<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/BRENT.jpg" alt="Ilustrasi eksplorasi minyak lepas pantai di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi eksplorasi minyak lepas pantai di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pertamina East Natuna resmi mengelola Wilayah Kerja (WK) East Natuna. Kontrak Kerja Sama WK East Natuna akan berlaku selama 30 tahun dengan menggunakan skema cost recovery. Penandatanganan KKS WK East Natuna dilaksanakan langsung oleh Direktur PT Pertamina East Natuna, Wisnu Hindadari dan Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto serta disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal ESDM, Tutuka Ariadji, dan Direktur Utama PHE, Wiko Migantoro. PT Pertamina East Natuna merupakan afiliasi PT Pertamina Hulu Energi (PHE), selaku Subholding Upstream, atas pengelolaan WK tersebut. WK East Natuna yang akan dikelola 100% oleh PT Pertamina East Natuna memiliki luas 10,484 km2 yang berada di bagian utara Cekungan East Natuna. Direktur Utama PHE, Wiko Migantoro, menjelaskan bahwa penandatanganan WK East Natuna oleh afiliasi PHE dengan SKK Migas merupakan kontribusi penting dari Pertamina bagi pengembangan hulu migas nasional. &ldquo;Kami akan terus berupaya mengembangkan bisnis hulu migas secara berkelanjutan serta meningkatkan produksi migas guna menjaga ketahanan energi nasional. PHE berkomitmen untuk menjadikan East Natuna sebagai asset strategis, tidak hanya untuk peningkatan ketersediaan sumber energi dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional, namun juga untuk ikut serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.&rdquo; tegas Wiko. Penandatanganan KKS WK East Natuna merupakan awal baru dari dimulainya kembali upaya aktif untuk pengembangan area ini. Pada tahun 1973, operator AGIP (General Italian Oil Company) menemukan gas di lapangan AL (Natuna D-Alpha) dengan potensi hidrokarbon yang sangat tinggi dan estimasi sumberdaya hidrokarbon mencapai lebih dari 200 TCF. Dari hasil temuan tersebut terdapat kandungan 70% CO2 yang menjadikan pengembangan area tersebut menjadi tantangan tersendiri serta memerlukan solusi teknologi Carbon Capture Storage/Carbon Capture Utilization Storage yang ekonomis. Pada tahun 2017, Pertamina mendapatkan penugasan untuk mengelola wilayah East Natuna termasuk lapangan AL, yang ditindaklanjuti dengan proses penyerahan data oleh kontraktor sebelumnya kepada Pemerintah yang diwakili oleh Pertamina. Berdasarkan studi Geologi dan Geofsisika serta kajian pre-conceptual development yang telah dilakukan, PHE mengajukan usulan pengelolaan WK East Natuna dengan fokus pada eksplorasi minyak di area bagian utara Cekungan East Natuna. Sedangkan lapangan AL dan area di luar WK East Natuna akan ditenderkan kembali oleh Pemerintah. PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip ESG (Environment, Social, Governance), untuk mendukung target Pemerintah dalam mencapai produksi minyak 1 Juta BOPD dan produksi gas 12 BCFD pada tahun 2030.

Kontrak Kerja Sama WK East Natuna akan berlaku selama 30 tahun dengan menggunakan skema cost recovery.

Pertamina East Natuna Resmi Kelola East Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/201511051841_1.jpg" alt="Tiongkok akan membangun terowongan kereta cepat di bawah laut untuk menghubungkan dua kota di Provinsi Zhejiang. Mike Segar/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Tiongkok akan membangun terowongan kereta cepat di bawah laut untuk menghubungkan dua kota di Provinsi Zhejiang. Mike Segar/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–China Railway Construction Corporation (CRRC) bersama pemerintah Provinsi Zhejiang telah memasuki tahap finalisasi kontrak kerja sama merealisasikan pembangunan terowongan kereta api cepat bawah laut. Mereka mengklaim itu sebagai yang terowongan bawah laut terpanjang di dunia.  Dalam akun resminya di WeChat, Minggu (30/10), CRRC menyatakan, dengan tercapainya kesepakatan tersebut, terowongan kereta api cepat bawah laut terpanjang di dunia itu akan segera memasuki tahap konstruksi. Panjang jalur yang menghubungkan Kota Ningbo dengan Kota Zhoushan di pesisir timur daratan Tiongkok itu mencapai 76,39 kilometer.  Pembangunan dimulai dari Stasiun Ningbo Dong, lalu ke arah timur menuju Pulau Jintang, Pulau Cezi, dan berakhir di Pulau Zhoushan. Sekitar 90 persen dari jalur itu terhubung 36 jembatan dan 17 terowongan. Jalur kereta tersebut akan melintasi terowongan bawah laut sepanjang 16,18 kilometer.  CRRC akan menggunakan mesin bor terowongan besar berperisai untuk mengatasi volume air yang tinggi dan kondisi bawah laut yang rumit.  Jalur kereta cepat Ningbo-Zhoushan akan menjadi jalur transportasi lokal yang hanya membutuhkan waktu tempuh satu jam untuk mendukung Zhoushan dalam program Prakarsa Sabuk Jalan (BRI) dan koridor ekonomi Sungai Yangtze.  Kontrak CRRC-Pemprov Zhejiang berlangsung selama 36 tahun, termasuk enam tahun tahap konstruksi dan 30 tahun operasional jalur Ningbo-Zhoushan.

