<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/11/Aksi-Damai-Masyarakat-Adat-Dery-Ridwansah-4-2386212422.jpg" alt="Ilustrasi masyarakat adat minta penyelesaian konflik agraria. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi masyarakat adat minta penyelesaian konflik agraria. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai konflik antara desa dan kawasan hutan yang terus terjadi di berbagai daerah bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum masyarakat, melainkan oleh kekeliruan lama dalam cara negara mengelola dan memandang ruang. &ldquo;Selama ini negara terlalu mendahulukan garis di peta dibandingkan kehidupan nyata yang sudah lama tumbuh di atas tanah. Dari situlah konflik desa dan kawasan hutan bermula,&rdquo; kata Azis kepada wartawan, Selasa (9/2). Menurut Azis, penetapan kawasan hutan sejak masa kolonial dilakukan melalui register-register kehutanan yang memandang ruang sebagai objek administrasi semata. Ia mencontohkan, Register Air Laye tahun 1937 yang menunjukkan bagaimana kawasan hutan ditetapkan jauh sebelum Republik Indonesia berdiri dan sebelum desa-desa modern diakui secara administratif. &ldquo;Masalahnya, pola kolonial ini tidak benar-benar diputus setelah kemerdekaan. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 sebenarnya sudah membuka jalan dengan menjadikan tanah sebagai alat keadilan sosial, tetapi arah itu tidak pernah menjadi arus utama kebijakan,&rdquo; jelasnya. Sebaliknya, kebijakan kehutanan terus berjalan melalui Undang-Undang Kehutanan Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan penunjukan kawasan yang luas dan cepat, tanpa diimbangi tata batas lapangan dan verifikasi sosial yang memadai. Ketimpangan tersebut semakin mengeras ketika negara menyusun Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada dekade 1980-an. &ldquo;TGHK memang disepakati lintas instansi, tetapi tetap berangkat dari asumsi bahwa ruang bisa diatur dari atas. Desa bukan titik awal, melainkan variabel yang harus menyesuaikan,&rdquo; ucap Azis. Akibatnya, sejak saat itu berjalan dua rezim ruang hidup yang tidak pernah benar-benar bertemu, yakni administrasi desa dan kawasan hutan. Keduanya sama-sama membagi wilayah Indonesia secara menyeluruh, namun dengan logika dan waktu yang berbeda. Dalam kondisi ini, konflik menjadi konsekuensi yang hampir tidak terhindarkan. Menurutnya, dari 83.462 desa di Indonesia, sebanyak 36.095 desa berada di dalam atau bersinggungan dengan kawasan hutan. Bahkan, 7.308 desa tercatat memiliki permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang secara spasial berada di dalam kawasan hutan dengan luas sekitar 177 ribu hektare. &ldquo;Angka-angka ini harus dibaca jujur. Ini bukan cerita tentang desa menyerobot hutan, tetapi tentang desa yang sudah lama hidup ketika negara belum selesai mengatur ruangnya sendiri,&rdquo; tegas Azis. Ia menambahkan, rumah warga, jalan desa, sekolah, tempat ibadah, hingga kantor pemerintahan berdiri bukan sebagai bentuk pelanggaran, melainkan sebagai kebutuhan hidup. Persoalan serupa juga tampak jelas dalam program transmigrasi. Negara memindahkan warganya demi pemerataan pembangunan, tetapi tidak selalu memastikan status kawasan sebelum penempatan dilakukan. Data Kementerian Transmigrasi menunjukkan bahwa dari usulan pelepasan kawasan hutan seluas 48.650 hektare, sekitar 16.989 hektare lokasi transmigrasi masih berada dalam kawasan hutan, dengan lebih dari 17 ribu bidang tanah transmigran yang belum dapat diterbitkan haknya. &ldquo;Dalam konteks ini, konflik agraria bukan akibat ketidaktaatan warga, melainkan akibat kelalaian kebijakan negara itu sendiri,&rdquo; ujarnya. Azis menilai kesadaran atas kegagalan tersebut melahirkan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak dipahami semata sebagai proyek teknis sinkronisasi data. &ldquo;One Map