<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/jokowi-stpres-956605100.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan curahan hati alias curhat terkait sulitnya melakukan negosiasi kepemilikan saham RI di PT Freeport Indonesia (PFI) sebesar 61 persen yang ditargetkan rampung paling lambat pada Juni mendatang. Jokowi&nbsp;merasa dukungan dari dalam negeri&nbsp;terkait pengambilalihan saham di PT Freeport itu justru minim</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya justru di-bully oleh sebagian orang atas inisiatifnya untuk memiliki lebih banyak saham di perusahaan yang telah melakukan penambangan di tanah Papua sejak tahun 1973 atau sekitar 51 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kadang ini kok di dalam negeri kita ngambil alih kayak gini kok tidak ada yang mendukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membully," kata Jokowi saat membuka Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) XII Tahun 2024 di Mercure Convention Center, Jakarta, dikutip dalam akun Youtube Setpres, Jumat (29/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/014491683/masa-jabatan-richard-adkerson-segera-berakhir-ini-calon-ceo-freeport-mcmoran-penerusnya">Masa Jabatan Richard Adkerson segera Berakhir, ini Calon CEO Freeport-McMoran Penerusnya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi saya sudah terbiasa, dihina, difitnah, dicaci maki, diejek, saya terus aja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, kata Jokowi,&nbsp;jika Indonesia memiliki saham 61 persen di Freeport, atau meningkat 10 persen dari sebelumnya 51 persen, maka pendapatan yang akan diterima negara akan menjadi lebih besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, dari total saham yang dimiliki saat ini sebesar 51 persen,&nbsp;penerimaan negara dari&nbsp;Freeport&nbsp;ditaksir setara&nbsp;70 persen pendapatan raksasa tambang tersebut. "Begitu kita naik lagi menjadi 61 persen nantinya, 80 persen akan masuk ke negara. Inilah proses-proses, tetapi untuk mendapatkan hal seperti itu tantangannya besar, tantangannya tidak mudah, butuh nyali, butuh keberanian," jelasnya.</div>

"Tapi saya sudah terbiasa, dihina, difitnah, dicaci maki, diejek, saya terus aja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus," imbuh Jokowi.

Jokowi Curhat Kena Bully saat Berniat Ambil Alih Saham Freeport 61 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220908-WA0014_3.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (empat kiri) bersama dua gubernur lainnya (tengah) pada acara RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Kamis (8/9). Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (empat kiri) bersama dua gubernur lainnya (tengah) pada acara RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Kamis (8/9). Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga gubernur dari wilayah Sulawesi menyatakan sikap sepakat tidak memperpanjang izin kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk. Itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan RDPU oleh Panja Vale Komisi VII di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (8/9).  Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, kepada Renja PT Vale Indonesia Tbk Komisi VII DPR. Para gubernur minta, konsesi lahan Vale dikembalikan kepada BUMD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.  Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengaku, keberadaan PT Vale masih minim kontribusi di Sulsel. Termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah, dan lainnya.  ”Yang dilakukan PT Vale kurang optimal dalam memberikan kontribusi 1,98 persen pendapatan ke pemprov, sehingga kami memandang tidak ada opsi untuk perpanjangan kontrak karya bagi mereka,” jelas Andi Sudirman seperti dilansir dari Antara.  Jika konsesi lahan Vale dapat dikelola BUMD, lanjut dia, akan siap mengontrol untuk kesejahteraan masyarakat.  ”Kami mempertahankan ini bukan karena kami gubernur. Atau punya kepentingan, tidak, tetapi ini bisa dikontrol oleh seluruh rakyat,” ucap Andi Sudirman.  ”Sulsel memiliki kekayaan SDA yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat langsung. Kita tidak boleh menjadi penonton di wilayah sendiri, kita harus berdaulat di wilayah sendiri, bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat,” ujar dia.  Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi juga meminta agar tidak memberikan izin perpanjangan kontrak karya PT Vale. ”Konsesinya bisa diberikan kepada perusahaan daerah jadi ini sudah tidak panjang. Sehingga (masyarakat) menikmati hasil kekayaan kita yang diberikan dari Allah,” papar Ali Mazi.  Sama halnya diungkapkan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura yang juga mengusulkan hal tersebut.

