<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/53_koper-1578634538.jpg" alt="PERSIAPAN KE TANAH SUCI: Pengiriman koper jemaah haji di wilayah Padang, Sumatera Barat, oleh Kanwil Kemenag Sumatera Barat." width="100%">
<figcaption>PERSIAPAN KE TANAH SUCI: Pengiriman koper jemaah haji di wilayah Padang, Sumatera Barat, oleh Kanwil Kemenag Sumatera Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sesuai rencana perjalanan haji Kemenag, calon jemaah haji masuk asrama mulai 11 Mei. Saat ini proses pendistribusian koper jemaah sudah berjalan. CJH yang mendapati kopernya rusak saat diterima diminta segera melapor kepada petugas Kemenag setempat. &rdquo;Koper sudah mulai dikirim. Silakan diperiksa dulu kondisinya,&rdquo; kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latif. CJH diimbau tidak menerima jika koper dalam kondisi rusak dan melapor untuk secepatnya dicarikan koper pengganti. Selain itu, Kemenag mengingatkan regulasi mengenai bobot barang bawaan jemaah. Ketentuannya, koper bagasi maksimal 32 kg. Jemaah tidak hanya diminta mematuhi soal ketentuan berat. Tetapi, juga jenis barang bawaan yang dilarang. Agar tidak dilakukan pembongkaran saat pemeriksaan X-ray menjelang keberangkatan. Seperti diketahui, setiap musim haji selalu ditemukan koper yang harus dibongkar. Misalnya, didapati jemaah yang membawa korek api atau bahan yang dapat meledak lainnya. Proses pembongkaran koper itu berpotensi mengganggu jadwal penerbangan. Sebab, setelah dibongkar, koper harus ditata ulang. Sementara itu, semakin dekatnya masa operasional haji 2024, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan bahwa tahun ini penyelenggaraan haji harus sukses. Bahkan, dia mengatakan, haji tahun ini harus menjadi penyelenggaraan haji terbaik selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo sepuluh tahun terakhir. &rdquo;Arahan Presiden Joko Widodo penyelenggaraan haji tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya,&rdquo; kata Yaqut. (wan/c6/fal)

Sesuai rencana perjalanan haji Kemenag, calon jemaah haji masuk asrama mulai 11 Mei. Saat ini proses pendistribusian koper jemaah.

Kemenag Distribusikan Koper Haji, CJH Diingatkan Regulasi Barang Bawaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Persiapan-Keberangkatan-PPIH-Asrama-Haji-Pondok-Gede_Salman-Toyibi-4.jpg" alt="Sejumlah merapihkan koper petugas haji di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (31/5/2022). Sebanyak 828 orang Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang dibagi menjadi 3 daker (daerah kerja). Jeddah, Madinah dan Mekkah akan di bera" width="100%">
<figcaption>Sejumlah merapihkan koper petugas haji di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (31/5/2022). Sebanyak 828 orang Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang dibagi menjadi 3 daker (daerah kerja). Jeddah, Madinah dan Mekkah akan di bera</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Maskapai Garuda Indonesia diminta fokus mengurusi penerbangan haji. Tidak perlu terlibat dalam pengadaan koper dan tas paspor milik calon jamaah haji (CJH). Permintaan itu muncul saat rapat dengar pendapat di Komisi VIII DPR kemarin.  Rapat tersebut menghadirkan perwakilan maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.  Dalam rapat terbuka itu, Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi memaparkan mengenai layanan haji yang diberikan instansinya. Dia menyatakan, ada komponen pilgrim service dengan nilai rata-rata Rp 1,1 juta. Komponen pilgrim service itu meliputi penyediaan koper besar, koper kabin, dan tas paspor. Biaya itu termasuk pengiriman ke 34 kantor wilayah Kementerian Agama (Kemenag). Ada juga biaya pengadaan serta distribusi air zamzam.  Nah, anggota Komisi VIII My Esti Wijayati menyoroti komponen biaya tersebut. ”Saya menyadarkan Garuda. Tentukan apa yang wajib dan apa yang sunah,” katanya. Esti mempertanyakan pos pembiayaan pilgrim service itu masuk kategori wajib atau sunah bagi Garuda.  Menurut dia, pelayanan wajib Garuda adalah urusan tiket atau penerbangan. Mulai jamaah masuk pesawat sampai keluar pesawat. ”Itu tugas utama Garuda,” ujarnya. Urusan printilan seperti pengadaan koper, tas, dan air zamzam, menurut Esti, dikembalikan saja ke Kemenag. Dia berharap dengan memetakan layanan wajib dan sunah itu, biaya yang ditawarkan maskapai benar-benar efektif. ”Terlalu banyak titipan. Sudahlah, yang tidak perlu dicoret saja,” katanya.  Menanggapi masukan itu, Ade R. Susardi mengatakan bahwa pilgrim service memang bukan pekerjaan utama maskapai. Namun, menurut Ade, Kemenag mensyaratkan pilgrim service dilakukan maskapai. Bila itu tidak dilakukan, Garuda tidak bisa melayani penerbangan haji.  ”Kita sih secara terbuka bersedia saja me-release pekerjaan itu karena memang rumit. Cuma kan itu prasyarat yang ditetapkan Kemenag untuk jadi part kerjaan kita. Kemenag mempersyaratkan itu. Kalau tidak dilakukan, kita tidak memenuhi syarat,” ujar Ade.  Selain biaya pilgrim service, biaya katering yang ditetapkan Garuda untuk penerbangan haji mendapat sorotan karena dinilai terlalu tinggi. Dalam paparan Garuda, dicantumkan biaya katering pesawat yang harus dibayarkan setiap jamaah mencapai Rp 464 ribu. Ade pun menjawab sorotan tersebut.  Menurut dia, harga yang diberikan sudah sangat sepadan dengan makanan yang disiapkan pihaknya untuk jamaah. Ade menyebutkan, makanan diberikan dua kali per penerbangan. Penumpang juga akan mendapat makanan saat penerbangan berangkat maupun kepulangan.  ”Katering ini memang kita hitung sudah pas. Ini untuk makan standar dua kali. Jadi, dua kali pergi dan dua kali saat pulang,” tegas Ade.

