menggangu sih tidak, kan kami tidak ingin pemilunya gaduh," ujar Arief di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (5/7). Oleh sebab itu untuk membuat pemilu berjalan baik, pada sore tadi Arief menyambangi Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto untuk membahas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait konflik Partai Hanura. Pertemuan itu juga turut dihadiri perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dalam pertemuan tersebut, KPU diminta berpatokan dengan putusan PTUN. Namun lantaran Surat Keputusan (SK) 01 Kemenkumham masih menjadi sengketa maka KPU akan berpatokan dengan SK awal. Artinya kepengurusan Partai Hanura yang diakui adalah Ketua Umum Osman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding. "Maka putusan PTUN itu yg harus diikuti, yaitu karena SK 01 itu sedang disengketakan kemudian ditunda dan diberikan penjelasan. Di situ kembali ke SK lama, atau SK 22. SK 22 itu kepengurusannya adalah Pak OSO dan Sarifuddin Sudding," jelas Arief. Nantinya KPU akan menunggu data dari Kemenkumham terkait sususan pengurus Partai Hanura. Data itu yang akan diserahkan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dijadikan patokan penerimaan pendaftaran caleg. "Daftar kepengurusan itulah yang akan kami sampaikan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Artinya mereka (KPUD) akan menerima pendaftaran berdasarkan daftar kepengurusan itu," pungkas Arief.

KPU Temui Wiranto Bahas Dualisme Hanura, Ini Isi Pertemuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gugatan-sudding-diterima-hanura-tetap-jadi-partai-peserta-pemilu-2019_m_225199.jpg" alt="Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (kemeja putih), bersama Wiranto dan petinggi partai." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (kemeja putih), bersama Wiranto dan petinggi partai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan, menerima gugatan tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 yang diajukan oleh kubu Daryatmo-Sarifuddin Sudding. Dengan demikian, struktur kepengurusan Partai Hanura yakni Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Hanura kubu OSO, Dodi Abdul Kadir mengatakan, putusan PTUN tersebut hanya mengembalikan kepengurusan yang lama. Putusan PTUN tidak membatalkan hasil verifikasi KPU sebagai peserta Pemilu 2019. "Tidak ada keputusan apapun yang mengubah, membatalkan, keputusan KPU tentang verifikasi. Ini final Hanura sebagai peserta pemilu," ujar Dodi saat jumpa pers di Jalan Karang Asem, Jakarta, Rabu (4/7). Putusan PTUN juga tidak membatalkan SK kepengurusan Hanura yang sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Sehingga menurut dia, kepengurusan Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO&lrm; dan Sekretaris Jenderal Herry Lotung Siregar masih sah. "Jadi, tidak ada yang membatalkan SK dari Kemenkumham," katanya. Dodi menambahkan, permohonan SK yang diajukan oleh kubu Sudding sudah jelas-jelas tidak ditanggapi oleh Menkumham Yasonna H Loly. Dengan demikian apabila kubu Sudding mengatasnamakan Hanura maka adalah ilegal. "Karena Menkumham tidak mengesahkan surat yang dimohonkan oleh Daryatmo dan Sudding," pungkasnya.&lrm; Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim telah memutuskan perkara Gugatan Perselisihan Pattai Politik No. 24/G/2018/PTUN-JKT, Tertanggal 26 Juni 2018. Dalam perkara tersebut, Daryatmo dan Sarifuddin Sudding sebagai penggugat melawan Menteri Hukum dan HAM sebagai tergugat dan DPP Partai Hanura sebagai tergugat intervensi II. Dalam amar putusan, disebutkan, menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020. Selain itu, majelis hakim mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020.

