Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/jenius.jpg" alt="Ilustrasi layanan perbankan Bank BTPN. (Dok Radar Semarang)" /> JawaPos.com - Transformasi Bank BTPN pasca penggabungan (merger) Bank BTPN dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) sejak Februari 2019, kini sudah dapat menjangkau 6 juta nasabah yang tersebar baik di BTPN konvesional maupun BPTN&nbsp;syariah. "Hingga Juni 2024, Bank BTPN memiliki hampir 500 kantor dan ATM yang melayani hampir 6 juta nasabah, sementara BTPN&nbsp;syariah memiliki sekitar 1.600 kantor, ATM, dan mobile marketing syariah," kata Communications and Daya Head Bank BTPN, Andrie Darusman, dikutip Sabtu (24/8). Dengan layanan itu, lanjut dia, memungkinkan Bank BTPN untuk lebih dekat dan memahami kebutuhan nasabah. Di samping itu, OTO Group kini melayani nasabah pembiayaan melalui 417 kantor OTO dan SOF per akhir Juni 2024. Apalagi pada Maret 2024, Bank BTPN mengumumkan akuisisi 51 persen saham OTO Group yang terdiri dari PT Oto Multiartha (OTO) dan PT Summit Oto Finance (SOF) untuk menangkap peluang pertumbuhan pasar pembiayaan kendaraan roda empat dan roda dua di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup pembiayaan bersama, ekspansi ekosistem melalui jaringan cabang Bank BTPN di Indonesia, dan peningkatan sumber daya manusia melalui program pelatihan bersama. Melalui kolaborasi ini, Bank BTPN berharap dapat memperluas basis pelanggan OTO Group dan meningkatkan kualitas kehidupan finansial masyarakat Indonesia. Adapun kinerja keuangan Bank BTPN Semester-I Tahun 2024 di tengah tantangan ekonomi, Bank BTPN terus mengembangkan layanan keuangan yang komprehensif, inovatif, dan berfokus pada keberlanjutan, hingga mencetak kinerja positif sepanjang Januari hingga Juni 2024. Aset Bank BTPN tumbuh 22 persen tahun ke tahun (yoy) menjadi Rp235,8 triliun dan total penyaluran kredit meningkat 19 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp176,2 triliun. Akuisisi Bank BTPN terhadap OTO Group berperan besar terhadap pertumbuhan kredit dan aset. Penyaluran kredit melalui OTO Group digunakan untuk mendukung mobilitas masyarakat Indonesia secara luas. Pendapatan bunga bersih juga naik sebesar 17 persen secara tahunan menjadi hampir Rp7,0 triliun, dengan net interest margin (NIM) naik menjadi 6,41 persen di tengah kondisi suku bunga yang masih tinggi. Ini membuktikan upaya dan inovasi Bank BTPN dalam menghadapi tantangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan signifikan.

Di samping itu, OTO Group kini melayani nasabah pembiayaan melalui 417 kantor OTO dan SOF per akhir Juni 2024.

Pascamerger dengan SMBCI, kini Bank BTPN Layani 6 Juta Nasabah Konvensional dan Syariah

