<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/09/1000876797-2998464887.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada 2024. (Hanif Nashrullah/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada 2024. (Hanif Nashrullah/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai berpotensi memicu konflik sosial serius. Usulan Pilkada melalui DPRD belakangan ini menyita perhatian publik, setelah disuarakan oleh sejumlah partai politik pendukung pemerintah, di antaranya Gerindra, Golkar, PKB, hingga PAN. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai, pengalaman sejarah justru menunjukkan bahwa konflik di level elit DPRD kerap menjadi pemantik utama kerusuhan massa di daerah. Menurutnya, anggapan bahwa Pilkada melalui DPRD lebih aman karena menjauhkan rakyat dari konflik merupakan logika yang keliru. Dalam praktiknya, sengketa antarelit, politik transaksional, hingga kebuntuan pengambilan keputusan di ruang sidang DPRD sering berujung pada ledakan kemarahan publik. &ldquo;Konflik Pilkada via DPRD tidak pernah steril. Ia hanya berpindah dari ruang terbuka ke ruang tertutup. Masalahnya, ketika konflik elit itu bocor ke publik, dampaknya jauh lebih destruktif karena rakyat merasa dikhianati,&rdquo; kata Arifki kepada JawaPos.com, Selasa (13/1). Sejumlah daerah mencatat sejarah kelam akibat konflik Pilkada melalui DPRD. Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada 2000, perpecahan internal DPRD disertai tudingan politik uang memicu kerusuhan besar. Massa membakar gedung DPRD dan sejumlah fasilitas pemerintah hingga roda pemerintahan lumpuh selama berhari-hari. Sasaran amuk massa bukan pendukung kandidat lain, melainkan institusi negara. Konflik serupa terjadi di Maluku Utara pada 2001&ndash;2002 ketika DPRD gagal menghasilkan legitimasi tunggal dalam pemilihan gubernur. Dualisme kepemimpinan dan intervensi elit pusat memperuncing krisis politik, memicu mobilisasi massa luas di tengah kondisi sosial yang rapuh. Di Jawa Timur pada 2003, proses pemilihan gubernur melalui DPRD memicu penolakan berkepanjangan. Sengketa elit tidak selesai di tingkat daerah, tetapi merembet ke level nasional dan menimbulkan instabilitas politik. Situasi serupa juga terjadi di Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan pada awal 2000-an, ketika konflik antarfaksi DPRD mendorong aksi massa besar, pendudukan gedung DPRD, hingga bentrokan dengan aparat keamanan. Pengamat politik itu menilai, pola konflik dalam Pilkada via DPRD memiliki karakter serupa. Pertama, konflik berangkat dari pertarungan elit, bukan rivalitas di akar rumput. Kedua, ketika proses dianggap sarat transaksi dan menutup akses rakyat, kemarahan publik beralih ke simbol-simbol negara. Ketiga, elit yang kalah dalam lobi DPRD kerap memobilisasi massa sebagai alat tekanan politik. &ldquo;Dalam Pilkada via DPRD, rakyat tidak diberi ruang menyalurkan kekecewaan secara demokratis. Akibatnya, frustrasi itu meledak dalam bentuk kekerasan. Ini yang membuat konflik elit justru lebih berbahaya,&rdquo; tegasnya. Ia menambahkan, konflik semacam ini hampir selalu diselesaikan melalui intervensi pemerintah pusat, bukan mekanisme demokrasi lokal. Hal tersebut dinilai memperpanjang krisis legitimasi dan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik. &ldquo;Pilkada via DPRD bukan menghilangkan konflik, tetapi memindahkan episentrum konflik ke jantung kekuasaan daerah. Jika sejarah diabaikan, negara berisiko mengulang siklus konflik lama dengan ongkos sosial yang jauh lebih mahal,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Pilkada via DPRD jadi bahasan hangat di Indonesia. Pakar ingatkan risiko konflik sosial dan politik serius saat mekanisme ini diberlakukan.

