<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-menggunakan-rompi-tahanan-kpk-di-gedung-merah-putih-kpk-jakarta-rabu-432026-salman-toyibi-jawa-pos-Xxg4U.webp" alt="Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menggunakan rompi tahanan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menggunakan rompi tahanan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>
<p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">&nbsp;</span></strong></p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">JawaPos.com</span></strong><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya. Kasus ini terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, Jawa Tengah, untuk tahun anggaran 2023-2026. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Peristiwa itu berlangsung pada Selasa (3/3) dini hari.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu Sdri. FAR (Fadia Arafiq) selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3).</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">KPK menjelaskan, Fadia bersama suaminya Mukhtaruddin Ashraff Abu selaku Anggota DPR RI periode 2024-2029 mendirikan perusahaan bernama PT Raja Nusantara Berjaya (RNB). Anak mereka, Muhammad Sabiq Ashraff, juga merupakan anggota DPRD Pekalongan.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">PT RNB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa dan menjadi vendor pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Hal ini diduga menimbulkan konflik kepentingan.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">Menurut Asep, sebagian besar pegawai PT RNB adalah tim sukses Bupati yang bekerja di sejumlah Perangkat Daerah (PD) Pemkab Pekalongan. Sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB mendapat proyek pengadaan jasa outsourcing di berbagai perangkat daerah tersebut.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">"Pada periode tersebut, FAR melalui MSA dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para Kepala Dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Dinas, Kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan," tuturnya.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">Padahal, ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah. Namun, para perangkat daerah diharuskan memenangkan "Perusahaan Ibu" sehingga hal itu berpotensi menimbulkan kerugian negara.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">"Setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada PT RNB di awal. Hal ini agar PT RNB bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati angka HPS," cetusnya.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">Ia menekankan bahwa hal itu melanggar prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa. Terlebih, sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan outsourcing di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 Kecamatan.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;"><strong class="readmore">Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/kasuistika/2603040166/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-pakai-rompi-tahanan-kpk-tutupi-wajah-dengan-kerudung">Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Pakai Rompi Tahanan KPK, Tutupi Wajah dengan Kerudung</a></strong>&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">Atas perbuatannya, Fadia Arafiq disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">(*)</strong></span></p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka kasus pengadaan jasa outsourcing selama periode tahun 2023 sampai 2026

KPK Resmi Tetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai Tersangka Konflik Kepentingan

<div id="m#msg-f:1827010694787124728" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/20210603_130348.jpg" alt="Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di Bareskrim Polri. Credit: Sabik" width="100%">
