<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Koopssus-TNI.jpg" alt="Ilustrasi Koopssus TNI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Koopssus TNI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komando Operasi Khusus atau disebut Koopssus merupakan salah satu program yang dikembangkan TNI. Koopssus mulai didirikan oleh TNI pada 3 Juli 2019. Terbentuknya Koopssus ditandai oleh tandatangan Perpres Nomor 42 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penandatanganan ini merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI. Dilansir dari seskab.go.id, Koopssus sendiri nantinya akan diisi oleh pasukan khusus TNI dari tiga angkatan yakni AD, AL dan AU. Sebut saja nantinya ada Detasemen 81 Gultor, Detasemen Jalamangkara dan Paskhas. Ketiga satuan elite itu mempunyai segudang kualifikasi sebagai pasukan khusus yang bisa beroperasi di tiga matra di laut, di udara dan di darat. Sebut saja gerilya, kontra-gerilya, pertempuran jarak dekat, intelijen, kontra-intelijen, Combat SAR, hingga Anti Teror. Tujuan dibentuknya Koopssus ini tak lain untuk menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan berpotensi mampu membahayakan ideologi negara, kedaulatan negara serta keutuhan NKRI. Dalam Perpres tersebut, Koopssus TNI diberi wewenang menyelenggarakan operasi khusus di seluruh wilayah Indonesia. Ciri khas dari Koopssus ini nantinya ialah dapat bergerak cepat dan memperoleh keberhasilan tingkat tinggi. Maka memang benar jika personelnya haruslah prajurit berkualifikasi khusus pilihan. "Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia disebut Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam ataupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI," tulis Pasal 46B ayat (1) Perpres 42/2019 ssebagaimana dikutip dari seskab.go.id. "Guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI," lanjut pernyataan di situs tersebut. Lebih lanjut, Perpres menyebut Koopsus TNI dipimpin oleh Komandan Koopssus TNI dengan pangkat bintang dua. Sementara Wakil Dankoopssus dijabat oleh perwira tinggi berpangkat bintang satu. Adapun kedudukan Dankoopssus TNI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Panglima TNI. Dankoopssus juga dibantu oleh Wadankoopssus. Sementara dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dankoopssus berkoordinasi dengan Kasum TNI.

Komando Operasi Khusus atau sering disebut Koopssus TNI mulai diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 3 Juli 2019.

Mengenal Koopssus TNI, Satuan Elit Gabungan Denjaka, Satgultor 81, hingga Paskhas 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Pangdam-Jaya-Mayjen-TNI-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman memimpin apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020). Gelar pasukan tersebut untuk mengawasi pelaksanaan" width="100%">
<figcaption>Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman memimpin apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020). Gelar pasukan tersebut untuk mengawasi pelaksanaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pangdam Jaya Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman angkat suara terkait viralnya sejumlah anggota TNI dengan kendaraan taktis menyatroni wilayah Petamburan, Jakarta Pusat, atau di dekat markas Front Pembela Islam (FPI). Menurut Dudung pasukan tersebut hanya patroli biasa.  "Itu pasukan yang memang kegiatan rutin dari Garnisum, saya sebagai Korgatap, satu wilayah DKI terdiri dari (TNI) darat, udara, laut, kita rutin melaksanakan patroli-patroli untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan," kata Dudung di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).  Lebih lanjut, Dudung mengingatkan masyarakat dari kelompok mana pun agar tidak menganggu persatuan dan kesatuan khususnya di wilayah DKI Jakarta. Sebagai pimpinan yang bertanggung jawab terhadap keamanan ibu kota, Dudung mengaku tidak segan memberikan tindakan tegas kepada mereka yang mengganggu keamanan.  "Saya Panglimanya, jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau mencoba-coba menggangu akan saya hajar nanti ya, jelas!" tegas Dudung.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KOPASSUS.jpg" alt="Peletakan batu pertama pembangunan fasilitas olehraga berupa revitalisasi lapangan Futsal di lingkungan Batalyon 14 Grup 1 Kopassus, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (24/01)." width="100%">
<figcaption>Peletakan batu pertama pembangunan fasilitas olehraga berupa revitalisasi lapangan Futsal di lingkungan Batalyon 14 Grup 1 Kopassus, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (24/01).</figcaption>
</figure> Rombongan kendaraan taktis milik Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI mendatangi Markas FPI di Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (19/11). (Istimewa) <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/11/2020/kendaraan-taktis-kopassus-satroni-markas-rizieq-shihab/">Kendaraan Taktis Koopssus Satroni Markas Rizieq Shihab</a></li> </ul> Sebelumnya, rombongan kendaraan taktis milik Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI mendatangi Markas FPI di Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (19/11). Kejadian ini direkam warga dan disebarkan melalui media sosial.  Dalam video terlihat terlihat beberapa kendaraan taktis (Rantis) Koopssus TNI yang dikawal satu patroli motor melintas di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat. Kendaraan taktis tersebut kemudian menghentikan kendaraannya di depan gang Markas FPI sambil membunyikan sirene.  Beberapa anggota pasukan elite TNI turun dari mobil dan memantau suasana di sekitar markas FPI. Komandan Koopssus (Dankoopssus) Mayjen TNI Richard Tampubolon mengatakan, konvoi kendaraan taktis hanya melintas di dekat Markas FPI dalam rangka kembali ke markas. ”Itu melintas perjalanan kembali ke markas,” ujar Richard Tampubolon, seperti dilansir PojokSatu (Jawa Pos Group), Jumat (20/11).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WiWocmUQdXA