Policy adalah upaya negara mengoreksi cara pandangnya terhadap ruang. Peta yang akurat penting, tetapi tanpa keberanian politik dan kepemimpinan lintas sektor, konflik tidak akan selesai,&rdquo; urainya. Ia menegaskan, penyelesaian desa dalam kawasan hutan tidak bisa dibebankan pada satu kementerian sektoral. Meski Kementerian Kehutanan memiliki kewenangan perubahan status kawasan, kepemimpinan kebijakan harus dijalankan secara konsisten dan lintas sektor. &ldquo;Kalau tidak, Kebijakan Satu Peta hanya akan menjadi kesepakatan teknis yang rapi, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuh tanah dan kehidupan masyarakat,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

penetapan kawasan hutan sejak masa kolonial dilakukan melalui register-register kehutanan yang memandang ruang sebagai objek administrasi

Komisi II DPR Dorong Implementasi Kebijakan Satu Peta untuk Cegah Konflik Agraria yang Terus Meningkat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/raja-juli2-1631284401.jpg" alt="Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (tengah) memberikan kuliah umum di kampus Universitas Hasanuddin Makassar. (Humas Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (tengah) memberikan kuliah umum di kampus Universitas Hasanuddin Makassar. (Humas Kemenhut)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengelolaan hutan di Indonesia sampai saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Mulai dari persoalan pembalakan liar. Pemanfaatan hutan tidak sesuai aturan. Hingga konflik teritorial atau wilayah kehutanan.&nbsp; Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berupaya menyelesaikan persoalan kehutanan tersebut. Diantaranya adalah masalah konflik teritorial. Dia menuturkan akar masalah konflik teritorial kehutanan umumnya karena masalah batas-batas wilayah.&nbsp; Untuk mengatasi masalah tersebut, Raja mengatakan akan menggunakan teknologi berbasis digital. Raja menilai banyak masalah dalam sektor kehutanan salah satunya dapat diselesaikan dengan digitalisasi. Salah satu contoh perosalan yang dapat diselesaikan dengan digitalisasi yakni konflik teritorial. "Lebih penting lagi seperti yang diarahkan Pak Prabowo, semua ini akan bisa berjalan baik apabila proses digitalisasi berjalan secara penuh di Kementerian Kehutanan," kata Raja dalam keterangannya Kamis (15/5) malam. Dia mengatakan, konflik teritorial akan bisa diselesaikan satu persatu dengan pemanfaatan teknologi digital. Khususnya untuk pemetaan dan penetapan batas-batas hutan. Sebelumnya saat memberikan kuliah umum di kampus Universitas Hasanuddin Makassar, Raja menyebut saat ini ada berbagai masalah dalam sektor kehutanan. Dia menyebut, masalah dalam sektor kehutanan ini dapat diselesaikan dengan cara kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Termasuk oleh institusi pendidikan dan akademisi. "Kita ikuti di media sosial terlihat betapa masalah kehutanan ini sedemikaian kompleksnya. Konflik teritorial terjadi dimanan-mana, masyarakat adat demonstrasi," jelasnya. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengatakan ada dua hal yang bisa dilakukkan. Pertama terkait kewajiban pemerintah dalam hal ini dirinya sebagai Menhut. Sebagai orang yang diberi amanah oleh Presiden Prabowo mengurus tata kelola kehutanan. Upaya yang kedua yaitu perubahan sosial kultural yang menjadi tanggung jawab institusi pendidikan dan akademisi. Perubahan ini harus bersifat struktural kebijakan. "Sehingga persolaan di sektor kehutanan dapat kita urai, persoalan seperti benang kusut harus kita urai bersama," tuturnya. Raja menegaskan Kemenhut di bawah kepemimpinannya merupakan kementerian yang terbuka dengan kerjasama dan kolaborasi.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengusulkan pemanfaatan teknologi digital untuk menyelesaikan konflik teritorial kehutanan di Indonesia.

