<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/fahrul-muzaqqi.jpg" alt="FAHRUL MUZAQQI" width="100%">
<figcaption>FAHRUL MUZAQQI</figcaption>
</figure>SALAH satu rekomendasi Kongres V PDI Perjuangan (PDIP) di Bali adalah menghidupkan kembali GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sekaligus merestrukturisasi MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai lembaga tertinggi negara penjaga GBHN. Rekomendasi itu sebenarnya telah menjadi wacana lama bahkan ketika Taufiq Kiemas (almarhum) menjadi ketua MPR periode 2009–2013.  Polemik mengemuka, khususnya terkait dengan desain bangunan pemerintahan yang direkomendasikan itu. Apakah ini akan mengembalikan format pemerintahan seperti era Orde Baru? Bagaimana rancang bangun yang dapat menyinkronkan desain pemerintahan presidensialisme dengan format MPR sebagai lembaga tertinggi? Setidaknya, dua pertanyaan itu penting untuk didiskursuskan.  Cita Rasa Parlementer  Kegelisahan yang melatari rekomendasi PDIP tersebut terutama didasarkan pada arah pembangunan pascareformasi yang dianggap kurang berjalan secara berkelanjutan. Artinya, ketiadaan GBHN sebagai acuan pembangunan (blueprint) berimplikasi pada potensi keterputusan arah kebijakan dari satu rezim penguasa ke rezim berikutnya.  Walau sebenarnya telah ada rujukan arah pembangunan 25 tahunan yang dikenal dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dalam praktiknya, dokumen itu bagaikan kurang bertaji dalam menentukan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, akankah mengganti RPJPN dengan GBHN serta-merta bisa menjamin keberlanjutan arah pembangunan dari satu rezim ke rezim berikutnya?  Jawabannya belum tentu. Bahwa persoalan utama yang digelisahkan tidak terletak pada dokumen acuan pembangunan karena sejatinya dokumen itu hanyalah benda mati yang bisa ditafsir lentur sesuai dengan kepentingan rezim penguasa. Melainkan kebutuhan terhadap lembaga yang berwenang untuk ’’mengendalikan’’ pemerintah.  Logikanya, hal itu secara teoretis justru mengarah pada semangat parlementarisme. Dengan memosisikan MPR sebagai lembaga tertinggi, dalam hal-hal tertentu, ia mempunyai semacam hak veto atas kebijakan pemerintah (eksekutif). MPR, dengan demikian, berpotensi menjadi lembaga dengan kekuasaan tak terbatas (superbody) karena bisa mengontrol, tetapi tidak bisa dikontrol. Terlebih, terminologi tertinggi itu mengundang persoalan, sejauh mana kewenangannya?  Efek samping nyata mode institusional tersebut bisa kita telusuri justru tidak pada masa Orde Baru. Melainkan dari kasus pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid pada awal era reformasi. MPR sebagai lembaga tertinggi berwenang memberhentikan presiden sebelum periode jabatannya selesai. Berangkat dari kasus itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menciptakan stabilitas serta regularitas politik dan pemerintahan. Hal itu diwujudkan dengan pemberlakuan pemilu secara terpisah antara legislatif dan eksekutif. Pun, prinsip checks and balances mengharuskan semua lembaga trias politika menjadi lembaga tinggi negara yang setara. Sistem pemerintahan lalu bersemangat presidensialisme.  Nah, ketika kini muncul ide untuk mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, apakah dengan demikian justru kembali pada format parlementarisme dan mengulangi risiko kesalahan pada masa lalu?  Opsi Lain?  Kegelisahan atas ketidakmenentuan arah pembangunan pascareformasi memang penting untuk segera dipecahkan. Namun, problem itu tidak bisa semata dipandang karena ketiadaan lembaga tertinggi negara. Taruhlah diberlakukan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Persoalan tidak lantas beres dengan mudah. Bagaimana apabila kekuatan partai-partai di parlemen didominasi partai politik yang berbeda atau bahkan berseberangan dengan partai politik pengusung presiden, misalnya?  Tentu, yang sangat mungkin terjadi adalah kontestasi antara lembaga kepresidenan dan MPR. Tidak menjadi persoalan apabila kontestasi itu berjalan produktif untuk progresivitas pembangunan. Artinya, perdebatan yang mengemuka berbasis akademik dengan dukungan data dan argumentasi rasional yang kuat perihal pilihan-pilihan kebijakan yang diambil pemerintah.  Namun, apabila yang terjadi justru saling mendelegitimasi, bahkan dalam taraf ekstrem terdapat upaya pemakzulan presiden atau sebaliknya, pembubaran parlemen atas nama GBHN, apakah justru itu menjadi kontraproduktif bagi pembangunan?  Soal terakhir, apakah mungkin mengawinkan sistem parlementer dengan lembaga tertinggi berada di tangan MPR? Secara logis, jawaban penulis adalah musykil. Mulai kalkulasi dukungan suara, misalnya. Presiden didukung mayoritas pemilih di seluruh tanah air (tidak terbatas daerah pemilihan/dapil). Sementara anggota MPR didukung sebagian pemilih dari dapilnya. Bagaimana prinsip logika itu justru menempatkan MPR berkedudukan lebih tinggi daripada presiden? Walau sebaliknya pula, sistem presidensialisme tidak lantas menempatkan presiden lebih tinggi daripada parlemen.  