Pangdam Jaya Jelaskan Soal Pasukan Elite TNI Satroni Markas FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Panglima-TNI-Dan-Kapolri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pasukan TNI saat apel di lapangan Graha Jala Puspita, Jl RE Martadinata, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (20/10/2019). Kesiapan pasukan tersebut dalam rangka pengamanan acara pelantikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Ma" width="100%">
<figcaption>Pasukan TNI saat apel di lapangan Graha Jala Puspita, Jl RE Martadinata, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (20/10/2019). Kesiapan pasukan tersebut dalam rangka pengamanan acara pelantikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga organisasi baru dalam tubuh TNI mendapat perhatian lebih dalam rapat pimpinan (rapim) TNI di Mabes TNI, Jakarta, kemarin (29/1). Yakni, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI, Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI, dan Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar) TNI.  Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa porsi rapim TNI tahun ini ditambah. Itu terkait dengan geladi tiga organisasi baru di tubuh institusi militer tanah air. ”Geladi yang dimaksud adalah bagaimana prosedur mekanisme kerja organisasi baru tersebut,” terang dia. Melalui geladi itu, dia ingin seluruh perwira TNI yang hadir dalam rapim memahami cara kerja tiga organisasi tersebut.  Dalam rapim kemarin juga dibahas proyeksi dan program TNI pada 2020. Sebagaimana disampaikan panglima TNI dalam rapim TNI bersama Polri dua hari lalu (28/1), pilkada serentak tahun ini menjadi salah satu atensi yang diprioritaskan TNI. Pelaksanaan PON di Papua juga termasuk proyeksi. ”Bahwa TNI akan mendukung tugas Polri dalam rangka pengamanan pelaksanaan pilkada serentak 2020,” terang Hadi.  Tahun ini tidak kurang 270 kabupaten, kota, dan provinsi akan menyelenggarakan pilkada. Guna memastikan agenda politik itu berjalan lancar, TNI terus berkoordinasi dengan Polri. Hadi juga menekankan bahwa semua prajurit TNI tidak terlibat dalam politik praktis. Mereka ditugaskan untuk mengamankan pilkada tanpa berpolitik sama sekali.