Selesaikan Masalah Konflik Teritorial Kehutanan Lewat Pemanfaatan Teknologi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/Screenshot_2023_0923_074350_1-1-602289377.png" alt="Kabid Propam Polda Lampung Kombes Pol Firman Andreanto. Polda Lampung meminta maaf kepada masyarakat karena kelalaian prosedur yang dilakukan Bripka ZK dalam pengamanan konflik lahan." width="100%">
<figcaption>Kabid Propam Polda Lampung Kombes Pol Firman Andreanto. Polda Lampung meminta maaf kepada masyarakat karena kelalaian prosedur yang dilakukan Bripka ZK dalam pengamanan konflik lahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyidik Propam Kepolisian Daerah (Polda) Lampung memeriksa oknum polisi yang diduga melakukan kekerasan terhadap warga di Lampung Tengah saat pengamanan konflik lahan antara PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) dan masyarakat setempat. "Ya, kami telah memeriksa seorang oknum anggota Polri yang viral karena diduga melakukan kekerasan saat pengamanan konflik lahan," kata Kabid Propam Polda Lampung Kombes Firman Andreanto, dalam keterangan yang diterima, Sabtu (23/9). Kombes Firman mengatakan bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan, penyidik Propam Polda Lampung menanyakan terkait video yang viral di media sosial tersebut kepada Bripka ZK serta meminta keterangan perihal pelanggaran standar operasi prosedur (SOP) karena melakukan kekerasan terhadap warga saat melakukan pengamanan lahan. "Setelah kami mintai keterangan yang bersangkutan mengakui kesalahan yang dilakukannya. Dia (Bripka ZK) mengakui hal itu karena spontan," kata Kombes Firman. Kombes Firman Andreanto mengatakan bahwa oknum anggota polisi yang melakukan kekerasan tersebut telah melanggar pasal 10 tentang pengawasan operasi, pembinaan dan pengaduan masyarakat. Atas kejadian kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut, lanjut dia, Polda Lampung meminta maaf kepada masyarakat karena adanya kelalaian prosedur yang dilakukan Bripka ZK dalam pengamanan konflik lahan di Anak Tuha, Lampung Tengah. "Tentu kami ingin sampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat karena anggota Polda Lampung melanggar SOP saat pengamanan dan telah mencederai perasaan masyarakat luas," kata Kombes Firman. Kejadian itu viral di media sosial dan whatsApp grup seorang polisi melakukan kekerasan dengan menginjak kepala seseorang saat melakukan pengamanan konflik lahan antara PT BSA dan warga di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Guna mengantisipasi konflik lahan tersebut Polda Lampung menerjunkan sebanyak 1.500 personel gabungan yang terdiri atas Polri, TNI dan Satpol PP.

"Tentu kami ingin sampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat karena anggota Polda Lampung melanggar SOP."

Seorang Polisi Diduga Lakukan Kekerasan ke Warga saat Pengamanan Konflik Lahan, Polda Lampung Minta Maaf 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/WhatsApp-Image-2023-05-11-at-113105-2393305209.jpeg" alt="Menteri ART/BPN Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dalam meresmikan Surakarta Kota Lengkap." width="100%">
<figcaption>Menteri ART/BPN Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dalam meresmikan Surakarta Kota Lengkap.