DPR Minta Garuda Fokus Layani Penerbangan, Jangan Urusi Koper CJH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Persiapan-Keberangkatan-PPIH-Asrama-Haji-Pondok-Gede_Salman-Toyibi-4.jpg" alt="Sejumlah merapihkan koper petugas haji di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (31/5/2022). Sebanyak 828 orang Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang dibagi menjadi 3 daker (daerah kerja). Jeddah, Madinah dan Mekkah akan di bera" width="100%">
<figcaption>Sejumlah merapihkan koper petugas haji di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (31/5/2022). Sebanyak 828 orang Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang dibagi menjadi 3 daker (daerah kerja). Jeddah, Madinah dan Mekkah akan di bera</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan calon jemaah haji (CJH) untuk mematuhi ketentuan koper. Sampai hari kelima pemberangkatan jemaah haji, ditemukan banyak koper yang tidak memenuhi ketentuan. Akibatnya, koper dibongkar paksa oleh petugas di bandara embarkasi.  Staf Khusus Menag Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo menyatakan, selama proses keberangkatan, ada beberapa koper CJH yang harus dibongkar. ”Salah satunya karena membawa barang yang tidak sesuai dengan ketentuan,” katanya di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta kemarin (8/6).  Dia menyampaikan, Kemenag terus mengingatkan CJH untuk mematuhi ketentuan koper. Baik itu soal berat maksimal maupun isi yang diperbolehkan untuk dibawa.  Wibowo menekankan, kepatuhan CJH terhadap aturan koper sangat penting. Tujuannya, koper tidak dibongkar dan jadwal penerbangan pesawat tidak terganggu karena petugas memerlukan waktu untuk membongkar koper jemaah. ”Agar koper tidak dibongkar lagi saat di bandara, kami minta jemaah memperhatikan dan mematuhi ketentuan barang bawaan,” tuturnya.  Salah satu ketentuan koper adalah berat. Kemenag sudah mengeluarkan surat edaran yang menyebutkan berat tas bagasi tercatat CJH maksimal 32 kilogram. Aturan itu dikecualikan untuk CJH embarkasi Surabaya yang bagasinya hanya bisa diisi maksimal 28 kilogram. Tas tenteng dapat diisi barang maksimal 7 kilogram.  Ketentuan isi koper, tas tenteng, dan tas paspor sama dengan penerbangan umumnya. Misalnya, tidak boleh membawa barang mudah terbakar dan meledak. Lalu, dilarang membawa senjata tajam, gas, aerosol, serta cairan melebihi 100 mg, kecuali obat-obatan. Kemudian, benda tajam seperti gunting, potong kuku, alat pencukur, dan lainnya harus dimasukkan ke tas bagasi tercatat.  ”Bukan dalam tas tenteng,” kata Wibowo. Ada kasus saat tas tenteng jemaah harus dibongkar karena ada barang yang tidak memenuhi ketentuan.  Sementara itu, CJH dari kloter 8 embarkasi Pondok Gede Jakarta kemarin merasakan fasilitas jalur cepat atau fast track di Bandara Soekarno-Hatta. Layanan jalur cepat ini disiapkan pemerintah Saudi. Dengan layanan tersebut, proses keimigrasian Saudi digeser ke Cengkareng. Saat mendarat di Madinah, CJH bisa langsung melenggang ke luar bandara.  ”Fasilitas fast track ini akan diterapkan untuk jemaah embarkasi Pondok Gede Jakarta dan Bekasi,” jelas Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab. Teknisnya, layanan keimigrasian dan pengecekan visa kedatangan oleh Saudi dilakukan di Indonesia.  Fasilitas itu bakal diterapkan kepada 29.126 CJH atau setara dengan 31 persen kuota haji reguler. Perinciannya, 29 kloter embarkasi Pondok Gede dan 44 kloter embarkasi Bekasi. Dengan layanan tersebut, proses jemaah turun dari pesawat hingga keluar bandara di Madinah memakan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Jauh lebih singkat daripada waktu normal yang biasanya butuh tiga jam.