Perkenalkan Organisasi Baru TNI: Koopssus, Kogabwilhan, dan Pusinfomar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/densus-tangkap-seorang-perempuan-terduga-teroris-di-klaten_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Densus 88 Antiteror dalam melakukan penangkapan terhadap terduga teroris di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Densus 88 Antiteror dalam melakukan penangkapan terhadap terduga teroris di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI untuk menanggulangi terorisme berpotensi bersinggungan dengan Polri, khususnya Densus 88 Antiteror. Karena itu, perlu ada landasan hukum yang mengatur mekanisme kerja samanya.  Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai perlu ketegasan terkait keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Selama ini keterlibatan TNI hanya sebatas perbantuan apabila dibutuhkan Polri. ''Sekurang-kurangnya berupa peraturan pemerintah. Syukur jika bisa dalam bentuk undang-undang,'' katanya.  Sementara itu, pihak Polri menjelaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara Densus 88 Antiteror dan Koopssus TNI. Perbedaan itu terkait dengan kewenangannya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/POLRI-Ungkap-Kasus-Pemberitaan-Hoaks-Dery-Ridwansah-4-750x499.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Karopenmas Brigjen Dedi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, Densus selama ini berfokus pada penegakan hukum terhadap kelompok teroris. ''Untuk sinergitas di lapangan dengan Koopssus, kemungkinan besar akan tangani preventive strike (serangan pencegahan) atau strike,'' paparnya. Khususnya untuk serangan teror dengan skala besar. ''TNI memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang penindakan,'' lanjutnya.  Sebenarnya, kata Dedi, sudah ada beberapa operasi kelompok teror skala besar yang ditangani bersama dengan TNI. Misalnya, pengejaran kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dulu dipimpin Santoso dan kini dikendalikan Ali Kalora. ''Penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di perbatasan Filipina juga melibatkan TNI,'' jelasnya. Dengan adanya Koopssus, Polri tidak hanya meminta back-up saat terjadi aksi terorisme.

Koopssus TNI Tidak Tumpang-tindih dengan Densus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Koopssus-TNI.jpg" alt="Ilustrasi Koopssus TNI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Koopssus TNI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI telah diresmikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Pasukan ini nantinya akan diturunkan untuk operasi terorisme seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.  Meski begitu, Koopssus tidak bisa bergerak begitu saja sekalipun ada aksi terorisme. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Koopssus hanya dilibatkan pada aksi terorisme dengan tingkat ancaman tinggi.  "Kemudian juga penyanderaan di tempat publik, yang sanderanya cukup banyak, penyanderaan di pesawat, di kapal, di daerah perbatasan negara sahabat. Itu dari mereka memiliki kemampuan itu," ujar Dedi di kantor Divisi Humas Mabes Polri Jakarta Selatan, Rabu (31/7).  Dalam upaya penindakan terorisme, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri tetap menjadi komando utama. Meskipun saat di lapangan Koopssus bisa bergerak atas perintah komandannya. "Kan ada komunikasi dulu sebelum ngambil tindakan, ada perencanaan. Setelah matang perlu tindakan di lapangan langsung beraksi. Tiga matra (TNI) itu punya kemampuan mengcounter terorisme," tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Armada-Jaya-2019-Hariyanto-Teng-5.jpg" alt="Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji meninjau langsung latihan Armada Jaya XXXVIII di Pusat latihan pertempuran Korps Marinir Blauran, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (13/7) foto Hariyanto Teng/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji meninjau langsung latihan Armada Jaya XXXVIII di Pusat latihan pertempuran Korps Marinir Blauran, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (13/7) foto Hariyanto Teng/Jawa Pos</figcaption>
</figure> Koopssus TNI. (Dok JawaPos.com)  Operasi TNI-Polri dalam penanggulangan terorisme sebetulnya sudah pernah dilakukan juga di Poso, Sulawesi Tengah atau yang dikenal dengan operasi Tinombala. Hasilnya pun efektif menindak kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).  Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI. Upacara peresmian digelar di lapangan Satpamwal Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (30/7). Pembentukan Koopssus TNI berdasarkan Peraturan Panglima (Perpang) TNI  Nomor 19 Tahun 2019 yang ditandatangani pada 19 Juli 2019 tentang Organisasi dan Tugas Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia.  Komandan Koopssus TNI dijabat oleh Brigjen TNI Rochadi yang sebelumnya menjabat Dir A Bais TNI.  Pembentukan Koopssus TNI tak lepas dari adanya Undang-undangNomor 5 Tahun 2018 tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Di situ sudah diamantkan TNI memiliki andil dalam pemberantasan terorisme. Mengingat kelompok radikal ini bisa menjadi ancaman kepada kedaulatan negara.  Koopssus sendiri disiagakan setiap saat. Pasukan ini siap diturunkan kapanpun atas izin Panglima TNI sesuai instruksi Presiden RI. Pasukan ini terdiri dari 400 prajurit pendukung, dan 1 kompi prajurit penindakan. 80 persen dari pasukan ini bertugas mencegah terorisme, hanya 20 persen yang terlibat penindakan. Koopssus juga mengambil tugas dalam pemulihan pasca aksi terorisme.