Tiga Gubernur Tolak Perpanjangan Izin Kontrak Karya PT Vale

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JIIPE.jpg" alt="Fasilitas pelabuhan milik Kawasan Ekonomi Khusus Gresik JIIPE yang dimiliki oleh PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) bersama Pelindo III." width="100%">
<figcaption>Fasilitas pelabuhan milik Kawasan Ekonomi Khusus Gresik JIIPE yang dimiliki oleh PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) bersama Pelindo III.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Freeport Indonesia terus berkomitmen membangun fasilitas pengolahan (smelter) di tanah air. Perseroan pun telah menyewa lahan di kawasan industri JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate), Gresik, Jawa Timur (Jatim).  Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yunus Saefulhak menyatakan, pihaknya terus mengawasi pembangunan smelter Freeport yang dievaluasi setiap enam bulan.  "Kalau dulu cuma setahun sewa lahannya, sekarang sudah lima tahun. Langsung dibayar. Jadi, keseriusan sudah luar biasa," ujarnya, Selasa (9/7).  Menurut dia, persiapan lahan berupa pemadatan tanah dengan menghilangkan lumpur juga hampir selesai dilakukan Freeport. "Pengurusan perizinan luar biasa bergerak cepat," terangnya.  Pembangunan smelter memang menjadi syarat mutlak bagi Freeport untuk mendapatkan SPE (surat persetujuan ekspor). Kasubdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral, Kementerian ESDM Yuli Bintoro menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi pencabutan SPE kepada Freeport jika pembangunannya tidak mencapai 90 persen dari target yang ditetapkan.  "Dikenai denda 20 persen dari realisasi penjualan selama satu semester, sejak Februari hingga September," jelasnya.  Meski begitu, perkembangan pembangunan smelter tersebut menurun. Penurunan persentase progres pembangunan smelter disebabkan perubahan teknologi yang digunakan dari sebelumnya Mitsubishi menjadi Outotec. Nilai investasinya berkisar USD 2,8 miliar untuk kapasitas 2 juta ton konsentrat per tahun.

Freeport Sewa Lahan 5 Tahun di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disebut-bikin-keputusan-goblok-soal-freeport-jawaban-menkeu-kalem_m_.jpg" alt="Pemerintah dan Freeport sepakat divestasi saham 51 persen." width="100%">
<figcaption>Pemerintah dan Freeport sepakat divestasi saham 51 persen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah berhasil mengubah Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pekan lalu, pemerintahan Presiden Joko Widodo tak berhenti menuai kritikan. Bahkan ada yang menganggap bahwa membeli saham perusahaan tambang di negeri sendiri adalah keputusan goblok. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun memberi respons terkait hal itu. "Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan goblok, saya hanya ingat nasihat almarhumah Ibu saya: Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jumawa," ujarnya melalui akun Facebook pribadi, Kamis (27/12). Dalam unggahannya itu, Sri Mulyani tampak amat menyayangkan komentar yang sangat tak apresiatif itu. Sebab, Sri Mulyani sendiri merasa bangga sebagai anak bangsa Indonesia yang ikut berjuang dalam proses yang tidak mudah dan penuh tantangan. "Saya bangga dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang memberikan arahan lurus, jujur dan tegas," jelasnya. Dia pun menjelaskan proses negosiasi yang harus dijalani antara Freeport dan pemerintah yang memulai kontrak karya (KK) sejak 1967. Sejak 1967 Freeport McMoran (FCX) memegang KK penambangan di Papua. Kemudian KK tersebut diperpanjang untuk kedua kalinya pada tahun 1991, selama 30 tahun sampai dengan 2021. Pada Kontrak Karya 1991 tercantum bahwa setelah 2021 pemerintah Republik Indonesia akan memberikan perpanjangan hak penambangan 2x10 tahun (hingga 2041) - dan tidak akan melakukan penghentian kontrak tanpa alasan yang wajar. "Dengan berbekal KK tersebut, FCX bahkan sejak tujuh tahun lalu sudah meminta proses pembahasan untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan KK hingga 2041. Alasan mereka adalah keputusan perpajangan kontrak harus dilakukan jauh hari - agar kepastian Invetasi ke depan dan kontinuitas operasi penambangan dapat dijaga dan tidak berhenti," terangnya. Alasan lain, Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan semua KK diubah menjadi IUPK. Sehingga muncul tekanan kepada FCX untuk mengubah KK menjadi IUPK. "Pemerintahan SBY menghadapi situasi harus melaksanakan UU 4/2009 - termasuk tekanan DPR untuk melaksanakan UU 4/2009. Namun pada saat bersamaan harus menghormati dan menjalankan KK yang dipegang FCX. Hingga pemerintahan SBY berakhir 2014, tidak terjadi kesepakatan antara pemerintahan RI dengan FCX mengenai perpajangan KK dan pengubahan KK menjadi IUPK," jelasnya. Hingga akhirnya tugas ini dipikul oleh Presiden Jokowi semenjak terpilih sebagai Presiden pada 2014 lalu. Presiden Jokowi, kata mantan Direktur Pelakaana Bank Dunia itu, menugaskan para menteri melakukan negosiasi kontrak Freeport yang menyangkut empat hal yang tidak terpisahkan. Keempat hal itu yaitu keharusan Freeport McMoran (FCX) melakukan divestasi 51% kepemilikan pada PT Freeport Indonesia (FI) ke Indonesia, keharusan FCX untuk membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun semenjak persetujuan perpanjangan operasi ditandatangani, keharusan FCX membayar lebih besar bagi penerimaan negara (Perpajakan Pusat dan Daerah dan PNBP - Penerimaan Negara Bukan Pajak) serta perpanjangan operasi 2x10 tahun hingga 2041 diatur dalam skema IUPK sebagai pengganti KK.