Pilkada Dipilih DPRD Didengungkan Kubu Partai Pemerintah, Pakar Ingatkan Potensi Munculnya Konflik Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/8L8t5I4DEIkuKOj1oMgKljJAOkW2oiCn9RFWGKeR-2654088442.jpg" alt="Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Arsad Hidayat di Jakarta. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Arsad Hidayat di Jakarta. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Konflik sosial berdimensi agama kerap terjadi di tengah masyarakat. Situasi itu perlu pencegahan agar konfliknya tidak meluas. Konflik sosial berdimensi agama ini menjadi perhatian serius dari Kementerian Agama (Kemenag). Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag merumuskan lima rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut Workshop Hasil Pemetaan Potensi Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan yang berlangsung di Jakarta, Rabu hingga Jumat 12 - 14 November 2025.&nbsp; Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat mengatakan, rekomendasi itu menjadi arah kebijakan penting dalam memperkuat layanan keagamaan dan mencegah potensi konflik. "Peta jalan ini untuk menciptakan layanan keagamaan yang lebih responsif dan secara preventif mencegah potensi konflik di tengah dinamika masyarakat,&rdquo; ujar Arsad Hidayat di Jakarta, Jumat (14/11). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016386538/3-shio-yang-harus-waspada-di-bulan-agustus-risiko-finansial-konflik-sosial-dan-emosi-tidak-stabil-menanti-menurut-astrologi-tionghoa">3 Shio yang Harus Waspada di Bulan Agustus: Risiko Finansial, Konflik Sosial, dan Emosi Tidak Stabil Menanti Menurut Astrologi Tionghoa</a> Dia berharap rekomendasi diteruskan hingga tingkat pelaksana di lapangan seperti penyuluh dan penghulu agar mereka dapat membantu merealisasikan target-target indikator program di Direktorat Urusan Agama Islam.&nbsp; Adapun lima rekomendasi pencegahan konflik sosial berdimensi agama dari Kemenag: <h3 class="pf0">1. Penguatan regulasi</h3> Pembaruan dan penyesuaian regulasi di bidang Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, termasuk regulasi terkait kemasjidan, agar selaras dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan keagamaan terkini.&nbsp; <h3 class="pf0">2. Peningkatan kapasitas SDM​​​​​​​</h3> Memperkuat kompetensi Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pengetahuan regulasi, keterampilan teknis, serta penguasaan jaringan kelembagaan Islam. <h3 class="pf0">3. Sinergi layanan dan filantropi​​​​​​​</h3> Mengoptimalkan sinergi antarlembaga pemerintah dan memberdayakan filantropi keagamaan&mdash;amal, zakat, infak, dan sedekah&mdash;secara lebih terstruktur. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/014077311/antisipasi-konflik-sosial-tni-kerahkan-446-ribu-prajurit-dan-bantu-distribusi-logistik">Antisipasi Konflik Sosial, TNI Kerahkan 446 Ribu Prajurit dan Bantu Distribusi Logistik</a> <h3 class="pf0">4. Penguatan dialog keagamaan​​​​​​​</h3> Memperluas dan mempertajam forum dialog di lingkungan organisasi keagamaan Islam untuk meredam potensi perbedaan pandangan yang dapat memicu konflik.&nbsp; <h3 class="pf0">5. Diseminasi hasil riset​​​​​​​</h3> Memperkuat penyebarluasan hasil riset terkait bidang Urusan Agama Islam dan Bina Syariah sebagai dasar faktual dalam penyusunan kebijakan layanan keagamaan yang lebih berdampak.

Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan lima rekomendasi untuk mencegah konflik sosial berdimensi agama.