<figcaption>Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di Bareskrim Polri. Credit: Sabik</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1827010694787124728-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com-</strong>Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) yang dinilai minim partisipasi publik dan terkesan dipaksakan. Alih-alih membuat anggota militer profesional, munculnya revisi UU TNI malah akan membuka ruang konflik kepentingan dan impunitas terhadap anggota militer yang terjerat kasus korupsi.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015785661/simak-7-cara-menghindari-rem-mobil-mengunci-mendadak-yang-bisa-bikin-kendaraan-hilang-kendali">Simak 7 Cara Menghindari Rem Mobil Mengunci Mendadak yang Bisa Bikin Kendaraan Hilang Kendali</a></strong></p> <p dir="ltr">Sepanjang 2014-2025, ICW mencatat sedikitnya terdapat 8 kasus korupsi yang melibatkan 15 orang dengan latar belakang militer, baik purnawirawan ataupun tentara aktif, sebagai pelaku korupsi. Meski jumlah kasus dan pelaku terbilang kecil, korupsi militer ini menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 24,76 triliun atau setara dengan 50 persen kerugian negara dalam tren vonis penindakan korupsi selama 2022 yang melibatkan 2.249 terdakwa.</p> <p dir="ltr">"Selain menimbulkan kerugian negara fantastis, korupsi militer tersebut juga disertai nilai suap sebesar Rp 89,35 miliar. Dari 15 pelaku, 13 orang di antaranya berpangkat perwira dan dua lainnya merupakan bintara," kata peneliti ICW, Wana Alamsyah dalam keterangan tertulis, Rabu (19/3).</p> <p dir="ltr">"Dari 15 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, 10 diantaranya diproses hingga tahap persidangan. Pengadilan militer menyidangkan 6 orang anggota militer dan pengadilan tindak pidana korupsi menyidangkan 4 orang," sambungnya.</p> <p dir="ltr">Ia mengungkapkan, dari seluruh anggota militer yang sedang atau telah menjalani proses persidangan, terdapat 5 anggota militer yang dihentikan penanganannya oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Menurutnya, 4 dari 5 anggota militer tersebut merupakan perwira militer.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Proses pemeriksaan tersebut dihentikan dengan dalih kurang alat bukti. Kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan helikopter AgustaWestland (AW)-101," ucap Wana.</p> <p dir="ltr">Sedangkan, pelaku dari unsur sipil yang juga terlibat dalam kasus korupsi tersebut telah divonis selama 10 tahun penjara. Penghentian perkara ini patut diduga untuk menyelamatkan pihak lain dan semakin mempertebal adanya indikasi impunitas terhadap anggota tentara yang melakukan kejahatan di wilayah sipil.</p> <p dir="ltr">Berkaitan dengan vonis, ICW menyimpulkan bahwa pengadilan militer tidak lebih tegas dibandingkan dengan pengadilan sipil yang menangani tindak pidana korupsi. Rata-rata vonis yang diberikan kepada anggota militer yang diproses di pengadilan tindak pidana korupsi sekitar 16 tahun penjara.</p> <p dir="ltr">"edangkan, rata-rata vonis pada anggota militer di pengadilan militer sekitar 9 tahun," urai Wana.</p> <p dir="ltr">Meski terdapat preseden pengenaan vonis seumur hidup terhadap personel TNI bintang satu, Teddy Hernayadi pada kasus korupsi pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan, namun tidak menggugurkan bahwa ada tebang pilih dalam proses penanganan perkara. Misal, dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan di Badan SAR Nasional (Basarnas) yang melibatkan Kepala Basarnas, Henri Alfiandi.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Jenderal bintang tiga tersebut divonis penjara hanya 2 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Adanya tebang pilih dalam penanganan perkara dan disparitas pengenaan vonis, menggambarkan bahwa pengadilan sipil lebih efektif dalam pemidanaan, dibanding pengadilan militer.</p> <p dir="ltr">Dengan kondisi korupsi di tubuh militer yang cukup serius, dikebutnya Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh DPR dan Pemerintah tidak memberikan nilai tambah terhadap upaya pemberantasan korupsi.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Ia menekankan, revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup dan tidak partisipatif akan menimbulkan potensi kembalinya militer ke wilayah sipil tanpa menghilangkan impunitas yang melekat pada anggota militer.</p> <p dir="ltr">"Pembahasan aturan yang tertutup dan tidak partisipatif, selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, juga akan membuka ruang adanya politik transaksional untuk kepentingan elit demi meloloskan aturan yang bermasalah," serunya. (*)</p> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) yang dinilai minim partisipasi