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta, meresmikan Surakarta Kota Lengkap dan Penyerahan Sertifikat Aset Pemerintah di Balai Kota Surakarta. Launching Surakarta Kota Lengkap yang dilakukan pada Rabu (10/5) siang itu, dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming. Kota Lengkap merupakan daerah dengan sejumlah kriteria, seperti adanya pemetaan dari tingkar desa/kelurahan, kecamatan dan kota. Dari kriteria itu, Kota Lengkap juga harus terdaftar secara tekstual dan yuridis. Dengan kata lain, Kota Lengkap yaitu daerah yang tidak ada tumpang tindih dari bidang satu tanah dengan lainnya. Kemudian, buku tanah atau surat ukur bidang tanah yang diukur bisa diunduh secara elektronik dan akurat. "Untuk langkah pertama mudah-mudahan bisa menjadikan contoh. Tadi saya sampaikan pada Pak Menteri juga bahwa kalau ciri-ciri kota biasanya jumlahnya tidak banyak," ujar Ganjar usai launching Kota Lengkap. Hingga akhir tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil menyelesaikan 836 ribu sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau sekitar 81 persen dari target 1.032.000 sertifikat. Ganjar pun terus berupaya menuntaskan PTSL dari target yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghilangkan mafia tanah dan konflik lahan maupun sengketa lahan yang kerap kali terjadi. "Maka triggernya bisa dilakukan dengan sedikit memberikan effort untuk mengajak masyarakat, membantu mendata, sehingga PTSL bisa dilakukan," ucap Ganjar. Ganjar meyakini, dengan dijadikannya Kota Surakarta sebagai Kota Lengkap, daerah-daerah lain dapat mereplikasi program yang dijalankan Pemkot Surakarta. Sehingga iklim investasi di Jawa Tengah bisa semakin membaik dan permasalahan konflik dan sengketa lahan di masyarakat bisa terselesaikan. "Mudah-mudahan nanti makin manfaat karena seluruh akses pendataan terkait tanah menjadi sangat bisa mendapatkan manfaat, apa untuk kredit, untuk usaha, untuk investasi yang lebih besar lagi ya dan memastikan apa yang dimiliki benar atau legal ya," tutur Ganjar. Kota Kelima Sementara itu, Menteri ART/BPN Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menjelaskan sejak Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 dikeluarkan, baru ada lima kota ditetapkan sebagai Kota Lengkap. &ldquo;Pertama yang sudah dideklarasikan adalah Kota Denpasar, kedua Kota Madiun, ketiga Kota Bontang dan keempat Kota Tegal dan kelima adalah Kota Surakarta,&rdquo; ujarnya seperti dikutip Radar Solo (Jawa Pos Group). Keberhasilan program ini, lanjut Hadi, tak lepas dari sinergi antara Pemerintah Daerah dan BPN ditiap kota dan dibantu uleh unsur Forkompimda yang lain. Kota lengkap bisa terealisasi apabila seluruh bidang di wilayah Kota Surakarta ini sudah terdaftar dan sudah dipetakan. Baik secara spasial dan secara yuridis. &ldquo;Secara spasial tidak ada lagi bidang-bidang yang ada di kota Surakarta ini yang overlapping tumpang tindih. Sedangkan secara yuridis di buku tanah itu, ada penjelasan mana buku tanah maupun surat ukur. Apabila kita unggah, baik fisik maupun elektronik itu akurat,&rdquo; ungkap mantan Panglima TNI ini. Keuntungan daerah yang telah menerapkan program ini, masyarakat memiliki hak atas tanah dan hak ekonomi dari sertifikat tersebut. Sebab sertifikat mereka memiliki nilai tinggi. Kemudian tidak ada lagi tumpang tindih sertifikat dalam satu bidang tanah. &ldquo;Sehingga mafia tanah geraknya sudah tidak ada. Dulu wilayah abu-abu, atau tanah bermasalah akan muncul mafia tanah. Bagaimana caranya mengambil tanah itu. Karena nanti sudah terdaftar semua, praktik tersebut tidak akan lagi bisa berjalan,&rdquo; urai Hadi. Lebih lanjut, Hadi mengurai investor datang ke wilayah Surakarta akan tenang. Karena memiliki data yang lengkap dan kepastian hukum untuk bisa berinvestasi di Kota Surakarta. &ldquo;Yang terakhir adalah, apabila dimasukkan dalam sistem digitalisasi untuk pelayanan masyarakat itu lebih mudah.&rdquo; &ldquo;Kedepan ada satu lagi layanan yang kita kejar di bulan September. Yakni layanan jual beli atau peralihan hak bisa langsung secara elektronik,&rdquo;&nbsp;pungkas Hadi.

Dengan dijadikannya Kota Surakarta sebagai Kota Lengkap, daerah-daerah lain dapat mereplikasi program yang dijalankan Pemkot Surakarta.