Berikutnya justru di tubuh MPR sendiri. Keberlanjutan arah pembangunan dapat dibayangkan apabila MPR memiliki kekuasaan tunggal, solid, dan kontinu. Artinya, terdapat kekuatan dominan dari suatu partai atau koalisi partai di parlemen yang memungkinkan keputusan bisa dihasilkan dengan mudah dan kontinu. Namun, apabila terjadi pergeseran dominasi partai atau koalisi partai di parlemen dari satu periode pemerintahan ke periode selanjutnya, hal itu juga membuka ruang perubahan bagi standar arah pembangunan.  Katakanlah partai A atau koalisi A berkuasa mayoritas selama lima tahun lantas digeser oleh partai X atau koalisi X yang notabene menjadi kompetitor di periode selanjutnya. Tidak tertutup kemungkinan arah pembangunan berbelok. Katakanlah dari yang mulanya pro-investasi menjadi proteksi. Atau, dari yang awalnya pro-pertumbuhan (pro-growth) menjadi pro-pemerataan (pro-equality). Sederhananya, logika yang menempatkan MPR sebagai penjaga arah pembangunan sehingga dapat berkelanjutan justru berpotensi ditabrak MPR sendiri manakala tidak ada jaminan suatu partai atau koalisi partai akan terus mendominasi di parlemen.  Alhasil, perkara ketidakmenentuan arah pembangunan yang dirasakan sebagian pihak kiranya lebih membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua lembaga negara untuk mempertahankan yang baik dan memperbaiki yang buruk. Ini tidak terbatas hanya bagi eksekutif atau legislatif. Termasuk yudikatif dan seluruh lembaga penunjang (auxiliary state organs). Ini pun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Wallahu a’lam bisshawab. (*)  *) Dosen di Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya; penulis buku ’’Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia’’

MPR, GBHN, dan Kegamangan Presidensial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/survei-index-elektabilitas-pdip-turun-parpol-baru-naik_m_.jpg" alt="PDIP. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PDIP. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kongres V PDIP di Bali sudah selesai. Tetapi ada persoalan setelah hajatan besar partai berwarna merah tersebut. Politikus PDI Perjuangan Dewi Tanjung terpaksa harus melapor ke Polda Metro Jaya.  Dewi Tanjung melaporkan pemilik akun @LisaAmartatara3. Pemilik akun itu menulis di twitter, "Kongres PDIP di Bali membawa berkah. Setidaknya, untuk para PSK (penjaja seks komersial). Para wanita malam itu mendapatkan rupiah lebih banyak dibanding hari biasa, karena banyaknya penggembira dan utusan kongres PDIP yang melakukan transaksi." tulis akun @LisaAmartatara3.  Cuitan itu membuat kader PDIP gerah dan melapor ke polisi. "Hari ini saya dari bandara Bali langsung ke Polda Metro melaporkan akun yang bernama @Lisaamartatara3. Dia menghina partai saya, PDI Perjuangan, dan masyarakat Bali," kata Dewi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (12/8).  Laporan itu tertuang di nomor polisi LP/4952/VIII/2019/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 12 Agustus 2019. Dewi pun membawa bukti-bukti berupa hasil tangkapan layar yang dimasukan ke dalam flashdisk. Dewi merasa tidak terima karena partainya di hina dengan cuitan akun itu.  "Dalam statemen akunnya itu seperti saya bacakan dia mengatakan bahwa kader PDIP memberi berkah yang banyak kepada para PSK di Bali. Terkesan saya melihat dia menghina kader PDIP datang ke Bali untuk melakukan transaksi-transaksi dengan PSK-PSK di sana," tambahnya.  Padahal, kata Dewi, selama Kongres PDIP berjalan para kader tidak keluar dari lokasi acara. Kader pun diberikan sanksi jika mereka ada yang melanggar. "Kader keluar itu langsung ditegur dan dicabut ID dan KTA-nya oleh DPP partai," ucapnya.  Oleh karena itu, Dewi merasa kaget saat kongres berjalan mendadak ramai tersebar unggahan tersebut. "Tadinya saya mau laporin di Bali tapi saya pikir teman-teman di Bali akan melaporkan dan saya juga melaporkan di Jakarta. Jadi akan ada 2 laporan yang dilakukan teman-teman Bali dan Jakarta," lanjutnya.  Dewi menegaskan, pelaporannya ini hanya dibuat untuk pemilik akun yang membuat unggahan.  "Kalau yang dilaporkan terkait twitternya. Ini tulisan dibuat sama dia berbarengan dengan kongres PDIP (saat ini) walaupun dia merepos (berita) dari tahun 2005," tegas Dewi.  Akun tersebut dilaporkan dengan Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik melalui media sosial junto Pasal 45 A ayat (3) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.  Sementara itu, dari penelusuran JawaPos.com di twitter, akun @LisaAmartatara3 sudah tidak bisa ditemukan. Menyisakan sejumlah tangkapan layar yang sudah dibagikan ulang oleh para warganet.  "Kongres PDIP di Bali membawa berkah. Setidaknya, untuk para PSK (penjaja seks komersial). Para wanita malam itu mendapatkan rupiah lebih banyak dibanding hari biasa, karena banyaknya penggembira dan utusan kongres PDIP yang melakukan transaksi," tulis akun @LisaAmartatara3.