Revisi UU TNI Kental Nuansa Konflik Kepentingan, ICW Sebut Banyak Kasus Korupsi yang Melibatkan Militer Divonis Rendah, Bahkan Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>JawaPos.com &ndash; Panitia seleksi (Pansel) baru saja mengumumkan 40 nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang lolos tes tulis. Dari 40 nama itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti sejumlah kandidat yang berlatar institusi penegak hukum lain. Yakni kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.</p> <p>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, ada setumpuk persoalan yang mesti diulas lebih lanjut dalam seleksi capim KPK. Khususnya mengenai dominasi kandidat dengan latar belakang aparat penegak hukum.&nbsp;</p> <p>"Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, setidaknya 40 persen kandidat (16 orang) yang lolos berasal dari lembaga penegak hukum, baik aktif maupun purna tugas. Ini tentu menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat tentang independensi pansel dalam bekerja," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8).</p> <p>Kurnia menjelaskan, potensi keberpihakan yang berlebih pada aparat penegak hukum disinyalir sedang terjadi pada proses seleksi kali ini. Dia menduga, Pansel seperti meyakini mitos yang keliru terkait adanya keharusan aparat penegak hukum mengisi struktur Komisioner KPK.&nbsp;</p> <p>Menurut Kurnia, ada beberapa poin penting berkenaan dengan hasil seleksi kali ini. Pertama, Pansel bisa dianggap melanggar pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jika indikasi memberikan karpet merah terbukti.&nbsp;</p> <p>"Adapun peraturan perundang-undangan itu telah memandatkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum," jelasnya.</p> <p>Kedua, keberadaan aparat penegak hukum di level Komisioner KPK berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan akan mengganggu independensi lembaga. Sebab, pasal 11 UU KPK mengamanatkan bahwa lembaga antirasuah itu diminta untuk memberantas korupsi di lembaga penegak hukum.&nbsp;</p> <p>"Bagaimana penegakan hukum KPK akan objektif jika komisionernya berasal dari lembaga penegak hukum?" cetus Kurnia.</p> <p>Sementara menyangkut independensi, lanjut Kurnia, kandidat dari Polri, Kejaksaan, atau Mahkamah Agung berpotensi memiliki loyalitas ganda. Sebab, saat kelak menjabat sebagai Komisioner KPK, secara administratif kedinasan, mereka masih berada di bawah kekuasaan lembaganya terdahulu. Yang dipimpin oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung.&nbsp;</p> <p>"Atas kondisi ini, masyarakat khawatir penanganan perkara di KPK tidak objektif. Lagipun, jika dipandang calon-calon dari kalangan penegak hukum memiliki kompetensi yang mumpuni, mengapa mereka tidak diberdayakan di lembaga asalnya?" imbuh Kurnia.</p> <p>Data yang diperoleh JawaPos.com, ada 15 capim KPK berlatar aparat penegak hukum yang lolos tes tulis. Berikut daftarnya:</p> <p>&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Polri:&nbsp;</p> <ol> <li>Irjen Djoko Poerwanto (Kapolda Kalteng)</li> <li>Irjen Didik Agung Widjanarko (Deputi Korsup KPK)</li> <li>Komjen RZ Panca Putra (Sekretaris Utama Lemhanas)</li> <li>Komjen Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)</li> <li>Irjen (purn) Sang Made Mahendra Jaya&nbsp;</li> <li>Brigjen Rakhmad Setyadi (Stafsus Menpan RB)</li> <li>Komjen Agung Setya Imam Effendi (Sekretaris Utama BIN)</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Jaksa:</p> <ol> <li>Andi Herman</li> <li>Fitroh Rohcahyanto&nbsp;</li> <li>Harli Siregar&nbsp;</li> <li>Sugeng Purnomo</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Hakim</p> <ol> <li>Albertus Usada</li> <li>Ibnu Basuki Widodo&nbsp;</li> <li>Minanoer Rachman&nbsp;</li> <li>Rios Rahmanto</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

ICW menyoroti banyaknya calon berlatar Polri, Jaksa, dan Hakim yang lolos tes tulis capim KPK. Bila terpilih, khawatir ada loyalitas ganda.