Kemenag Terbitkan Rekomendasi Pencegahan Konflik Berdimensi Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/31/WhatsApp-Image-2024-08-31-at-084652-42322407.jpeg" alt="Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Konflik sosial berdimensi agama acap kali terjadi di tengah masyarakat. Persoalan itu harus diantisipasi supaya tidak meluas atau menimbulkan korban. Langkah untuk mengantisipasi konflik sosial berdimensi agama ini harus dibarengi dengan moderasi beragama. Isu-isu konflik sosial berdimensi agama menjadi pembahasan besar dalam Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) pada Rabu-Kamis lalu (28-29/8). Dialog itu bertemakan &ldquo;Pengarusutamaan Moderasi Beragama&rdquo;. Hasil dari diskusi tersebut menghasilkan 10 rekomendasi. Adib selaku direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag menuturkan, dialog nasional keagamaan memberi rekomendasi yang sangat penting untuk ditindaklanjuti. &ldquo;Rekomendasi-rekomendasi ini sangat powerful dan penting untuk ditindaklanjuti, baik dalam pencegahan maupun resolusi konflik,&rdquo; ujar Adib dalam keterangan persnya, Sabtu (31/8). Pendapat itu juga diungkapnya saat penutupan Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Jakarta pada Kamis (29/8) Adib mengatakan, dialog itu digelar sebagai respons terhadap peningkatan potensi konflik sosial yang sering kali dipicu oleh isu-isu keagamaan. 10 rekomendasi itu yakni berfokus pada upaya pencegahan dan resolusi konflik sosial berdimensi keagamaan. Salah satu rekomendasi utama dari dialog itu, pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas kementerian dan lembaga untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan konflik. "Kolaborasi dalam pencegahan konflik ini sangat penting. Kita akan merumuskan bagaimana bentuk kolaborasi tersebut agar dapat berjalan efektif," ujar ucap Adib. Adapun 10 kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan itu adalah: 1. Membangun Sistem Koordinasi Terpadu Antar Lembaga Pembentuk satuan tugas lintas kementerian yang terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memastikan adanya koordinasi yang efektif. Satuan tugas ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi cepat di daerah yang berpotensi konflik, serta menyusun protokol bersama dalam menangani isu-isu sensitif terkait agama selama Pilkada. 2. Integrasi Data dan Informasi Antara Kementrian/Lembaga untuk Deteksi Dini Implementasi sistem integrasi data yang menghubungkan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk data intelijen, laporan masyarakat, dan analisis sosial-politik. Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat bertindak sebagai pusat pengelolaan data ini, sementara kementerian lain memberi input berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. 3. Penguatan Peran FKUB dalam Mediasi dan Edukasi Keagamaan Meningkatkan peran FKUB dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi melalui berbagai program, seperti dialog lintas agama dan pelatihan moderasi beragama. Selain itu, FKUB harus dilibatkan secara langsung dalam setiap tahap persiapan dan pelaksanaan Pilkada untuk mediasi dan penanganan potensi konflik. 4. Pembentukan Tim Khusus Pengawasan Pelaksanaan Pilkada Bentuk tim khusus yang terdiri atas perwakilan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan kepolisian untuk mengawasi jalannya Pilkada. Tim ini harus fokus pada deteksi dini isu-isu yang dapat memicu konflik keagamaan, seperti kampanye hitam berbasis agama atau rasial, dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. 5. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Literasi untuk Meredam Konflik Integrasikan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan literasi keagamaan dalam kegiatan Pilkada, dengan melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga non-pemerintah. Program ini harus dirancang untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi yang sering menjadi pemicu utama konflik, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kerukunan beragama. 