Politikus PDIP Lapor Polisi gara-gara Kicauan Berkah PSK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/survei-lsi-pemilih-islam-di-pdip-makin-menurun_m_.jpg" alt="Megawati Soekarnoputri bakal kembali menjadi orang nomor satu di PDIP karena dia adalah calon tunggal untuk ketua umum partai berlambang banteng moncong putih itu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Megawati Soekarnoputri bakal kembali menjadi orang nomor satu di PDIP karena dia adalah calon tunggal untuk ketua umum partai berlambang banteng moncong putih itu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kongres V PDIP melahirkan 23 rekomendasi dan sikap politik. Salah satunya ialah mendorong amandemen terbatas pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.  Tujuannya, MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan bernegara.  Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Hasto, MPR sebagai lembaga permusyawaratan harus menetapkan haluan negara, yaitu berupa GBHN. Alasannya: agar laju pembangunan tidak berjalan sporadis. "Seakan-akan tidak ada direction (arahan, Red) dalam pemerintahan. Visi-misi apa yang harus dituju. Tanpa GBHN dalam jangka panjang, tidak mungkin," kata Hasto kemarin (11/8).  Haluan tersebut harus diikuti seluruh lembaga negara. Termasuk presiden dan lembaga negara lainnya. Saat ini, lanjut Hasto, dalam menjalankan agenda pemerintahan, presiden cenderung tidak digerakkan visi dan misi. Lebih pada agenda jangka pendek selama lima tahun. Konsekuensinya, jika presiden-wakil presiden berganti, arah pembangunan dan kebijakan juga berganti.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jelang-Kongres-V-PDIP-Di-Bali-Dery-Ridwansah-4-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Meski MPR jadi lembaga tertinggi negara, lanjut Hasto, itu tidak berarti presiden dipilih lagi oleh MPR. PDIP setuju jika presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, basis legitimasinya menjadi lebih kuat. "Presiden bukan mandataris MPR. Agar legitimasi kuat, presiden tetap dipilih secara langsung," tuturnya.  Hasto menganalogikan pentingnya GBHN dengan kepemimpinan Tri Rismaharini. Sebagai wali kota Surabaya sepuluh tahun, Risma -sapaan Tri Rismaharini- dinilai berhasil mengembangkan konsep smart city dengan taman kota yang asri. Menurut Hasto, keberhasilan itu lebih disebabkan manajerial kepemimpinan Risma sebagai wali kota. "Tetapi, saat nanti Bu Risma tidak menjabat lagi, siapa yang menjamin Surabaya akan tetap asri? Nah, inilah pentingnya haluan itu," tandasnya.  Di sisi lain, rencana PDIP yang ingin menghidupkan kembali GBHN mulai menuai pro dan kontra. Pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat, penerapan GBHN tidak memiliki urgensi kuat untuk diberlakukan. Menurut dia, tidak ada jaminan GBHN bisa dijalankan atau dipatuhi. "Kalau presiden punya agenda dan kebijakan lain bagaimana nanti? Apakah presiden akan kena sanksi?" tanya dia.  Jika tidak ada sanksi pidana atau politik ke presiden, Refly pesimistis GBHN bisa dijalankan. Sebab, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pasti memiliki kebijakan sendiri untuk memenuhi janji politiknya. "Lalu urgensinya apa?" ujarnya.  Jika GBHN dihidupkan lagi, terang Refly, sudah otomatis MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Dengan begitu, muncul kekhawatiran presiden akan menjadi lembaga bawahan MPR.

Rekomendasi Kongres V PDIP: Ingin Hidupkan Lagi GBHN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Mega-jokowi-Raka-Denny.jpg" alt="Wapres Jusuf Kalla, Presiden Joko Widodo, Ketum Megawati Soekarnoputri, Wapres Terpilih Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla, Presiden Joko Widodo, Ketum Megawati Soekarnoputri, Wapres Terpilih Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kejutan mewarnai daftar pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2019-2024. Salah satunya, munculnya nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai ketua DPP bidang kebudayaan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melantik pengurus baru yang sekaligus menandai berakhirnya rangkaian Kongres V PDIP di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, kemarin (10/8).  Struktur baru itu tetap berisi 27 pengurus. Terdiri atas ketua umum, sekretaris jenderal (Sekjen) dan 3 wakil Sekjen, bendahara dan 2 wakil bendahara, serta 19 ketua bidang. Masuknya Risma sudah pasti dengan pertimbangan matang. "Dengan kiprahnya sebagai wali kota dua periode, Bu Risma kami harapkan bisa mencari solusi ancaman kebudayaan," kata Megawati.  Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menyampaikan, Risma terbukti sebagai kader yang bagus. Keberhasilan Risma sebagai wali kota, papar dia, bisa memberikan pengaruh positif. Risma diharapkan ikut mengatasi masalah kebudayaan yang bisa mengancam persatuan.  "Karena persoalan-persoalan intoleransi ancaman perpecahan bangsa. Salah satu caranya bisa dengan pendekatan kebudayaan," papar Djarot.  Risma mengaku tak tahu akan mendapat kepercayaan tersebut. Posisinya di Surabaya. Sekitar pukul 11.00, dia mengadakan konferensi pers tentang Yayasan Kas Pembangunan (YKP) di ruang kerjanya. Saat awak media meminta konfirmasi tentang jabatan barunya tersebut, Risma kaget. "Arek-arek iki senengane kok ndisiki kerso," ujar Risma.  Namun, begitu disodori struktur lengkap DPP PDIP mulai ketua umum hingga bendahara, Risma baru percaya. "Opo, dadi opo? Kebudayaan? Eh, iyo e," ujar Risma yang mengenakan baju batik dominan merah dengan nada terperanjat. Risma memang menghadiri kongres di Bali saat pembukaan Kamis (8/8), tapi langsung pulang malamnya.  Risma menjadi kader PDIP sejak 2015, saat hendak maju dalam pilwali untuk periode kedua. Tapi, dia pun belum pernah mendapatkan posisi di DPC maupun DPD. "Aku kan belum pernah menjadi pengurus partai juga. Jadi, belajar lah, nanti dilihat," ungkap Risma. Dia tidak mau bila penunjukan dirinya sebagai ketua DPP itu sekadar formalitas. "Aku ndak mau cuma ditulis aja, ndak mau. Makanya, nanti coba tak pelajari sampai di mana," imbuh dia.  Masuknya nama Risma itu memunculkan spekulasi bahwa dia sedang disiapkan untuk posisi yang lebih tinggi. Kabarnya, jika bukan menteri, Risma nanti diplot untuk perebutan jabatan DKI-1. "Tapi, semuanya masih menunggu perkembangan dulu," ucap sebuah sumber di internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Tri-Rismaharini-Puguh.