Surakarta  Jadi Kota Lengkap Kelima di Indonesia, Diharapkan  Mafia Tanah Hilang dan Konflik Lahan Berkurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Brimob-Polri-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Pasukan Brimob Polri membuat barikade pertahanan saat bentrok dengan pengunjuk rasa di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. Foto: Dery Ridwansaha/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pasukan Brimob Polri membuat barikade pertahanan saat bentrok dengan pengunjuk rasa di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. Foto: Dery Ridwansaha/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor (Polres) Siak, Polda Riau, melakukan mediasi konflik lahan berujung bentrokan antara dua perusahaan perkebunan sawit. Yakni PT Duta Swakarya Indah dan PT Karya Dayun di Jalan Dayun, Siak. Kepala Polres Siak AKBP Ronald Sumaja membenarkan kejadian tersebut. Dia sangat menyesalkan karena masing-masing pihak masih belum bisa menahan diri dan menjaga komitmen untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. ”Kami sudah berulang kali mengimbau dan disepakati untuk penyelesaian masalah akan dilakukan secara mediasi dengan melibatkan pihak pemerintah daerah. Namun, mereka tidak bersabar,” kata AKBP Ronald seperti dilansir dari Antara di Siak. Keributan terjadi antara petugas keamanan swakarsa PT DSI dengan petugas keamanan PT Karya Dayun dan oknum salah satu organisasi masyarakat. Kejadiannya di depan lahan eks PT Karya Dayun, Kamis (5/1) sore, bermula dari petugas pengamanan PT DSI mendatangi pos keamanan setempat. Menurut Ronald Sumaja, PT DSI datang untuk mengosongkan lahan dan akan melakukan pemanenan dengan dasar penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Siak. Namun hal itu ditolak dan dihadang karyawan serta petugas pengamanan eks PT Karya Dayun dan oknum yang membawa nama salah satu ormas tersebut. ”Wakil Kepala Polres Siak Kompol Angga Wahyu Prihantoro dengan personel kemudian mendatangi lokasi dan mengajak kedua belah pihak untuk melakukan mediasi di Kantor Polres Siak,” tutur Ronald Sumaja. ”Tapi petugas keamanan PT DSI tetap masuk ke lahan karena diperintah Manager PT DSI untuk melakukan pemanenan dan terjadilah perdebatan kedua belah pihak yang berujung keributan,” tambah dia. Sesaat setelah terjadi keributan itu, lanjut dia, Polres Siak membubarkan kedua belah pihak yang bersitegang. Keributan itu membuat satu orang terluka dan langsung diberikan pertolongan medis dengan membawanya ke rumah sakit. ”Saya sudah perintahkan kepala satuan reserse kriminal untuk memeriksa siapa saja yang terkait dalam keributan yang terjadi tadi. Tentunya kalau terdapat pelanggaran hukum akan kami proses sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku,” kata Kapolres Siak Ronald Sumaja.

Polres Siak Mediasi Bentrokan Petugas Keamanan Perusahaan Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KOMISI-C-DPRD.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sebanyak 10 warga mendatangi Komisi C DPRD Surabaya, kemarin (1/12). Mereka mengadukan status lahan yang mereka tempati di Jalan Karang Tembok, RT 1, RW 4, Kelurahan Pegirian, Semampir. Lahan itu diklaim sebagai aset dan rumah dinas (rumdin) Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Jatim.  Bambang Kadaryono, salah seorang warga, menyampaikan bahwa 10 warga menempati sebuah bangunan yang berdekatan dengan RS Paru Surabaya di Jalan Karang Tembok Nomor 39. Nah, lahan dan bangunan itu diklaim sebagai aset Dinkes Pemprov Jatim.  Warga pun diminta untuk keluar dan mengosongkan bangunan itu. Dinkes Jatim sudah dua kali melayangkan surat pengosongan. Yaitu, 10 November dan 18 November lalu. Padahal, warga sudah tinggal puluhan tahun di sana. ”Kami minta perlindungan ke DPRD,” kata Bambang kemarin (1/12).  Warga juga merasa diintimidasi. Sebab, sudah beberapa kali Satpol PP Pemprov Jatim menyambangi lokasi itu. Petugas penegak perda tersebut meminta warga untuk pindah dan menyerahkan aset tanah dan bangunan itu. Bambang mengaku kebingungan. Pihaknya sudah menempati area itu turun-temurun sejak 1936. ”Artinya, keluarga saya sudah 86 tahun tinggal di situ. Jadi, seperti rumah sendiri,” ujarnya.  Sayangnya, tidak ada perwakilan Pemprov Jatim yang datang kemarin. Khususnya dari Dinkes Jatim.  Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono bisa memahami kekhawatiran warga. Dewan meminta pemprov untuk mengakomodasi keluhan itu. DPRD juga menyarankan pemprov untuk tetap membiarkan warga tinggal di sana. Alasannya, warga sudah menempati area tersebut sangat lama. ”Pemerintah harus memberikan hak ke warga dengan tetap tinggal di situ,” kata Baktiono.  Menurut dia, hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Barang siapa menempati lahan selama 20 tahun secara terus-menerus dan turun-temurun, akan diberikan hak untuk tanah negara. ”Memang di sana kan statusnya tanah negara,” ujar Baktiono.  Dia juga menyayangkan langkah pemprov yang mengirim aparat satpol PP ke lokasi. Kondisi tersebut membuat warga terintimidasi. Situasi itu dikhawatirkan menimbulkan gejolak warga. ”Komisi C minta agar persoalan ini diselesaikan baik-baik. Yaitu, secara mufakat. Karena yang tinggal di sana kan warga negara kita juga,” tegas politikus PDIP itu.