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/Ilustrasi-OJK-4222434501.jpg" alt="Ilustrasi OJK. " /> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan sektor jasa keuangan terjaga stabil. Kinerja industri perbankan per April 2024 tetap resilien, didukung oleh tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas memadai di tengah ketidakpastian global. Anggota Dewan Komisaris/Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menuturkan, tingkat profitabilitas tercatat postif dengan Return of Asset (RoA) perbankan sebesar 2,51 persen dan Net Interest Margin (NIM) sebesar 4,56 persen. Dari sisi permodalan, juga masih relatif tinggi dengan Capital Adequacy Ration (CAR) di posisi 25,99 persen. "Posisi Maret 2024 25,96 persen, menjadi bantalan mitigasi risiko yang solid di tengah kondisi ketidakpastian global," ujar Dian usai rapat dewan komisioner OJK bulanan Senin&nbsp;(10/6). Kinerja intermediasi perbankan, lanjut dia, mengalami peningkatan sebesar Rp 66,05 triliun atau tumbuh 0,91 persen secara bulanan. Adapun secara tahunan, kredit melanjutkan catatan double digit growth sebesar 13,09 persen menjadi Rp 7.310,7 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit Investasi tumbuh tertinggi sebesar 15,69 persen year-on-year (YoY). Secara nominal, penyaluran kredit modal kerja merupakan yang terbanyak mencapai Rp 3.319,15 triliun. Ditinjau dari kepemilikan, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, yang tumbuh sebesar 15,42 persen YoY. Kinerja bank yang moncer diimbangi dengan kualitas kredit yang terjaga. Rasio NPL gross perbankan berada di level 2,33 persen dan net 0,81 persen. "Tren pertumbuhan kredit yang baik ini menunjukkan dukungan dan komitmen perbankan yang tinggi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi," terang Dian. Bursa Karbon Indonesia Pada bursa karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 31 Mei 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mencatat 62 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 608.427 tCO2e. Dengan akumulasi nilai sebesar Rp 36,77 miliar. Rinciannya, transaksi 26,86 persen di pasar reguler; 22,88 persen di pasar negosiasi; dan 50,26 persen di pasar lelang. "Ke depan, potensi bursa karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.765 pendaftar yang tercatat di sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim (SRN PPI) dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan," ujar Inarno. <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/bursa-karbon-indonesia-400688168.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), kemarin Selasa (26/9)." /> PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berhasil menekan emisi karbon dalam proses bisnisnya. Serta mempublikasikan laporan keberlanjutan perusahaan yang mengacu kepada GHG Protocol. Yakni, salah satu standar global yang digunakan banyak lembaga di berbagai negara untuk mengevaluasi kemajuan penerapan program penurunan emisi korporasi. "Kami sudah memiliki roadmap jangka panjang dalam implementasi ESG. Kami juga sudah menjalankan beberapa inisiatif strategi ESG berdasarkan 6 komponen framework bertajuk Become The ESG Champion. Hasilnya, kami telah mencatatkan perhitungan emisi scope 1 sebesar 7.282 ton CO2eq dan scope 2 sebesar 8.964 ton CO2eq dan scope 3 (termasuk financed emission) sebesar 812.347 ton CO2eq," beber Corporate Secretary BTN Ramon Armando kepada Jawa Pos. Alhasil, bank spesialis perumahan itu mendapat penghargaan Transparansi Penurunan Emisi Korporasi Terbaik 2024 kelas Green Elite serta Platinum Plus dari Bumi Global Karbon (BGK) Foundation. Terdapat enam komponen framework BTN dalam mengimplementasikan environment, social, and governance (ESG). Yaitu sustainable finance, climate change and ecosystems, people and community, ESG in the value chain, stakeholder inclusiveness, dan Integrated GRC. Ramon menjelaskan, dari sisi lingkungan, perseroan berkomitmen mengurangi emisi karbon lewat menjalankan transisi energi bersih dan clean banking operation (paperless dan efisiensi energi). Sehingga berkontribusi membantu Indonesia menuju net zero emission (NZE) pada 2060. Secara sosial, BTN meningkatkan porsi talenta wanita dan pegawai disabilitas. Dari sisi governance sustainability, telah membentuk ESG Commitee, Enterprise and ESG Risk Management Division, serta menerapkan kebijakan Cybersecurity, Data Privacy and anti-fraud, anti-corruption dan Whistle Blowing System (WBS). "Kedepannya, akan terus mengharmonisasikan prinsip ESG dengan kebijakan internal," pungkasnya.

Bank BUMN, kata Dian, menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, yang tumbuh sebesar 15,42 persen secara tahunan.

OJK: Kinerja Perbankan Resilien dan Intermediasi Double Digit

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." /> JawaPos.com - Proses konsolidasi perbankan terus berjalan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kini total jumlah perbankan mencatat 107 bank dari sebelumnya mencapai 114 bank. Bank Umum Kategori Usaha (BUKU) I bermodal inti di bawah Rp 1 triliun kini sudah tidak ada lagi.  Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Anung Herlianto mengatakan sampai dengan Maret 2021, jumlah kantor Bank Umum tercatat sekitar 27 ribu dari sebelumnya tercatat sebanyak 34 ribu.  "Ini karena proses digitalisasi. Total 107 bank, menyusut bukan hilang ditutup, tapi ini proses konsolidasi sesuai aturan konsolidasi yang dikeluarkan OJK," jelas Anung terkait konsolidasi perbankan  di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/5).  Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK 03/2020 tentang konsolidasi Bank Umum. Nantinya, bank-bank akan dikategorikan dalam Kategori Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI).  Sementara untuk bank BUKU I sambung Anung, sudah tidak ada lagi alias hilang, karena kategori bank ini sudah naik semua. "Ternyata banyak bank BUKU I yang mampu (modal inti) naik. Kalau tidak mampu bergabung ya ada opsi untuk dijual," katanya.  Saat ini masih ada satu bank dikategori BUKU I, yang saat ini tengah menunggu apakah akan menambah modal atau bergabung dengan bank modal besar.  "Tahun ini minimal modal bank Rp 2 triliun. Saat ini ada 40 bank berlomba memenuhi itu. Aturan OJK tidak untuk mengeleminasi bank tapi memperkuat bank, menghadapi digitalisasi memerlukan modal yang besar," imbuhnya.  Anung mencontohkan, Bank Jago pasca konsolidasi memerlukan modal hingga Rp 8 triliun. Sementara, Neo Bank melakukan konsolidasi dengan Bank Yudha Bhakti, dan BCA mengambil Bank Royal untuk menjadi bank digital.  "OJK tidak ingin ada kegagalan di masa depan. Saat ini kebijakan OJK forward looking mencegah terjadinya kegagalan ke depan," ujar Anung.  Diakui Anung, OJK sedang mereformasi diri. Di mana seluruh infrastruktur pengawasan hingga perizinan dilakukan dengan pemanfaatan digital mulai dari Artificial Intelligence (AI) maupun big data.

OJK: Jumlah Bank Menyusut, Konsolidasi Jalan Terus