Gugatan Sudding Diterima, Hanura Tetap jadi Partai Peserta Pemilu 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hanura-kubu-oso-nilai-majelis-hakim-ptun-buat-keputusan-janggal_m_225027.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (kemeja putih), bersama Wiranto dan petinggi partai." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (kemeja putih), bersama Wiranto dan petinggi partai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPP Hanura Petrus Selestinus menilai ada yang janggal dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal gugatan kubu Daryatmo-Sarifuddin Sudding. Sebagaimana diketahui, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Daryatmo-Sudding atas SK Menkumham tentang Restrukturisasi, Revitalisasi dan Reposisi Kepengurusan DPP Partai Hanura. "Kami menilai ada beberapa kejanggalan dalam Putusan PTUN Jakarta tersebut," ujar Petrus dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (4/7).&lrm; Menurut Petrus, dalam pertimbangan hukum, majelis hakim mengatakan pihaknya tidak berhak menentukan keabsahan kepengurusan partai politik. Menurut Majelis, keabsahan kepengurusan parpol ditentukan oleh mahkamah partai dan/atau peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Partai Politik (Parpol). "Namun, anehnya, di amar putusan majelis hakim PTUN, justru mengabulkan gugatan penggugat. Itu artinya, Majelis Hakim PTUN ikut menentukan keabsahan kepengurusan parpol yang sebenarnya menjadi wewenang mahkamah partai politik menurut UU Parpol," katanya. Kejanggalan lain, kata Petrus, Majelis Hakim PTUN menempatkan Keputusan Hanura melakukan restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi terhadap posisi Sarifuddin Sudding sebagai Sekjen, sebagai produk dari Keputusan Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai Politik (FTPKPP) Hanura. Padahal, menurut Petrus, restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi hanyalah perubahan pengurus pada tataran sekjen yang menurut AD, ART dan PO cukup dilakukan dengan rapat pleno atau oleh ketua umum berdasarkan mandat rapimnas. "Jadi sekali lagi SK Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi bukanlah produk yang mengubah hal-hal pokok sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (4) UU Parpol, seperti mengubah AD-ART, mengganti ketua umum, mengganti asas partai dan lainnya yang harus dilakukan melalui Munas/Munaslub sebagai FTPKPP," jelas dia. Dia juga mengatakan, dengan melakukan restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tidak melakukan perubahan kepengurusan. OSO hanya mengubah personalia pengurus secara orang perorang di dalam partai saja. Perubahan tersebut hanya sifatnya insidentil, bukan perubahan mendasar yang harus diputuskan lewat forum tertinggi partai atau munas. "Dan kalau ada penolakan dari sekurang-kurangnya 2/3 peserta Munas/Munaslub barulah Menkumham terkendala untuk memberikan pengesahan dan menunggu penyelesaian di Mahkamah Partai," ungkapnya. Petrus juga kecewa lantaran SK yang digugat merupakan SK yang bersifat deklaratif absolut. Pasalnya, perubahan pengurus partai politik di tingkat pusat dilakukan pada jabatan Sekjen yang menurut AD/ART Partai Hanura hanya cukup dengan Rapat Pleno DPP atau di Hanura cukup dilakukan oleh ketua umum berdasarkan mandat rapimnas. Dengan demikian, cukup didaftarkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri. "Perubahan tersebut tidak memerlukan verifikasi sebagaimana dalam pengesahan kepengurusan hasil FTPKPP karena menyangkut apakah ada penolakan dari 2/3 peserta FTPKPP, Akta Notaris dan lain-lain," katabyat. "Majelis hakim tidak bisa membedakan antara pergantian pengurus berdasarkan Keputusan Parpol yang bersumber dari FTPKPP dan mana yang merupakan Keputusan Parpol bersumber dari keputusan parpol yang bersifat insidentil melalui rapat pleno atau mandat ketua umum," tuturnya.&lrm; Namun demikian meskipun PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Daryatmo-Sudding, Petrus menilai kepengurusan di bawah pimpinan OSO dan Herry Lontung Siregar tetap sah. Pasalnya, Menkumham dan DPP Hanura telah mengajukan banding atas putusan PTUN tersebut. Sehingga konsekuensinya Menkum HAM RI dan KPU RI harus terikat kepada status belum adanya kekuatan hukum tetap dari putusan PTUN Jakarta dengan segala akibat hukumnya. "Nah, dengan adanya banding dari Menkumham dan DPP Hanura atas putusan PTUN, maka kepengurusan yang sah dan bisa mewakili DPP Partai Hanura ke dalam dan ke luar adalah DPP Hanura kepengurusan OSO-Herry," ungkap dia. Konsekuensinya, kata dia, yang berhak mewakili Partai Hanura di Pileg dan Pilpres 2019 adalah DPP Hanura kepengurusan OSO-Herry. Oleh karena itu, dia mengimbau agar KPU RI dan Menkumham harus patuh pada posisi hukum Partai Hanura karena adanya banding dimaksud. "Begitu pula kader-kader Hanura yang ingin menjadi caleg segera mendaftar di DPP Hanura kepengurusan OSO-Herry," kata dia. Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim telah memutuskan perkara Gugatan Perselisihan Partai Politik No. 24/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal 26 Juni 2018. Dalam perkara tersebut, Daryatmo dan Sarifuddin Sudding sebagai pengugat melawan Menteri Hukum dan HAM sebagai tergugat dan DPP Partai Hanura sebagai tergugat intervensi II. Dalam amar putusan, disebutkan, menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020. Selain itu, majelis hakim mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020.