Konflik Lahan dengan Pemprov Jatim, Warga Wadul ke DPRD Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221120-WA0059_1.jpg" alt="Mes PT Gunung Aji Jaya yang dibakar sekelompok warga di Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Minggu, (20/11). Antara" width="100%">
<figcaption>Mes PT Gunung Aji Jaya yang dibakar sekelompok warga di Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Minggu, (20/11). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor (Polres) Lampung Tengah, Lampung, menyatakan, kericuhan hingga terjadi pembakaran mes PT Gunung Aji Jaya, di Padang Ratu, Sabtu (19/11), karena masalah lahan hak guna usaha (HGU).  Kapolres Lampung Tengah AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya menjelaskan, masyarakat di lima kampung, yakni Kampung Gunung Aji, Gunung Raya, Negri Ratu, dan Negri Kepayungan, Kecamatan Pubian; menuntut pengembalian lahan milik PT Gunung Aji Jaya di Kampung Gunung Haji, Kecamatan Pubian. Sebab, dinilai telah habis HGU-nya sejak 2015.  ”Atas permasalahan tersebut massa dari lima kampung di Kecamatan Pubian, Lampung Tengah, mengamuk dan membakar mes karyawan di tiga lokasi berbeda serta dua unit mobil milik PT Gunung Aji Jaya (GAJ),” kata Doffie Fahlevi Sanjaya seperti dilansir dari Antara, Minggu (20/11).  Selain membakar sejumlah peralatan milik perusahaan perkebunan sawit tersebut, lanjut dia, massa nyaris membakar dan menghakimi warga yang merupakan karyawan PT Gunung Aji Jaya. ”Atas kesigapan petugas, warga yang disinyalir karyawan PT Gunung Aji tersebut berhasil dievakuasi ke Polres Lampung Tengah,” terang Doffie Fahlevi Sanjaya.  Kapolres mengatakan, dilihat dari bukti administrasi, lahan perkebunan sawit yang dipermasalahkan warga tersebut, masih milik PT Gunung Aji Jaya. ”Secara legal, lahan masih merupakan milik PT. Gunung Aji Jaya, HGU telah diperpanjang sejak 2016 sampai 2040 dengan luas 493,63 ha dengan  sebanyak 10 sertifikat,” papar Doffie Fahlevi Sanjaya.  Dia menegaskan, Polres Lampung Tengah telah melakukan berbagai upaya memetakan dan mendeteksi permasalahan yang muncul atas kejadian tersebut. Bahkan sejumlah personel kepolisian mengajak perusahaan, tokoh masyarakat, dan para pihak yang memiliki kepentingan dalam permasalahan tersebut untuk bermusyawarah.  ”Satbinmas Polres Lampung Tengah telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga serta mendorong tokoh masyarakat, agama, dan pemerintah daerah, untuk memberikan pemahaman terhadap legalitas perusahaan dan imbauan untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum,” tutur Doffie Fahlevi Sanjaya.  Dia menambahkan, bersama Bupati Lampung Tengah, pihaknya telah melakukan upaya mediasi dan memberikan edukasi kepada perwakilan masyarakat tentang status HGU tersebut.  ”HGU tersebut telah diperpanjang dan berlaku hingga 2040. Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan di luar aturan atau melanggar hukum,” ucap Doffie Fahlevi Sanjaya.