6. Penguatan Kapasitas SDM Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Konflik Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta organisasi masyarakat menggelar program pelatihan dan sertifikasi mediator konflik yang berfokus pada resolusi konflik berbasis agama. Program ini harus mencakup peningkatan keterampilan komunikasi, teknik mediasi, dan pemahaman mendalam tentang isu-isu keagamaan. 7. Penguatan Forum Dialog Inter dan Antaragama yang Berkelanjutan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama perlu memperkuat atau memfasilitasi forum dialog inter dan antaragama yang berkelanjutan di setiap daerah, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat tokoh adat, dan generasi muda. Forum ini harus didukung oleh pemerintah daerah dan memiliki mekanisme untuk mendokumentasikan hasil dialog serta menyusun rekomendasi kebijakan. 8. Penguatan Kebijakan Afirmatif dan Inklusif Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Dalam Negeri harus merumuskan kebijakan yang afirmatif dan inklusif dalam penanganan konflik keagamaan, termasuk pengawasan ketat terhadap implementasi regulasi di tingkat daerah. Kebijakan ini harus menjamin bahwa semua kelompok agama diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan yang sama di bawah hukum. 9. Penggunaan Media Sosial untuk Kampanye Perdamaian dan Moderasi Beragama Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kementerian Agama harus mengembangkan kampanye media sosial yang terarah untuk mempromosikan pesan-pesan perdamaian, moderasi beragama, dan toleransi. Kampanye ini harus melibatkan influencer agama, pemimpin muda, dan komunitas lokal untuk menjangkau audiens yang lebih luas. 10. Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Lintas Lembaga Pemerintah, melalui Kantor Staf Presiden (KSP), harus memperkuat sinergi dan koordinasi lintas lembaga yang terlibat dalam penanganan konflik keagamaan. Ini termasuk membentuk tim gabungan yang terdiri dari perwakilan kementerian terkait, kepolisian, TNI, FKUB, dan LSM untuk memastikan tindakan yang cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi konflik. 10 rekomendasi menegaskan bahwa pentingnya kolaborasi, sinergi, dan komitmen bersama dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang damai dan harmonis, bebas dari konflik sosial yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konflik sosial berdimensi agama acap kali terjadi di tengah masyarakat. Persoalan itu harus diantisipasi supaya tidak meluas.

10 Upaya Pencegahan dan Resolusi Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan dari Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/Panglima-TNI-Jenderal-TNI-Agus-Subiyanto-Dery-Ridwansah-2JPG-3823054114.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi sejumlah para Perwira Tinggi TNI meninjau pasukan pada apel gelar kekuatan TNI untuk pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Taxy Way Echo Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi sejumlah para Perwira Tinggi TNI meninjau pasukan pada apel gelar kekuatan TNI untuk pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Taxy Way Echo Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kurang dari dua pekan hari pemungutan suara, persiapan Pemilu 2024 terus berjalan. Begitu pula persiapan pengamanan yang melibatkan TNI dan Polri. Kemarin (1/2) Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin apel pengamanan menjelang pemilu di Pangkalan Udara (Lanud) TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Apel juga diikuti jajarannya di daerah secara virtual. Dengan mengerahkan 446.219 prajurit, Agus memastikan seluruh jajarannya siap dan bakal total membantu Polri dalam tugas pengamanan puncak pesta demokrasi pada 14 Februari. &rdquo;Kami mengecek kesiapan prajurit. Tentunya didukung perlengkapan yang memadai,&rdquo; katanya saat memeriksa ribuan prajurit TNI. Dia menyebut persiapan pengamanan pemilu dilakukan sejak jauh hari. Koordinasi dengan Polri juga terus-menerus dijalin. Termasuk terkait dengan rencana kontinjensi. Agus menjelaskan, rencana kontinjensi dibuat di semua level. Khususnya di jajaran komando utama (kotama). &rdquo;Pangkotama atau Pangdam itu memiliki rencana kontinjensi. Ada faktor alam dan nonalam yang harus dihadapi,&rdquo; jelas mantan kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tersebut. Khusus faktor nonalam, Agus menyebut beberapa persoalan