Tiongkok Realisasikan Terowongan KA Bawah Laut Terpanjang di Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/2019091141-1.jpg" alt="Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang Kota Bekasi, Jawa Barat. Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang Kota Bekasi, Jawa Barat. Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat mengevaluasi kontrak kerja sama pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan berakhir bulan depan.  ”Pemerintah Kota Bekasi tengah mengevaluasi kerja sama tersebut karena bulan Oktober ini akan habis,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi seperti dilansir dari Antara di Bekasi, Senin (20/9).  Dia mengatakan, perjanjian kontrak kerja sama pengelolaan tempat pembuangan sampah itu disusun kedua pemerintah daerah berdasar kurun waktu lima tahun sekali.  ”Kita ingin seperti lima tahun yang lalu, harus ada tempat pembuangan sampah terpadu yang menggunakan energi terbarukan yaitu menjadi listrik, menjadi bahan batu briket bara, supaya mengurangi tumpukan sampah,” tutur Rahmat Effendi.  Rahmat mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini juga tengah membahas klausul perjanjian kontrak kerja sama dalam kurun waktu lima tahun mendatang. ”Kita sudah berkoordinasi dengan DKI, khan itu memang setiap lima tahun sekali akan dievaluasi,” ucap Rahmat Effendi.  Rahmat mengaku, belum lama ini lahan TPST Bantargebang telah diperluas sekitar 15 hektare atau menjadi 125 hektare total keseluruhan lahan. Perluasan area TPST, tetap mengkhawatirkan terutama bagi kondisi kehidupan masyarakat yang bergantung di lokasi itu meski saat ini lokasi tersebut sudah mampu menampung lebih banyak sampah lagi.  ”Salah satu yang dikhawatirkan adalah nasib para pemulung. Sudah beberapa kali kejadian pemulung tertimbun sampah longsor,” terang Rahmat Effendi.

Pemkot Bekasi Evaluasi Kontrak Kerja Sama TPST Bantargebang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkab-kutai-timur-berutang-ke-kontraktor_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pemkab Kutai Timur berutang ke kontraktor yang hingga kini belum dilunasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemkab Kutai Timur berutang ke kontraktor yang hingga kini belum dilunasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memang sudah menjanjikan pelunasan utang paling lambat Februari 2019. Meski begitu, sebagian kontraktor yang bekerja sama dengan Pemkab Kutai Timur menyatakan masih resah. Mereka curiga proyek yang dibayar akan dipilah dan tidak sesuai kesepakatan. Kekhawatiran itu disampaikan Rusdi. Koordinator kontraktor Kutai Timur tersebut menyatakan, belum semua berkas proyek untuk pelunasan dimasukkan daftar pengakuan utang. Padahal, Bupati Kutai Timur Ismunandar bersama Wakil Bupati Kasmidi Bulang sudah membuat kesepakatan dengan kontraktor. Isi kesepakatan itu berbunyi, utang kepada kontraktor tahun anggaran 2016-2017 dituntaskan paling lambat Februari 2019. Lalu, utang kegiatan 2018 dilunasi pada pertengahan semester awal tahun ini. ''Saat saya komunikasikan dengan OPD (organisasi perangkat daerah), ternyata tidak semua proyek dimasukkan daftar pengakuan utang,'' ungkap Rusdi. Hal tersebut membuat Rusdi dan rekan-rekannya sesama kontraktor resah. ''Karena kalau tidak masuk daftar pengakuan utang, nanti pekerjaan kami tidak bisa ditagih,'' tambah mantan ketua organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kutai Timur itu. Dia dan rekan-rekannya meminta jajaran OPD Kutai Timur menjalankan perintah bupati dan wakil bupati. ''Kalau begini, artinya mereka pegawai pemkab tidak patuh pada atasan,'' tuturnya. Sebelumnya, Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang berjanji melunasi utang semua kontrak kerja sama pihak ketiga tahun ini. Baik pekerjaan tahun anggaran 2018 maupun 2016-2017 yang belum dibayar. Janji itu diberikan karena sebagian besar kontrak kerja sama antara Pemkab Kutai Timur dan pihak ketiga sebelumnya dijadwalkan dilunasi pada 2018. Namun, pemerintah menunda pelunasannya. Pemkab Kutai Timur lantas membuat kesepakatan dengan kontraktor untuk melunasi seluruh kontrak kerja sama pada 2019.&nbsp;