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)  Kejutan lain adalah tergusurnya Bambang D.H. beserta lima pengurus lama dari struktur DPP. Sebelumnya, mantan wali kota Surabaya itu menjabat ketua DPP bidang badan pemenangan pemilu. Posisi itu digantikan oleh anggota DPR dari Jawa Tengah Bambang Wuryanto. Suami Dyah Katarina tersebut tidak kaget dengan keputusan itu. "Biasa gantian. Aku nyantai ae kok," kata Bambang, lalu tertawa, saat dihubungi kemarin.  Saat ditanya soal hal itu, Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sotarduga menyatakan tidak mengetahui alasan terpentalnya Bambang D.H.  Menurut dia, itu adalah kewenangan penuh Megawati sebagai Ketum PDIP. Apalagi, presiden ke-5 RI tersebut didaulat sebagai formatur tunggal kongres sehingga berhak memberhentikan dan mengangkat kader.  "Tentu semuanya kembali ke Bu Ketua (Megawati, Red). Tapi, kalau misalnya Anda berprestasi, masak bos Anda tidak memperhatikan," ujarnya, memberikan analogi.  Selain Bambang D.H., ada lima nama pengurus lama yang tidak masuk struktur baru. Salah satunya Trimedya Panjaitan. Jabatan lamanya sebagai ketua DPP bidang hukum, HAM, dan perundang-undangan digantikan oleh Yasonna H. Laoly. Politikus yang juga menjabat menteri hukum dan HAM di kabinet Jokowi-JK itu diharapkan mampu berperan besar dalam bidang hukum dan perundang-undangan.  Dia mengaku tak pernah mengejar jabatan. Apa pun tugas dari partai bakal dia jalankan. Yang penting bagi dia, bagaimana kader bisa melaksanakan misi partai. Nama lain yang menarik perhatian dalam struktur itu adalah Prananda Prabowo. Anak kandung Megawati itu kembali dipercaya untuk memegang jabatan ketua bidang UMKM, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Dalam nomenklatur DPP PDIP sebelumnya, tidak ada istilah ekonomi digital.  "Memang ini penambahan. Karena Mas Prananda ahli di bidang itu," ujar Djarot.  Menurut Djarot, Prananda tepat untuk jabatan itu karena memahami hal-hal yang terkait dengan sistem dan big data serta terbiasa berurusan dengan teknologi. Semangatnya, tambah Djarot, PDIP akan menjadi partai pelopor yang modern. Sehingga ke depan akan berbasis digitalisasi partai itu. Termasuk juga membuat program untuk perekrutan kader baru. "Mas Prananda sosok yang tepat di bidang itu," tutur mantan wali kota Blitar tersebut. <h3>Pemilu Serentak Beban Berat Penyelenggara</h3> Kongres V PDIP melahirkan 23 rekomendasi dan sikap politik. Salah satu yang menarik perhatian adalah rekomendasi agar pemilu serentak yang diterapkan 2019 dihapus. Diatur ulang dengan memisahkan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).  Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Arief Wibowo menyampaikan, untuk mengatur ulang sistem pemilu, dibutuhkan perubahan undang-undang. Baik Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun UU 2/2011 tentang Partai Politik (Parpol). ''Revisi UU Pemilu dan UU Parpol adalah fokus kami di parlemen nanti,'' kata Arief Wibowo di lokasi kongres PDIP kemarin.  Revisi dua undang-undang tersebut akan menjadi fokus DPR periode 2019-2024. Dengan demikian, sistem baru pemilu itu bisa ditetapkan di Pemilu 2024. ''Kami akan lobi fraksi lain agar sejalan dengan pandangan PDIP,'' ujar Arief.  Menurut dia, perubahan sistem pemilu penting dilakukan. Sebab, pelaksanaan Pemilu 2019 dinilai sangat memberatkan. Termasuk bagi partai politik sebagai peserta dan penyelenggara pemilu serta pembiayaan. ''Pemilu serentak adalah beban berat bagi penyelenggara pemilu,'' urainya.  Menurut dia, asas pelaksanaan pemilu harus sederhana dan memudahkan pemilih. Serta harus berbiaya murah. ''Kalau kita merujuk pada asas pemilu yang demokratis, memang tidak bisa yang kompleksitasnya tinggi. Bebannya berat. Bukan saja bagi penyelenggara dan parpol, tapi juga untuk pemilih,'' paparnya.  Meski demikian, PDIP mengusulkan pemilu tetap dilakukan pada tahun yang sama. Yaitu, mulai 2024. Namun, ada tahapan yang memisahkan. Tahap pertama yang dipilih adalah presiden dan anggota DPD. Berikutnya, dalam rentang waktu tiga bulan, memilih anggota DPR, DPRD provinsi, sampai DPRD kabupaten/kota. Tahap terakhir adalah memilih kepala daerah secara serentak. ''Jadi, dalam setahun, memungkinkan kita mencoblos tiga kali,'' ujarnya.

Dari Kongres V PDIP: 23 Rekomendasi dan Kagetnya Risma Masuk DPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Kongres-PDIP.jpeg" alt="Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai (Situation Room) PDI Perjuangan, Muhammad Prananda Prabowo menandatangani buku. (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai (Situation Room) PDI Perjuangan, Muhammad Prananda Prabowo menandatangani buku. (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai (Situation Room) PDI Perjuangan Muhammad Prananda Prabowo mengucapkan terima kasih kepada media massa. Ucapan terima kasih itu sebagai bentuk apresiasi kepada media yang telah menyebarkan informasi mengenai Kongres V PDIP.  Berita-berita terkait kongres itu menjawab teka-teki sikap PDIP ke depan dalam mengawal pemerintahan selama  lima tahun  mendatang.  Hal itu disampaikan oleh Prananda usai penutupan kongres V PDI Perjuangan, di tengah kesibukan dan situasi yang crowded karena kader berebut untuk menyalami dirinya dan para pengurus pusat partai lainnya. Mas Nanan, begitu dia akrab disapa, terlihat sabar selama prosesi ucapan selamat dari ratusan kader yang menyalami. Semua mengajaknya berswafoto.  Salah satunya adalah Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus, Achmad Yusuf R. Setelah salaman dan swafoto, Ahmad menyodorkan dua buku yang disiapkan Mas Nanan menjadi materi bagi seluruh peserta dan utusan kongres. "Merdeka!! Untuk Achmad Yusuf R, Solid bergerak untuk mewujudkan Indonesia Raya."  Begitulah goresan tulisan tangannya pada kover dalam buku yang berjudul Dedication of Life dan Ada Bung Karno Bersama Kita. "Saya yakin Mas Nanan mau meneken 2 buku ini. Buat dibaca dan kenang-kenangan dari Kongres," ucap Achmad.  Usai meneken buku itu, sejumlah awak media menghampiri Prananda dan meminta waktu untuk wawancara. Saat itulah Prananda menjawab pertanyaan seputar kongres. Dia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pewarta yang meliput Kongres V PDIP.  "Kami mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media dan untuk itu saya akan menyerahkan suvenir bahan-bahan yang dipergunakan jadi materi kongres," kata Mas Nanan.  