seperti kerawanan konflik sosial. Soal netralitas TNI, Agus kembali menegaskan komitmen instansinya. TNI diatur undang-undang (UU) yang sudah jelas melarang keterlibatan prajurit aktif dalam aktivitas politik. Demikian pula aturan lainnya terkait dengan pemilu. &rdquo;Kami ikuti saja koridor seperti itu. Dan, yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu, KPU, Bawaslu, dan seluruh elemen masyarakat mengawasi,&rdquo; bebernya. Lebih lanjut, Agus menyatakan, pihaknya juga memeriksa ulang perbantuan proses distribusi logistik pemilu. Terutama ke daerah-daerah yang sulit diakses seperti lokasi yang terdampak bencana. &rdquo;Kemarin ada masalah di Papua, saat pendistribusian logistik pemilu, terjadi longsor sehingga dibantu pasukan TNI,&rdquo; terang dia. Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menyatakan, logistik Pemilu 2024 sudah selesai diproduksi. Saat ini logistik sudah berada di tingkat KPU kabupaten/kota untuk menuntaskan packing atau pengepakan sebelum dikirimkan ke kecamatan. Rata-rata, progres packing sudah mencapai 65&ndash;95 persen. &rdquo;Tiap daerah berbeda-beda,&rdquo; ujarnya di kantor DKPP Jakarta kemarin. Untuk distribusi ke kecamatan, pihaknya menyerahkan penentuan jadwalnya kepada setiap KPU daerah. Yang jelas, pihaknya sudah memberikan arahan untuk mengutamakan kecamatan-kecamatan yang memiliki kondisi geografis jauh dan sulit diakses. Dia memprediksi, pada H-7 atau H-8, barang-barang mulai bergerak. Ditanya soal kendala, pria yang akrab disapa Drajat itu mengakui bahwa aspek cuaca menjadi tantangan. Sebab, mayoritas daerah memasuki musim hujan. &rdquo;Ada ombak yang tinggi,&rdquo; ungkapnya. Untuk mengantisipasinya, KPU meminta bantuan TNI dan Polri. Beberapa tempat membutuhkan dukungan fasilitas TNI, khususnya untuk distribusi perairan. KPU juga telah meminta jajaran melakukan packing tambahan untuk melindungi logistik dari potensi air. Caranya, membungkusnya dengan plastik. Selama proses distribusi, KPU memberikan ruang kepada Bawaslu dan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan. Semua proses distribusi mendapat kawalan aparat kepolisian.&nbsp;(dee/far/mia/syn/wan/c14/fal)

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin apel pengamanan menjelang pemilu di Pangkalan Udara (Lanud) TNI-AU Halim Perdanakusuma.

Antisipasi Konflik Sosial, TNI Kerahkan 446 Ribu Prajurit dan Bantu Distribusi Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-6-1.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/jawa-timur/">Jawa Timur</a> kembali meraih predikat provinsi terbaik dalam pelaporan aksi terpadu penanganan konflik sosial selama tahun 2021. Capaian itu merupakan kali ketiga secara beruntun.  Penghargaan tersebut diberikan <a href="https://www.jawapos.com/tag/dirjen-politik-pemerintahan-umum/">Dirjen Politik Pemerintahan Umum</a> <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-dalam-negeri/">Kemendagri</a> Dr Bahtiar, Kamis (24/3). Capaian positif itu tidak terlepas dari keberhasilan pemprov bersama seluruh stakeholder dalam menangani konflik sosial yang terjadi di masyarakat.  Gubernur <a href="https://www.jawapos.com/tag/khofifah-indar-parawansa/">Khofifah Indar Parawansa</a> menyebutkan, capaian itu merupakan hasil kerja keras seluruh elemen. Tak terkecuali semua lapisan masyarakat Jatim. ’’Sebab, sinergi dalam menangani konflik sosial adalah kunci menjaga keamanan dan ketertiban daerah,’’ ungkapnya.  Mantan menteri sosial itu mengakui, <a href="https://www.jawapos.com/tag/konflik-sosial/">konflik sosial</a> merupakan dinamika yang sering muncul. Karena itu, yang perlu dimaksimalkan adalah mencegah dan menangani konflik situasi tersebut.  Karena itu, capaian selama tiga tahun terakhir patut diapresiasi. Namun, Khofifah menyebut potensi konflik di masyarakat masih cukup tinggi. Terutama di era kebebasan informasi pada <a href="https://www.jawapos.com/tag/era-digital/">era digital</a> yang kerap jadi pemicu timbulnya gesekan.  Karena itu, orang nomor satu di Jatim tersebut mengajak publik untuk bijak dalam menyerap semua informasi. Terutama di media sosial yang kerap diisi kabar hoaks. ’’Peran masyarakat sangat penting dalam menyikapi teknologi yang serbacepat,’’ imbuh Khofifah.