Hanura Kubu OSO Nilai Majelis Hakim PTUN Buat Keputusan Janggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hanura-kubu-oso-berhak-daftarkan-calegnya-ini-penjelasan-kemenkumham_m_211310.jpeg" alt="Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung usai menggelar Rakernas 1 di Pekanbaru, Riau." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung usai menggelar Rakernas 1 di Pekanbaru, Riau.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik dualisme kepemimpinan di tubuh Hanura kembali di respon oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kementerian di bawah wewenang Yasona Laolly itu memberikan sinyal bahwa DPP Partai Hanura yang dipimpin Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) berhak mendaftarkan bakal calon anggota legislatif 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Staf Khusus Kemenkumham Karjono mengatakan, secara hukum keputusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait gugatan kubu Daryatmo atas SK Kemenkumham belum menyangkut perkara. "Sebelum proses peradilan bisa di-injunction (penetapan sementara), maka tak masuk ke perkara. Maka (putusan sela) tidak memengaruhi keputusan yang lama," ungkap Karjono saat memberikan pengarahan di sidang pleno rakernas Partai Hanura kesatu tahun 2018 &lrm;terkait Peran dan Fungsi Kemenkumham dalam menyukseskan pemilu 2019&lrm; di Pekanbaru, Riau. &lrm;Karjono juga menjelaskan, posisi kemenkumham dalam hal adanya sengketa internal, mengacu pada hukum positif. Kemenkumham hanya berpatokan pada register terakhir. "Seandainya ada Mahkamah Kehormatan yang menyetujui (perubahan kepemimpinan), maka itulah yang akan di-register-kan. Apabila masih berseteru maka (yang berlaku) yang terakhir yang yang dicatat Kemenkum&lrm;ham," ujarnya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura K Wirawan menyatakan bahwa teka-teki siapa yang berhak mendaftarkan caleg untuk Pileg 2019 sudah terjawab. "Artinya, sudah dijawab oleh pihak Kemenkumham. Kalau ada partai yang sedang bersengketa maka, mengacu pada UU No 7 tahun 2017 tetap boleh mendaftarkan caleg," kata Wirawan yang memimpin rapat pleno. Sesuai UU tersebut, lanjutnya, yang diterima secara sah adalah yang terakhir kali tercatat Kemenkumham. "Maka Hanura di bawah kepemimpinan OSO yang berhak dengan nomor SK (Kemenkumham) terakhir yakni M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018," kata Wirawan. Sebelumnya diketahui, kubu Daryatmo dan Suding melayangkan gugatan atas SK Menkumham nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 yang berisi tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitaliasi Pengurus DPP Partai Hanura masa 2015-2020. Pada 19 maret 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menerbitkan penetapan nomor 24/G/2018/PTUN-JKT tentang Penundaan Pelaksanaan.