Cucu Bung Karno itu lalu berjanji memberikan suvenir kongres berupa sejumlah buku dan karya lainnya mengenai Pancasila dan sejarah kepartaian. Oleh-oleh tersebut sebenarnya juga diterima oleh ribuan utusan daerah PDI Perjuangan yang menjadi peserta kongres.  Mas Nanan sempat ditanya wartawan terkait tanggapannya soal penugasan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada dirinya. Yakni sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang UMKM, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Termasuk tanggapannya soal struktur keseluruhan DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024.  Baginya, apapun jabatannya, seluruh kader PDI Perjuangan diwajibkan untuk benar-benar bekerja keras mewujudkan prinsip partai pelopor. Kader PDI Perjuangan harus menjadi kader partai pelopor.  "Pada prinsipnya, secara keseluruhan kami sebagai partai pelopor itu akan solid bergerak untuk mewujudkan Indonesia Raya," kata Mas Nanan.  Untuk diketahui, PDI Perjuangan melaksanakan Kongres V dari 8 Agustus hingga 10 Agustus. Kongres menghasilkan keputusan Megawati Soekarnoputri terus memimpin partai hingga 2024 mendatang, struktur dewan pimpinan pusat terbaru, hingga berbagai rekomendasi yang berintikan pada visi partai untuk solid bergerak dengan Pancasila sebagai bintang penuntun demi Indonesia Raya.  Rangkaian kegiatan kongres sebenarnya belum berakhir. Sebab esok hari (11/8), PDI Perjuangan menggelar salat ied sekaligus memotong hewan kurban dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha.

Ucapan Terima Kasih Prananda Prabowo ke Media Massa Usai Kongres PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Penyerahan-hewan-kurban-pdip-bali-Istimewa.jpg" alt="Pengurus PDIP menyerahkan 30 ekor kambing untuk ibadah kurban pada Idul Adha 1440 H di Sanur, Bali. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengurus PDIP menyerahkan 30 ekor kambing untuk ibadah kurban pada Idul Adha 1440 H di Sanur, Bali. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kongres V PDIP di Bali yang berakhir pada Minggu (11/8) ditutup dengan salat Id. Salat Idul Adha itu digelar di Masjid Al-Ihsaan Grand Inna Beach, Bali.  Setelah salat id dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang ditandai dengan penyerahan secara simbolis dari DPP PDIP kepada umat muslim di Sanur, Bali. Ada 30 ekor kambing diserahkan untuk umat muslim setempat oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut.  Penyerahan itu diikuti oleh Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidajat, Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (TME) Hamka Haq, Ketua DPP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah; dan Ketua DPP Bidang Industri, Tenaga Kerja, dan Jaminan Sosial Nusyirwan Soejono.  "Atas nama DPP PDI Perjuangan dan Ibu Ketua Umum kami menyerahkan kambing untuk kurban," ujar Hamka Haq kepada panitia usai salat id. Selanjutnya dilakukan doa bersama di dalam masjid. Setetalah itu mereka menuju ke depan masjid untuk penyerahan.  Djarot sebelum prosesi penyerahan hewan kurban juga memberikan bantuan dana kepada sejumlah pihak. "Sekaligus menyerahkan 30 ekor kambing. Yang diserahkan secara simbolis 5 ekor," jelas Djarot.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jelang-Kongres-V-PDIP-Di-Bali-Dery-Ridwansah-7-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Peserta Salat Idul Adha yang hadir diperkirakan sekitar lebih dari 1.000 orang yang terdiri atas peserta Kongres Kongres V PDIP, umat Islam sekitar Denpasar, serta unsur MUI, NU, dan Muhammadiyah Bali.  Sementara yang bertindak sebagai Imam dan khatib adalah Maimun Noer (khotib syuriah NU Provinsi Bali). Khotbahnya bertemakan "merajut kebersamaan dalam keberagaman untuk menjadi ihsan muttaqin."  Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihak PDIP memang sengaja melaksanakan Idul Adha 1440 Hijriah secara khusus usai pelaksanaan kongres. Salat Id digelar di Masjid Al-Ihsaan, Sanur.  "Semangat Idul Adha digelorakan menjadi semangat berkurban, dan berdedikasi bagi rakyat, bangsa dan negara Indonesia," kata Hasto.  Tradisi Salat Id dalam rangka hari raya Idul Adha juga terus berjalan di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta. Suatu tradisi yang telah berlangsung lama. Sebab warga masyarakat sekitar lokasi kantor partai menyatu dengan kader-kader PDIP yang dikoordinir oleh Baitul Muslimin Indonesia.  "Di lokasi dilaksanakannya Salat Ied tersebut sekarang sedang dibangun Masjid At Taufiq," tuturnya.‎

Kongres V PDIP Ditutup dengan Salat Id

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Megawati-kepal-raka-denny.jpg" alt="Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).--raka denny/jawapos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).--raka denny/jawapos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengeluhkan kelakuan beberapa kadernya yang tidak disiplin dalam kongres partainya yang ke-5. Padahal ia  sudah mengingatkan kepada para kedernya untuk disiplin dalam mengikuti kegiatan di hajatan akbar partai bernuansa merah ini.  "Mulutku belum nutup berapa jam udah laporan melanggar peraturan disiplin partai karena pada mejeng di pantai. Ya Allah, anak buahku,"‎ ujar Megawati dalam pidatonya di Grand Inna Beach Hotel, Sabtu (10/8).  Bahkan Megawati mengeluhkan salah satu kadernya Anggota Komisi VI DPR, Nyoman Dhamantra yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal di arena kongres ini, ia sudah mewanti-wanti agar para kadernya tidak melakukan perbuatan melawan hukum.  "Kalian duduk enak-enak gini, ya sebel dong saya kalau disuruh disiplin saja masih aja kejadian," tegasnya.  Megawati pun mengatakan akan menindak tegas kepada para kadernya yang tidak taat pada aturan. "Kalau mau dipecat, pada nangis. Kalau ini alasannya 1.001 kata. Aduh, saudara-saudara ini mau jadi apa ya," pungkasnya.  Sebelumnya, ‎Ketua Pelaksana Kongres V PDIP, Wayan Koster mentatakan 60 kader PDIP diberikan sanksi karena melakukan pelanggaran tidak memakai tanda pengenal yang bukan miliknya. Wayan juga menambahkan, ada tiga kader PDIP lain mendapatkan sanksi berat karena terbukti menggunakan tanda pengenal yang bukan miliknya. Mereka semua dicopot dari jabatannya.  "Ada dari Kalimantan dan Jambi yang dibebastugaskan dari jabatan," katanya sekaligus menegaskan bahwa semua kader harus tetap tertib di acara kongres.

