<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT1-Susi-Pudjiastuti-Komisi-IV-eca4.jpg" alt="Susi Pudjiastuti - Hendra Eka" width="100%">
<figcaption>Susi Pudjiastuti - Hendra Eka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah mengirimkan banyak nelayan di Laut Natuna. Kebijakan itu dianggap bukan solusi yang baik.  "Saya tidak setuju kalau ada yang bilang, kalau mau aman, ya diisi nelayan banyak-banyak. Bukan itu solusinya,” ujar Susi di DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta, Senin (20/1).  Menurutnya, itu bukan solusi untuk menghilangkan kapal Tiongkok di Natuna. Pemerintah tahu ada kapal penangkap ikan asal Tiongkok itu dari nelayan Indonesia.  ‎"Jadi saya tidak setuju kalau dibilang tidak ada nelayan. Lah wong nelayan Natuna yang teriak kalau ada ikan di sana, kalau tidak ada video dari nelayan," tuturnya.  Susi juga mengatakan, saat ini yang terpenting adalah pemerintah berkomitmen bahwa Perairan Natuna adalah milik Indonesia. Bukan milik Tiongkok seperti yang selama ini diklaim.  ‎"Kewibawaan kita yang bisa kita tunjukkan adalah konsistensi. Investasi itu berbeda. Jadi, itu yang sebetulnya harus kita lakukan secara berkelanjutan (continue)," katanya.  Menurut Susi, pemerintah harus memberikan efek jera terhadap para nelayan Tiongkok tersebut. Jangan sampai mereka kembali ke Perairan Natuna untuk menangkap ikan.  "Patroli harus menegakkan hukum, kalau diusir menurut saya ya sia-sia dan wasting money (buang yang, red),” ungkapnya.  Sekadar informasi, Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengumumkan rencana akan menurunkan sekitar 120 nelayan dari Jawa ke wilayah Perairan Natuna.  "Kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura, dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura, untuk beraktivitas kekayaan laut, mencari ikan, dan sebagainya di sana," kata Menko polhukam Mahfud MD.  Mahfud menjelaskan, perairan Natuna adalah daerah yang kaya dengan sumber daya laut, dengan berbagai jenis ikan yang mahal melimpah di sana.  Ia menambahkan, pemerintah akan mendukung nelayan-nelayan dari Pantura itu untuk ke Natuna, baik dari segi perizinan, fasilitas, maupun perlindungan.  “Saudara nanti akan dilindungi oleh negara, tidak akan ada tindakan-tindakan fisik yang akan mengancam saudara," kata Mahfud.

Susi Tidak Setuju Mahfud Kirim Ratusan Nelayan Pantura ke Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com-JKT-1-RAKOR-NATUNA-MENKOPOLHUKAM-FED-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi I DPR akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Rapat kerja itu dilakukan guna membahas langkah kongkrit soal konflik di perairan Natuna.  Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan rapat bersama itu akan membicarakan klaim sepihak Tiongkok terhadap perairan Natuna. "Masih dibicarakan Natuna dengan menteri-menteri lain," ujar Prabowo si Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/1).  Selain itu Prabowo mengatakan pembicaraan lainnya adalah mengenai pembangunan kekuatan di Natuna. Sehingga tidak ada kapal dari Tiongkok yang memasuki perairan milik Indonesia. "Dibicarakan pembangunan kekuatan dan juga dibicarakan beberapa masalah," katanya sambil meninggalkan wartawan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Nelayan-Natuna.jpg" alt="Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna. (Imam Husein/Jawa Pos)  Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.  Retno menyampaikan, dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 telah menetapkan bahwa perairan Natuna masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu ia meminta China mematuhi aturan tersebut.  Retno juga mengatakan, dalam rapat koordinasi para menteri sepakat untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