Hanura Kubu OSO Berhak Daftarkan Calegnya, Ini Penjelasan Kemenkumham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tegas-kubu-sudding-tidak-punya-kuasa-atas-namakan-hanura_m_197847.jpeg" alt="Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) saat memamerkan SK Kemenkumham di kediamannya." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) saat memamerkan SK Kemenkumham di kediamannya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kubu Oesman Sapta Odang menilai keliru ketetapan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN yang mengabulkan gugatan permintaan Partai Hanura kubu Daryatmo-Sudding.&nbsp; Penasehat hukum DPP Partai Hanura, Petrus Selestinus menilai ketetapan majelis hakim PTUN itu hanya sekedar memberikan 'angin surga' bagi kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding. Sebab, di persidangan berikut, kata dia, putusan sela dapat dibatalkan kembali oleh Majelis Hakim. Menurut dia, terdapat sejumlah hal mengapa majelis hakim akan membatalkan putusan sela tersebut.&nbsp; Dia menjelaskan, pertama, tidak ada keadaan mendesak yang merugikan Daryatmo dan Sudding. Kedua, kepentingan umum yang diemban DPP Partai Hanura sangat dirugikan. "Daryatmo dan Sudding tak memiliki legal standing mewakili DPP. Partai Hanura yang SK Menteri Hukum dan HAM-nya sedang digugat," ujar Petrus dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com Rabu (21/3). Selain itu, dia menilai, Surat Keputusan (SK) Kemenkuham nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 yang menjadi objek gugatan hanya bersifat deklaratif. "Jadi itu tanpa ada diktum yang bersifat perintah untuk melaksanakan sesuatu sehingga tidak diperlukan penundaan atas pelaksanaan," katanya. SK itu berisi tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitaliasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Masa Bakti 2015-2020 yang&nbsp;ditandatangani Menkumham, Yasonna Laoly.&nbsp; Sebelumnya diketahui, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan mengabulkan permintaan Partai Hanura kubu Daryatmo-Sudding.&nbsp; Di dalam surat penetapan nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT disebutkan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohon penggugat. Surat penetapan itu dibacakan majelis hakim di sidang beragenda pembacaan putusan sela di PTUN, Senin (19/3) sore.&nbsp; Objek sengketa berupa Surat Keputusan (SK) Kemenkuham nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 milik OSO, dimana di SK itu berisi tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitaliasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Masa Bakti 2015-2020&lrm;. SK ditandatangani Menkumham, Yasonna Laoly.&nbsp; Melihat putusan itu, penasehat hukum Partai Hanura kubu Sudding, Adi Warman, mengatakan SK Kemenkuham yang saat ini dimiliki OSO dinyatakan oleh Hakim PTUN tidak berlaku dan harus kembali kepada SK Hanura yang lama atau SK Awal Hanura di mana pada saat itu struktur kepengurusan Hanura OSO-Sudding. Untuk kepengurusan DPP Partai Hanura, kata dia, kembali ke Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-22.AH.11.01 TAHUN 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2015 &ndash; 2020, tanggal 12 Oktober 2017.