Megawati Kesal Banyak Kader PDIP Bolos Lari ke Pantai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Megawati-raka-deny.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati, saat Kongres V digelar di Bali, Kamis (8/8). (RAKA DENNY /JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati, saat Kongres V digelar di Bali, Kamis (8/8). (RAKA DENNY /JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri resmi menutup hajatan Kongres V di Bali. Dalam sambutannya, Megawati mengatakan ‎hajatan akbar ini merupakan suatu tonggak sejarah baru PDIP untuk semakin meneguhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara.  "Sekaligus sebagai bintang penuntun bagi seluruh gerak dan langkah kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Megawati dalam pidatonya di Grand Beach, Bali, Sabtu (10/8).  Megawati juga meminta kepada seluruh kader untuk memiliki rasa karsa atau kekuatan jiwa. Hal ini dia sebut dengan Tri Karsa. Pertama adalah berjuang terus untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Kemudian kedua, ‎berjuang untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman perencanaan pembangunan di segala bidang kehidupan. Baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, maupun bidang lingkungan hidup dalam politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan.  Ketiga atau terakhir, para kedernya untuk berjuang menjadikan Pancasila hidup dan menghidupi rakyat dalam lima bidang prioritas. Bidang sandang-pangan-papan, pendidikan, tenaga kerja dan jaminan sosial, infrastuktur, dan lingkungan hidup.  "‎Dan yang paling utama dalam bidang agama, kepercayaan, mental spiritual dan kebudayaan," ungkapnya.  Terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengemukakan 23 sikap politik partai berlogo kepala banteng ini. 23 sikap politik tersebut memiliki makna besar. "Jadi untuk dua kali kemenangan, dan menuju ke kemenangan ketiga," kata Hasto.  ‎23 Sikap Politik PDIP  1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia bersifat final dan mengikat.  2. Pancasila sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  3. Pancasila sebagai pedoman dalam merumuskan rencana pembangunan, keputusan kebijakan pembangunan, implementasi kebijakan pembangunan dan dalam pengawasan atas dijalankannya kebijakan pembangunan.  4. Pancasila harus dapat diwujudkan dalam bentuk tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicapai melalui kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada  penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terencana, terarah, dan terukur.  5. Pancasila diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan, sebagai upaya membumikan Pancasila untuk mencapai Indonesia yang ber-Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.  6. Negara wajib memantapkan Politik Hukum nasional untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dengan menjadikan norma dasar (grundnorm) Pancasila sebagai parameter pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  7. Demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional perlu dilakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.  8. Negara wajib membentuk sistem pertahanan nasional yang kuat dalam menghadapi ancaman infiltrasi paham, ideologi, kekuatan global sehingga keamanan nasional, ketenangan Rakyat dan keutuhan Negara dapat terukur dan terwujud, serta membangun sistem keamanan nasional yang mampu mengatur kerjasama semua kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman keamanan nasional yang bersifat luar biasa seperti serangan terorisme, kerusuhan, dan bencana alam.  9. Negara wajib mendukung pemberantasan tindakan kriminal yang menjadikan anak dan perempuan sebagai objek eksploitasi di dunia kerja, dan objek transaksi dalam masalah kejahatan perdagangan manusia (human trafficking), baik di dalam negeri maupun lintas negara.  10. Negara wajib menegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada para pelaku korupsi, sehingga menimbulkan efek jera bukan hanya bagi pelaku korupsi tetapi juga potensi-potensi calon-calon koruptor yang ada di semua jajaran dan semua tingkatan penyelenggara Negara.  11. Negara wajib menyusun rencana pembangunan nasional dengan semangat Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitutional UUD NRI 1945, serta melakukan koreksi terhadap kebijakan dan ketentuan peraturan-perundangan yang tidak sesuai, dan perlu menyusun konsepsi  Sistem Ekonomi Gotong-Royong yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan cita-cita kemerdekaan (kedaulatan).  12. Negara wajib terus mengembangkan perekonomian nasional yang mewujudkan kedaulatan ekonomi dan menghindari terjadinya berbagai ketimpangan struktural yang menjadi sumber ketidakadilan sosial-ekonomi dengan mengembangkan program untuk meningkatkan penguasaan dan pemilikan aset ekonomi, dan akses modal serta pasar kepada pelaku ekonomi kerakyatan.  13. Negara wajib mengelola keuangan negara untuk pemenuhan hak-hak dasar Rakyat, dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja publik lebih besar daripada belanja aparatur.  14. Negara wajib memberikan jaminan sosial bagi seluruh warga negara, sesuai perintah UU SJSN dan UU BPJS, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.  15. Negara wajib menjamin kelestarian lingkungan dengan memastikan pembangunan yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung serta baku mutu lingkungan hidup, serta memenuhi  komitmennya terhadap mitigasi perubahan iklim dengan mencegah degradasi hutan, restorasi lahan gambut dan pengembangan energi baru dan terbarukan.  