Prabowo Sambangi DPR Bahas Penyelesaian Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Nelayan-Natuna.jpg" alt="Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta regulasi yang mengatur pulau dilebur di satu kementerian. Pasalnya, saat ini, terdapat dua kementerian yang mengatur regulasi tersebut, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).  "Di 2020 ini saya berharap kepada KKP (untuk memegang regulasi), karena ada dua regulasi yang mengatur pulau, yang mengatur KKP dan ATR/BPN," kata Anggota KNTI yang juga nelayan di Pulau Pari, Sulaiman di Jakarta, Minggu (12/1).  Salah satu kasus yang menyebabkan hal tersebut harus dilaksanakan adalah pengklaiman perairan Natuna yang dilakukan Tiongkok. Sebab, Kepulauan Natuna dikuasai oleh tiga negara, yakni Tiongkok, Taiwan serta Indonesia.  Sebelumnya Sulaiman meminta kepada ATR untuk menerbitkan sertifikat tanah di daerahnya. Akan tetapi, ia menyebutkan bahwa pihak ATR melempar tanggung jawab ke KKP, sebab kementerian tersebut mengatur pulau-pulau kecil.  "Setelah di klaim Tiongkok, ATR itu buru-buru berkoordinasi dengan KKP. ATR buru-buru mengeluarkan sertifikat, sebelumnya kan kayak ditunda-tunda gitu," ucapnya.  Peleburan regulasi ini harus dilaksanakan secepatnya. Sebab, bukan hanya Kepulauan Natuna yang berada di daerah pesisir yang sewaktu-waktu juga dapat diklaim sepihak oleh negara lain.  "Saya itu mengajukan reforma agraria (RA) terkait pulau kecil, mencoba memberikan pandangan kepada pemerintah pusat soal reforma agraria, di pulau-pulau perbatasan itu bukan cuma Pulau Natuna, pemeritah harus bisa melihat (ancaman)," tutupnya.  Seperti diketahui, pada Rabu (8/1) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menyerahkan 102 sertifikat tanah untuk masyarakat di Kepulauan Natuna. Hal tersebut sebagai bukti serta mempertegas bahwa Natuna merupakan bagian Indonesia.

Hindari Klaim Kembali Terjadi, Pemerintah Diminta Lebur Regulasi Pulau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ilustrasi-tim-relawan-ACT-Dery-Ridwansah-JawaPosCom.jpg" alt="Ilustrasi: tim ACT sedang memeriksa kesehatan warga. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: tim ACT sedang memeriksa kesehatan warga. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyebutkan seluruh pihak harus menjaga daerah kawasan terluar di Indonesia agar tidak ada klaim sepihak seperti yang dilakukan Tiongkok.  "Nggak ada salahnya semua elemen termasuk pemerintah (tegas) pada momentum Natuna ini. Ayo para pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, pengusaha, semuanya, ayo semangat untuk membela bangsa ini, terutama kasus natuna ini," kata Presiden Global Islamic Philanthropy (GIP) Ahyudin di Menara 165, Jakarta, Jumat (10/1).  Ia menegaskan, permasalah Natuna bukan hanya persoalan pemerintah. Namun, juga permasalahan bangsa Indonesia.  "Jadi jangan anggap enteng (kasus Natuna), seolah-olah ini hanya tugas pemerintah saja, enggak, ini tugas kita semua. Jangan juga karena ini aromanya aroma pertempuran, jangan anggap ini hanya tugas TNI, engga ini semua adalah tugas kita," tuturnya.  Semangat masyarakat untuk tegas membela Natuna juga sangat dibutuhkan, termasuk para milenial.  "Klaim Tiongkok atas Natuna itu hal besar, serius, kita harus marah, besarnya semangat kita untuk membela itu harus didepan pemerintahan, jangan di belakang, kita tahu sekarang milenial ini masih kurang memantik emosinya untuk membela Natuna, justru malah yang banyak itu digaungi oleh orang-orang tua," tambahnya.  Upaya bela negara yang dilakukan ACT dalam kasus Natuna, yakni dengan mengirimkan bantuan logistik 1.000 ton pangan. Dengan begitu, masyarakat yang sebelumnya belum bisa untuk melaut kebutuhannya terpenuhi.  "Pertama, Kita kirimkan beras karena itu makanan pokok kita, yang kedua air mineral, yang ketiga kita ikut membawa uang cash dari donasi masyarakat untuk membeli yang dijual nelayan disana, kita jadikan komoditas ikan yang ditangkap (nelayan Natuna) menjadi komoditas bantuan untuk mereka," tutupnya.