Jawa Timur Raih Predikat Penanganan Konflik Sosial Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/komnasham.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Heru Suyitno/Antara" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Heru Suyitno/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian sebagai bagian dari negara yang bertanggung jawab dalam memenuhi HAM memiliki tugas dalam penanganan konflik sosial. Untuk itu, pemahaman tentang penanganan konflik sosial dengan mengedepankan nilai HAM menjadi hal penting.  “Hak asasi manusia dan resolusi konflik saling melengkapi. Hal penting yang harus jadi perhatian, tidak hanya fokus pada persoalan hak asasi manusia saja tetapi juga harus terus mengupayakan penyelesaian kekerasan dalam konflik,” kata Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara dalam keterangannya, Senin (21/2).  Negara termasuk di dalamnya ada unsur kepolisian, memiliki beberapa kewajiban terhadap HAM, yaitu kewajiban menghormati (obligation to respect), memajukan (obligation to promote), memenuhi (obligation to fullfil), melindungi (obligation to protect), serta menegakkan (obligation to enforce). Sementara tanggung jawab warga, yakni menghormati hak asasi warga lain.  “Dalam menangani konflik sosial, harus dimaksimalkan perlindungan harkat dan martabat manusia dan meminimalisir pelanggaran kepada masyarakat sipil,” ungkap Beka.  Dia menegaskan, HAM juga terfokus pada pengungkapan kebenaran tentang tanggung jawab negara dalam konflik sosial dan menyelesaikan segala bentuk ketidakadilan dan peran negara. Sementara, resolusi konflik fokus pada penyelesaian, pengelolaan konflik, pencegahan dan atau mengubah konflik kekerasan melalui mediasi, dialog, negosiasi dan atau penggunaan kekuatan bersenjata.  “Konflik sosial sering diakibatkan oleh ketimpangan ekonomi, untuk meminimalisir harus digabungkan dengan ekonomi produktif, untuk mencegah konflik sosial,” ucap Beka.  Peran Komnas HAM dalam penanganan konflik sosial, lanjut Beka, selain menyosialisasikan nilai HAM pada pihak-pihak yang menangani konflik sosial juga terlibat sebagai anggota dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berskala nasional.  Berdasar itu, Komnas HAM harus bertindak aktif dalam rangka melakukan pencegahan konflik sosial melalui mandat-mandat yang diembannya, seperti mandat pemantauan dan mediasi atas dugaan pelanggaran HAM yang diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  “Tuntutan zaman semakin rumit, tuntutan warga juga semakin rumit, saat ini standar HAM semakin banyak dan kedepan akan lebih banyak serta semakin maju pula, Kepolisian perlu menambahkan pengetahuan HAM yang akan membantu saat bertugas nantinya. Kami berharap ada koordinasi yang intensif dengan kepolisian. Komnas HAM juga sangat terbuka jika ada kasus berat yang akan dikonsultasikan, silakan dikontak saja,” ujar Beka menandaskan.