16. Negara wajib menjadi pelopor gerakan Revolusi Mental dan menjadikannya sebagai “Gerakan Hidup Baru” melalui perubahan cara berfikir, cara kerja, dan cara berperilaku yang memperkuat kedaulatan, meningkatkan kemandirian dan meneguhkan kepribadian dalam kebudayaan nasional, serta menjadi pelopor dan pendorong perubahan pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat agar berorientasi pada kemajuan dan pengayaan keanekaragaman budaya dalam bingkai persatuan nasional.  17. Negara wajib mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 untuk meningkatkan kualitas pendidikan keilmuan dan karakter yang dilandaskan kepada nilai-nilai Pancasila.  18. Negara wajib memfasilitasi Perguruan Tinggi sebagai pusat keunggulan (centre of excellence) di setiap wilayah dengan mengembangkan potensi lokal dan kekhasan budaya, inovasi sains dan teknologi untuk memecahkan berbagai persoalan masyarakat.  19. Negara wajib menjaga persatuan nasional yang dibangun atas dasar keanekaragaman ekspresi kebudayaaan nasional dan diperkaya oleh interaksi inklusif antarbudaya yang ada di Indonesia, serta mengintensifkan interaksi dan gotong-royong antarkelompok budaya di masyarakat agar menghadirkan pengalaman konkrit atas keanekaragaman budaya dalam bingkai persatuan nasional.  20. Melakukan penguatan advokasi, preventif, promotif dan langkah aksi nyata untuk menekan gizi buruk dan gizi kurang pada balita serta menekan status gizi pendek (stunting), proporsi berat badan lebih balita maupun obesitas pada masyarakat dewasa, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya imunisasi secara lengkap dengan melibatkan tokoh masyarakat (termasuk agama) dan institusi pendidikan.  21. Melakukan pencegahan, penanganan dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku peredaran narkotika tanpa pandang bulu, pencegahan terhadap HIV-AIDS, penanganan dan perlindungan terhadap Orang Dengan HIV-AIDS serta melakukan pemerataan sosialisasi terapi ARV (terapi bagi ODHA).  22. Negara wajib mengembangkan sistem pemilu dan kepartaian yang sejalan dengan terwujudnya sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Oleh karena itu upaya menciptakan sistem pemilu dan kepartaian yang sederhana melalui pengaturan secara demokratik, efisien, dan efektif mutlak diperlukan.  23. Negara wajib memberikan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual termasuk keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya, serta mendorong hasil penelitian dan inovasi oleh warga negara Indonesia untuk mendapatkan Hak Paten dengan prosedur yang mudah, cepat dan murah.‎

PDIP Gelorakan Semangat Tri Karsa dan Serukan 23 Sikap Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/survei-index-elektabilitas-pdip-turun-parpol-baru-naik_m_.jpg" alt="PDIP. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PDIP. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah rekomendasi penting muncul dalam Kongres V PDIP di Bali. Kemarin (9/7) komisi IV yang menangani persoalan kepemiluan menelurkan sejumlah keputusan dalam rapat pleno.  Salah satunya terkait dengan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold (PT) dalam Pemilu 2024.  PDIP merekomendasikan kenaikan PT. Yaitu, dari 4 persen pada Pemilu 2019 menjadi 5 persen pada Pemilu 2024. Bahkan, sistem PT tidak hanya berlaku untuk perolehan kursi DPR, tetapi juga diusulkan untuk DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota. ''Kami usul PT nasional 5 persen, DPRD provinsi 4 persen, dan DPRD kabupaten/kota 3 persen,'' kata kader PDIP Arief Wibowo di arena Kongres V PDIP di Bali kemarin.  Pertimbangannya, sistem presidensial tidak cocok dengan multipartai. Sebab, sistem tersebut bisa menciptakan demokrasi yang tidak stabil. Karena itu, keterwakilannya harus dikuatkan dengan pemberlakuan PT yang berjenjang.  PT memang terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Pada Pemilu 2009, PT ditetapkan 2,5 persen. Pada 2014 menjadi 3 persen dan Pemilu 2019 meningkat lagi menjadi 4 persen. Nah, kini PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019 mengusulkan PT dinaikkan lagi menjadi 5 persen. ''Ini penting untuk penguatan demokrasi ke depan,'' paparnya.  Rekomendasi lain berupa pemisahan pelaksanaan pilpres, pileg, dan pilkada. PDIP merekomendasikan agar pemilu dibagi menjadi tiga. Pemilihan capres-cawapres digabung dengan pemilihan anggota DPD. Berikutnya pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digabung menjadi satu.  Lalu, yang terakhir adalah pemilihan kepala daerah serentak. Jika rekomendasi itu disetujui, bukan tidak mungkin masyarakat akan mencoblos sampai tiga kali dalam setahun. ''Ini untuk efisiensi dan memudahkan pemilihan,'' kata Arief.  Dia menyampaikan, PDIP berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Pilpres dan pileg yang digelar serentak membuat banyak pihak kewalahan. Baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat pemilih. Belum lagi memakan anggaran yang besar. ''Padahal, prinsip pemilu itu harus dimudahkan,'' imbuh anggota DPR tersebut.  Rekomendasi lain berupa jumlah alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil). Untuk DPR, jumlah kursi per dapil dialokasikan 3-8 kursi. Sementara alokasi kursi untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota mencapai 3-10 kursi per dapil. Pada Pemilu 2019 lalu, alokasi kursi per dapil mencapai 3-10 kursi. Itu merata untuk DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.  Sementara itu, hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto sedang hangat-hangatnya. Saat Prabowo tidak berada di arena kongres PDIP pun, Megawati masih bisa mengekspresikan hubungan harmonisnya dengan ketua umum Partai Gerindra tersebut. Itu terlihat saat tadi malam (9/8) Megawati meninjau pameran foto di lobi Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, tempat berlangsungnya Kongres V PDIP 2019.  