Polisi Sebut Kericuhan di Padang Ratu karena Masalah Lahan HGU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Konflik-lahan-di-Besipae-Kapolres-TTS-AKBP-Aria-Sandy-7.jpg" alt="Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan AKBP Aria Sandy. Humas Polres TTS/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan AKBP Aria Sandy. Humas Polres TTS/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan mengungkapkan, bentrokan antarwarga di Pubabu Besipae Kecamatan Amanuban Selatan pada Kamis (15/10) dipicu provokasi yang dilakukan salah satu kelompok warga. Warga yang datang melakukan provokasi juga melempari warga yang bekerja hingga mengenai salah satu pekerja.  Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan AKBP Aria Sandy mengungkapkan, bentrok itu bermula saat kelompok warga dari 37 kepala keluarga mendatangi warga pekerja. Salah satu tokoh masyarakat dari Nabuasa didorong hingga jatuh sehingga memicu kemarahan kelompok warga lain.  ”Kelompok warga itu mulai memprovokasi. Akhirnya keluarga besar Nabuasa marah, mengejar, dan memukul kelompok warga yang 37 KK tersebut sehingga membuat mereka lari hingga masuk ke hutan,” kata Aria Sandy seperti dilansir dari Antara pada Jumat (16/10).  ”Jadi awalnya dari provokasi mencari gara-gara. Biasanya mereka cuma teriak-teriak. Namun, ini pakai kekerasan sehingga warga lain marah,” tambah Aria Sandy.  Di mengatakan, setelah kejadian tersebut pihaknya juga langsung berkoordinasi dengan pimpinan TNI AD di daerah setempat untuk melakukan upaya pengamanan dan antisipasi konflik susulan. Sekitar 20-an personel dari polres dan polsek telah disiagakan di lokasi untuk bersama-sama aparat TNIAD melakukan pengamanan dan pencegahan.  ”Jadi anggota masih tetap di sana untuk antisipasi karena kalau warga yang lari itu muncul lagi maka bisa terjadi konflik susulan,” terang Aria Sandy.  Sementara itu, Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) Pendeta Meri Kolimon mendorong agar penyelesaian konflik memperebutkan lahan di Pubabu Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, melalui jalur dialog. ”Kami sangat sangat mendorong bahwa dalam konflik lahan seperti ini, semua pihak berkomitmen untuk menempuh cara-cara dialogis, tidak dengan kekerasan,” kata Meri Kolimon.  Dia mengatakan telah mengetahui konflik antara Pemprov NTT dengan masyarakat maupun antarkelompok masyarakat dari para pendeta GMIT yang memberikan pelayanan di wilayah Besipae dan sekitarnya. Pihaknya menyesalkan adanya konflik vertikal maupun horisontal di Pubabu Besipae.  Menurut dia, ketika ada sengketa lahan seperti itu sebaiknya diuji bersama melalui pengadilan agar masing-masing pihak bisa membuktikan kebenaran klaimnya.  ”Tidak boleh memakai cara-cara intimidatif untuk menekan pihak lain. Sebagaimana juga yang direkomendasikan pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang telah turun beberapa waktu lalu ke Besipae dan meminta agar pendekatan yang dilakukan semua pihak tidak dengan cara kekerasan,” ucap Meri Kolimon.  Konflik memperebutkan lahan kembali terjadi di Pubabu Besipae antara aparat Pemerintah Provinsi NTT dengan kelompok masyarakat yang tinggal di Besipae pada Rabu (14/10). Selanjutnya, pada Kamis (15/10) juga terjadi bentrokan antarwarga dari kelompok masyarakat dari 37 kepala keluarga yang tinggal di Pubabu Besipae dengan kelompok warga dari desa tetangga.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YvfeAvIaoH4&ab_channel=jawapostvofficial

Polisi Sebut Bentrok Antarwarga di Besipae Dipicu Provokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kelapa-Sawit-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021)." width="100%">
<figcaption>Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing ditangkap aparat kepolisian pada Rabu (26/8) kemarin. Dia dijemput paksa polisi di rumahnya di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.  "Satu lagi pejuang adat Kinipan ditangkap polisi pada Rabu (26/8). Effendi Buhing merupakan Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan menjadi korban kriminalisasi," kata Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati dalam keterangannya, Kamis (27/8).  Wanita yang akrab disapa Yaya ini menyebut, Effendi ditangkap oleh aparat kepolisian tanpa didahului surat pemanggilan sebagai saksi. Penangkapan tersebut diduga terkait konflik lahan antara masyarakat adat Laman Kinipan dengan sebuah perusahaan kelapa sawit.  "Namun demikian, Polisi tetap memaksa menangkapnya. Effendi Buhing diseret dari dalam rumah menuju mobil berwarna hitam yang sudah disiapkan oleh Polisi. Di dekat mobil tersebut, juga terlihat Polisi berseragam hitam dan bersenjata api laras panjang sedang berjaga," cetus Yaya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/08/2020/hifdzil-perlu-langkah-afirmatif-untuk-memerdekakan-petani-sawit/">Hifdzil: Perlu Langkah Afirmatif Untuk Memerdekakan Petani Sawit</a>  Yaya menduga, penangkapan terhadap Effendi Buhing terkait gencarnya penolakan yang dilakukan masyarakat adat Laman Kinipan terhadap upaya perluasan kebun sawit PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) yang membabat hutan adat milik masyarakat Kinipan.  Sebelum penangkapan terjadi, sempat terjadi eskalasi kekerasan, teror dan berbagai bentuk intimidasi yang menimpa masyarakat adat Laman Kinipan.  "Mulai dari penebangan hutan, penggusuran lahan, upaya mengkriminalisasi Kepala Desa dan penangkapan terhadap empat orang warga," sesal Yaya.  Terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rochmawan menegaskan, penangkapan terhadap Effendi telah dilakukan secara profesional. Dia membantah aparat kepolisian tidak menunjukkan surat tugas saat melakukan penangkapan.  "Penangkapan dengan cara persuasif, negosiasi, menyampaikan surat tugas namun pihak keluarga dan warga menghalangi proses penangkapan tersebut, sehingga dilakukan upaya paksa secara terukur dan profesional," ujar Hendra.  Proses penangkapan terjadi pada Rabu (26/8) kemarin, sekitar pukul 15.00 WIB atas tuduhan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas). Penangkapan dilakukan berdasarkan atas laporan polisi Nomor: 173 / VII / SPKT tanggal 09 Agustus 2020 yang dilakukan oleh tim Ditreskrimum Polda Kalteng.  Hendra tak memungkiri, penangkapan terhadap Effendi merupakan laporan dari perusahaan sawit. Hal ini hang mendasari penangkapan terhadap Ketua Adat Laman Kinipan tersebut.  "Berawal dari laporan PT. Sawit Mandiri Lestari (SML)," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pc0v2HJBuDs

Ketua Adat Kinipan Diciduk, Diduga karena Tolak Perluasan Kebun Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/BESIPAE-ANAK.jpg" alt="Seorang bayi tidur di bawa atap daun setelah rumah mereka digusur aparat keamanan. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Seorang bayi tidur di bawa atap daun setelah rumah mereka digusur aparat keamanan. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolres Timor Tengah Selatan (TTS) AKBP Arya Sandi menegaskan, tidak ada tindakan represif terhadap warga di Pubabu, Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT.  ”Tidak ada tindakan represif. Petugas tidak ada yang menyentuh masyarakat, apalagi menyakiti,” tegas Arya Sandi seperti dilansir dari Antara pada Rabu (19/8).  Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan beredarnya video tindakan represif aparat Brimob terhadap warga Pubabu. Dalam video yang beredar luas tersebut terlihat ada penembakan yang terjadi pada 18 Agustus sekitar pukul 11.30 wita. Tembakan tersebut guna menggeser warga yang bersikeras untuk tidak ingin keluar dari tempat mereka berkumpul. Sebab, belum ada penyelesaian yang jelas terhadap konflik tanah yang sebelumnya ditinggali warga tersebut. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/08/2020/anggota-dprd-ntt-imbau-pemprov-tarik-aparat-keamanan-dari-pubabu/">Anggota DPRD NTT Imbau Pemprov Tarik Aparat Keamanan dari Pubabu</a></li> </ul> Warga terus duduk di atas lahan yang mereka klaim sebagai lahan mereka. Oleh karena itu, beberapa anggota Brimob menembakkan senjata ke tanah sebanyak tiga kali sehingga mengeluarkan percikan api dan dentuman yang keras dan asap putih. Tembakan tersebut membuat ibu-ibu dan anak-anak menangis dan berteriak histeris. ”Darah Yesus, darah Yesus,” teriak warga.  Menurut Kapolres, yang terjadi di Pubabu adalah imbauan agar warga mau direlokasi dari tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan dijadikan sebagai pusat pengembangan pertanian.  ”Jadi tidak ada tindakan represif. Petugas tidak ada yang menyentuh masyarakat apalagi menyakiti. Yang ada adalah mengimbau agar mereka mau direlokasi dari tanah pemprov,” jelas Arya Sandi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3Iqhc4Ah2D4

Kapolres TTS Bantah Tindakan Represif di Pubabu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konflik lahan

Berita Terkini