Komnas HAM Sosialisasikan Penanganan Konflik Sosial Berbasis HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Jurnalis.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah warga di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berharap para tokoh Nahdlatul Ulama turun untuk mendamaikan warga yang terbelah. Bahkan saat ini, menjurus ke konflik sosial antara pihak pro dan kontra penambangan batu andesit.  Wagimin, warga Dusun Kali Gendol, Desa Wadas, mengatakan, kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Wadas mengalami kerusakan dengan adanya pro dan kontra rencana penambangan batu andesit. Batu itu digunakan sebagai bahan fondasi Bendungan Bener.  Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo saat ini menjadi sorotan nasional. Dalam peristiwa pengukuran lahan untuk lokasi penambangan batu andesit pada Selasa (8/2) polisi mengamankan 64 orang. Sehari kemudian mereka dilepaskan.  Atas rencana penambangan batu andesit, masyarakat Desa Wadas terbelah dua. Satu pihak setuju penambangan batu andesit dan pihak lain menentang. Sikap pro dan kontra ternyata menjalar lebih jauh dan menjurus konflik sosial.  Menurut Wagimin, warga pro dan kontra tidak saling tegur sapa. Bahkan acara keagamaan, sosial dan budaya dilakukan masing-masing pihak secara sendiri-sendiri. ”Situasinya memang seperti itu, sudah sangat memprihatinkan,” kata Wagimin seperti dilansir dari Antara, Selasa (15/2).  Hal senada diungkapkan Syawaludin, warga Dusun Beran, Desa Wadas, yang menyampaikan ada kejadian mesin motor diisi garam dan pasir. Hal itu terkait pihak kontra dan pro. ”Perpecahan mulai berlangsung sejak 2016 hingga sekarang, berarti sudah lima tahun,” kata Syawaludin.  Koordinator Komunitas Masyarakat Terdampak Desa Wadas (Mata Desa) Emha Saiful Mujab yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan, sebelumnya warga Wadas ramah dan guyub rukun. 100 persen warga Wadas adalah kaum nahdliyin alias warga Nahdlatul Ulama.  Sebagaimana kaum nahdliyin, lanjut dia, mereka gemar silaturahmi, bersama-sama mengikuti kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya. ”Ini sungguh berbahaya dan harus dicarikan jalan keluarnya. Perlu digagas untuk mempertemukan pihak pro dan kontra agar kehidupan kemasyarakatan warga Wadas kembali normal seperti semula,” tutur Gus Ipul.  Dia menyoroti kekacauan bahkan terjadi hingga tingkat keluarga hanya karena beda pandangan. ”Ada seorang ibu tidak mendatangi hajatan anaknya gara-gara beda pandangan tentang penambangan batu andesit. Benar-benar parah kerusakan sosial di Desa Wadas,” terang Gus Ipul.  Warga Dusun Beran, Wadas, Amat Marlan yang juga anggota Banser NU Kecamatan Bener, mengharapkan tokoh NU turun ke Desa Wadas untuk mendamaikan dan mempersatukan lagi warga Desa Wadas yang 100 persen kaum nahdliyin.  ”Tolong tokoh-tokoh NU datang secepat mungkin ke sini. Kami ingin kedamaian kembali di Desa Wadas. Sungguh sangat tidak nyaman hidup bertetangga tidak saling sapa selama bertahun-tahun,” ucap Amat Marlan.

Warga Wadas Harapkan Tokoh NU Turun Damaikan Konflik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-ratna-sarumpaet-bisa-timbulkan-konflik-sosial_m_.jpg" alt="Ratna Sarumpaet" width="100%">
<figcaption>Ratna Sarumpaet</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan dugaan pemukulan yang dihembuskan aktivis Ratna Sarumpaet, Senin (1/10) dinilai tindakan yang blunder. Betapa tidak, nama baik yang sudah diciptakan bertahun-tahun harus rusak karena isu yang beredar tersebut. Pengamat Sosial dan Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Bagindo Togar menyayangkan tindakan tersebut. Ia mengaku tindakan yang diambil Ratna Sarumpaet tersebut tindakan yang sangat berbahaya. Karena, dapat menimbulkan konflik sosial. Hal ini dapat terlihat di media sosial betapa banyaknya pro dan kontra terhadap persoalan tersebut. "Sekarang ini elemen pro dan kontra itu semakin keras, tapi malah dia (Ratna) menghembuskan isu tersebut," katanya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (3/10). Menurutnya, Ratna Sarumpaet juga harus meminta maaf kepada seluruh pihak diantaranya Prabowo dan seluruh tim karena telah membohongi. Ia mengaku Prabowo sudah berniat untuk menolong. Namun, pada kenyataannya justru dibohongi. Karena itu, Ratna harus meminta maaf secara langsung agar persoalan ini tidak berkembang. "Ini wajib dan harus sesegera mungkin karena jika tidak akan terus berkembang dan bertambah parah," ujarnya. Disinggung soal reputasi Prabowo, ia mengaku sedikit besarnya berpengaruh. Namun, menurutnya hal ini masih dapat diperbaiki. "Waktunya masih panjang, jadi masih ada waktu untuk memperbaiki nama baik dan menarik simpati masyarakat," tutupnya. Seperti diketahui, Ratna Sarumpaet mengaku telah menjadi korban pemukulan di Bandung. Hal ini kemudian, diselidiki oleh kepolisian hingga akhirnya terbbukti bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoax. Pembuktian tersebut akhirnya membuat Ratna Sarumpaet mengaku jika informasi yang dihembuskan tersebut tidak benar. Bahkan, dirinya pun meminta maaf atas informasi tersebut.