Tegas! Kubu Sudding Tidak Punya Kuasa Atas Namakan Hanura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/senior-hanura-dukung-oso-iing-sudding-dan-dosy-bukan-pendiri-partai_m_183030.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik internal Partai Hanura makin meruncing dan panas. Perang pernyataan dan tuduhan pun tak terhindarkan antarkubu Oesman Sapta Odang (OSO) melawan kubu Sarifuddin Sudding. Tak terkecuali saling klaim dukungan. Namun Ketua Umum Partai Hanura OSO merasa di atas angin. Pasalnya, mengaku mendapat dukungan dari mayoritas pendiri Hanura untuk tetap memimpin partai yang kini telah berusia 11 tahun itu. OSO mengatakan, ada lebih dari separuh pendiri Hanura yang memberikan dukungan tertulis untuknya. "Lebih dari 50 persen ke kami. Ada 65 orang (pendiri) yang hadir hari ini," kata Oso dalam jumpa pers di sela-sela silaturahmi dengan pendiri Partai Hanura di Jakarta Selatan, Minggu (21/1).&nbsp; OSO menjelaskan kedatangan para pendiri Hanura ke dirinya dipicu karena prihatin dengan kondisi yang terjadi di partai yang kini didera konflik internal itu.&nbsp; Menurut OSO, para pendiri menginginkan Hanura tetap solid. Terlebih lagi, dalam waktu dekat ini akan menghadapi verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU).&nbsp; "Jika proses ini terhambat, itu karena ada orang-orang yang merusak," tegas OSO.&nbsp; Karena itu, Oso memberikan kesempatan kepada kader Hanura yang membuat kepengurusan tandingan untuk kembali. Tujuannya untuk memperjuangkan niat tulus dan cita-cita pendiri yang telah berdarah-darah mendirikan Hanura. "Jangan ada orang baru ngaku sebagai pendiri, padahal sama sekali bukan pendiri partai," ungkap OSO.&nbsp; Salah satu pendiri Partai Hanura Yus Yusman Sumantara mengatakan, ada 114 tokoh yang memberi kuasa kepada 17 orang untuk mendirikan Hanura.&nbsp; 17 tokoh pendiri Hanura adalah Jenderal (Purn) Wiranto, Yus Usman Sumantara, Fuad Bawazier, almarhuman&nbsp;Tuti Alawiyah,&nbsp;Marsekal Madya (Purn) Budi Santoso, almarhum&nbsp;Mayjen (Purn) Aspar Aswin,&nbsp;Laksmana (Purn) AL Bernard Sondakh, Jenderal (Purn) Fahrurrazi,&nbsp;Yusuf Marta,&nbsp;Jenderal (Purn) Subagyo HS,&nbsp;Sumardjo,&nbsp; Chairudin Ismail,&nbsp;Samuel Koto,&nbsp;Iing Solihin,&nbsp;Teguh Samudera, drh Ketut dan&nbsp;Letjen Purn Suaedy Marasabesy. "Itu 17 orang yang menandatangani akta pendirian partai yang mendapat surat tugas 114 pendiri," kata Yus dalam kesempatan tersebut. Iing Solihin menegaskan, dari 114 pendiri itu tidak ada nama Sarifuddin Sudding dan Dossy Iskandar. "Jadi Sudding dan Dosy itu bukan sebagai pendiri partai, jangan asal klaim,&rdquo; kata Iing pada pertemuan yang dihadiri 16 pelaksana tugas ketua DPD dan 15 ketua DPD Partai Hanura kubu OSO itu.

Senior Hanura dukung OSO, Iing: Sudding dan Dosy Bukan Pendiri Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kubu-sudding-tuduh-oso-gelapkan-uang-rp-200-m-pasek-minta-ini_m_182412.jpeg" alt="Wakil Ketua Umum Hanura kubu OSO, Gede Pasek Suardika" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Hanura kubu OSO, Gede Pasek Suardika</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding telah menuduh Oesman Sapta Odang (OSO) menggelapkan uang kepartaian sebesar Rp 200 miliar. Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum kubu OSO, Gede Pasek Suardika menegaskan, kubu Sarifuddin Sudding harus melakukan permintaan maaf. Karena tuduhan yang diberikan mereka tidak ada buktinya, dan hanya sebuah fitnah. "Karena berhubung masih keluarga besar Partai Hanura, kami berikan kesempatan untuk meminta maaf," ujar Pasek dalam konfrensi pers di Hotel Manhattan, Jakarta, Kamis (18/1). Mantan politikus Partai Demokrat ini mengaku, sampai saat ini kubu OSO belum memutuskan melaporkan kubu Sarifuddin Suding ke pihak kepolisian. Hanya perlu melakukan permintaan maaf saja. Pasalnya kata Pasek, walaupun OSO telah dituduh menggelapkan uang, namun &lrm;dia tidak ingin membuat suasana semakin gaduh dengan melaporkan seseorang yang notabenenya adalah kader Partai Hanura. "Ini keluarga besar. Kami ini tidak ingin berperang, tapi sedang berselisih paham saja," katanya. Sebelumnya, Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Selatan, Mularis Djahri menuding OSO telah melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa ditoleransi. Kesalahan itu terkait uang partai. Kata dia, uang partai sebesar Rp 200 miliar dipindahkan ke rekening pribadi OSO. Dana yang harusnya dimasukkan ke kas partai. Tapi malah dimasukkan ke rekening pribadi OSO.