Disebut Bikin Keputusan 'Goblok' soal Freeport, Jawaban Menkeu Kalem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertamina-berikan-bonus-tanda-tangan-7-wk-migas-senilai-usd-335-juta_m_206442.jpeg" alt="Ilustrasi kantor pusat PT Pertamina (Persero)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor pusat PT Pertamina (Persero)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah memberikan persetujuan 7 kontrak Wilayah Kerja (WK) dari 8 WK terminasi yang kontraknya habis kepada PT Pertamina (Persero), Jumat (20/4). Ketujuh kontrak itu terdiri dari 6 kontrak bagi hasil WK Alih Kelola dan 1 Amandemen Kontrak Bagi Hasil WK Mahakam. PT Pertamina ditunjuk sebagai kontraktor dengan skema gross split. “Pertamina telah memberikan Signature Bonus(Bonus Tanda Tangan) sekitar USD 33,5 juta atau setara Rp 448,9 miliar dengan komitmen pasti senilai USD 556,45 juta atau Rp 7,45 triliun,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, di Jakarta, Jumat (20/4). Adapun, pihaknya berharap agar Pertamina yang sudah resmi menjadi pengelola penuh 7 blok migas terminasi tersebut dapat menjaga tingkat produksi minyak dan gas bumi. Djoko juga mengungkapkan, sebesar 10 persen dana komitmen pasti akan disimpan sebagaiPerformance Bondsuntuk jaminan agar Pertamina menjalankan komitmen yang sudah ditentukan. “Kalau Pertamina tidak menjalankan komitmen pasti sesuai rencana, dana di Performance Bonds itu akan masuk ke kas negara. Namun, kalau mereka telah menjalankan komitmen pasti, tetapi bisa lebih efisien, kelebihan dana bisa diambil lagi," ujarnya.