Pemkab Kutai Timur Berutang ke Kontraktor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lifting-perdana-minyak-mentah-pertamina-di-blok-rokan-dimulai_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) pada Selasa (15/1) kemarin melakukan lifting perdana minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Chevron Pacific Indonesia. Sebelumnya, sebagian besar minyak mentah bagian Chevron dijual untuk ekspor. "Ini menjadi sebuah torehan sejarah baru, karena baru kali ini lifting minyak Chevron untuk Pertamina. Sebelumnya, sebagian besar minyak mentah bagian Chevron dijual ke luar negeri," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi, Rabu (16/1). Adapun besaran minyak mentah yang dijual mencakup 200 ribu barel jenis Sumatran Light Crude (SLC) tujuan Kilang RU V Balikpapan, dengan menggunakan tanker MT Griya Cirebon. Lifting minyak mentah yang dilakukan Chevron untuk Pertamina ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti implementasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 42 Tahun 2018 mengenai Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Dengan terbitnya Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018, maka minyak mentah bagian KKKS diprioritaskan untuk dijual ke Pertamina dan diolah di Kilang Minyak dalam negeri. Minyak mentah jenis Sumatran Light Crude (SLC) dan Duri Crude (DC) yang dihasikan oleh Blok Rokan, sesuai dengan konfigurasi Kilang Minyak Pertamina, sehingga dapat meningkatkan yield of valuable products di Kilang Pertamina. Dalam tahap awal, untuk periode Januari hingga Juni 2019, estimasi volumenya diperkirakan mencapai 2,5 juta barel per bulan. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati menjelaskan Pertamina akan mengupayakan menyerap semaksimal mungkin minyak mentah bagian KKKS untuk memenuhi kebutuhan kilang dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor minyak mentah. Untuk pembelian minyak mentah dari Lapangan Blok Rokan, lifting Perdana dilakukan hari ini tanggal 15 Januari 2019. Lebih lanjut Nicke menambahkan, sejak terbitnya Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 pada awal September 2018, telah tercapai kesepakatan antara Pertamina dengan beberapa KKKS, salah satunya yang pertama dan terbesar adalah PT CPI. Kebijakan Pemerintah yang memprioritaskan penggunaan minyak mentah yang dihasilkan di dalam negeri untuk diolah di Kilang dalam negeri sangat penting sebagai upaya untuk memenuhi ketahanan energi nasional.&nbsp; &ldquo;Kami mengucapkan terima kasih kepada PT CPI atas tercapainya kesepakatan ini. Hubungan dan kerjasama B to B antar kedua belah pihak diharapkan semakin erat,&rdquo; kata dia. Dengan pembelian minyak mentah dari lapangan Blok Rokan ini, tambah Nicke, Pertamina akan memasok kebutuhan minyak mentah SLC dan DC yang akan diolah di Kilang Pertamina selain Kasim &ndash; Sorong. &ldquo;Kami mengacu pada arahan Pemerintah dan telah menyampaikan proposal menyatakan minat kepada seluruh KKKS untuk membeli jatah minyak mentah mereka. Pembelian dilakukan berdasarkan prinsip business to business,&rdquo; tandasnya.

Lifting Perdana Minyak Mentah Pertamina di Blok Rokan Dimulai!