Kasus Ratna Sarumpaet Bisa Timbulkan Konflik Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/20-tahun-reformasi-perempuan-masih-jadi-korban-konflik_m_214992.jpeg" alt="Akibat konflik horizontal, perempuan masih menjadi korban kekerasan." width="100%">
<figcaption>Akibat konflik horizontal, perempuan masih menjadi korban kekerasan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebelum masa reformasi peran perempuan tidak begitu menonjol di negeri ini. Diskriminasi gender begitu jelas terlihat. Kondisi itu pun tidak berubah kendati reformasi telah berjalan 20 tahun. Buktinya perempuan tetap menjadi korban kekerasan seksual. Ketua Komnas Perempuan, Azriana Manalu mengungkap, hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap diskriminasi yang terjadi di sejumlah wilayah hierarki gender telah menempatkan perempuan rentan mengalami kekerasan seksual. Pada masa konflik peran mereka dipinggirkan dalam proses perdamaian. Hal itu terjadi karena konflik rakyat terus berulang. Kendatipun konflik&nbsp;dalam skala besar dapat diselesaikan sejak 2005 melalui sejumlah perjanjian damai. Daerah yang terdapatnya konflik rakyat di Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Poso dan Maluku. "Berulangnya konflik pasca perjanjian damai merupakan fenomena yang global," ujar Azriana di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (23/5). Menurut analisis data Internasional The Asia Foundation 2013, kawasan Asia termasuk paling lama penyelesaian konfliknya. Rata-rata konflik di Asia terjadi 45 tahun. Umumnya konflik itu persoalan lama yang muncul kembali tapi tidak pernah ditangani secara tuntas. "Isu konflik tidak dapat lepas dari kekerasan perempuan. Karena, konflik secara khusus dan nyata memberikan kerentanan sendiri bagi perempuan. Baik kapasitasnya sebagai korban atau agen perdamaian," papar Azriana.

20 Tahun Reformasi, Perempuan Masih Jadi Korban Konflik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kapolri-konflik-sosial-ambon-dan-poso-tak-boleh-terjadi-lagi_m_183587.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan jajarannya secara profesional akan melaksanakan penegakan hukum selama 2018. Salah satu persolan paling utama yang harus dibenahi adalah bidang reserse. "Polri harus bisa membuktikan mampu menjaga Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Penekanan saya cuma satu, yang paling utama yaitu konflik sosial," kata Tito di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/1). Tito menyebut, kejahatan konvensional yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, seperti pencurian kendaraan bermotor bisa terjadi seribu kali. Berbeda dengan dampak konflik sosial yang bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Meurut dia akan berdampak fatal kepada masyarakat. "Konflik itu cukup terjadi di Tanjung Balai Sumatera Utara beberapa waktu lalu, apalagi yang berbau keagamaan, ini tak boleh terjadi. Cukuplah Ambon, cukuplah Poso, itu kita selesaikan dalam waktu yang sangat lama," ungkap Tito. Oleh karena itu, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) ini berharap, konflik sosial tidak terjadi lagi di wilayah Indonesia. Lantaran, penyelesaiannya memakan waktu lama. "Penekanan saya kepada jajaran lakukan pencegahan pemetaan potensi konflik, selesaikan potensi itu jangan sampai meledak. Kalau sampai meledak, maka dari Mabes Polri akan menurunkan dua tim, yakni Tim Irwasum dan Tim Propam," pungkas Tito.

Kapolri: Konflik Sosial Ambon dan Poso Tak Boleh Terjadi Lagi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konflik sosial

Berita Terkini