ICW Soroti Banyaknya Sosok Berlatar Polri, Jaksa, dan Hakim Lolos Seleksi Capim KPK, Khawatir Muncul Loyalitas Ganda   

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/Screenshot_20231024-090758-2077596258.jpg" alt="Mahfud MD menegaskan Hakim MK yang punya konflik kepentingan dilarang putuskan perkara." width="100%">
<figcaption>Mahfud MD menegaskan Hakim MK yang punya konflik kepentingan dilarang putuskan perkara.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Uji materi terkait usia capres-cawapres yang belum lama ini diputuskan oleh MK mendapat sorotan berbagai pihak. Tak terkecuali oleh peserta Pemilu 2024 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bakal calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD menegaskan hakim harus bebas dari segala konflik kepentingan karena hal itu bagian dari asas-asas dan prinsip penegakan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud MD juga menegaskan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terlibat konflik kepentingan tidak boleh memutuskan suatu perkara atau permohonan uji materi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013104884/ganjar-mahfud-md-raih-dukungan-seniman-hingga-komedian">Ganjar-Mahfud MD Raih Dukungan Seniman hingga Komedian</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam pengadilan itu ada asas-asas, misalnya, kalau suatu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan maupun hubungan kepentingan politik, hakim tidak boleh mengadili,&rdquo; kata Mahfud MD di Jakarta, Senin (23/10) seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maka dari itu, ia menginginkan kedepannya tidak boleh terjadi lagi hakim MK yang memiliki konflik kepentingan ikut memutuskan perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar ke depan itu tidak boleh terjadi lagi,&rdquo; kata dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013104581/marak-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-mk-mahfud-md-majelis-juga-bisa-dibeli">Marak Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK, Mahfud MD: Majelis juga Bisa Dibeli</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun demikian, pria yang juga menjabat sebagai Menkopolhukam ini menyampaikan jika majelis hakim telah mengeluarkan putusan, maka keputusan hukum bersifat final dan mengikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan MK itu sudah dijatuhkan dan sudah mengikat. Apapun isinya tetap harus dilaksanakan,&rdquo; kata imbuh Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan jika putusan MK itu tidak dijalankan, maka bisa berpotensi menghambat pelaksanaan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013100677/citra-blak-blakan-mahfud-md-berkontribusi-menangkan-ganjar-di-pilpres-2024">Citra Blak-blakan Mahfud MD Berkontribusi Menangkan Ganjar di Pilpres 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh sebab itu, ini harus kita terima sebagai kenyataan, karena menurut konstitusi setiap putusan hakim itu inkracht dan harus dilaksanakan. Kalau kita berdebat lagi soal itu, nanti ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa ini,&rdquo; ujar dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud pun meminta masyarakat untuk mengikuti proses pemeriksaan etik yang berjalan kepada para hakim, terutama mereka yang diduga melanggar etik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sekarang ini sedang berproses di Majelis Kehormatan (MK),&rdquo; kata dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013099923/duet-ganjar-mahfud-md-jadi-kado-terindah-di-hari-santri">Duet Ganjar-Mahfud MD Jadi Kado Terindah di Hari Santri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengumumkan pembentukan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menerima dan menangani dugaan pelanggaran etik hakim MK yang dilaporkan oleh masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis ini telah menerima sejumlah aduan pelanggaran kode etik terkait putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013099160/merasa-punya-kedekatan-mahfud-md-bertekad-bantu-ppp-raup-suara-di-pemilu-2024">Merasa Punya Kedekatan, Mahfud MD Bertekad Bantu PPP Raup Suara di Pemilu 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maka, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yang menjadikan Pasal 169 huruf q UU Pemilu selengkapnya berbunyi: &ldquo;Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan tersebut ternyata memengaruhi bursa cawapres yang maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang paling terlihat adalah pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013099160/merasa-punya-kedekatan-mahfud-md-bertekad-bantu-ppp-raup-suara-di-pemilu-2024">Merasa Punya Kedekatan, Mahfud MD Bertekad Bantu PPP Raup Suara di Pemilu 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gibran berusia 36 tahun saat diusung sebagai calon wakil presiden. Meskipun belum 40 tahun, Gibran bisa ditunjuk sebagai cawapres karena ia pernah menjadi sebagai Walikota Solo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 pada Minggu malam (22/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan Partai Demokrat.</div>

Mahfud MD menegaskan hakim harus bebas dari segala konflik kepentingan karena hal itu bagian dari asas-asas dan prinsip penegakan hukum.