Agar Tak Ada Klaim Sepihak, ACT Ajak Semua Elemen Jaga Perairan Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com-NATUNA_TNI-AL-UNTUK-BATAM-POS_Batam-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Klaim Tiongkok terhadap Natuna tidak membuat takut para nelayan untuk mencari ikan. Salah satunya adalah Mursalim Syah yang berprofesi sebagai nelayan. Para nelayan biasa saja, bahkan tetap melaut walaupun adanya klaim Natuna oleh Tiongkok ini.  "Jadi enggak berpengaruh. Nelayan kita tetap berlayar mencari ikan," ujar Mursalim kepada JawaPos.com, Jumat (10/1).  Pria yang akrab disapa Salim ini mengatakan, nelayan saat ini tidak melaut karena saat ini Indonesia masuk ke musim penghujan dan madanya cuaca ekstrim.‎ "Dengan situasi ekstrem, nah nelayan kita tidak sanggup keluar sampai jauh. Jadi takut bukan karena adanya Tiongkok," katanya.  Para nelayan juga bisa melaut selalu membawa ponselnya. Itu dilakukan guna merekam ataupun mengambil foto apabila adanya kapal asing yang masuk atau mencuri ikan di perairan Natuna. "Sehingga nantinya nelayan bisa bicara sesuai fakta, bukan hanya dengar cerita. Tapi faktanya ada," ungkapnya.  Adanya TNI yang menjaga perairan Natuna yang disambut positif oleh para nelayan. Sehingga bisa mencari ikan dengan tenang. Hal ini juga untuk menjaga perairan Natuna dari klaim Tiongkok. "Sanggat membantu, pemerintah cepat tanggap mengahadapi situasi, dengan masyarakat kita merasa aman dengan hadirnya TNI," tuturnya.  Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.  Retno menyampaikan, dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 telah menetapkan bahwa perairan Natuna masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu ia meminta Tiongkok mematuhi aturan tersebut. Retno juga mengatakan, dalam rapat koordinasi para menteri sepakat untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

Bukan Takut Tiongkok, Penyebab Nelayan Tidak Melaut di Perairan Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/KAPAL-NELAYAN-RADAR-BALI.jpeg" alt="Ilustrasi kapal nelayan. (Dok.Radar Bali/JPG)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal nelayan. (Dok.Radar Bali/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok melakukan klaim sepihak atas zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna. Salah satu cara pemerintah agar pengklaiman tersebut tidak terjadi adalah dengan mengirimkan kapal-kapal penangkap ikan ke Natuna.  "Ya mereka harus mengisi armada-armada kapal laut berbendera Indonesia, nelayan Indonesia di sana (Natuna), penuhi lah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dengan kapal-kapal Indonesia sehingga orang juga tau kalau itu (Natuna) ada yang punya," ujar Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan di kantornya, Kamis (9/1).  Maka dari itu kapal para nelayan Indonesia harus melaut dan menangkap ikan di perairan tersebut. Saat ini, pemerintah juga akan melakukan pengiriman 120 kapal dari pantai utara (Pantura) Jawa untuk melaut di Natuna.  "Jawa Tengah itu sudah menyanggupi akan mengirimkan 120 kapal ke Natuna, nelayan-nelayan kita harus memanfaatkan sumber daya di sana," kata Ketua Dewan Pakar KNTI Alan F. Karopitan.  Alan menyebut saat ini terdapat kekosongan sekitar 540 kapal di Natuna. Dengan begitu, pemerintah harus mengisi kekosongan itu dengan mengarahkan para nelayan yang dekat dengan WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) 711 tersebut.  "Kalau ada yang diarahkan kesana sudah bagus. Dari segi izin sebetulnya memungkinkan, karena boleh menangkap ikan di wilayah WPP yang berdekatan, misalnya perairan Laut Jawa (WPP-NRI 712) dan Natuna kan dekat, boleh aja, laut Natuna dan Selat Malaka (WPP-NRI 571) kan juga masih dekat," tambah Alan.  Dani juga menyampaikan, salah satu alasan perairan Natuna masih kekurangan pelayanan di karenakan dalam 5 tahun terkahir pemerintah memperketat perizinan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.  "Menurut saya, belajar dari pengalaman ini, penting agar pemerintah mulai coba melihat perairan di ZEE itu mendorong kapal-kapal besar menangkap di sana, itu menjawab konflik perebutan wilayah," ujarnya.  Apabila para nelayan dialihkan ke perairan Natuna, hal itu disebut dapat mempertegas bahwa kawasan tersebut berada dibawah kedaulatan Indonesia.   "Jadi kalau kita dorong nelayan2 itu menangkap di ZEE saya kira banyak hal yg bisa dijawab, satu peningkatan produksi perikanan kita," tutup Dani.