Hanya Dalam Kondisi Seperti Ini Koopssus TNI Diturunkan Hadapi Teroris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Armada-Jaya-2019-Hariyanto-Teng-5.jpg" alt="Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji meninjau langsung latihan Armada Jaya XXXVIII di Pusat latihan pertempuran Korps Marinir Blauran, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (13/7) foto Hariyanto Teng/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji meninjau langsung latihan Armada Jaya XXXVIII di Pusat latihan pertempuran Korps Marinir Blauran, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (13/7) foto Hariyanto Teng/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - TNI memiliki pasukan elite baru. Kemarin (30/7) Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI resmi berdiri. Tugasnya berkaitan langsung dengan penanggulangan terorisme.  Landasan pembentukan Koopssus TNI sebagai badan pelaksana pusat Mabes TNI adalah Perpres 42/2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Panglima TNI 19/2019. Koopssus TNI berada langsung di bawah panglima yang bisa digerakkan atas perintah presiden.  Komandan Koopssus TNI diisi perwira tinggi bintang dua promosi. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menunjuk Brigjen TNI Rochadi yang sebelumnya bertugas sebagai direktur A Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.  Bermarkas di Mabes TNI, Jakarta Timur, Koopssus TNI dilahirkan sebagai bentuk baru dari Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Saat era Panglima TNI Moeldoko, organisasi itu sempat hadir. Namun, kemudian hilang. Nah, kemarin Hadi menghidupkan kembali dengan bentuk baru.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-dan-pemerintah-masih-belum-sepakat-soal-definisi-terorisme_c_214865-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Anggota Densus 88 Antiteror ketika melakukan penanganan kasus terorisme. (Jawa Pos Photo)  Hadi tidak mengelak adanya kesamaan tersebut. Dia menyatakan bahwa Koopssus TNI sama dengan Koopssusgab TNI. ''Saat itu belum ada UU-nya. Sekarang sudah ada UU-nya, keppres, dan perpresnya untuk pembentukan Koopssus TNI,'' terangnya.  Selain nama yang mirip, prajurit yang mengawaki Koopssus TNI serupa dengan Koopssusgab TNI. Yakni, satuan khusus dari tiga matra TNI: Kopassus (TNI-AD), Denjaka (TNI-AL), dan Paskhas (TNI-AU).  Hadi menyatakan, tugas Koopssus adalah menanggulangi terorisme, baik di dalam maupun luar negeri. ''Yang mengancam ideologi, kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia,'' terang Hadi.  Meski tidak terperinci, Hadi menuturkan, jumlah personel pendukung dalam Koopssus TNI sebanyak 400 prajurit. Sementara itu, tim yang khusus dipakai sebagai penindak satu kompi. Jika ditotal, jumlahnya sekitar 500 personel. Sebagian besar di antaranya masuk tim penangkal. ''Intelijen 80 persen. Kami laksanakan surveillance atau observasi jarak dekat,'' bebernya. Sisanya, 20 persen, merupakan tim penindak.  Hadi memastikan bahwa Koopssus TNI akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta Densus 88 Antiteror yang bergerak di bawah Mabes Polri.  Menyikapi terbentuknya Koopssus TNI, Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mempertanyakaan keterlibatan TNI dalam upaya penanggulangan terorisme. Sebab, selama ini keterlibatan TNI sebatas perbantuan apabila dibutuhkan Polri.  ''Jika satuan ini digunakan untuk mendukung upaya penanggulangan terorisme, dalam situasi seperti apa kekuatannya akan digelar dan digerakkan,'' katanya.