Mahfud MD Tegaskan Hakim MK yang Punya Konflik Kepentingan Dilarang Memutuskan Perkara dan Uji Materi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Mardani-H-Maming-Di-Tahan-Gunakan-Rompi-Orange-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan terkait penahanan tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Mardani H Maming di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022).KPK resmi menahan mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut se" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan terkait penahanan tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Mardani H Maming di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022).KPK resmi menahan mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut se</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata merespons kekhawatiran publik, dalam penanganan kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Pria yang karib disapa Alex itu mengakui satu almamater di STAN dengan Rafael.<br /> <br /> Namun, Alex memastikan tidak ada benturan konflik kepentingan dalam proses penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap Rafael. Alex menegaskan, dirinya dengan Rafael Alun tidak mempunyai kepentingan bisnis yang saling menguntungkan.<br /> <br /> "Nggak ada benturan kepentingan. Saya nggak ada hubungan bisnis dengan yang bersangkutan (Rafael Alun Trisambodo).<br /> <br /> Dalam rapat membahas perkara RAT pun sudah saya sampaikan kalau saya kenal baik dengan yang bersangkutan," kata Alex dikonfirmasi, Kamis (16/3).<br /> <br /> Pimpinan KPK dua periode ini mengungkapkan, sebelum pengusutan harta tak wajar Rafael Alun terdapat tiga orang sahabatnya yang juga diproses hukum KPK. Karena itu, Alex menjamin tak akan ada konflik kepentingan dalam penyelidikan harta tak wajar Rafael Alun.<br /> <br /> "Sebelum perkara RAT ada tiga orang teman angkatan saya yang diproses di KPK di era kepemimpinan sebelumnya," ungkap Alex.<br /> <br /> Alex yang merupakan alumni STAN angkatan 1986 itu pun memastikan, pimpinan KPK tidak akan intervensi dalam penanganan penyelidikan Rafael Alun.<br /> <br /> "Penyelidik/penyidik KPK profesional. Pimpinan tidak akan intervensi," tegas Alex.<br /> <br /> Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK untuk mengumumkan adanya konflik kepentingan, dalam penanganan kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Mengingat, saat ini KPK tengah melakukan penyelidikan untuk mencari bukti dugaan korupsi pada harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo.<br /> <br /> "Berdasarkan pernyataan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, diketahui bahwa penanganan perkara yang diduga melibatkan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo telah memasuki fase penyelidikan. Oleh karena itu, ICW mendesak kepada pihak-pihak di KPK yang memiliki afiliasi dengan Rafel, untuk mendeklarasikan potensi benturan kepentingan," ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya.<br /> <br /> ICW menduga, Pimpinan KPK Alexander Marwata menempuh pendidikan dan tahun yang sama di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) bersama Rafael Alun, pada 1986. ICW khawatir, adanya kesamaan relasi pendidikan itu memengaruhi penanganan penyelidikan terhadap Rafael Alun.<br /> <br /> "Maka dari itu, Alexander harus secara terbuka mendeklarasikan potensi benturan kepentingannya kepada Pimpinan KPK lain dan Dewan Pengawas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a PerKom 5/2019," ucap Kurnia.<br /> <br /> Aktivis antikorupsi ini mengungkapkan, jika benturan konflik kepentingan itu benar terjadi, kata Kurnia, Alexander Marwata harus dibatasi dalam penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo.<br /> <br /> "Jika kemudian dinilai oleh Pimpinan KPK lain dan Dewan Pengawas potensi benturan kepentingan di atas faktual serta berdampak besar terhadap netralitas pekerjaan, maka Alexander harus dibatasi dalam pelaksanaan tugas, terutama di ranah penindakan," tegas Kurnia.<br /> <br /> KPK saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan harta tak wajar Rafael Alun Trisambodo. KPK sudah meminta keterangan terhadap Rafael Alun, untuk menelusuri harta tak wajar, yang termuat di dalam Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN).<br /> <br /> Bahkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah memblokir rekening milik Rafael Alun dan keluarganya. Fenomena aset Rafael ini setelah pamer kekayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandy Satrio, yang terungkap setelah melakukan penganiayaan teryadap Cristalino David Ozora.