Saran KNTI Kepada Nelayan Natuna Saat Hadapi Klaim Sepihak Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok.jpg" alt="MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapal nelayan di perairan Natuna dikejar dan berkemungkinan untuk ditabrak apabila berpapasan dengan kapal coast guard Tiongkok. Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengungkapkan ancaman pihak Tiongkok itu menyebabkan nelayan Indonesia enggan untuk menangkap ikan di perairan lepas.  Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan, jika hal tersebut terjadi, maka Tiongkok dapat dituntut oleh pemerintah Indonesia. Sebab, hal tersebut melanggar hukum internasional.  Hukum internasional yang dilanggar adalah International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGS) 1972 (Peraturan Internasional untuk Mencegah Tabrakan di Laut) dan International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 (Konvensi Internasional untuk Keselamatan Kehidupan di Laut).  "Kalau itu bisa dibuktikan coast guard Tiongkok menabrak nelayan Indonesia diperairan ZTE (zona tangkap eksklusif) di Natuna Utara, itu melanggar hukum internasional dan pemerintah bisa mengadukan Tiongkok atas pelanggaran itu," tegasnya di Kantor DPP KNTI, Jakarta, Kamis (9/1).  Ia menyebutkan bahwa tindakan tersebut berpotensi merugikan Indonesia. Namun, jika hanya melintas, maka tidak ada masalah berdasarkan aturan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.  "Perairan ZTE itu kan boleh dilintasi sebenernya, tetapi Indonesia memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alam didalamnya, jadi selama mereka melintasi daerah itu, itu sih nggak ada masalah," tuturnya.  Dalam kasus Natuna, disebutkan bahwa kapal coast guard Tiongkok mengiringi nelayan mereka untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia tidak menerima hal tersebut.  "Mereka mengiringi nelayan Tiongkok menangkap ikan di perairan Natuna Utara, itu yang masalah, itu yang melanggar hukum internasional, itu kan mereka mengawal nelayan Tiongkok untuk menangkap ikan di sana, makanya itu kita persoalkan," tambahnya.  Sebelumnya Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengungkapkan nelayan di wilayahnya berhenti sementara untuk melaut. Hal itu karena nelayan Tiongkok akan menabrak perahu mereka jika berpapasan. ‎"Jadi mereka mau menabrak perahu nelayan kita kalau tidak lari,” ungkap Abdul Hamid.

Ancam Nelayan Natuna, KNTI: Tiongkok Langgar Hukum Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kapuspen-sebut-akun-tni-indonesia-update-beraroma-bisnis_m_.jpg" alt="Kapuspen Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi di Balai Media TNI, Kramat Raya, Jakarta, Rabu (6/2)." width="100%">
<figcaption>Kapuspen Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi di Balai Media TNI, Kramat Raya, Jakarta, Rabu (6/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketegangan di laut Natuna Utara mulai mereda. Kapal ikan dan coast guard milik Tiongkok dipastikan telah keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia setelah adanya kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke wilayah tersebut.  "Berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, mereka artinya kapal-kapal Tiongkok yang waktu itu melakukan ilegal fishing sudah keluar dari ZEE kita pasca kunjungan Bapak Presiden ke Natuna," kata Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1).  Sisriadi mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna merupakan pesan Pemerintah Indonesia kepada Tiongkok bahwa wilayah tersebut bagian sah dari Indonesia. TNI menilai pesan tersebut dibaca dengan baik oleh Tiongkok sehingga menarik kapal-kapalnya.  Kendati demikian, TNI memastikan akan tetap melakukan operasi pengamanan seperti biasa di wilayah Natuna. Hanya saja intensitasnya akan disesuaikan dengan kondisi di laut.  "TNI tetap melakukan operasi rutin, mungkin hanya intensitasnya akan kita lihat perkembangannya di lapangan, artinya perkembangan taktis," imbuh Sisriadi.  Dalam sepekan terakhir memang TNI meningkatkan operasi pengamanan di Natuna. Karena masuknya kapal coast guard Tiongkok. Apabila di Natuna dinilai sudah tak ada lagi ancaman, maka operasi pengamanan akan dilakukan seperti biasanya.  Sementara itu, terkait personel yang saat ini masibh disiagakan di Natuna, Sisriadi tak banyak menjelaskan. Dia hanya mau berbicara terkait jumlah KRI dan pesawat udara yang digunakan untuk patroli.  "Kita kerahkan terakhir ke wilayah itu (Natuna) ada 8 KRI, kemudian patroli udara intensif 1 sampai 2 flight. Satu flight 4 pesawat udara," pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi ‎berkunjung ke Natuna. Dalam kunjungannya tersebut ‎Presiden Jokowi menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden mengatakan kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.  “Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000 jiwa, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia,” kata Presiden dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1).  Oleh karena itu, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada tawar-menawar kedaulatan Indonesia terhadap wilayahnya. Termasuk wilayah Kepulauan Natuna. Terkait dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.  “Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada,” kata Presiden Jokowi.