80 Persen Kekuatan Koopssus untuk Pengintaian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Koopssus-TNI.jpg" alt="Ilustrasi Koopssus TNI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Koopssus TNI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI. Upacara peresmian digelar di lapangan Satpamwal Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (30/7). Bertindak sebagai Komandan Upacara yaitu Komandan Denjaka, Kolonel Mar Nanang Saefulloh.  Pembentukan Koopssus TNI berdasarkan Peraturan Panglima (Perpang) TNI Nomor 19 Tahun 2019 yang ditandatangani pada 19 Juli 2019 tentang Organisasi dan Tugas Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia. Struktur organisasi terdiri dari eselon pimpinan, pembantu pimpinan, eselon pelayanan dan eselon pelaksana. Komandan Koopssus TNI dijabat oleh Brigjen TNI Rochadi yang sebelumnya menjabat Dir A Bais TNI.  Dalam upacara peresmian ini dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan, penandatangan pakta integritas dan pelantikan jabatan Komandan Koopssus TNI, serta penandatanganan Naskah Peresmian Kesatuan oleh Panglima TNI.  Terkait peresmian Koopssus ini, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pembentukan satuan khusus TNI ini tak lepas dari adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Di situ sudah diamanatkan TNI memiliki andil dalam pemberantasan terorisme. Mengingat kelompok radikal ini bisa menjadi ancaman kepada kedaulatan negara.  "Secara tegas Undang-undang tersebut mengatur bahwa tugas TNI dalam mengatasai aksi teroisme merupakan bagian operasi militer selain perang, yang dilaksanakan sesuai fungsi pokok dan tugas TNI," kata Hadi dalam amanatnya sebagai Inspektur Upacara.  Mantan KSAU itu menyampaikan, Koopsus TNI menjadi pelengkap pasukan elite yang dimiliki oleh ketiga matra. Anggota Koopssus dipilih dari anggota terbaik pasukan elite tiga matra, Denjaka, Sat Bravo, 81 Kopassus.  "Mereka memiliki kualifikasi operasi khusus di luar dan dalam negeri yang menenuntut kecepatan dan ketepatan sangat tinggi," ucap Hadi.  Lebih lanjut, penyandang bintang 4 TNI AU itu mengatakan, Koopssus juga bentuk impelementasi 11 program pilihan Panglima saat pertama kali dilantik. Program itu mencanangkan pembentukan pasukan elite dari tiga matra TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.  Hadi menuturkan, di zaman seperti sekarang, ancaman yang harus dihadapi TNI semakin kompleks. Perkembangan teknologi yang begitu pesat harus diikuti oleh para prajurit. Selain itu teknis peperangan juga terus mengalami perubahan, tidak lagi konvensional.  "Perlu pula saya tegaskan bahwa dengan dibentuknya Koopssus TNI bukan berarti menihilkan peran pasukan khusus masing-masing matra," pungkasnya.  Koopssus sendiri disiagakan setiap saat. Pasukan ini siap diturunkan kapanpun atas izin Panglima TNI sesuai instruksi Presiden RI. Pasukan ini terdiri dari 400 prajurit pendukung, dan 1 kompi prajurit penindakan. 80 persen dari pasukan ini bertugas mencegah terorisme, hanya 20 persen yang terlibat penindakan. Koopssus juga mengambil tugas dalam pemulihan pasca aksi terorisme.  Peresmian Koopssus TNI dimeriahkan dengan Demontrasi Free Fall yang dilaksanakan dengan dua run. Untuk run 1 akan dilaksanakan oleh 6 peterjun dengan payung military dan perlengkapan IPP set pasukan khusus. Run 2 dilaksanakan penerjun dengan membawa 6 Bendera lambang-lambang Angkatan yaitu Bendera TNI AD (Kartika Eka Paksi), Bendera TNI AL (Jalesveva Jayamahe), Bendera TNI AU (Tri Dharma Eka Karma), Bendera Koopssus TNI (Tricakti Adikari) dan Bendera Merah Putih.  Upacara ini turut diikuti oleh pasukan Satkorsik Denma Mabes TNI, Koopssus TNI, Kopassus TNI AD, Marinir TNI AL, Paskhas TNI AU, dan Taipur Kostrad TNI AD. Alutsista yang dikerahkan yaitu 1 unit ATAV, 2 unit Sea Rider, 2 unit Rantis Serbu, 1 unit Mars Tangga dan 1 unit P2 Komando.  Sejumlah pejabat juga hadir dalam acara kali ini. Di antaranya Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian yang diwakili oleh Kabarhakam Polri Komjen Pol Condro Kirono, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna, dan sejumlah pejabat TNI lainnya, serta dihadiri Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Koopssus TNI Diresmikan, Ini Tugasnya

Koopssus TNI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Koopssus TNI

Berita Terkini