Kubu Sudding Tuduh OSO Gelapkan Uang Rp 200 M, Pasek Minta Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ngaku-direstui-wiranto-malam-ini-hanura-kubu-sudding-gelar-munaslub_m_182102.jpeg" alt="Sariffudin Sudding disebut-sebut menjadi motor dari Munaslub hanura yang dinilai kubu Oso Ilegal." width="100%">
<figcaption>Sariffudin Sudding disebut-sebut menjadi motor dari Munaslub hanura yang dinilai kubu Oso Ilegal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kubu Sariffudin Sudding bergerak cepat segera melengserkan Oesman Sapta Odang (Oso) dari jabatan ketua umum. Malam ini mereka mengaku bakal menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dan mencari ketum pengganti Oso. "Jam Sepuluh malam ini, kita akan gelar munaslub, di Hotel Sultan, agenda langsung pemilihan ketua umum," ujar Dadang saat dihubungi, Rabu (17/1). Anggota Komisi X DPR ini mengungkapkan, kemungkinan besar Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto juga akan datang menghadirinya. Pasalnya, mantan ketua umum itu diklaim sudah menyetujui adanya hajatan tersebut. "Wiranto hadir, dan paling tidak sudah merestui," katanya. Kendati demikian, Dadang mengaku belum ingin membeberkan siapa saja kandidat calon ketua umum, yang bakal menggantikan Oso. Pasalnya nanti akan diumumkan siapa orang yang gantikan Oso. "Belumlah, nanti tenang saja," pungkasnya. Diketahui, Sudding mengaku pihaknya sudah melakukan mosi tidak percaya terhadap OSO. Dia mengantongi tanda tangan dari 27 DPD dan 400 DPC Partai Hanura seluruh Indonesia. Sebelumnya Oso menilai, jika sampai kubu Sudding nekad menggelar Munaslub, maka bisa dipastikan agenda itu ilegal dan menyalahi konstitusi partai. "Pak Wiranto tak setuju Munaslub dan menganggap kubu&nbsp;Sudding ilegal," pungkasnya.

Ngaku Direstui Wiranto, Malam Ini Hanura Kubu Sudding Gelar Munaslub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pasek-yang-bisa-mecat-ketum-itu-munaslub-bukan-forum-kumpul-kumpul_m_181459.jpeg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Gede Pasek Suardika" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Gede Pasek Suardika</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki tahun politik Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dihajar gelombang konflik internal. Partai yang saat ini dikomandoi oleh Oesman Sapta Odang atau akrab disapa Oso itu terbelah.&nbsp; Sekretaris Jenderal Hanura Sarifuddin Sudding yang kecewa terhadap ketua umumnya langsung melakukan aksi pemecatan pada Oso yang saat ini duduk sebagai Ketua DPD RI.&nbsp; Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Gede Pasek Suardika mengatakan, pihak Sarifuddin Sudding tidak bisa melakukan pemecatan dengan semena-mena. Semuanya harus ada aturan dan mekanismenya. "Namanya pemilihan ketua umum yang saya tahu di AD/ART lewat munaslub, bukan kumpul-kumpul, terus pecat terus ganti ketua,&rdquo; ujar Pasek di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (15/1). Oleh sebab itu, mantan politikus Partai Demokrat ini&lrm; mengaku masih menganggap Oso adalah ketua umumnya. Pasalnya yang ada pergantian ketua umum baru hanya lewat munaslub. "Yang bisa mengangkat dan memberhentikan Ketum yaitu forum munaslub, bukan forum kumpul-kumpul," katanya. Sekadar informasi dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Sudding memutuskan memecat Oso dari posisi ketua umum dan digantikan oleh Pelaksana tugas (Plt), Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo. Sementara Sudding mengaku pihaknya sudah melakukan mosi tidak percaya terhadap Oso. Dia mengklaim telah mengantongi tanda tangan dari 27 DPD Partai Hanura seluruh Indonesia. Sudding mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan Oso sangat banyak sehingga Partai Hanura memutuskan memberhentikan Oso dari jabatan ketua umum.

Pasek: Yang Bisa Mecat Ketum itu Munaslub, Bukan Forum Kumpul-Kumpul

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konflik hanura

Berita Terkini