TNI Pastikan Tak Ada Lagi Kapal Tiongkok di Perairan Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-perang-ri.jpg" alt="HALAU: KN Tanjung Datu milik Bakamla mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna 19 Desember 2019. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HALAU: KN Tanjung Datu milik Bakamla mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna 19 Desember 2019. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Natuna mengharapkan pemerintah lebih memfokuskan keamanan laut Natuna Utara. Langkah itu menyusul kehadiran nelayan dan kapal pengawas Tiongkok (Coast guard) di ZEE Batuna Utara. Peningkatan pengamanan diharapkan bisa menekan kerawanan laut Natuna.  Tokoh masyarakat Natuna Novain Pribadi menilai, pemerintah mestinya mengevaluasi strategi keamanan di Natuna. Sehingga asing tidak berani masuk di halaman rumah, dan tidak hanya penguatan keamanan di dalam.  "Pemerintah harus meningkatkan pengamanan di laut, sebagai halaman rumah. Supaya ketegangan batas wilayah atau ilegal fishing tidak terus terulang," sebut Novain seperti dikutip Batam Pos (Jawa Pos Group).  Diketahui kapal coast guard Cina masih bertahan berada di ZEE laut Natuna Utara. Namun sejauh ini, ketegangan hanya terjadi di perbatasan laut, tidak pada kondisi masyarakat Natuna.  Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, pemerintah daerah mengharapkan ketegangan di laut Natuna Utara tidak berimbas kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat.  "Masyarakat nelayan harus tetap bisa melaut, dan memberikan informasi situasi apapun di laut Natuna. Supaya membantu mata dan telinga TNI," ujarnya.  Ngesti mengakui, banyak beredar kabar situasi yang mencekam terjadi di Natuna. Namun kondisi tersebut harus dibantah, karena ketegangan hanya terjadi di perbatasan laut Natuna Utara KRI dan antara kapal pengawas Cina (Coast guard,red) yang mengawal nelayannya mencuri ikan di ZEE Natuna Utara.  "Pemerintah daerah sangat berharap permasalahan pelanggaran wilayah laut di ZEE Natuna Utara diselesaikan secara diplomasi atau bernegosiasi, agar tidak berdampak pada keamanan masyarakat Natuna," harap Ngesti.  Dilaksanakannya operasi siaga tempur di laut Natuna kata Ngesti, diharapkan dapat memberikan perlindungan keamanan kepada nelayan Natuna, yang sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan disekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.  Ngesti mengatakan, beberapa nelayan Natuna sudah menyampaikan keluhan karena sudah merasa resah akibat adanya pencurian ikan oleh nelayan asal Tiongkok yang dikawal Coast Guard. "Tentu dikhawatir akan berimbas pada pendapatakan nelayan di daerah, kalau kapal Tiongkok masih berada ZEE Natuna Utara," sebut Ngesti.

Masyarakat Natuna Desak Pemerintah Pusat Tegas Lakukan Pengamanan Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Pertahanaan-Prabowo-Subianto-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta duku" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta duku</figcaption>
</figure>JawaPos.com -‎ Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto terlihat 'lembek' terkait dengan Natuna yang diklaim bukan milik Indonesia. Partai Gerindra pun membela habis-habisan Prabowo soal Natuna.  Wakil Ketua Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pernyataan tegas dan keras tidak menunjukan bahwa menteri tersebut baik dalam menjalankan tugasnya. "Apakah mesti ucapan di media menunjukan kinerja. Kan enggak juga," ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/1).  Wakil Ketua DPR ini mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto sudah melakukan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan mengerahkan pasukan TNI untuk berjaga di perairan Natuna. "Kan percuma kita ngomong keras-keras, tapi enggak ada action," tegasnya.  Oleh sebab itu stetmen Prabowo Subianto tidak bisa diartikan Indonesia akan melepas Natuna dari wilayah NKRI. Prabowo tegas ingin menjaga kedaulatan Indonesia. "Jadi kalau dibilang lembek, saya pikir enggak juga," ungkapnya.  Diberitakan sebelumnya, Prabowo mengungkapkan akan mencari solusi terbaik dalam menghadapi Tiongkok dalam penyelesaian polemik klaim kepemilikan perairan Natuna. "Kita cool saja, kita santai saja kok. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimana pun Tiongkok negara sahabat," ujar Prabowo.  ‎Diketahui, Indonesia telah melayangkan nota protes kepada Tiongkok terkait kapal coast guard mereka memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kementerian Luar Negeri menyatakan telah memanggil Duta Besar Tiongkok Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.

Gerindra Bela Prabowo: Percuma Ngomong Keras, Tapi Tidak Ada Action

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konflik natuna

Berita Terkini