Akui Kenal Baik Rafael Alun, Alexander Jamin Tak Intervensi Penyelidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin melanggengkan konflik kepentingan selama periode kepemimpinannya. Sebab, konflik kepentingan membuka celah untuk melakukan praktik korupsi.<br /> <br /> "Kita tahu konflik kepentingan adalah pintu masuk tindak pidana korupsi,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam siaran daring, Minggu (13/11).<br /> <br /> Kurnia mencontohkan, konflik kepentingan itu terlihat jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara nomor 68/PUU-XX/2022 terkait pengujian Pasal 170 ayat 1 Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, putusan itu mengatakan menteri yang ingin maju dalam pemilu presiden 2024 tidak perlu mundur.<br /> <br /> Menurut Kurnia, seharusnya Jokowi sebagai kepala negara mencegah hal itu terjadi. Bukan justru membirkan terjadinya konflik kepentingan.<br /> <br /> "Presiden kala itu mengatakan silakan maju dalam kontestasi pilpres, tidak perlu mundur sepanjang mengerjakan prioritas utama pekerjaannya sebagai menteri," papar Kurnia.<br /> <br /> Kurnia mengungkapkan, bukan tidak mungkin ada anggota kabinet yang akan menggunakan fasilitas negara untuk menaikkan popularitas di hadapan masyarakat. Hal ini yang seharusnya disikapi Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan.<br /> <br /> ICW juga menyoroti adanya pembagian kekuasaan terhadap para pendukungnya. Jokowi memberikan posisi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Diketahui, Raja Juli tergabung dalam tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.<br /> <br /> “Berdasarkan catatan ICW setidaknya ada 21 kursi kabinet yang diberikan Presiden Jokowi kepada para pendukungnya sejak 2019-2022,” papar Kurnia.<br /> <br /> Tak hanya kursi kabinet, ICW juga menyoroti jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibagi-bagikan kepada pendukung politik Jokowi-Ma’ruf.<br /> <br /> "Berdasarkan catatan ICW, terdapat 46 orang pendukung politik Jokowi-Ma’ruf Amin yang berasal dari TKN hingga organisasi relawan yang menjadi komisaris BUMN hingga hari ini," pungkas Kurnia.

ICW Sebut Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Langgengkan Konflik Kepentingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Ketua-MK.jpg" alt="BACA PUTUSAN: Ketua MK Anwar Usman memimpin sidang putusan UU Cipta Kerja di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11)  Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>BACA PUTUSAN: Ketua MK Anwar Usman memimpin sidang putusan UU Cipta Kerja di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11)  Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Rawan adanya konflik kepentingan, muncul desakan yang meminta agar Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ini karena akan menikahi adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati.<br /> <br /> Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, dalam waktu dekat Anwar Usman akan memberikan tanggapan kepada publik terkait kedudukan dan jabatannya sebagai Ketua MK tersebut.<br /> <br /> "Termasuk merespons tanggapan publik perihal kaitannya dengan kedudukan sebagai Ketua MK sekaligus hakim konstitusi," ujar Fajar saat dikonfirmasi, Selasa (22/3).<br /> <br /> Fajar menuturkan, dirinya tidak berkompeten untuk memberikan tanggapan terhadap desakan yang meminta Anwar Usman mundur dari jabatannya. Pasalnya rencana pernikahan tersebut merupakan urusan pribadi dari Anwar Usman, bukan terkait kelembagaan MK.<br /> <br /> "Soal pernikahan, urusan pribadi Pak Anwar Usman, sehingga saat ini, saya tidak punya tugas dan kewenangan apapun untuk menyampaikan tanggapan secara kelembagaan," katanya.<br /> <br /> Sebelumnya, Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengharapkan agar Anwar Usman bisa mundur dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ini karena rawan konflik kepentingan dengan Presiden Jokowi.<br /> <br /> "Demi cinta kepada MK dan pujaan hati harusnya mundur karena potensi konflik kepentingan akan membuat orang berprasangka dengan putusan MK," ujar Feri.<br /> <br /> Menurut Feri, selama ini Presiden Jokowi seringkali menjadi pihak yang digugat oleh elemen masyarakat, terkait program-program pemerintah. Seperti saat ini MK sedang berproses terkait sengketa UU Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.<br /> <br /> Sehingga, secara ketatanegaraan, pernikahan ini menimbulkan dampaknya. Pasalnya Ketua MK Anwar Usman akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Presiden Jokowi dan kepentingan politik kepala negara.