Sebanyak 25 foto yang dipamerkan tidak luput dari pandangannya. Setelah Megawati puas melirik foto satu per satu, wartawan bertanya tentang mana foto favorit presiden ke-5 RI itu. Megawati langsung menunjuk foto yang dipajang di bagian bawah.  Cukup lama Mega -sapaan Megawati- menunjuk foto tersebut sambil mengembangkan senyum ceria. Rupanya itulah foto dirinya bersama Prabowo. Momen tersebut diambil ketika Mega menjamu Prabowo makan siang di kediamannya di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, 24 Juli lalu.  Dalam foto itu keduanya tersenyum lepas. Prabowo tampak memegang perut, menandakan kenyang dan sangat menikmati masakan Mega. Sementara Mega tertawa lepas melihat ke arah Prabowo. "Ini foto favorit saya," kata Mega sambil menunjuk foto berukuran 45 x 60 cm tersebut.  "Kenapa pilih foto itu, Bu?" tanya wartawan. "Karena Pak Prabowo menunjukkan perutnya. Kan katanya kenyang," jawab Megawati. "Nasi goreng buatan Ibu enak ya?" tanya wartawan lagi. "Ya tidak tahu saya," ucap Mega.  "Ibu kelihatan lepas banget ekspresinya di foto itu," komentar wartawan lagi. "Yang mana? Yang di foto itu? Soalnya ya saya senang saja," jawab Mega, lalu tersenyum.  Pameran foto bertema "Kepemimpinan dan Kerakyatan Bersama PDI Perjuangan" itu adalah hasil karya pewarta foto. Sebanyak 25 foto dipamerkan setelah diseleksi dari 300 foto yang terkumpul.  Pengamat politik Indo Barometer M. Qodari menyampaikan, itu adalah sinyal kuat kedekatan Prabowo-Megawati. Tidak hanya akrab secara personal, tapi bisa juga diterjemahkan dalam hubungan politik yang saling mendukung satu sama lain. "Bukan tidak mungkin nanti Prabowo akan menjalin koalisi dengan calon yang diusung PDIP," katanya saat ditemui di lokasi kongres PDIP di Bali.  Dukungan tersebut, jelas Qodari, bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk kerja sama di parlemen, kerja sama di pilkada 2020, hingga koalisi di Pilpres 2024.  Saat ini Megawati dinilai sebagai godmother bidang politik. "Sehingga wajar kalau kemudian Prabowo merapat ke Megawati," ujarnya.  Di sisi lain, tambah Qodari, saat ini sosok yang paling potensial untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 adalah Prabowo. Karena itu, Gerindra harus menjalin hubungan harmonis dengan PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019. Sinyal tersebut juga dilontarkan Mega langsung saat menyampaikan pidato politiknya Kamis lalu (8/8).  "Kalau nanti (ingin maju capres 2024, Red) nggak tahu kapan. Tolong deketin saya ya, Mas Bowo (Prabowo, Red)," seloroh Megawati yang disambut tepuk tangan para peserta kongres.  Menurut Qodari, nasib Prabowo sebagai capres sangat bergantung nanti pada 2022 atau 2023. Biasanya dua atau satu tahun menjelang pilpres akan muncul sosok alternatif. Pola itu mirip dengan saat kemunculan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2014. "Jangan lupa, saat ini Prabowo adalah capres terkuat kedua setelah Jokowi. Apakah nanti ada yang muncul selain Prabowo, kita tunggu saja," imbuhnya.  Sementara itu, hari ini agenda Kongres V PDIP memasuki hari terakhir. Megawati akan mengumumkan dan melantik struktur pengurus DPP PDIP periode 2019-2024. Mega menyusun sendiri daftar personalia kepengurusan DPP. Sebab, oleh kongres dia didapuk sebagai formatur tunggal. "Ketua umum terpilih sedang menyusun daftar personalia struktur DPP. Besok (hari ini, Red) akan dilantik," kata Ketua Sidang Kongres V PDIP I Wayan Koster.  Siapa yang akan duduk dalam kepengurusan DPP lima tahun mendatang, terang Wayan, sangat bergantung pada keputusan Mega. Struktur DPP PDIP 2019-2024 pun tidak akan berubah.

Rekomendasi Kongres V PDIP: Minta Pemilu Serentak Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Megawati-kepal-raka-denny.jpg" alt="Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).--raka denny/jawapos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).--raka denny/jawapos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan sanksi kepada 60 kadernya di hajatan Kongres V di Bali. Ketua Pelaksana Kongres V PDIP, Wayan Koster mengatakan, sanksi diberikan lantaran kader-kader tersebut melakukan pelanggaran indisipliner.  "Ada sekitar 60 orang yang tidak disiplin ikuti jadwal acara kongres, baik sidang komisi, maupun sidang paripurna," kata Wayan Koster di Grand Inna Bali Beach Hotel, Jumat (9/8) malam.  Wayan Koster menambahkan, partai juga memberikan sanksi berat kepada tiga kader lantaran terbukti mengenakan tanda pengenal bukan miliknya. Ketiganya merupakan pimpinan DPC. Sanksi yang diberikan berupa pencopotan jabatan.  "Ada dari Kalimantan, Jambi, atau mana lupa tadi ada tiga dibebastugaskan dari jabatan," katanya.  Wayan Koster mengatakan, pemberian sanksi tersebut merupakan arahan langsung dari sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, Megawati menginginkan semua kadernya disiplin dalam mengikuti semua acara di Kongres V PDIP.  "Supaya menjadi kader yang disiplin dan tertib dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian. Ini kan Kongres. Datang ke Bali mengikuti arahan Ibu Ketua Umum," ungkapnya.  Menurut Koster, hajatan akbar PDIP bukanlah agenda untuk bersantai dan berlibur para kadernya di Bali. Semua kader harus mengikuti semua rangkaian acara di Kongres V partai berlogo banteng ini.  "Karena datang ke acara Kongres, bukan acara santai-santai. Jadi harus tertib," pungkasnya.

Tak Disiplin, 60 Kader PDIP Diberi sanksi, Tiga Dicopot dari Jabatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kongres V PDIP

Berita Terkini