Melanggar Ketentuan, Koper CJH Indonesia Dibongkar Petugas Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1476_18335_Nadia-dan-ibunya.jpg" alt="Nadia Mulya (kanan) dan ibunya, Anne Mulya dalam peluncuran buku Sejumlah Tanya Melawan Lupa karya M Misbakhun di Jakarta, Rabu (19/8)." width="100%">
<figcaption>Nadia Mulya (kanan) dan ibunya, Anne Mulya dalam peluncuran buku Sejumlah Tanya Melawan Lupa karya M Misbakhun di Jakarta, Rabu (19/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Model yang juga presenter televisi Nadia Mulya terus berupaya memperjuangkan keadilan bagi ayahnya, Budi Mulya yang kini menjadi penghuni LP Sukamiskin, Bandung karena dihukum 15 tahun penjara berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam kasus Bank Century. Nadia mengatakan, harusnya upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus Bank Century tak berhenti pada ayahnya saja. Sejauh ini, mantan deputi gubernur Bank Indonesia itu menjadi satu-satunya orang yang dihukum karena dianggap korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan bailout untuk Bank Century. Namun sepengetahuan Nadia, ayahnya sebagai deputi gubernur Bank Indonesia yang membidangi devisa dan moneter hanya sekali mengikuti rapat untuk membahas FPJP bagi Bank Century pada 2008. &ldquo;KPK harus mengungkap dan mengusut kasus itu lebih lanjut agar semuanya terbuka. Jangan ayah saya dikorbankan,&quot; ujar Nadia di Jakarta, Sabtu (22/8). Ia mengaku mendapat informasi terbaru tentang posisi ayahnya di kasus bank Century dari buku Kasus Century: Sejumlah Tanya Menolak Lupa tulisan politikus Golkar, M Misbakhun yang dirilis belum lama ini. Dari buku itu, kata Nadia, terungkap bahwa ayahnya tidak memiliki peran signifikan dalam kasus Bank Century. Mantan kontestan Putri Indonesia itu lantas menyinggung informasi dalam buku karya Misbakhun tentang tiga surat Sri Mulyani selaku ketua komite stabilitas sistem keuangan (KSSK) pada tahun 2008 dan 2009 ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Isi suratnya perihal upaya penyelamatan Bank Century. Ada kata-kata &ldquo;seperti yang bapak tahu&rdquo; dalam surat Sri Mulyani ke SBY itu. Karenanya Nadia pun semakin yakin bahwa ayahnya bukanlah pengambil keputusan dalam penyelamatan bank milik Robert Tantular itu. &ldquo;Artinya di situ presiden sudah tahu. Kenapa ayah saya yang dikorbankan?&quot; katanya. Karenanya Nadia sekali lagi meminta KPK agar melanjutkan kasus Bank Century. Terlebih, vonis MA atas ayahnya pada awal April lalu sudah berkekuatan hukum tetap. Padahal, dalam dakwaan disebutkan bahwa Budi Mulya bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI dan Raden Pardede sebagai sekretaris KSSK melakukan perbuatan melawan hukum di kasus Century. Hanya saja, selama ini KPK selalu berkelit bahwa untuk menindaklanjuti kasus Century harus menunggu salinan putusan lengkap dari MA. Nadia pun mengakui bahwa sampai saat ini ayahnya juga belum menerima salinan putusan lengkap dari MA. &ldquo;Padahal sudah empat bulan. MA memang lelet banget. KPK seharusnya bisa menindaklanjuti kasus bailout Century tanpa harus menunggu salinan MA,&rdquo; pungkasnya.(ara/JPG)

Nadia Mulya Tegaskan Ayahnya Bukan Sosok Penting di Kasus Century

koper haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#koper haji

Berita Terkini

Kemenag Distribusikan Koper Haji, CJH Diingatkan Regulasi Barang Bawaan

DPR Minta Garuda Fokus Layani Penerbangan, Jangan Urusi Koper CJH

Melanggar Ketentuan, Koper CJH Indonesia Dibongkar Petugas Saudi

Nadia Mulya Tegaskan Ayahnya Bukan Sosok Penting di Kasus Century

Download Aplikasi JawaPos.com