<br /> <br /> "Jadi konflik kepentingan akan muncul dalam setiap pengujian UU karena Presiden adalah salah satu pihak yang berpekara," katanya.<br /> <br /> Karena itu, Feri menuturkan konflik kepentingan tersebut harus dijauhi oleh Anwar Usman selaku Ketua MK. Sehingga marwah lembaga penguji perundang-undangan tersebut bisa tetap terjaga.<br /> <br /> Sementara, pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan sudah seharusnya Anwar Usman mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK. Ini karena rawan adanya konflik kepentingan.<br /> <br /> "Kalau etika tinggi harusnya mundur, tapi saya pesimis. Karena bukankah jabatan sebagai Ketua MK itu sebagai daya tawar ke keluarga Presiden," ujar Refly.<br /> <br /> Refly menuturkan, jika Anwar Usman tetap menjadi Ketua MK dan tidak ingin mengundurkan diri. Maka ke depan sidang sengketa dengan tergugat adalah Presiden Jokowi, Anwar Usman tidak boleh memimpin sidang.<br /> <br /> "Karena kita tidak pernah tahu hati orang bagaimana. Tapi yang paling penting adalah prinsipnya adalah, kalau ada hubungan keluarga maka hakim tidak boleh menyidangkan kasus itu. Karena dianggap tidak mungkin bisa netral. Jadi ini sudah menjadi bagian dari kode etik hakim secara universal," katanya.<br /> <br /> Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, proses lamaran Ketua MK Anwar Usman ke adik Presiden Jokowi, Idayati terjadi pada Sabtu (12/3) lalu.<br /> <br /> Rencananya, pernikahan Anwar Usman dengan Idayati akan digelar pada 26 Mei 2022 di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya acara dilakukan pada 28 Mei 2022 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) kampung halaman Anwar Usman.<br /> <br /> Diketahui suami Idayati, yakni Hari Mulyono meninggal dunia pada 24 September 2018 di RSPAD Gatot Soebroto. Sementara istri Ketua MK Anwar Usman menutup usia pada 26 Februari 2021 akibat serangan jantung.

Diminta Mundur Jadi Ketua MK, Anwar Usman Bakal Beri Penjelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IPI-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah untuk selalu menghindari potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa maupun lelang jabatan. Imbauan ini disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang diduga telah melakukan intervensi dalam proyek pengadaan lahan, pemotongan terkait pengisian jabatan dan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi.<br /> <br /> "Dari studi yang dilakukan KPK tentang Konflik Kepentingan, salah satu faktor pendorong atau penyebab terjadinya tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara adalah konflik kepentingan (conflict of interest), yaitu situasi di mana penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan setiap wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Minggu (9/1).<br /> <br /> Ipi menjelaskan, bentuk dan jenis konflik kepentingan yang sering terjadi di lingkungan eksekutif seperti pemerintah daerah, antara lain penerimaan gratifikasi atas suatu keputusan atau jabatan, proses pemberian izin yang mengandung unsur ketidakadilan atau melanggar hukum. Kemudian proses pengangkatan/mutasi/rotasi pegawai, hingga pemilihan rekanan kerja/penyedia barang dan jasa pemerintah berdasarkan kedekatan/balas jasa/pengaruh dari penyelenggara negara.<br /> <br /> "Situasi ini juga bisa terjadi dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kekuasaan lainnya," papar Ipi.<br /> <br /> Karenanya, salah satu rekomendasi KPK berdasarkan studi tersebut adalah agar instansi melakukan pengelolaan penanganan konflik kepentingan melalui perbaikan nilai, sistem, termasuk kepada pribadi dan pembangunan budaya instansi. Menurut Ipi, KPK dalam upaya perbaikan sistem juga telah mendorong penguatan tata kelola pemerintah daerah yang baik melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).<br /> <br /> Dia menyebut, dua dari delapan fokus area penguatan tata kelola tersebut adalah manajemen aparatur sipil negara (ASN) dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah-langkah perbaikan sistem telah dijabarkan dalam indikator dan subindikator kedua fokus area tersebut.<br /> <br /> Karena keberhasilan setiap daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi sangat tergantung pada komitmen kepala daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, serta menjauhi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.<br /> <br /> "KPK meminta agar kepala daerah berkomitmen dan serius melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan sebagai upaya pencegahan korupsi," tegas Ipi menandaskan.