Pertamina Berikan Bonus Tanda Tangan  7 WK Migas Senilai USD 33,5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/mengejutkan-komnas-ham-bocorkan-borok-pemerintah-dan-freeport_m_113890.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komitmen perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Amungme di wilayah sekitar tambang PT Freeport Indonesia, masih menjadi pertanyaan serius. Sebab, kritik dari Komnas HAM kepada Pemerintahan Pusat sejak tahun 2015 tidak pernah direspons positif.&nbsp; Termasuk satu pertanyaan yang tidak pernah terjawab. "Saya hanya ajukan satu pertanyaan. Tentang kontrak bisnis, antara pemerintah pusat dengan&nbsp;masyarakat Amungme yang hidup di sekitar (tambang) Freeport," ungkap salah satu komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, Jumat (3/3) malam. Perspektif dari Komnas HAM itu disampaikan Pigai saat menjadi salah satu narasumber peluncuran buku "Papua Minta Saham" karangan Bupati Mimika,&nbsp;Papua, Eltinus Omangen di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Hasil penelusuran Komnas HAM, lanjutnya, tidak ditemukan adanya transaksi jual beli tanah antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport. Normalnya, kata Pigai, jika memang pemerintah pernah melakukan jual beli tanah, harus ada tranparansi data terkait hal tersebut. Khususnya, terkait akta&nbsp;jual beli tanah atau lahan yang sah secara hukum.&nbsp; Mulai dari lokasi lahan, kesepakatan jual beli antara siapa dengan siapa. Termasuk, keterlibatan notaris hingga nominal yang disepakati dan data lainnya. "(Kota) New York saja, zaman Anglo Saxon, mereka dikasih gandum sebagai alat tukar. Ini kita (Papua) dirampok. Pemerintah Indonesia dan Freeport,&nbsp;dua-duanya perampok," tegas Pigai bersemangat. Dengam demikian, Komnas HAM berkesimpulan secara yakin bahwa Pemerintah dan Freeport terbukti melakukan perampasan hak dan penguasaan tanah&nbsp;sewenang-wenang milik atas tanah di wilayah desa Amungme. "Jadi, itu bukan tanah tak bertuan," tuturnya. Sebelum berbisinis, ajak dulu masyarakat adatnya bicara. HAM menjadi aspek partisipasi paling penting&nbsp;dalam kasus ini," paparnya. Rencanaya, sejumlah bukti-bukti tersebut, digunakan pihak Komnas HAM untuk menggugat PT Freeport ke Arbitarse Internasional. Selain itu, Pigai meyakini jika pihaknya dapat berposisi sebagai Quasi Yudisial. Artinya, memiliki kekuatan yang menyerupai orang-orang dari pengadilan&nbsp;atau hakim. Serta mampu memperbaiki situasi atau memberlakukan hukuman hukum pada orang atau organisasi. "Jika tidak tercapai, lembaga kami akan menjadi Quasi Yudisial," pungkasnya. Dalam diskusi dan peluncuran buku tersebut, tiga dari empat narasumber yang diagendakan hadir menyampaikan materinya. Antara lain, ekonom senior Rizal Ramli, Komisioner Komnas HAM asal Papua, Natalius Pigai, dan peneliti pertambangan Ferdy Hasiman. Satu narasumber&nbsp;lainnya, Menko Maritim dan Simber Daya Luhut Binsar Panjaitan berhalangan hadir. Selain itu, tampak juga sejumlah tokoh adat suku Amungme, Papua,&nbsp;serta segenap jajaran SKPD Pemda Mimika yang difasilitasi Bupatinya. Rencananya, PP akan mendesak PT Freeport membagi divestasi saham, sebesad 51 persen. Dari jumlah tersebut, pihak Papua meminta bagian saham&nbsp;sebesar 21 persen.(gun/rmol/mam/JPG)

Mengejutkan! Komnas HAM Bocorkan 'Borok' Pemerintah dan Freeport 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/pakar-freeport-rampok-kekayaan-indonesia_m_112311.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - 50 tahun sudah PT Freeport mengeruk hasil kekayaan alam Indonesia yang berada di tanah Papua. Mirisnya, selama setengah abad Freeport menjajah hasil tambang emas terbesar di dunia, Indonesia hanya mendapat 9,36 persen bagi hasil dividen. Tak lebih dari 10 persen. Pakar Energi dari Universitas Gajah Mada, Fahmi Radhi mengatakan, bangsa Indonesia sejatinya sudah dirampok puluhan tahun. Apalagi kata Fahmi, dalam dua tahun terakhir, pemerintah tak lagi mendapat bagi hasil dividen sebagai salah satu pemegang saham dalam perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Alasannya, lantaran Freeport ingin melakukan ekspansi proyek sehingga membutuhkan investasi yang cukup besar. Walhasil, pendapatan atau laba yang menjadi hak pemerintah Indonesia itu akhirnya tertahan. "Ini sangat dirugikan sekali. Maka saya katakan, kalau 50 tahun seperti ini dibuat legal, maka saya mengatakan ini bentuk perampokan kekayaan alam secara legal," katanya dalam diskusi bertema Republik Freeport di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2). Fahmi berharap, siapapun yang mengelola tambang emas di Kabupaten Mimika itu, setidaknya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. "Bukan kemakmuran para pemegang saham. Tetapi bagi kemakmuran rakyat terutama rakyat Papua," tuturnya.&nbsp; Untuk diketahui, komposisi pemegang saham PT Freeport Indonesia, yaitu 9,36 persen dimiliki oleh pemerintah, 9,36 persen oleh PT Indocopper Investama, &nbsp;dan 81,28 persen oleh Freeport-McMoran Copper and Gold Inc. (uya/JPG)

Pakar: Freeport Rampok Kekayaan Indonesia

kontrak karya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kontrak karya

Berita Terkini