KPK Ingatkan Kepala Daerah Hindari Potensi Konflik Kepentingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IHSG-Naik-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (25/9/2020). IHSG kembali bangkit setelah empat hari berturut-turut berada di zona merah dengan ditutup menguat 103,03 poin atau 2,13 persen ke posisi 4.945,79. Fo" width="100%">
<figcaption>Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (25/9/2020). IHSG kembali bangkit setelah empat hari berturut-turut berada di zona merah dengan ditutup menguat 103,03 poin atau 2,13 persen ke posisi 4.945,79. Fo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Selain perombakan sederet regulasi, omnibus law UU Cipta Kerja mengatur pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF).<br /> <br /> Lembaga itu disebut berfungsi meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.<br /> <br /> Namun, di sisi lain, LPI ditengarai sangat rentan dengan konflik kepentingan.<br /> <br /> Modal awal LPI ditetapkan paling sedikit Rp 15 triliun. Dana tersebut dapat berupa tunai, barang milik negara, piutang pada badan usaha milik negara (BUMN) atau perseroan terbatas (PT), atau saham milik negara di BUMN atau PT. Penyertaan modal itu akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. ”Dengan ekuitas tersebut, kami berharap bisa menarik dana investasi mencapai tiga kali lipatnya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.<br /> <br /> Pemerintah juga tengah membahas rencana injeksi ekuitas dalam bentuk dana tunai yang nilainya bisa mencapai Rp 30 triliun. Sementara itu, modal lain berupa barang milik negara, saham negara pada BUMN atau perusahaan, dan piutang-piutang negara akan disertakan sebagai modal setelah ketentuan turunan terkait LPI rampung.<br /> <br /> LPI disebut-sebut mirip dengan sovereign wealth fund Singapura, yakni Temasek. Struktur organisasi LPI terdiri atas dewan pengawas dan dewan direktur. Di dewan pengawas ada menteri keuangan yang menjabat ketua dan menteri BUMN yang menjadi anggota. Lalu, tiga orang lainnya berasal dari kalangan profesional. Untuk dewan direktur, jumlahnya lima orang. Juga dari profesional.<br /> <br /> Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa LPI tidak akan tumpang-tindih dengan lembaganya. Sebab, kata dia, lembaga tersebut hanya mengelola dana dari investor yang akan ditempatkan di Indonesia. ”Mereka hanya mengelola dana di mana investor akan melakukan investasi. Nanti mereka akan daftar di BKPM. BKPM akan mengelola izin-izinnya. Kewenangan di BKPM tidak terambil sedikit pun,” terangnya.<br /> <br /> Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memberikan beberapa catatan terkait lembaga pengelola investasi. Mulai kerugian lembaga yang bukan dianggap sebagai kerugian negara, tapi hanya dicatat sebagai kerugian lembaga.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/09/10/2020/model-investasi-apa-yang-dikejar/">Model Investasi Apa Yang Dikejar?</a><br /> <br /> Hal tersebut diatur dalam pasal 158 ayat 4 UU Cipta Kerja. Yakni, keuntungan atau kerugian yang dialami lembaga dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian lembaga.<br /> <br /> ”Padahal, asetnya berasal dari aset negara dan BUMN. Nah, ini jadi satu hal yang menurut saya agak kontradiktif. Seharusnya kalau dia rugi karena mengelola aset negara, itu kerugian negara,” beber Bhima.<br /> <br /> Catatan selanjutnya, audit lembaga tersebut tidak dilakukan Badan Pengawas Keuangan (BPK) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tapi dilakukan akuntan publik yang terdaftar di BPK dan OJK. Seperti diatur dalam pasal 161. ”Ini agak tricky nih. Padahal, hanya BPK yang bisa menentukan apakah ada kerugian negara atau tidak. Ini sudah menunjukkan adanya iktikad tidak baik dalam penerapan good governance,” ungkapnya.<br /> <br /> Menurut Bhima, pemerintah seolah-olah ingin lari dari penerapan standar antikorupsi. Kemudian, posisi yang dominan diisi pejabat negara akan menimbulkan <em>conflict of interest</em> yang besar.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=AjHDhBsBimM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Lembaga Pengelola Investasi Rawan Konflik Kepentingan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konflik kepentingan

Berita Terkini